Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

PERKEMBANGAN FIQH PADA ERA MODERN SERTA PARA TOKOHNYA Azman, Azman
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 1 (2017): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4865

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Perkembangan Fiqh Pada Era Modern Serta Para Tokohnya dimana pada perkembangan fiqh ini meliputi Periodesasi Perkembangan Sejarah Sosologi Hukum Islam, Modernisme menuju rasionalisasi ajaran islam, Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kelompok modernis, Karakteristik kelompok modernis, Kondisi hukum Islam masa kini, System mempelajari fiqih modern, Tokoh-Tokoh Tajdjid (Pembaru) Islam, Kondisi Umat Islam Di Negara-Negara Minoritas Muslim Pada Periode Moder, Aplikasi metodologi Fiqih Realitas dalam kasus Fiqih Kontempore, dan Biaya hidup dalam keluarga Modern. Gerakan ini merupakan aliran dalam Islam yang pola pikir sesuai dengan perkembangan modern. Modernisme Islam adalah gerakan untuk mengadaptasi ajaran Islam kepada pemikiran dan kelembagaan modern. Modernis dalam bahasa Arab sering diasosiasikan dengan istilah tajdid, yang diartikan pembaharuan. Tokohnya disebut mujaddid, berarti pembaharu.
NASIONALISME DALAM ISLAM Azman, Azman
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4881

Abstract

Nasionalisme adalah kerinduan/keberpihakan terhadap tanah airnya (nasionalisme kerinduan), atau keharusan berjuang membebaskan tanah air dari imprealisme (nasionalisme kehormatan dan kebebasan), atau memperkuat ikatan kekeluargaan antar-masyarakatnya (nasionalisme kemasyarakatan), atau membebaskan negeri-negeri lain (nasionalisme pembebasan), hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang fitrah dan dapat diterima bahkan ada yang dianggap sebagai kewajiban. Sebaliknya apabila nasionalisme itu dimaksudkan untuk memilah umat islam menjadi kelompok-kelompok sehingga mereka menjadi berseteru satu sama lain, kemudian umat dieksploitasi untuk memenuhi ambisi pribadi (nasionalisme kepartaian), maka itu pasti nasionalisme palsuan yang tidak akan memberi manfaat sedikitpun. Nasionalisme yang utama adalah nasionalisme yang membuka diri terhadap peranan wahyu. Pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan ibadah. Namun ia mengecam nasionalisme sempit dan berkelbihan, sebab dengan demikian cinta bangsa yang berlebihan akan menimbulkan kecongkakan dan kesombongan bangsa.
GERAKAN DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA Azman, Azman
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 1 (2018): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5329

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia, dimana Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia meliputi profil pendiri Hizbut Tahrir Indonesia, latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia, sejarah Hizbut Tahrir Indonesia, serta bagaimana pemahaman keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di dunia Islam. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda dengan partai politik pada umumnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme, sehingga berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada di dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut dengan Khilafah.
PENERAPAN SYARIAT ISLAM Azman, Azman
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7243

Abstract

Kelompok Islam fundamentalis (seringkali) dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas beragam peristiwa berdarah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bermacam istilah ditawarkan oleh para pemikir, baik non-Muslim maupun Muslim, untuk (sekedar) memberikan deskripsi paling sempurna tentang kelompok ini. Misalnya, kelompok radikalisme (Islam revolusinoner), Islamist, dan Neo-fundamentalisme. Sebenarnya, beragam terma itu bersumsum-tulang karena digunakan secara bergantian dalam literatur gerakan Islam kontemporer, Barat mengkondisikannya sebagai radikalisme dan terorisme. Di negara-negara Timur Tengah, gerakan radikalisme Islam telah berakar urat dan memiliki sejarah yang cukup panjang. Munculnya gerakan Islam fundamentalismerupakan suatu gejala riil dari apa yang disebut sebagai kebangkitan Islam. Revitalisasi Islam didukung oleh sejumlah peristiwa-peristiwa dan perubahan- perubahan yang mempengaruhi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam Islam. Manifestasi yang paling dramatis dan spektakuler dari kemunculan gerakan kebangkitan ini adalah peristiwa revolusi Islam Iran pada 1979. Gerakan Islam fundamentalis berusaha merefleksikan satu pandangan bahwa Islam merupakan agama holitik yang meliputi berbagai aspek termasuk di bidang politik. Dalam konteks ini, fundamentalisme Islam berkeyakinan bahwa agama dan politik sebagai suatu kondisi keniscayaan sebagaimana terefleksi dalam dalil yang menyatakan bahwa, al-Islam Di- nun wa Dawlah, Islam is Religion and State.
Adat Pembagian Hewan Kurban dalam Tradisi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan): Tradition of Distribution of Sacrificial Animals in Islamic Tradition (Case Study in Siompu District, South Buton Regency) Muhammad Shiddiq Abdillah; Iskandar, Iskandar; Azman, Azman
AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Vol. 1 No. 2 (2022): AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/qiblah.v1i2.1575

Abstract

This study aims to explore the Islamic legal perspective on the tradition of distributing sacrificial meat within Islamic traditions (Case Study in Siompu District, South Buton Regency). This research employs a qualitative approach in the form of field research. The findings of this study reveal several points. First, the custom of distributing sacrificial meat in the Siompu District varies by village. Some villages in Siompu District distribute ready-to-eat meat, while others distribute raw meat to the poor. However, many of the poor are unable to process the raw meat, resulting in them selling it at the market price. Second, the study found that some villages set aside a portion of the sacrificial meat to be cooked first and then shared in a communal meal. Second, from an Islamic legal perspective, the practices of distributing sacrificial meat in Siompu District align with the views of Islamic scholars.
Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Summa, Summa; Shuhufi, Muh.; Azman, Azman
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.17090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ganda hakim perempuan di pengadilan agama sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dua pendekatan yakni; pendekatan teologi normatif (syar’i), dan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yaitu Posisi sebagai istri dan juga sebagai hakim mereka tidak akan meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus suami dan anak-anaknya. walaupun mereka selalu mengalami kendala saat dimutasi tapi mereka tetap mendapatkan solusi bagaimana keluar dari permasalahan tersebut misalkan mereka memiliki masalah maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu dan selalu komunikasi yang baik dengan keluarga. Sehingga kedua peran tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala walapun awal-awal memiliki kesulitan tapi para hakim perempuan ini selalu bisa keluar dari permasalahan tersebut dan harus bisa lebih cermat dalam mebagi waktunya agar keduanya bisa seimbang.
Paradigma Ekoteosentris dalam Penanggulangan Sampah Darat Perspektif Hukum Islam Nurhildawati N; Andi Huzaifa; Azman Arsyad; Lomba Sultan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 3 (2026): October 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21442424

Abstract

This study aims to analyze the problem of land waste in Indonesia, examine the essence of the ecotheocentric paradigm as an environmental ethic, and explain its implications for waste management from the perspective of Islamic law. This research employed a qualitative library research approach using the Qur'an, Hadith, books, scientific articles, legislation, and other relevant literature as data sources. The data were analyzed using a descriptive-analytical method. The findings reveal that Indonesia's waste problem is caused not only by increasing waste generation, inadequate infrastructure, and weak regulatory implementation but also by an anthropocentric paradigm that encourages environmental exploitation. The ecotheocentric paradigm offers a comprehensive ethical framework by integrating the relationship between God, humans, and nature, positioning environmental preservation as both a religious mandate and an ecological responsibility. From the perspective of Islamic law, this paradigm reinforces the principles of khalifah, amanah, m?z?n, and maq??id al-shar?'ah through the promotion of public benefit and the prevention of environmental harm. Therefore, effective waste management requires not only technical measures but also the transformation of moral and spiritual awareness to achieve sustainable environmental stewardship.
Konsep Jihad Lingkungan Sebagai Strategi Pencegahan Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia Baso Muhammad Nibras Abiyyu; Sukmawati Markun; Azman Arsyad; Lomba Sultan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 3 (2026): October 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21442611

Abstract

Coral reef degradation in Indonesia, part of the Coral Triangle region that holds 76% of the world's coral reefs, continues to rise due to both natural and anthropogenic factors. Conservation approaches relying solely on regulation and technology have proven insufficient without accompanying moral and spiritual awareness within society. This study aims to examine the concept of environmental jihad as a strategy for preventing coral reef damage in Indonesia through ontological, epistemological, and axiological philosophical perspectives. The method employed is descriptive-qualitative library research, analyzing primary sources from the Qur'an and Hadith alongside contemporary scientific literature on marine ecology and Islamic legal thought. The findings show that, ontologically, environmental jihad manifests humanity's responsibility as khalifah (steward) to preserve the balance of God's creation; epistemologically, the concept is constructed through the integration of revelation, scholarly ijtihad, the maq??id al-shar?'ah approach, and empirical scientific knowledge. This research is expected to enrich the discourse on environmental fiqh while encouraging the integration of religious values into Indonesia's marine ecosystem conservation policies.
Ekoteosentris sebagai Landasan Pencegahan Penebangan Pohon dalam Perspektif Maqasid Syariah: Rekonstruksi Konsep Hifz al-Bi'ah Ummul Inayah; Nurul Adawia; Azman Arsyad; Lomba Sultan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 3 (2026): October 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21442997

Abstract

This study aims to examine the relationship between the ecotheocentric paradigm and Maqasid al-Shariah in preventing deforestation while reconstructing the concept of Hifz al-Bi'ah as a normative foundation for environmental protection in Islamic law. The study employs a library research method using a normative-philosophical approach. Data were collected from the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic legal literature, books, and relevant scientific journals. The data were analyzed using content analysis through data reduction, classification, interpretation, and conclusion drawing. The findings reveal that the ecotheocentric paradigm views nature as a divine trust endowed with intrinsic value, making environmental conservation an integral part of devotion to Allah. The reconstruction of Hifz al-Bi'ah expands contemporary Maqasid al-Shariah by integrating the principles of tawhid, khilafah, mizan, and islah as the ethical foundation for environmental stewardship. Consequently, preventing deforestation is understood not only as an ecological responsibility but also as a manifestation of religious commitment, moral accountability, and the pursuit of public welfare through sustainable environmental preservation.
Rekonstruksi Fikih Lingkungan Berbasis Ekoteosentris dalam Penanggulangan Sampah Laut Rahmatul Qadri; Azman Arsyad; Lomba Sultan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 3 (2026): October 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21389013

Abstract

The growing problem of marine debris indicates that technical and regulatory approaches alone have been insufficient to address the escalating ecological crisis. This condition suggests that the root of the problem lies not only in inadequate environmental governance but also in an anthropocentric paradigm that regards nature merely as an object of exploitation. This article aims to reconstruct environmental fiqh based on an ecotheocentric paradigm as an Islamic legal framework for addressing marine debris. This study employs a library research design with a normative-philosophical approach. Data were analyzed using descriptive-analytical methods by integrating the Qur’an, Hadith, maq??id al-shar??ah, classical fiqh, and contemporary environmental thought. The findings reveal that reconstructing environmental fiqh from an ecotheocentric perspective shifts the orientation of Islamic law from human-centered protection toward safeguarding marine ecosystems as a divine trust (am?nah). This reconstruction is reflected in the expansion of the legal object of protection to include marine ecosystems, the extension of ecological responsibility to individuals, communities, industries, and the state, and the formulation of Jar?mah Bi’iyyah Ba?riyyah as a normative category for marine pollution subject to ta?z?r sanctions oriented toward ecological restoration. These findings contribute to the development of contemporary environmental fiqh while offering a more responsive Islamic legal paradigm for addressing ecological crises and promoting ecological justice.