Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)
Adhytia Nugraha
Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa Yenny Aman Serah; Purwanto Purwanto; Temmy Hastian; Rini Setiawati; Adhytia Nugraha
Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) Vol. 7 No. 1 (2025): February
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/sasambo.v7i1.2511

Abstract

Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat dalam mencegah perdagangan manusia (TPPO), khususnya di Kelurahan Benua Mas, Kabupaten Bengkayang. Mitra utama dalam program ini adalah PKK Kelurahan Benua Mas yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga. Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum berbasis komunitas melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pemanfaatan media digital seperti video edukasi dan grup WhatsApp. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep TPPO, modus operandi pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum, dengan peningkatan skor pemahaman hingga 55%. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK juga menjadi langkah strategis dalam keberlanjutan program. Kesimpulannya, program KIAT efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas komunitas dalam mencegah TPPO. Rekomendasi utama meliputi penguatan literasi digital bagi kader PKK, perluasan cakupan program ke wilayah lain, serta sinergi dengan pemangku kepentingan untuk kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis.  An Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) Through Legal Counseling for the Kadarkum PKK Village Group  The Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) program aims to enhance legal literacy and public awareness in preventing human trafficking (TPPO), particularly in Benua Mas Village, Bengkayang Regency. The main partner in this program is the Benua Mas PKK, which plays a strategic role in empowering women and families. The primary method used is community-based legal counseling through interactive lectures, group discussions, case simulations, and the use of digital media such as educational videos and WhatsApp groups. The program results show an increase in participants' understanding of TPPO concepts, perpetrators' modus operandi, and legal protection mechanisms, with knowledge scores improving by up to 55%. The formation of the PKK Legal Awareness Group (Kadarkum) is also a strategic step in ensuring the program's sustainability. In conclusion, the KIAT program effectively raises legal awareness and strengthens community capacity to prevent TPPO. Key recommendations include strengthening digital literacy for PKK members, expanding the program to other regions, and fostering synergy with stakeholders for a more systematic anti-trafficking policy.  
Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintergritas di Kota Pontianak: The Urgency of Election Supervision Education to Realize Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City Adhytia Nugraha; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4479

Abstract

Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu. Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang: Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking Yenny Aman Serah; Purwanto; Temmy Hastian; Rini setiawati; Adhytia Nugraha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6417

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional kompleks yang melibatkan eksploitasi fisik dan psikologis terhadap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Faktor struktural seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini di Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi paksa, dan perbudakan hutang, yang seringkali diawali dengan penipuan atau pemaksaan oleh pelakunya. Dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, partisipasi masyarakat sangat penting, antara lain dengan berperan aktif dalam deteksi dini, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai risiko eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan, memberdayakan kelompok rentan, dan membatasi pergerakan pelaku. Upaya kolektif, mulai dari pelatihan keterampilan hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar, berkontribusi dalam mengurangi kerentanan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan partisipasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam memutus rantai kejahatan.
Co-Authors Aleksander Sebayang Purwanto Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Rini Setiawati Setyo Utomo Sri Ayu Septinawati Temmy Hastian Yenny AS