Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

FAKTOR DETERMINAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DESA KECAMATAN JATIWARAS KABUPATEN TASIKMALAYA Rustandi Rustandi; Ikrar Budi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i3.12227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kinerja BUMDes dalam meningkatkan produktivitas kerja masyarakat desa di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor determinan menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BUMDes. Hal ini dapat terlihat dari BUMDes Jatiwaras sebagain besar modal berasal dari dana desa dan pemerintah desa dapat ikut meningkatkan kinerja BUMDes. Hal ini dijelaskan terbatasnya sumber daya manusia dikarenakan kurangnya minat dan pengetahuan mengenai kinerja BUMDes, manajemen yang belum optimal dalam melaksanakan perencanaan dan pengawasan serta perlengkapan kantor yang belum mendukung. Sehingga kinerja para pengurus BUMDes tidak maksimal dalam bekerja dan pengembangan BUMDes pun akan terhambat. 
SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Budijaya, M Ikrar
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 25 No 2 (2020): Vol. 25, No. 2, Desember 2020
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga benar–benar menjunjung nilai–nilai demokrasi dan kemandirian yang berakar pada masyarakat setempat. Oleh karenanya pemerintah khususnya pemerintah daerah diharapkan dapat memahami dan memberikan perhatian pada sumber daya manusia dengan melalui pelatihan dan pengembangan yang akan meningkatkan mutu pelayanan publik di setiap sektor pelayanan publik, sehingga bagaimana cara melaksanakan pelayanan tersebut secara efisien dan efektif dan dapat mengukur kinerja pelayanan publik yang telah diberikan. Upaya perbaikan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan teknis maupun teori dan menyusun model dan strategi pelayanan publik pada setiap unit organisasi pelayanan. Model dan strategi pelayanan yang lebih operasional dan implementatif sebagai suatu solusi perbaikan kualitas pelayanan publik ini juga merupakan cara untuk mempertemukan harapan masyarakat dan harapan penyedia pelayanan dalam mempertanggung jawabkan akuntabilitasnya kepada pemberi mandat atau kepada masyarakat secara langsung.
THE IMPACT OF REGIONAL AUTONOMY ON REGIONAL DEVELOPMENT Budijaya, M. Ikrar; Heryanto, Yanto
International Journal of Social Service and Research Vol. 4 No. 9 (2024): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v4i9.1036

Abstract

The objective of this research is to analyze the impact of regional autonomy on regional development. This study aims to understand how the implementation of regional autonomy policies, which grant greater authority to local governments in managing resources and making decisions, influences various aspects of regional development. The research focuses on assessing the effectiveness of regional autonomy in improving the quality of public services, local economic growth, and equitable development. The research method employed in this study is literature review, involving the collection and analysis of data from various written sources such as books, journals, articles, and other relevant documents related to the research topic. Data analysis techniques are conducted through literature studies, where the researcher reviews, compares, and synthesizes information obtained from various sources. The results of this study indicate that the implementation of regional autonomy, which provides greater authority to local governments in managing regional affairs, has various positive impacts and challenges for regional development. The success of regional autonomy largely depends on the capacity of local governments to manage the given authority and synergy with the central government in achieving sustainable development goals.
Kolaborasi Edukasi Ekowisata Hutan Mangrove kepada Masyarakat Bersama Relawan Pencinta Alam dan Institusi Negara Malaysia di Pantai Bagan Serdang Elazhari, Elazhari; Lubis, Reza Hanafi; Rajagukguk, Frederick Rudy Sentosa; Bancin, Fitriani; Budijaya, M. Ikrar; Nadhira, Ahmad
Journal Liaison Academia and Society Vol 4, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v4i2.757

Abstract

Hutan mangrove, ekosistem pesisir yang unik dan vital, menawarkan potensi luar biasa untuk ekowisata. Ekowisata mangrove tidak hanya menghadirkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian. Karya ilmiah ini membahas konsep ekowisata mangrove, menguraikan manfaatnya bagi pendidikan, lingkungan, dan ekonomi, serta memaparkan berbagai strategi dan contoh penerapannya di Indonesia. Edukasi ekowisata mangrove merupakan strategi yang tepat untuk menggabungkan wisata alam dengan edukasi lingkungan. Manfaatnya tidak hanya bagi pengunjung, tetapi juga bagi kelestarian hutan mangrove dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi multipihak, ekowisata mangrove dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menyeimbangkan pemanfaatan alam dengan pelestariannya.Kata Kunci:  Kolaborasi; Edukasi; Ekowisata; Hutan Mangrove.
Evaluasi Kebijakan dalam Pembangunan Perkotaan (Studi Tentang Penataan Kota di Kota Tasikmalaya Hasannudin, Ivan Dicksan; Rosmajudi, Arifah; Fatimah, Astri Siti; Sudrajat, Deni; Budijaya, M. Ikrar; Badriatin, Tine
WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/wlfr.v5i2.14579

Abstract

This research aims to identify gaps in policy implementation and areas that need improvement in urban development in Tasikmalaya City. The methodology used is literature study. This research highlights key aspects such as land use regulation, public participation in planning processes, and the integration of environmental considerations into policy formulation. Despite strategic plans aimed at encouraging sustainable development, studies show that several factors contribute to the ineffectiveness of urban development policies in the City of Tasikmalaya, including inadequate stakeholder engagement, insufficient funding for implementation, and lack of coordination between various government agencies involved in urban planning. The research results show that communities affected by development policies are less involved in the decision-making process, which causes a mismatch between policy objectives and community needs. These gaps not only hinder effective implementation, but also reduce public trust in government. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan dan area yang perlu diperbaiki dalam pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur. Penelitian ini menyoroti aspek-aspek utama seperti regulasi penggunaan lahan, partisipasi publik dalam proses perencanaan, dan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam formulasi kebijakan. Meskipun terdapat rencana-rencana strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, studi menunjukkan bahwa beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidakefektifan kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak memadai, pendanaan yang tidak mencukupi untuk implementasi, dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perencanaan perkotaan. Hasil penelitian menunjukan masyarakat yang terdampak kebijakan pembangunan kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat implementasi yang efektif, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi di Era Society 5.0 Budijaya, M. Ikrar; Situmeang, Mahyudin
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 5, No 2: Juni 2025
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v5i2.1024

Abstract

Transformasi digital telah menjadi fondasi utama dalam pembaruan tata kelola pemerintahan di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis. Perubahan ini dipicu oleh tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses. Seiring dengan berkembangnya era Society 5.0, di mana manusia dan teknologi saling terintegrasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada keharusan untuk memodernisasi sistem pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas aplikasi pelayanan publik digital yang dikembangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada beberapa daerah yang telah mengimplementasikan aplikasi layanan publik digital seperti JAKI (Jakarta Kini), Surabaya Single Window, dan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi digital telah membawa dampak positif terhadap penyederhanaan prosedur pelayanan, percepatan proses administratif, dan peningkatan transparansi layanan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat seiring dengan kemudahan akses dan keterbukaan informasi yang disediakan melalui platform digital. Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan signifikan, seperti kesenjangan infrastruktur TIK antarwilayah, rendahnya literasi digital pada aparatur dan masyarakat, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi antar instansi pemerintahan. Keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan yang adaptif, kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola teknologi. Oleh karena itu, upaya digitalisasi pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari strategi jangka panjang dalam pembangunan kapasitas institusional, peningkatan literasi digital, serta penguatan regulasi terkait keamanan dan privasi data masyarakat. Temuan ini memperkuat pentingnya implementasi smart governance sebagai langkah konkret menuju pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era Society 5.0.
Pelatihan Tata Kelola Administrasi dan Strategi Manajemen Operasional bagi Koperasi Digital Berbasis Komunitas Tampubolon, Khairuddin; Elazhari, Elazhari; Budijaya, M. Ikrar; Sibuea, Nur Halimah; Manullang, Marihot; Arifin, Syamsul Bahri; Sriyanto, Darmawan
Journal Liaison Academia and Society Vol 5, No 2: Juni 2025
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v5i2.1015

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memberikan peluang dan tantangan baru bagi pengelolaan koperasi, khususnya koperasi berbasis komunitas yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Di tengah transformasi menuju era Society 5.0, koperasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan sistem administrasi dan manajemen operasional berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi kelembagaan. Namun demikian, masih banyak koperasi komunitas yang mengalami keterbatasan dalam penguasaan teknologi, rendahnya literasi digital pengurus, serta lemahnya sistem manajerial yang sistematis. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang dalam bentuk pelatihan daring yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi dalam mengelola administrasi digital dan menerapkan strategi manajemen operasional yang adaptif. Metode pelaksanaan kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan mitra koperasi, penyusunan modul pelatihan kontekstual, pelaksanaan pelatihan daring melalui Zoom Meeting, serta evaluasi dan tindak lanjut. Materi pelatihan mencakup digitalisasi pencatatan keuangan, manajemen dokumen kelembagaan, penyusunan SOP, dan penggunaan aplikasi manajemen koperasi seperti Google Workspace dan BukuKas. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap administrasi digital sebesar 35%, serta meningkatnya kemampuan manajerial dalam menyusun rencana kerja, SOP, dan indikator kinerja koperasi. Selain itu, metode pelatihan daring dinilai efektif oleh 92% peserta karena fleksibel dan mampu menjangkau koperasi di wilayah terpencil. Hal ini mendukung temuan Knowles et al. yang menekankan efektivitas pembelajaran orang dewasa melalui pendekatan berbasis pengalaman dan praktik langsung. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan perangkat digital dan infrastruktur internet masih menjadi kendala bagi sebagian koperasi peserta. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pelatihan daring dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung transformasi koperasi berbasis komunitas menuju tata kelola yang modern dan profesional. Diperlukan upaya kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah, dan koperasi itu sendiri untuk menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan koperasi akar rumput di era digital.
Evaluasi Kebijakan dalam Pembangunan Perkotaan (Studi Tentang Penataan Kota di Kota Tasikmalaya) Hasannudin, Ivan Dicksan; Rosmajudi, Arifah; Fatimah, Astri Siti; Sudrajat, Deni; Budijaya, M. Ikrar; Badriatin, Tine
WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/wlfr.v5i2.14442

Abstract

This research aims to identify gaps in policy implementation and areas that need improvement in urban development in Tasikmalaya City. The methodology used is literature study. This research highlights key aspects such as land use regulation, public participation in planning processes, and the integration of environmental considerations into policy formulation. Despite strategic plans aimed at encouraging sustainable development, studies show that several factors contribute to the ineffectiveness of urban development policies in the City of Tasikmalaya, including inadequate stakeholder engagement, insufficient funding for implementation, and lack of coordination between various government agencies involved in urban planning. The research results show that communities affected by development policies are less involved in the decision-making process, which causes a mismatch between policy objectives and community needs. These gaps not only hinder effective implementation, but also reduce public trust in government.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan dan area yang perlu diperbaiki dalam pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur. Penelitian ini menyoroti aspek-aspek utama seperti regulasi penggunaan lahan, partisipasi publik dalam proses perencanaan, dan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam formulasi kebijakan. Meskipun terdapat rencana-rencana strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, studi menunjukkan bahwa beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidakefektifan kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak memadai, pendanaan yang tidak mencukupi untuk implementasi, dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perencanaan perkotaan. Hasil penelitian menunjukan masyarakat yang terdampak kebijakan pembangunan kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat implementasi yang efektif, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.