Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.171
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Journal of Governance Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Mimbar Administrasi
Firmansyah Firmansyah
Universitas Mbojo Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dunia Pendidikan Luar Sekolah Rifai Rifai; Firmansyah Firmansyah; Hendra Hendra; Firlia Rizkiani; Muhammadon Muhammadon
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v7i2.3437

Abstract

Masyarakat adalah kelompok sosial yang juga memiliki potensi yang sangat besar bila dapat mengarahkan kemampuan dirinya dalam mengembangkan berbagai kompetensi yang dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan. Permasalahannya adalah peran masyarakat, seringkali terhadap karena ketidak tahuan terhadap masalah kehidupannya sendiri. Oleh karenanya, perlu untuk mengembangkan serangkaian program pendidikan luar sekolah yang jauh lebih komprehensif agar dapat membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat yang jauh lebih optimal.
Peranan Pendidikan Luar Sekolah Dalam Rangka Mitigasi Bencana Firmansyah Firmansyah
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v7i2.3435

Abstract

-
Determination of Public Service Innovation on Humanist Paradigm Conceptualization Rifai Rifai; Firmansyah Firmansyah
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6551

Abstract

This paper aims to explain the implementation of public services today from a humanistic perspective/paradigm. Public policy innovation as a necessity in principle and substantively will provide reinforcement in responding to and resolving public policy problems that take place in the community. The method used is descriptive method, which describes several studies, public service policies from various literatures. The results of the literature review show that character education and the inculcation of humanistic values to service providers (government/political elites, bureaucratic apparatus) are very important and must be carried out so that the public service process can be of higher quality and provide optimal satisfaction for service recipients. The result to be achieved in this research is the existence of public policy innovation efforts with the dimensions of novelty and usefulness so that it is expected to have an impact on more concrete efforts and build sustainable community participation. Innovation is applied not only at the evaluation stage of public policies but is applied from the beginning of public policy planning, implementation and evaluation of public policies.
Effectiveness of One-Stop Administrative Services for the Community Rifai Ahmad; Firmansyah; Adilansyah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v10i2.5568

Abstract

Administrative services that often occur are considered low quality due to lack of human resources, unclear time certainty and inadequate infrastructure, thus giving a bad assessment from the community. This is the background behind the formation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 24 of 2006 regarding PTSP (One Stop Integrated Implementation Guidelines) to improve the quality of public services to the community organized by the government. However, the implementation of PTSP has yet to be implemented in all Indonesian government institutions because several institutions still have difficulties and doubts about its effectiveness. This is the author's background to discuss the Effectiveness of One Stop Administration Services for the Community. This study aims to determine whether there is effectiveness and the level or value of effectiveness provided in providing administrative services for the community through a one-stop line or system in City Y. The method used is descriptive quantitative with data collection techniques, namely observation and interview documentation. Moreover, the distribution of the questionnaire to 100 respondents who were selected by purposive sampling. The study results show that the one-stop administrative service is quite effective at 30%. However, it is insignificant in its effectiveness because it still requires adaptation to the system and improvements in various ways.
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENANGANAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN RABANGODU UTARA KECAMATAN RABA Firmansyah Firmansyah; Syahri Ramadoan; Firman Firman
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 16 No. 1 (2019): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.197 KB) | DOI: 10.59050/jian.v16i1.14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Petugas Kebersihan Di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba. Jenis penelitian yang digunakan yaitu diskriptif kualitatif, dengan tehnik pengumpula data yang di gunakan yaitu sebagai sumber sumber utama pengumpulan data adalah wawancara (interview) dan observasi. Penentuan sampel menggunakan tehnik sampling aksidental adalah tehnik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (sugiyono, 2001:60). Kemudian tehnik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif yang dipaparkan secara narasi. Hasil penelitian ini sebagai berikut : 1) Perencanaan penanganan sampah telah dilaksanakan dengan baik, Penentuan tenaga pengangkut sampah sehingga rumah tangga penghasil sampah dapat membuang sampahnya sesuai dengan jadwal pengangkutan sampah. dengan pembagian wilayah dalam pengangkutan sampah telah memberikan manfaat dan dampak yang cukup besar dalam penanganan sampah di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba. 2) Pelaksanaan penanganan sampah di Kota Bima sudah dilaksanakan dengan baik seperti pemilahan sampah dilakukan berdasarkan jenis dan jumlah sampah sehingga memudahkan petugas pada saat pembuangan dan pengumpulan sampah.
Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima Firmansyah; Arif Budiman; Muhamadong; Hendra; Firliah Rizkiani
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 7 No. 2 (2020): November: Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arikel ini didasari dari hasil penelitian dengan judul Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima Kabupaten Bima. Adapun masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan prinsip kesederhanaan, prinsip kejelasan, prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan dalam memberikan pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima ?Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip kesederhanaan, prinsip kejelasan, prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan dalam memberikan pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima.Berdasarkan hasil pembahasan, menunjukkan bahwa Pelayanan Publik Oleh Aparatur Kecamatan Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima, sudah berjalan dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari : Dari pembahasan sebelumnya, dapatlah penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Berdasarkan variabel kejujuran sebagai wujud evaluasi pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik tidak menyalahgunakan wewenang dala m pelayanan, transparansi dalam pelayanan, sikap karyawan dalam pelayanan, maupun kesetiaan dalam pelayanan, maka hasilnya dinilai informan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan. (2) Berdasarkan variabel tanggung jawab pelayanan sebagai wujud evaluasi pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik ketepatan dalam pelayanan, pelemparan tanggung jawab, pemeliharaan dan penggunaan pasilitas kantor, maupun menyadari kepentingan publik, maka hasilnya dinilai informan sudah dilaksanakan dengan baik. (3) Berdasarkan variabel disiplin dalam pelayanan sebagai wujud evaluasi pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik ketaatan pada peraturan yang berlaku, pelaksanaan tugas sesuai jam kerja, kesediaan untuk menerima keluhan (karyawan belum tanggap terhadap keluhan pengguna jasa), maupun kesungguhan karyawan dalam pelayanan, maka hasilnya dinilai informan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan. (4) Berdasarkan variabel diskriminasi pelayanan sebagai wujud evaluasi pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik tindakan pilih kasih dalam pelayanan maupun posisi masyarakat dalam pelayanan, maka hasilnya dinilai informan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan. (5) Berdasarkan indikator keikhlasan dalam pelayanan publik pada Kantor Camat Langgudu, baik kerja tanpa pamrih, kerja tidak mengharapkan balas jasa, kerja secara totalitas, dan kerja dengan loyalitas, maka rata -rata hasilnya sudah cukup baik.
Kemitraan Pola Pendampingan Bimbingan Teknis Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bima Tauhid Tauhid; M.Taufiq M.Taufiq; Firmansyah Firmansyah; Syahri Ramadoan
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i1.7418

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2018  tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maka Anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka untuk mendalami tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif. Berkaitan dengan itu  tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mbojo Bima melaksanakan kegiatan   pengabdian kepada masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima melalui Pendampingan Bimbingan Teknis (Bimtek). Dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Kabupaten Bima mendapatkan  pemahaman terkait dengan optimalisasi peran DPRD Terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagai tindak lanjut, diharapkan kepada eksekutif Kabupaten Bima, untuk dapat melakukan sinergitas hubungan dan komunikasi serta dukungan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam menyikapi pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam sistim informasi pemerintahan daerah terutama usulan dari masyarakat melalui reses untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh eksekutif sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.
Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa : (Studi Di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima) Firmansyah Firmansyah
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i2.1118

Abstract

Law no.6 of 2014 concerning Villages has clarified the village's authority which was previously unclear. The village's authority in question derives from indigenous rights and local village-level authority, which is at the core of village autonomy. It began with the notion that law is considered a part of the community's life processes, not merely normative regulations. The continuation of indigenous rights in Kaboro Village, Lambitu Subdistrict, is regulated by Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which was amended by the Minister of Home Affairs Regulation No. 44 of 2016 regarding Village Authority, followed by Bima Regent Regulation No. 2 of 2020 concerning the List of Authorities Based on Indigenous Rights and local village-level authority, which is stipulated in Kaboro Village Regulation No. 4 of 20. However, the implementation of local authority at the village level is documented in each preparation of the Village Budget (APBDesa). This is reflected in the Village Government's Work Plan, which is revised annually in accordance with the amount of the APBDesa.
Kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Arif Budiman; Firmansyah Firmansyah
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i2.1157

Abstract

The purpose of this study is to determine the contribution of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Bima District in the Regional Medium-Term Development Plan. This research was conducted at the BAPPEDA Office of Bima District. The research subjects were selected through purposive sampling, and the subjects/informants in this research were the Head of BAPPEDA. Data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. The research results indicate that the implementation of the roles and functions of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in the development planning in Bima District can be concluded as follows: the implementation of BAPPEDA functions in Bima District is categorized as not yet good but still sufficient. This means that the implementation of BAPPEDA functions may encounter various obstacles or hindrances in carrying out its functions and programs, which identifies that the implementation of the functions of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in development planning in Bima District should always evaluate the implementation.
Unveiling the Strategic Model of Political Lies Firmansyah Firmansyah; Muhammad Sauki; Rahmad Hidayat
Journal of Governance Volume 9 Issue 2: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i2.22787

Abstract

This article delves into the strategic model of political lies, highlighting the intricate nature of this phenomenon within a political framework. Politicians use various strategies to formulate and disseminate lies, ranging from positive campaigns to negative ones. In positive campaigns, lies create a more favorable public perception of politicians, while in negative campaigns, these undermine opponents' standing, instill doubt, and undermine their credibility. Politicians derive immediate advantages from political lies, such as increased popularity and favorable public perceptions, but must also consider potential future costs, including forfeiting public trust and political ramifications. The strategies employed to deal with political lies vary significantly based on political circumstances. Politicians navigate the delicate balance between short-term political advantage and upholding ethical principles in the political sphere. Political lies can quickly garner support and enhance popularity, but they can also undermine public trust, diminish political credibility, and have enduring consequences for a politician's image. Addressing the issue of political lying requires a multifaceted approach that tackles its root causes while safeguarding democratic principles. Voters are crucial to maintaining accountability by exercising their right to vote and assuming control over the democratic process.
Co-Authors Abdul Kadir Adilansyah Arif Budiman Arif Budiman Arif Budiman Firliah Rizkiani Firman Firman Haeril, Haeril Hargiani, Fransisca Xaveria Hendra Hendra H HIDAYATULLAH, ARIEF M. Taufiq Muhamadong Muhamadong, Muhamadong Muhammad Irfan Muhammad Sauki Muhammadon Muhammadon Nur Inayah Rahmad Hidayat Renni Sartika Rifai Rizkiani, Firliah Salahuddin Salahuddin Syahri Ramadoan Veithzal Rivai Zainal