Garuda - Garba Rujukan Digital

BENTUK KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA INA SEI DI DESA NANGAWERA KECAMATAN WERA Tasrif, Tasrif; Sauki, Muhammad; Indrawansyah, Indrawansyah
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol 7, No 1 (2020): KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
Publisher : Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengembangan pariwisata menjadi penting bagi suatu daerah. Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah. Termasuk bagi pemerintahan Desa Nangawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Berangkat dari kondisi tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata ina sei di Desa Nangawera Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata ina sei di Desa Nanga Wera. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkip wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif, yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata Ina Sei di Kabupaten Bima tersebut, lebih mengedepankan komunikasi kelompok, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop dimana komunikasi tersebut di lakukan agar pariwisata yang di maksud dapat berkembang di Bima, khususnya Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Bima juga bekerja sama dengan pihak lain, seperti Dinas Perhubungan, BKSDA, Dinas Lingkungan, Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan dan lainnya, agar kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Menyangkut Program-program yang telah dilakukan dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata Ina Sei di Kabupaten Bima meliputi : Gerakan Sadar Wisata, pelatihan Guide, pelatihan Home Stay, FGD serta sosialisasi-sosialisasi lain, yang mendukung penerapan Pariwisita Ina Sei. Ada beberapa Faktor menghambat proses pengembangan pariwisata Ina Sei di Bima, berkaitan dengan mindset masyarakat yang salah terhadap konsep wisata Ina Sei, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya dana, kurang fasilitas, serta kurangnya sumber daya manusia di bidang pariwisita. Untuk solusi dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya pengembangan pariwisata Ina Sei yang dimaksud, serta perlunya kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat untuk mensukseskan pengembangan pariwisata Ina Sei. Adapun keberhasilan yang telah di capai Dinas Pariwisata adalah saat ini lebih mudah mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, terutama di sekitar objek wisata, bagi pengelola objek wisata sudah mulai membuat plat-plat peringatan tentang kebersihan walaupun masih sederhana, dan tersedianya mushallah di tempat objek wisata, keberhasilan lain terkait dengan keterangan sertifikasi halal usaha yang sebagian masyarakat setempat sudah mulai membuatnya.

Spatial Barriers and the Tendency of the Utilization of Mediated Citizenship by Villagers in Accessing Public Services Hidayat, Rahmad; Akhyar, Akhyar; Sauki, Muhammad
ijd-demos Volume 3 Issue 1 April 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i1.82

AbstractThis paper aims to discuss the dynamic intersection between the spatial barriers and the tendency of the utilization of "mediated citizenship" by villagers in accessing public services. It is important to map out how villagers interact with authoritative service providers at the local government level, which is not done directly, but through the mediation of a third party, namely a local NGO that is implementing a program in their village. Based on the context of Oi Bura Village, the tendency of the utilization of mediator services ofÂ "LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima" in accessing public services (especially the residential identities) began to take shape because it was triggered by the poor people's consideration about the spatial stretch of their village area with the site of the service provider that would have an impact on financial expenses and bureaucratic severity factors that must be passed when accessing these basic services. Although the residential identities should be obtained automatically based on formal status as an Indonesian citizen, in practice the access of the poor villagers to basic services is achieved through a third party mediation role. The limitations of the service providers' responsiveness, accountability and institutional capacity to act proactively in solving the public problems are increasingly opening up the chance for "permanence" of facilitation of the state-citizen interaction by third parties.Keywords:Â access, citizenship, mediator, service, spaceÂ Â AbstrakMakalah ini bertujuan untuk membahas persimpangan dinamis antara hambatan spasial dan kecenderungan pemanfaatan "mediated citizenhip" oleh warga desa dalam mengakses layanan publik. Penting untuk memetakan bagaimana masyarakat desa berinteraksi dengan pemberi layanan otoritatif di tingkat pemerintah daerah, yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui mediasi pihak ketiga, yaitu LSM lokal yang melaksanakan program di desanya. Berdasarkan konteks Desa Oi Bura, kecenderungan pemanfaatan jasa mediator â€œLAKPESDAM PCNU Kabupaten Bimaâ€ dalam mengakses pelayanan publik (khususnya identitas permukiman) mulai terbentuk karena dipicu oleh pertimbangan masyarakat miskin terhadap tata ruang. hamparan wilayah desanya dengan lokasi penyedia layanan yang tentunya berdampak pada pengeluaran keuangan dan faktor keparahan birokrasi yang harus dilalui saat mengakses layanan dasar tersebut. Meskipun identitas kependudukan seharusnya diperoleh secara otomatis berdasarkan status formal sebagai warga negara Indonesia, pada praktiknya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dicapai melalui peran mediasi pihak ketiga. Keterbatasan daya tanggap, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan penyedia layanan untuk bertindak proaktif dalam menyelesaikan masalah publik semakin membuka peluang untuk "kelanggengan" fasilitasi interaksi negara-warga oleh pihak ketiga.Kata kunci: akses, citizenship, mediator, layanan, ruang.

Citizen Journalism Training to Strengthen the Role of Youth in Overseeing the Village Development Rahmad Hidayat; Tauhid Tauhid; Muhammad Sauki
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Vol 7, No 4 (2021): December
Publisher : Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada

This training focuses on testing the effectiveness of citizen journalism as a variant of social engineering for the realization of social accountability in managing village development. The potential and active participation of the youth in overseeing the management of village development needs to be sharpened or strengthened through training in the use of media and communication tools. The role of youth must be maximized in a more positive direction in the framework of village policy so they can contribute significantly to improve the pattern of village development management which will significantly influence the acceleration of public welfare achievement. Citizen journalism as a special variant of social engineering must be tested for its relevance and be further developed as an instrument for the realization of social accountability in the village that requires the community to play the role of supervisor for all village government actions. It is conducted by publishing photo-voice narratives in various available communication channels in the village, both in printed and electronic forms. This activity has been carried out for four months in 2019 (August-November) through two learning phases which are classroom learning and mentoring for transferring basic knowledge and reviewing everything that intersects with prospects, constraints and substantive needs of this citizen journalism intervention. Methods used in the training included lectures, discussions, photo-film displays, simulation, presentations, and mentoring. This intervention was effective to increase the youth’s knowledge and skill about producing various items of citizen journalism to disseminate substantive information to the public as well as to forge their courage to have a direct dialogue with the village government apparatus regarding important issues that have not been included in the formulation of village development programs.

Bentuk Komunikasi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Pariwisata Ina Sei di Desa Nangawera Kecamatan Wera Tasrif Tasrif; Muhammad Sauki; Junaidin Junaidin; Indrawansyah Indrawansyah
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol 7, No 1 (2020): KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengembangan pariwisata menjadi penting bagi suatu daerah. Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah. Termasuk bagi pemerintahan Desa Nangawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Berangkat dari kondisi tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata ina sei di Desa Nangawera Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata ina sei di Desa Nanga Wera. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkip wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif, yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata Ina Sei di Kabupaten Bima tersebut, lebih mengedepankan komunikasi kelompok, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop dimana komunikasi tersebut di lakukan agar pariwisata yang di maksud dapat berkembang di Bima, khususnya Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Bima juga bekerja sama dengan pihak lain, seperti Dinas Perhubungan, BKSDA, Dinas Lingkungan, Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan dan lainnya, agar kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Menyangkut Program-program yang telah dilakukan dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata Ina Sei di Kabupaten Bima meliputi : Gerakan Sadar Wisata, pelatihan Guide, pelatihan Home Stay, FGD serta sosialisasi-sosialisasi lain, yang mendukung penerapan Pariwisita Ina Sei. Ada beberapa Faktor menghambat proses pengembangan pariwisata Ina Sei di Bima, berkaitan dengan mindset masyarakat yang salah terhadap konsep wisata Ina Sei, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya dana, kurang fasilitas, serta kurangnya sumber daya manusia di bidang pariwisita. Untuk solusi dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya pengembangan pariwisata Ina Sei yang dimaksud, serta perlunya kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat untuk mensukseskan pengembangan pariwisata Ina Sei. Adapun keberhasilan yang telah di capai Dinas Pariwisata adalah saat ini lebih mudah mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, terutama di sekitar objek wisata, bagi pengelola objek wisata sudah mulai membuat plat-plat peringatan tentang kebersihan walaupun masih sederhana, dan tersedianya mushallah di tempat objek wisata, keberhasilan lain terkait dengan keterangan sertifikasi halal usaha yang sebagian masyarakat setempat sudah mulai membuatnya.

LEMBAGA ADAT DAN FUNGSIONALISASI "LOCAL WISDOM" SEBAGAI STRATEGI RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DI KABUPATEN DOMPU Muhammad Sauki; Tasrif ,; Rahmad Hidayat
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.14 KB)

Penelitian ini berjudul Peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam Menyelesaikan Konflik Antar masyarakat di Kabupaten Dompu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam menyelesaikan konflik antarmasyarakat di Kabupaten Dompu. Bersandar pada pendekatan penelitian kualitatif, diperoleh hasil yang menegaskan bahwa tokoh adat yang mengorganisir diri melalui Lembaga Masyarakat Adat Donggo (LAMDO) mampu memposisikan diri sebagai salah satu unsur paling sentral di tengah kehidupan masyarakat tatkala konflik komunal antarwarga desa mencuat ke permukaan dan bertindak pula sebagai pelengkap spektrum peran “resolusi konflik” yang dilaksanakan unsur Pemerintah Kabupaten Dompu.Lembaga adat yang sebelumnya sudah lama tidak berfungsi bahkan hilang, coba dihidupkan lagi dan dimaksimalkan perannya. LAMDO menjadi pihak yang sangat berperan aktif dalam menggalang dan menjaga perdamaian pada saat konflik ataupun pasca konflik terjadi, tokoh adat yang ada pun merupakan pihak pertama yang coba didekati oleh pihak pemerintahan, karena melihat pentingnya dan strategisnya lembaga adat di tengah masyarakat Dompu. Karena dipercaya lembaga adat lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Masyarakat sebetulnya memiliki kemampuan dan sensitivitas yang disebut “kearifan lokal” dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat termasuk mengantispasi bahaya yang mengancam dan menyelesaikan konflik. Memberdayakan kearifan lokal sebagai alternatif solusi dalam penanganan konflik merupakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik. Dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa LAMDO telah mampu mendayagunakan kearifan lokal dalam penanganan konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Dompu, terutama pada kasus konflik warga Desa O’o dengan Lingkungan Kota Baru tahun 2014 lalu. Kemampuan LAMDO tersebut merefleksikan signifikasi dan fungsi kearifan lokal dalam resolusi konflik, yakni sebagai (a) penanda identitas sebuah komunitas, (b) elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, (c) sesuatu yang tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam, (d) pemberi warna kebersamaan sebuah komunitas, (e) perubah pola fikir serta penyemai hubungan timbal-balik kelompok individu dan meletakkannya di atas common ground, dan (6) pendorong proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir anasir yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas. Kata Kunci: Dompu, Konflik Komunal, Lembaga Adat, Local Wisdom, Resolusi

PROSPEK DEVELOPMENT AND VISITOR’S MANAGEMENT GUNUNG TAMBORA SEBAGAI TAMAN NASIONAL DI KABUPATEN BIMA Muhammad Sauki; Muhammad Iptidaiyah
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.859 KB)

Judul penelitian ini adalah : “Prospek Development And Visitor’s Management Gunung Tambora Sebagai Taman Nasional Di Kabupaten Bima. Dengan tujuan : 1) untuk mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal mengembangkan Pariwisata Taman Nasional Gunung Tambora pada aspek development and visitor’s management di Kabupaten Bima, 2) Untuk mengetahui 2. Strategi apakah yang menjadi prioritas dalam mengembangkan Pariwisata Taman Nasional Gunung Tamborapada aspek development and visitor’s management di Kabupaten Bima, dan 3) Untuk mengetahui 3.Untuk mengetahui Alternatif strategi yang paling tepat dikembangkan Pariwisata Taman Nasional Gunung Tamborapada aspek development and visitor’s management di Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sampel di ambil dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan pengelola yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola obyek wisata secara langsung. Tehnik penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini selain menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. (d) Tehnik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian bahwa : pertama; kondisi lingkungan internal dan eksternal mengembangkan Pariwisata Taman Nasional Gunung Tambora pada aspek development and visitor’s management di Kabupaten Bima meliptuti : Lingkungan internal terdiri dari; potensi obyek wisata alam, partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar kawasan Gunung Tambora, dukungan infrastruktur transportasi jalan dan jembatan, dukungan pelaku ekonomi di sekitar kawasan Gunung Tambora, dan kedua; lingkungan eksternal, meliputi : Kebijakan Pemerintah daerah pengembangan kawasan wisata Gunung Tambora, Wisatawan domestic/nasional mapun mancanegara, serta kegiatan event budaya terkait dengan Tambora Menyapa Dunia, kedua; Strategi yang menjadi prioritas dalam mengembangkan Pariwisata Taman Nasional Gunung Tambora pada aspek development and visitor’s management di Kabupaten Bima, melalui Destinasi Bentang Tambora saat ini di dominasi oleh wisata alam dan wisata sejarah dan wisatawan dapat melakukan camping ground, belajar mengolah kopi, melihat situs arkeologi sisa letusan gunung Tambora tahun 1815, sampai wisata air terjun atau wisata panen madu yang unik. Dan Ketiga; Alternatif strategi yang paling tepat dikembangkan Pariwisata Taman Nasional Gunung Tamborapada aspek development and visitor’s management di Kabupaten Bima, meliputi : Promosi , khususnya ke luar negeri mengenai potensi pariwisata yang ada di Bima, b. Bekerjasama dengan daerah lain yang telah berkembang dengan pesat pariwisatanya, misalnya Bali, c. Menumbuh kembangkan biro-biro perjalanan umum daerah, d. Mengikuti event-event dalam skala nasional dan internasional untuk memperkenalkan obyek wisata, e. Pengadaan buku-buku panduan pariwisata daerah seperti brosur, buklet dan lain-lain

Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat untuk Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Bima Bervisi “RAMAH” (Religius, Aman, Makmur, Amanah, Handal) Muhammad Sauki
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3200

This paper discusses the public relations communication strategy of the Regional Government of Bima Regency with the vision of "RAMAH” (Religius, Aman, Makmur, Amanah, dan Handal) in building its positive image in the eyes of the public. This paper used descriptive-qualitative analysis, on how public relationofBima Regency builds a positive image to foster harmonious relations between government organizations and the community and prevent the occurrence of psychological barriers that may occur between them. Public relations is a management function that aims to bridge the gap between the organization and its internal and external stakeholders. All policies and whatever happens in the organization, managers of public relations must know it. As a spokesman for the government, the role of public relations in government circles is very important in building a positive image of the government. In the current era of openness, public relation has an important and strategic role to support the achievement of goals set by organizational management. In the context of development, many activities have been carried out by the public relation of the Bima Regency Government to form its positive image by conducting socialization, reporting by cooperating with online media, both local and national, to publish government programs and performance as a form of realization of the vision of "RAMAH”.

Menabur Benih Active Citizenship di Desa: Studi Aktivisme NGO dalam Pemberdayaan Perempuan Muhammad Sauki; Rahmad Hidayat
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.2983

Tulisan ini membahas peran penyadaran sosial NGO berorientasi penguatan efikasi politik dan kontrol demokratis kelompok perempuan terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan pembangunan, ditinjau dari konsep active citizenship as a demand yang menghendaki kehadiran warga-negara aktif. Dilatari kenyataan bahwa hampir sebagian besar perempuan di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat mutlak tidak pernah dilibatkan dalam forum perencanaan-penganggaran yang selama ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD, LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima telah melaksanakan sebuah program pemberdayaan masyarakat di tahun 2017-2018 silam untuk mengatasi kondisi miris ini. Melalui studi kualitatif-deskriptif, peneliti berupaya mencari gambaran aktual perihal dinamika pelaksanaan peran conscientization NGO tersebut sekaligus mengungkap cerita perubahan paling signifikan yang muncul sebagai akibat intervensinya. Meski hanya melaksanakan program dengan pendanaan utuh dari International Funding Agency, LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima mampu merintis jejak penerapan gagasan active citizenship as a demand di mana unsur masyarakat sipil tertentu didorong berani mengekspresikan klaim kepada para pemegang kuasa di desa melalui saluran alternatif ketika berhadapan dengan kondisi keterbatasan akses partisipasi dalam mekanisme reguler.

Citizen Forum on Participatory Planning and Budgeting to Promote the Inclusive Village Governance Rifai Rifai; Muhammad Taufiq; Rahmad Hidayat; Muhammad Sauki
Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Vol 6 No 1 (2022): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/ja.v6i1.16845

After 23 years of reformation, one of the regulatory products that reflect the devolution and delegation of decentralized development management authority to the local government is Law No. 6/2014 on Villages which promises further community involvement, by placing the village as the centre of regional development and not only as an object of the national programs. This citizen forum facilitation was held in the context of expanding understanding of the substance of participatory planning and budgeting and the significance of community involvement in the village development management which was carried out during August 2021 in the Bajo Village, Soromandi District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province by involving dozens of people, especially women's groups, as participants. The main methods applied during this facilitation to discuss everything related to the prospects, constraints, and substantive needs of the program were in the form of lectures, brainstorming, practise, and mentoring. The group of women who participated on average emphasized that they were not citizens who had been involved and in the village planning-budgeting deliberations that had been held there. They have never experienced the atmosphere of regular civic forums such as the Musdes and the Musrenbangdes to discuss the draft of the RPJMDesa, the RKPDesa, and the APBDesa documents because there was no access and an opportunity to voice their collective needs to the Village Government. The activity output showed that there has been a seed of collective awareness from all participants to take a role in the planning-budgeting forums for the coming year and utilize them as a medium for channelling their aspirations, interests, or needs to the Village Government and the BPD. They were very aware of the various priority needs that must be fought for their articulation, both directly and through the intermediary of the Village Community Institution managers.

Studi Derajat Partisipasi dan Literasi Anggaran Kelompok Rentan dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Rahmad Hidayat; Muhammad Sauki
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.801

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDesa) adalah regulasi akomodatif terhadap kepentingan masyarakat melalui demokratisasi pengambilan keputusan kolektif yang ditunjang oleh kemandirian desa dan konsolidasi pembangunan desa. Berkelindan dengan hal itu, tinggi-rendahnya level partisipasi warga dalam forum pengambilan keputusan kolektif perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa, baik berbasis undangan maupun prakarsa sendiri, tentu saja merefleksikan derajat literasi anggaran pada diri mereka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan derajat partisipasi dan literasi anggaran unsur kelompok rentan desa dalam siklus pengelolaan pembangunan, terutama pada forum perencanaan dan penganggaran yang berlangsung setiap tahun berupa Musdes RKPDesa dan APBDesa, di mana sejumlah warga miskin, perempuan, dan difabel diposisikan sebagai informan. Hasil penelitian menegaskan kenyataan bahwa partisipan forum kewargaan reguler yang berlangsung tiap tahun di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi para pemegang kuasa level tinggi sehingga predikat bias kepentingan elit tetap melekat pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan karena minim pelibatan kelompok rentan serta masih dimaknai sebagai proses teknokratis yang tidak harus mencakupkan unsur masyarakat di dalamnya.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search