Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Journal of Governance CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Governance and Local Politics (JGLP) International Journal of Demos Jurnal Administrasi Negara The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Rahmad Hidayat
Universitas Mbojo Bima
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : International Journal of Demos

 1 
The Dark Side of Regulatory Economics: Evidence from the Salt Import Policy in Post-Soeharto Indonesia Hidayat, Rahmad; Raman, Asrul
ijd-demos Volume 2 Issue 1, April 2020
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v2i1.5

Abstract

Economics regulation by the state is indeed very necessary to ensure that the pursuit of profit does not conflict with social welfare. That is the reason why regulatory economics becomes really important. However, the context in this paper contradicts with the ideal substance of regulatory economics in which the government proactively provides incentives to remain entrenched monopolistic business practices while taking a dominant role in importing salt commodity through the issuance of a public policy that is more permissive and accommodating to those interests. This paper aims to describe the political dynamics in the formulation and implementation of salt import policy in Post-Soeharto Indonesia which was mainly characterized by the practice of unfair business competition. As descriptive qualitative research, this study utilized in-depth interviews, observation, document tracking, and document analysis techniques in which a number of bureaucrats, entrepreneurs, and salt farmers were used as informants to mine the data. The results of this study show that government intervention through Permendag No. 125/2015 does not reveal a pure orientation of "liberating salt commodity trade from monopolistic business practices", but to satisfy its vested interests and save the sakes of certain importers who were being the important part of its business collusion. Content imperfections, deliberate elimination of substantive obligations, facilitation of rent-seeking and monopolistic business practices, and the impartiality of the regulation’s purpose with the livelihoods of salt farmers in Indonesia become primary impetuses of the resistance of various parties to the dark side of regulatory economics imposed by the government.Regulasi ekonomi oleh negara memang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengejaran keuntungan tidak bertentangan dengan kesejahteraan sosial. Itulah alasan mengapa ekonomi regulasi menjadi sangat penting. Namun, konteks dalam makalah ini bertentangan dengan substansi ideal ekonomi pengatur di mana pemerintah secara proaktif memberikan insentif untuk tetap mempertahankan praktik bisnis monopolistik sambil mengambil peran dominan dalam mengimpor komoditas garam melalui penerbitan kebijakan publik yang lebih permisif dan akomodatif. untuk kepentingan itu. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika politik dalam perumusan dan implementasi kebijakan impor garam di Indonesia pasca-Soeharto yang terutama ditandai oleh praktik persaingan usaha tidak sehat. Sebagai penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, penelusuran dokumen, dan teknik analisis dokumen di mana sejumlah birokrat, pengusaha, dan petani garam digunakan sebagai informan untuk menambang data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui Permendag No. 125/2015 tidak mengungkapkan orientasi murni "membebaskan perdagangan komoditas garam dari praktik bisnis monopolistik", tetapi untuk memuaskan kepentingan pribadi dan menyelamatkan kepentingan importir tertentu yang sedang bagian penting dari kolusi bisnisnya. Ketidaksempurnaan konten, penghapusan sengaja kewajiban substantif, fasilitasi perburuan rente dan praktik bisnis monopolistik, dan ketidakberpihakan tujuan regulasi dengan mata pencaharian petani garam di Indonesia menjadi dorongan utama dari resistensi berbagai pihak terhadap sisi gelap ekonomi regulasi. dipaksakan oleh pemerintah.
Spatial Barriers and the Tendency of the Utilization of Mediated Citizenship by Villagers in Accessing Public Services Hidayat, Rahmad; Akhyar, Akhyar; Sauki, Muhammad
ijd-demos Volume 3 Issue 1 April 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i1.82

Abstract

AbstractThis paper aims to discuss the dynamic intersection between the spatial barriers and the tendency of the utilization of "mediated citizenship" by villagers in accessing public services. It is important to map out how villagers interact with authoritative service providers at the local government level, which is not done directly, but through the mediation of a third party, namely a local NGO that is implementing a program in their village. Based on the context of Oi Bura Village, the tendency of the utilization of mediator services of  "LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima" in accessing public services (especially the residential identities) began to take shape because it was triggered by the poor people's consideration about the spatial stretch of their village area with the site of the service provider that would have an impact on financial expenses and bureaucratic severity factors that must be passed when accessing these basic services. Although the residential identities should be obtained automatically based on formal status as an Indonesian citizen, in practice the access of the poor villagers to basic services is achieved through a third party mediation role. The limitations of the service providers' responsiveness, accountability and institutional capacity to act proactively in solving the public problems are increasingly opening up the chance for "permanence" of facilitation of the state-citizen interaction by third parties.Keywords: access, citizenship, mediator, service, space  AbstrakMakalah ini bertujuan untuk membahas persimpangan dinamis antara hambatan spasial dan kecenderungan pemanfaatan "mediated citizenhip" oleh warga desa dalam mengakses layanan publik. Penting untuk memetakan bagaimana masyarakat desa berinteraksi dengan pemberi layanan otoritatif di tingkat pemerintah daerah, yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui mediasi pihak ketiga, yaitu LSM lokal yang melaksanakan program di desanya. Berdasarkan konteks Desa Oi Bura, kecenderungan pemanfaatan jasa mediator “LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima” dalam mengakses pelayanan publik (khususnya identitas permukiman) mulai terbentuk karena dipicu oleh pertimbangan masyarakat miskin terhadap tata ruang. hamparan wilayah desanya dengan lokasi penyedia layanan yang tentunya berdampak pada pengeluaran keuangan dan faktor keparahan birokrasi yang harus dilalui saat mengakses layanan dasar tersebut. Meskipun identitas kependudukan seharusnya diperoleh secara otomatis berdasarkan status formal sebagai warga negara Indonesia, pada praktiknya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dicapai melalui peran mediasi pihak ketiga. Keterbatasan daya tanggap, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan penyedia layanan untuk bertindak proaktif dalam menyelesaikan masalah publik semakin membuka peluang untuk "kelanggengan" fasilitasi interaksi negara-warga oleh pihak ketiga.Kata kunci: akses, citizenship, mediator, layanan, ruang.
Co-Authors Akhyar , Akhyar Akhyar Akhyar Akhyar Ansyari Lubis Dwi Arini Nursansiwi Firmansyah Firmansyah Hendra H Ishaka, Mukhlis M Dian Hikmawan M. Subhan M. Taufiq Muhamad Iptidaiyah Muhammad Sauki Muhammad Subhan Raman, Asrul Rifai Salahuddin Salahuddin Tasrif , Tasrif Tasrif Wawan Mulyawan