Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PALU Azmi, Azmi
Katalogis Vol 5, No 12 (2017)
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.817 KB)

Abstract

The purpose of this research was to find out and explain the inhibiting factors toward the community-based social order program in Palu city. It was investigated by using the policy implementation model by Donald S.Van Metter and Carls E. Van Horn Particulary on the aspect of standard and target, resources, the organizational characteristics of the executors, the attitudes of the executors, the communication within the relevant organizations, and the social, economic, and politic environment. This is a qualitative research in which there were 7 informants taken purposively. The research shows that the community-based social order program in Pengawu and Duyu, palu city, has not been implemented optimally due to the facts that: 1) the standard and target did not run well, 2) the human resources and funding in the implementation of this policy were limited, 3) there was no much support from the community faced by the executors from the man power and social office and the local KSBM forums, 4) the participation of most community members was low, 5) the communication for extending this program was ineffective, 6) the social, economic, and politic environment has affected the implementation of this program and also influenced the cooperation from the community members because there was no incentives in the extension program.
Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Azmi, Azmi; Isnaini, Isnaini; Kusmanto, Heri
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2019): Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Maret
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.958 KB) | DOI: 10.31289/strukturasi.v1i1.2

Abstract

Secara Yuridis-normatif eksistensi Mukim dengan simbol-simbol politik kedaulatan melekat pada Mukim diakui secara de jure, dengan kata lain keberadaan Imeum Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif, akan tetapi pengakuan ini ternyata tidak sejalan dan selaras secara de facto. Pada dasarnya, keterlibatan Mukim dalam perencanaan strategi pemerintahan gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh berperan lebih besar dari pada hanya di akui sebagai unit pemerintahan yang berfungsi menjadi pemangku adat-istiadat semata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, bagaimana strategi penguatan terhadap keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran dari Mukim terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Untuk mengkaji strategi penguatan keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan mengenai efektivitas peran mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas peranan dari mukim di sistem Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Responden untuk melihat efektivitas peranan Mukim terhadap sistem Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 33 Orang, terdiri dari 11 orang Camat, 20 Mukim, 1 Orang tokoh adat dan 1 orang Ulama. Dari hasil  penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk efektivitas peran Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah kurang efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil salah satunya memberdayakan lembaga Mukim melalui kemitraan dengan SKPK teknis terkait. Adapun Saran dari peneliti adalah kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan anggaran yang cukup dalam operasional Mukim dan memperkuat struktur dari Mukim serta melaksanakan bimtek untuk memperkuat pengetahuan aparatur pemerintah Mukim dan lembaga Mukim
ELISITASI KEBUTUHAN SISTEM LABORATORIUM INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN USER PERSONA Akbi, Denar Regata; Kusuma, Wahyu Andhyka; Lathifi, Andi Syahrial; Azmi, Azmi; Nur Ihsan, Abdul Jabbar
Jurnal EDik Informatika Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : STKIP PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/ei.2020.v7i1.4042

Abstract

Dalam mengembangkan suatu sistem perangkat lunak yang membutuhkan pendekatan pengguna, maka perlu diketahui kebutuhan pengguna agar selalu dapat berkembang. Teknik persona HCI Acuña dapat digunakan untuk mengenali dan memahami kebutuhan pengguna. Untuk menentukan jumlah responden, Nielsen mengatakan, dibutuhkan setiap orang sebanyak 5 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Acuña HCI dengan sedikit modifikasi pada tahap validasi karena metode Acuña HCI hanya divalidasi satu kali. Pada tahap validasi penelitian ini digunakan model iteratif sehingga setiap tahap divalidasi. Hasil dari penelitian ini berupa dokumen persona pengguna yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang kebutuhan sistem dari sudut pandang berbagai pengguna yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Dalam penelitian ini semua kebutuhan pengguna digali untuk dibuat dokumentasi agar perangkat lunak dapat memenuhi harapan pengguna dan perlu dilakukan proses validasi sedetail mungkin sehingga tidak ada aspek persona yang tertinggal dan menjamin keakuratan hasil survei.
PERAN KEPENGURUSAN TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA: Studi di Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Anggara, Rengga; Hasiah, Hasiah; Azmi, Azmi
Lunggi Journal Vol. 1 No. 4 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah merupakan bentuk sistem politik dari otoritarian sentralistik menjadi demokratis desentralistik. Otonomi daerah memiliki cita-cita besar yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan pendapatanDesa melalui Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan salah satu alternatif yang diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di perdesaan. Dan mengkaji pandangan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Desa Nibung dalam mengenai sistem peran kepengurusan BUMDes Nibung yaitu penasihat sudah menjalankan khususnya pada pasal 16 ayat (1) dalam Perbub, tetapi tidak menjalankan secara maksimal dalam upaya memelihara BUMDes sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2) sehingga BUMDes Nibung tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya, Pengawas BUMDes Nibung tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan pasal 19 ayat (2) namun telah menjalankan perannya pada pasal 1 dan 3 seperti yang sudah di uraikan. Pelaksana Operasional BUMDes di Desa Nibung dalam perannya belum memenuhi kriteria yang disebut sebagai indikator peran berdasarkan analisis. BUMDes di Desa Nibung masih terlihat pasif dalam menjalankan perannya dapat dibuktikan kurang aktifnya dalam melakukan pemasaran produk-produk dari BUMDes dan masih perlu memperbaiki pengelolaan sudah BUMDes, kurang nya koordinasi dengan suatu keanggotanya untuk lebih memaksimalkan perannya lagi dalam setiap tahapan-tahapan pembentukan sebuah BUMDes tersebut, mulai dari tahapan. Kemudian, faktor pendukungnya yaitu sudah berbadan hukum, sudah mendapatkan izin menebang kayu, bahan mudah didapat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kesejehteraan karyawan tidak terpenuhi, disebabkan upah yang minim, kurangnya kordinasi dan sosialisasi, SDM yang kurang dari masyarakat, dan banyak masih masyarakat yang memilih produk lain
Membayangkan Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Negara di Ibu Kota Nusantara: Azmi, Azmi
Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan Vol 17, No 2 (2024): November 2024
Publisher : Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/khazanah.93470

Abstract

The relocation of the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to the capital city of Nusantara (IKN) East is an effort to create a government center that has the character of a smart city and accommodates Indonesia's visionary development for the long term.. Accomplishing this of course requires support for an ideal records keeping of the  state institution in IKN to ensure the availability of state records as a source of government data/information and provide admissible evidence. This research aims to provide an overview of an ideal records keeping of the  state institution in IKN. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Based on the research results, it can be concluded that the ideal records keeping of the  state institution in IKN is the records keeping that transforms from a manual system to an electronic/digital system system, covering four intertwined aspects of archives, namely: modernizing policies, strengthening guidance, modernizing records management systems, and revitalizing resources. 
Optimizing renewable energy potential in island areas based on analytical hierarchy process Hasibuan, Arnawan; Sayuti, Muhammad; Siregar, Widyana Verawaty; Hidayatullah, Ferdy; Daud, Muhammad; Azmi, Azmi; Azman, Azman; Almunadiansyah, Rizky; Roid, Fahrian
International Journal of Advances in Applied Sciences Vol 14, No 1: March 2025
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/ijaas.v14.i1.pp218-226

Abstract

The decreasing availability of fossil fuels and their contribution to environmental degradation and emissions of harmful gases has encouraged a shift to renewable energy sources. This change aims to produce electricity without using fossil fuels. Banyak Islands, a new tourist destination in Aceh Singkil, Indonesia, is experiencing an increase in visitors, increasing electricity demand currently supplied by diesel power plants. Therefore, this research aims to examine the possibilities of wind and solar power plants and assess their energy output. The four factors used to determine the potential of renewable energy are technology, economics, environment, and social politics, with 13 sub-criteria. Analytical hierarchy process techniques prioritize potential alternative energy sources such as wind and solar power facilities. Research findings show that environmental criteria have a higher value (0.3455) than financial criteria (0.2861), next is technological criteria (0.1734), then socio-political criteria (0.1603). Based on the results of the requirements and sub-requirements, wind power generation is the most effective and efficient alternative energy used in the Banyak Islands region (0.549), followed by solar power generation (0.451). This data shows that the area is prone to medium to high wind speeds, specifically in geographic locations facing the Indian Ocean which is located offshore.
ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU DENGAN MASALAH PEMBERIAN MP-ASI PADA BAYI USIA 9 BULAN DI DESA S EPUNGGUK KECAMATAN SALO Azmi, Azmi; Erlinawati, Erlinawati
Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Vol. 1 No. 3 (2023): Volume 1 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jiik.v1i3.17607

Abstract

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan tambahan yang diberikan pada bayi usia 6-24 bulan. Pemberian MP-ASI perlu diperhatikan ketepatan waktu pemberian, frekuensi, jenis, jumlah bahan makanan, dan cara pembuatannya. Pemberian MP-ASI juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gigi dan mulut yang bergantung pada zat gizi yang terkandung didalamnya. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Desa Sepungguk Kecamatan Salo terdapat ibu yang berpengetahuan kurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu terhadap MP-ASI dan memandu ibu untuk membuat MP-ASI yang tepat diberikan kepada bayi sesuai umur. Penelitian ini merupakan penelitian observasional Deskriptif, responden yang digunakan yaitu ibu yang berpengetahuan kurang tentang pemberian MP-ASI yang memiliki bayi berusia 9 bulan di wilayah kerja puskesmas Salo Desa Sepungguk. Dari hasil penelitian didapatkan pengetahuan ibu tentang MP-ASI sudah baik, ibu memberikan MP-ASI yang sudah tepat sesuai usia bayi dan menambah wawasan ibu dalam pemberian MP-ASI. Asuhan Kebidanan yang diberikan efektif dan dapat mengatasi ibu dalam pemberian MP-ASI.
Penerapan Data Antropometri Dalam Perancangan Alat Pengupas Sabut Kelapa Ekonomis Azmi, Azmi; Fitra, Fitra; Suroso, Muhammad
Jurnal ARTI (Aplikasi Rancangan Teknik Industri) Vol. 16 No. 1 (2021): Jurnal ARTI: Aplikasi Rancangan Teknik Industri
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.342 KB)

Abstract

Kelapa merupakan tanaman asli daerah tropis yang dapat ditemui di seluruh wilayah Indonesia. Pengupasan sabut kelapa biasanya menggunakan alat tradisional seperti, parang, tombak dan kayu yang diruncingkan. Rata-rata masyarakat Indonesia banyak menggunakan Pengupas sabut kelapa yang terbuat dari tombak ataupun kayu yang diruncingkan, tanpa melihat aspek kesehatan dan keamanan. Perancangan alat pengupas sabut kelapa dibuat untuk membantu masyarakat dan pekerja dalam kegiatan sehari-hari. Alat rancangan ini untuk menggantikan alat pengupas tombak yang mana masyarakat biasanya sering menggunakan untuk mengupas kelapa, dalam penggunaan alat pengupas tombak dapat mengakibatkan cidera dan sangat berbahaya. Perancangan alat ini menggunakan data antropometri masyarakat Indonesia yaitu tinggi siku dengan ukuran 93,2 cm, jarak siku keujung jari dengan ukuran 43,9 cm dan jarak genggaman tangan (grip) ke punggung pada posisi tangan kedepan dengan ukuran 76,7 cm. dan menggunakan dimensi kaki masyarakat Indonesia, ukuran yang digunakan antara lain, panjang kaki 26,6 cm lebar kaki 9,6 cm dan tinngi mata kaki 6,6 cm. Untuk membuka kelapa, alat rancangan ini membutuhkan waktu 41,8 detik untuk satu buah kelapa sedangkan alat pengupas sabut kepala tradisional membutuhkan waktu 42 detik untuk satu buah kelapa
Analisis Postur Kerja Penjahit Nur Tailor Menggunakan Metode Rappid Entire Body Assessment Haryani, Ranti; Azmi, Azmi; Sirlyana, Sirlyana
Jurnal ARTI (Aplikasi Rancangan Teknik Industri) Vol. 16 No. 2 (2021): Jurnal ARTI: Aplikasi Rancangan Teknik Industri
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.477 KB) | DOI: 10.52072/arti.v16i2.263

Abstract

Penjahit Nur Tailor merupakan salah satu jasa penjahit yang ada di kota Dumai. Pekerjaan dengan posisi yang salah dan berulang-ulang dapat menyebabkan para penjahit sangat rentan untuk terkena gangguan MSDs, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan cara kerja yang baik dan benar. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko cidera pada 2 orang penjahit pada saat menjahit atasan baju melayu laki-laki SMP 4 Dumai yang dilakukan oleh penjahit 1 dan menjahit atasan baju kotak-kotak laki-laki SMP 7 Purnama yang dilakukan oleh penjahit 2 dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM) untuk mengetahui cedera Musculoskeletal Disorders yang dialami pekerja, sedangkan untuk mengetahui tingkat risiko cedera pekerja menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA). Hasil NBM yang paling berisiko cidera pada pekerja yaitu sakit pada leher atas dan bawah, bahu kiri dan kanan, batang tubuh, lengan atas kanan dan kiri, pinggang, bawah pinggang, pantat, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, paha kanan, lutut kanan, betis kanan, dan sakit pada kaki kanan. Tingkat resiko yang dialami penjahit Nur Tailor dengan menggunakan metode REBA pada saat menjahit baju melayu adalah sedang dengan level resiko 4-5 dan diperlukan tindakan dalam waktu dekat. Untuk tingkat resiko postur kerja pada saat menjahit kantong baju kotak-kotak adalah rendah dengan level risiko 3 dan dibutuhkan perbaikan postur kerja. Sedangkan tingkat risiko untuk postur melapisi kerah, menjahit badan, menjahit tangan dan menjahit kerah baju kotak-kotak adalah sedang dengan level risiko 4-5 dan diperlukan tindakan dalam waktu dekat.
TRANSPARENCY AS A PILLAR OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE: A LITERATURE STUDY ON FINANCIAL MANAGEMENT AND PERFORMANCE OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES (BUMDS) Tegor, Tegor; Siswanto, Dwi Joko; Azmi, Azmi; Thasimmim, Said Nuwrun
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 6 No. 2 (2025): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v6i2.1013

Abstract

This research examines transparency issues in the financial report management of Regional-Owned Enterprises (BUMD) in Karimun Regency through a literature study approach. The research shows that BUMDs in Karimun Regency experienced a total absence of annual financial report publications in the 2023-2024 period, reflecting a serious deficit in accountability and governance. Analysis from various credible sources, including SINTA-indexed journal articles and institutional reports, identifies several main factors causing weak transparency, including: low commitment to implementing Good Corporate Governance principles, civil servant concurrent position practices that create conflicts of interest, and gaps between regulations and their implementation in the field. The research findings show that this absence of transparency has serious implications for the lack of public accountability, high risk of authority abuse, weakened oversight, and hindered achievement of BUMD objectives to contribute to the regional economy. The research recommends strengthening political commitment from local governments, optimizing the supervisory function of the Regional Parliament (DPRD), comprehensive implementation of Good Corporate Governance principles by BUMD management, utilization of information technology for report publication, and increasing the active role of civil society in public oversight.