Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ)
JUBAIR, JUBAIR
Faculty of Law Tadulako University
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERBUATAN MANANGKA (DELIK PENCURIAN) DALAM HUKUM ADAT TO PEKUREHUA DI DESA MAHOLO KABUPATEN POSO AMIN, RIZKI MUH.; JUBAIR, JUBAIR; RAMPADIO, HAMDAN HI.
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, atau kelompok suku. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak – haknya mendapat landasan hukum dalam Undang–Undang Dasar, yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 18 B (2) Undang–Undang Dasar yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”Salah satu masyarakat hukum adat yang hingga kini masih tetap mempertahankan hukum adatnya yaitu suku Pekurehua atau biasa disebut dengan sebutan To Pekurehua. Suku ini tesebar di Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore atau biasa di sebut dengan Lembah Napu, Kabupaten Poso. Pada penyelesaian delik pencurian atau dalam bahasa lokal disebut “Manangka” memiliki proses penyelesaian yang bertujuan memperbaiki hubungan pelaku dan korban melalui sidang adat dan pemberian sanksi adat (Giwu). Pada delik ini memiliki sanksi adat (Giwu) yang terbagi menjadi Sanksi adat (Giwu) Besar bagi delik pencurian dengan nilai besar dan Giwu kecil bagi delik pencurian dengan nilai kecil.
PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING DI KOTA PALU (STUDI KASUS DI IMIGRASI KLAS I PALU) SINAGA, LIANORA; JUBAIR, JUBAIR; SYACHDIN, SYACHDIN
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan untuk mengunjungi Indonesia. Pada dewasa ini khususnya di kota Palu pada tahun 2014 sampai dengan 2016, telah terjadi pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan orang asing berhubungan dengan Izin tinggal berupa penyalahgunaan visa kunjungan dan Melebihi batas waktu Izin tinggal (overstay).Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal orang asing di kota palu ditempuh dengan tindakan administratif yaitu deportasi dan cekal. Kendala yang dihadapi oleh petugas Imigrasi terdiri atas dua bagian yaitu Kendala internal yang meliputi tidak tersedianya PPNS di kantor Imigrasi, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan Kendala Eksternal yang meliputi kurangnya Fasilitas penunjang kerja aparat petugas Imigrasi seperti Pendanaan Operasional pengawasan orang asing dan Pendanaan Operasional Penyidikan dan Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan di wilayahnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PALU M WUON, INGGRID; JUBAIR, JUBAIR; MARDIN, NURHAYATI
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan hak asimilasi narapidana di Lapas klas IIA Palu dan kendala- kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu.Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Lokasi penelitian di Lapas klas  IIA Palu. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dengan  Kepala Subseksi Binmaswat Lapas  Klas IIA Palu dan Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Klas IIA Palu dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku serta Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan hak asimilasi dilakukan di luar Lapas dan asimilasi di dalam Lapas seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ada beberapa yang menjadi kendala pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu termasuk kurang optimalnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas klas IIA Palu , belum adanya tenaga ahli sebagai pembimbing narapidana, dan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas dan perorganisasian yang tertib dan teratur di Lapas klas IIA Palu.
The Urgency of Job Loss Security Program for the Protection of Human Rights Lasatu, Asri; Surahman , Surahman; Awaluddin , Awaluddin; Lubis, Putri Mei; Jubair, Jubair
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no2.3002

Abstract

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) or The Job Loss Security Program is a recent government initiative designed to enhance legal, economic, and social protection for workers affected by Termination of Employment. This program needs proper supervision for optimal contribution to the community well-being. This normative legal research used both statutory and conceptual methods to answer the central research question regarding the urgency of the JKP program in safeguarding human rights. The findings indicate that the JKP program significantly aids workers by providing financial support, facilitating access to labor market information, and enhancing skills through job training, thereby helping them meet their own and their families' needs.
Legal Analysis of the Fostering and Supervision of Village Based on the Village Law 2014 Syamsuddin, Adiesty S.P.; Korompot, Ratu Ratna; Jubair , Jubair; Baco, Syamsuddin; Miqat, Nurul
Amsir Law Journal Vol 4 No 1 (2022): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i1.84

Abstract

The position of the village as the lowest autonomous government structure has an essential role in achieving multidimensional national development goals because its management involves all government officials, both at the main and the local level, even at the village level. This study aimed to determine the material normative regulation related to the supervision and guidance of the administration of village governance and to find out the substantive forms of supervision and direction of the administration of village governance that the level of government above can implement. The result of this study was 1) Normative regulation material on the supervision and development of village administration is currently subject to Law Number 6 of 2014 concerning Village Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2015 concerning Amendment to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementation Regulation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and PP Number 12 of 2017. 2) Substantive forms of supervision and development of village administration that can be carried out by the government level above include the provision of technical guidelines/guidance, appreciation, and guidance in the fields of development planning, finance, and institutional planning.
Co-Authors AMIN, RIZKI MUH. Asri Lasatu Awaluddin, Awaluddin Hamdan Rampadio Lubis, Putri Mei M WUON, INGGRID Nurhayati Mardin Nurul Miqat Ratu Ratna Korompot SINAGA, LIANORA Surahman Surahman Syachdin, Syachdin Syamsuddin Baco Syamsuddin, Adiesty Septhiany Prihatiningsih