Garuda - Garba Rujukan Digital

Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Analisis Rendahnya Anggota Legislatif Terpilih Perempuan di DPRD Kabupaten Sabu Raijua Pada Pemilu 2024 Lodia Lede Hiku; Yeftha Y. Sabaat; Stefanus Triadmaja; Rex Tiran
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1476

This research is entitled “Women’s Representation in Political (Analysis of the Low Number of Elected Female Legislative Members in the Sabu Raijua Regency DPRD in the 2024 Election).” The low representation of women in politics is a significant issue in various regions, including Sabu Raijua Regency. This study aims to analyse the low representation of women in politics and the factors that hinder women from becoming legislative members in the Sabu Raijua Regency DPRD in the 2024 elections using Gender Theory, which focuses on three derivatives of the theory, namely gender issues, gender ideas, and gender representation. The results of the study show that the obstacles faced by women are not only related to individual capabilities, but are also the result of social constructs influenced by gender issues, gender ideas, and gender representation. Women are often faced with domestic burdens, financial constraints, and a lack of training from political parties, which limits their political capacity. Patriarchal customs also reinforce the notion that men are more suitable for leadership, while women are seen as quota fillers. As a result, representation is more symbolic than substantial, as evidenced by the fact that only two women have won seats in the Regional People's Representative Council (DPRD), one of whom was through the PAW mechanism. Barriers include traditional norms, gender stereotypes, and social legitimacy; lack of support and strategy from political parties; and financial constraints and campaign capital.

Analisis Kekalahan Calon Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024: Studi terhadap Kekalahan Antonius Hubertus Gege Hadjon di Kecamatan Adonara Timur Flaviana Lidia Yuyun; Rex Tiran; Ambrosius Dedi A. Sinu
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1483

This study is titled Analysis of the Incumbent's Defeat in the 2024 Regional Head Election in East Flores Regency (A Study of Antonius Hubertus Gege Hadjon's Defeat in East Adonara District), with the aim of analyzing the factors that led to the defeat of incumbent Antonius Hubertus Gege Hadjon in the 2024 Pilkada. This study uses Pierre Bourdieu’s political modality theory, including political, social, economic, and cultural capital. A qualitative approach with a descriptive method is employed, and data is collected through interviews with subjects consisting of the incumbent candidate, a religious leader, a youth leader, a community leader, two party representatives, and the success team. The study focuses on the support base in East Adonara District. The results of the study indicate that the incumbent's defeat was caused by the weakening of political capital, especially due to the vacancy in the regent’s position for two and a half years, which strengthened the opponent's position. This caused stagnation in public services and a decrease in the intensity of local government communication. In addition to these structural factors, weak internal party consolidation and public sentiment about uneven development also contributed to the defeat, indicating the incumbent's failure to manage his political capital amidst the dynamics of governance.

Empowerment of Indigenous Peoples Through Empowerment of Indigenous Institutions in Natural Resource Governance JACOB, Ananias Riyoan Philip; TIRAN, Rex; MUSKANAN, Frans Wilmat
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober – Januari 2026)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indigenous peoples play a vital role in the sustainable management of natural resources, drawing upon local wisdom that has been passed down through generations. Customary institutions are essential for upholding cultural values, customary law, and the management of customary forest areas that are integral to their way of life. However, forest governance policies over recent decades have frequently overlooked their contributions, restricting access to and control over indigenous territories. A notable example is the alteration of the status of customary forest areas in Mutis-Timau National Park in East Nusa Tenggara, which were historically managed by the Dawan tribe through a customary prohibition system. While the designation as a national park offers conservation advantages, it has social implications for the indigenous peoples reliant on these forests. To tackle this issue, this initiative proposes a strategy aimed at reinforcing customary institutions as the primary actors in natural resource governance, utilizing a participatory approach rooted in local wisdom. The proposed solutions include: (1) enhancing the capacity of indigenous institutions, (2) fostering collaboration between indigenous peoples and governmental bodies, (3) promoting sustainable economic development based on natural resources, and (4) providing environmental education for the younger generation within indigenous communities.

DAMPAK SOSIAL PERDAGANGAN ILEGAL ROKOK DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA: STUDI KASUS DESA MAKIR, KECAMATAN LAMAKNEN, KABUPATEN BELU Evalius Loe; Ananias Riyoan Philip Jacob; Yohanes Jimmy Nami; Rex Tiran
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 2 (2026): Vol. 10 No. 2 (2026): Jurnal JISIPOL Mei 2026
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perdagangan rokok ilegal merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi informal yang banyak terjadi di wilayah perbatasan, termasuk di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Aktivitas ini muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lemahnya pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial perdagangan rokok ilegal terhadap kehidupan masyarakat Desa Makir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat keberlanjutan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori Fungsionalisme Struktural Émile Durkheim digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami perubahan fungsi sosial, norma, dan nilai dalam masyarakat akibat keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Informan penelitian meliputi aparat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat keamanan, pelaku perdagangan ilegal, serta warga yang tidak terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan rokok ilegal memberikan pendapatan cepat dan menjadi sumber ekonomi jangka pendek bagi sebagian warga, tetapi menciptakan ketergantungan ekonomi yang berisiko menjerat masyarakat dalam siklus kerentanan kemiskinan. Aktivitas ini mendorong pergeseran nilai sosial, di mana keberhasilan tidak lagi diukur dari kerja keras di sektor pertanian, melainkan dari kepemilikan barang modern hasil perdagangan ilegal. Kondisi tersebut memicu kesenjangan sosial, konflik horizontal, serta melemahkan solidaritas dan kohesi sosial. Keterlibatan sebagian anak muda dalam praktik ilegal turut memperparah degradasi nilai dan meningkatkan risiko sosial di tingkat komunitas. Keberlanjutan praktik ini diperkuat oleh tekanan ekonomi, minimnya lapangan kerja, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, norma sosial yang permisif, serta ketiadaan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, perdagangan rokok ilegal merupakan persoalan sosial-struktural yang memerlukan intervensi terpadu lintas sektor.

Fenomena Golput Masyarakat Kabupaten TTU dalam Pemilihan UMUM Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Tentang Golput Di Dapil I Kec.Kota Kefamenanu dan Dapil IV Kec.Biboki Feotleu) Filipus Fernando Amfotis; Rex Tiran; Boli Tonda Boso
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pctif.v3i2.123

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena golongan putih (golput) pada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, dengan fokus pada Dapil I Kecamatan Kota Kefamenanu dan Dapil IV Kecamatan Biboki Feotleu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena golput di Kabupaten TTU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan dalam empat tipologi, yaitu golput teknis, golput teknis-politis, golput politis, dan golput ideologis. Golput teknis dominan terjadi di wilayah pedesaan akibat faktor pekerjaan, keterbatasan akses, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, di wilayah perkotaan ditemukan variasi golput yang lebih kompleks hingga pada tingkat ideologis yang dipengaruhi oleh sikap kritis dan ketidakpercayaan terhadap politik.Selain itu, tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan perbedaan antara wilayah kota dan desa. Masyarakat perkotaan memiliki tingkat partisipasi yang lebih beragam, mulai dari apatis, spektator, hingga pengkritik aktif, sedangkan masyarakat pedesaan cenderung terbatas pada partisipasi apatis dan spektator.Temuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 dipengaruhi oleh kejenuhan politik pasca Pemilu Nasional, serta permasalahan administratif seperti ketidaksesuaian data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), termasuk pemilih yang berada di luar daerah dan data pemilih yang belum diperbarui. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan bahwa faktor mobilitas penduduk, kondisi kesehatan, serta kurangnya pembaruan data kependudukan turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka golput.memengaruhi perilaku politik masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Women in the Political Landscape: A Study on the Roles of Female Legislators in East Nusa Tenggara Province, Indonesia Rex Tiran; Diana S.A. Natalia Tabun; Rouwland Benyamin; Yohanes Fisher Keon
Journal of Government and Political Issues Vol. 3 No. 1 (2023): March
Publisher : Mengeja Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53341/jgpi.v3i1.86

Amidst the prevailing patriarchal culture that dominates various life dimensions, particularly in politics, women's political representation emerges as a beacon of change. Women often face multifaceted socio-political challenges, necessitating them to invest more resources and effort than their male counterparts to make their mark in politics. This research examines the roles and contributions of female legislators in the NTT Provincial DPRD for the 2019-2024 tenure, particularly in aligning with the interests of political parties and the broader categorization of women in legislative bodies. The strategies employed to allocate positions to women are diverse, reflecting their aspirations to enhance their influence and access in politics. These aspirations are anchored in the desire to bolster the capacities of women and youth in political spheres. Emphasizing the significance of economic, social, and political capacities, this study underscores the need for women to possess financial resources, robust social networks, and political acumen to navigate and thrive in the political landscape.

Empowerment of Indigenous Peoples Through Empowerment of Indigenous Institutions in Natural Resource Governance Ananias Riyoan Philip JACOB; Rex TIRAN; Frans Wilmat MUSKANAN
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober – Januari 2026)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indigenous peoples play a vital role in the sustainable management of natural resources, drawing upon local wisdom that has been passed down through generations. Customary institutions are essential for upholding cultural values, customary law, and the management of customary forest areas that are integral to their way of life. However, forest governance policies over recent decades have frequently overlooked their contributions, restricting access to and control over indigenous territories. A notable example is the alteration of the status of customary forest areas in Mutis-Timau National Park in East Nusa Tenggara, which were historically managed by the Dawan tribe through a customary prohibition system. While the designation as a national park offers conservation advantages, it has social implications for the indigenous peoples reliant on these forests. To tackle this issue, this initiative proposes a strategy aimed at reinforcing customary institutions as the primary actors in natural resource governance, utilizing a participatory approach rooted in local wisdom. The proposed solutions include: (1) enhancing the capacity of indigenous institutions, (2) fostering collaboration between indigenous peoples and governmental bodies, (3) promoting sustainable economic development based on natural resources, and (4) providing environmental education for the younger generation within indigenous communities.

Mobilisasi Politik Caleg Terpilih PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kota Kupang Alexandro J. Ndapaduu Daepanie; Frans W. Muskanan; Rex Tiran; Ananias R.P Jacob
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.192

Pemilihan Umum Legislatif merupakan sarana penting dalam demokrasi untuk menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif. Keberhasilan calon legislatif dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh strategi mobilisasi politik yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mobilisasi politik calon legislatif terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan utama lima calon legislatif terpilih PDI Perjuangan serta masyarakat pemilih. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori mobilisasi politik Stevano Bartolini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan caleg PDI Perjuangan dipengaruhi oleh mobilisasi politik yang efektif melalui mobilisasi massa, pemanfaatan sumber daya ekonomi, dan mobilisasi simbolik. Strategi tersebut dilakukan baik secara langsung melalui sosialisasi dan kampanye tatap muka, maupun secara tidak langsung melalui media sosial dan jaringan politik lokal. Mobilisasi politik yang terstruktur dan berbasis jaringan sosial menjadi faktor utama dalam memenangkan dukungan pemilih.

Konflik Politik dan Lingkungan : Studi Tentang Pembangunan PLTU Ropa Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Agustinus Salman Sidi; Ananias R. P. Jacob; Ambrosius Dedi A. Sinu; Rex Tiran
Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/atmosfer.v4i3.1957

This study aims to analyze the dynamics of political and environmental conflicts in the development of the Ropa Coal-Fired Power Plant (PLTU Ropa) in Maurole District, Ende Regency, and to identify the factors influencing conflicts among the local community, the government, and the company. Although the construction of PLTU Ropa was intended to support electricity supply and regional development, its implementation has generated various social, political, and environmental issues that have led to prolonged conflicts within the community. This research employed a qualitative approach using a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using Ralf Dahrendorf's Conflict Theory, which emphasizes unequal distribution of power and authority as the primary source of social conflict. The findings indicate that the conflict originated from two major issues, namely land acquisition and environmental impacts resulting from the plant's operation. Political conflict emerged due to the community's dissatisfaction with the land acquisition process, which was perceived as lacking transparency, public participation, and fairness in compensation. Environmental conflict was driven by air pollution caused by coal dust and fly ash, which affected environmental quality, agricultural productivity, fisheries, and public health. The factors influencing the conflict include unequal power relations, weak communication and transparency, limited community participation in decision-making, and differing interests between economic development and environmental protection. The study concludes that resolving the conflict requires strengthening dialogue among stakeholders, improving transparency, and enhancing public participation to achieve a more equitable, inclusive, and sustainable development process.

Kemenangan Kepala Desa Perempuan di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS Tahun 2022 (Studi tentang: Budaya Patriarki dalam Konteks Kekuatan Politik Calon Kepala Desa Perempuan): The Victory of a Female Village Head in Oinlasi Village, South Mollo District, TTS Regency in 2022 (A Study of Patriarchal Culture in the Context of the Political Power of Female Village Head Candidates) Novari Dalita Hans Reke; Rex Tiran; Yeftha Yerianto Sabaat
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11768

Budaya patriarki yang sering dipandang sebagai hambatan bagi perempuan yang ingin maju sebagai pemimpin di ruang publik, dalam penelitian ini dikaji dari perspektif lain, yakni budaya patriarki dalam konteks kekuatan politik calon kepala desa perempuan di Desa Oinlasi pada Pilkades 2022. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana budaya patriarki beroperasi dalam konteks kekuatan politik calon kepala desa perempuan pada Pilkades 2022 di Desa Oinlasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, dengan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilandaskan pada konsep bargaining with patriarchy dari Deniz Kandiyoti (1988) yang didukung konsep modal simbolik dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan kepala desa pada Pilkades 2022 merupakan hasil negosiasi dalam patriarki yang dimungkinkan oleh statusnya sebagai keturunan Usif, keturunan tuan tanah, sekaligus anak dari mantan kepala desa yang memimpin selama 20-an tahun dan sangat disegani. Proses legitimasinya berjalan melalui sistem adat yang otonom, bukan melalui transfer kekuasaan yang dirancang keluarga. Fenomena ini terjadi karena sistem adat yang masih berlaku serta peran tokoh adat dalam menjaga kelestarian adat Desa Oinlasi, sehingga seorang perempuan dalam hierarki patriarkal dapat dipilih melalui sistem adat menjadi kepala desa perempuan pertama di Desa Oinlasi. Kemenangan ini bukan proses melawan patriarki, melainkan kemenangan yang dimungkinkan atau bekerja dalam patriarki itu sendiri. ABSTRACT Patriarchal culture, which is often viewed as an obstacle for women seeking to advance as leaders in the public sphere, is examined in this study from a different perspective: patriarchal culture in the context of the political power of female village head candidates in Oinlasi Village during the 2022 village head election. This study aims to describe and analyze how patriarchal culture operates in the context of the political power of female village head candidates in the 2022 village head election in Oinlasi Village. The method used is qualitative with a descriptive-analytical design; data were obtained from primary and secondary sources collected through interviews, observations, and documentation. The research was grounded in Deniz Kandiyoti's (1988) concept of bargaining with patriarchy, supported by Pierre Bourdieu's concept of symbolic capital. The results indicate that the victory in the 2022 village head election was the result of negotiation within patriarchy, made possible by her status as a descendant of Usif, a descendant of a landowner, and the daughter of a former village head who led for over twenty years and was highly respected. The legitimation process took place through an autonomous customary system, not through a family-orchestrated transfer of power. This phenomenon occurred because of the customary system still in place and the role of traditional leaders in preserving the customs of Oinlasi Village, so that a woman within a patriarchal hierarchy could be elected through the customary system to become the first female village head in Oinlasi Village. This victory is not a triumph over patriarchy, but rather one made possible by—or operating within—patriarchy itself.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search