Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Ipso Jure YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Semeru Jurnal Pengabdian Masyarakat
Dewi Ratih Kumalasari
Universitas Bhayangkara Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisa Kasus APF Holding I, L.P. dalam Putusan No.19/KPPU-M/2023 Kumalasari, Dewi Ratih; Ardhana, Annisa Sofia`
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.899

Abstract

Era globalisasi menyebabkan banyak negara menganut pasar bebas dimana perdagangan dan investasi dilakukan lintas batas negara. Sejalan dengan hal tersebut, resiko yang dihadapi yaitu hilangnya batas antar negara yang membuat penerapan aturan hukum negara masing masing mempunyai potensi saling tumpang tindih dan bahkan apabila terdapat putusan tidak dapat di eksekusi. Penelitian ini berusaha untuk menguji bagaimana KPPU dapat melaksanakan kewenangannya atas Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023 dengan badan hukum asing. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Diketahui bahwa selain adanya prinsip ekstrateritorial juga terdapat single ecm in entity yang juga ikut andil dalam penyelesaian sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melibatkan badan hukum asing. Penelitian ini menemukan bahwa eksekusi atas Putusan KPPU No 09. KPPUU-M 20? 3berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hukum yang kuat untuk niendukung pelaksanaan putusan tersebut.
The Impact Of Implementing Legislation For Individuals Who Commit Crimes In The Marine Environment Is Currently Being Assessed Dewi Ratih Kumalasari
Ipso Jure Vol. 1 No. 5 (2024): Ipso Jure- June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/7ssmks72

Abstract

This research is entitled Legal Sanctions for Perpetrators of Marine Ecosystem Crime because they want to emphasize that everyone, both individuals and corporations, who commit environmental damage, especially marine ecosystems, must be responsible for their actions and be ready to face criminal sanctions in accordance with statutory regulations. This research uses normative juridical legal research methods, using three approaches: statute approach, conceptual approach, and case approach. The research materials used in this research are primary and secondary legal materials. In writing this article, deductive analysis was used to organize data and research. This method of investigation is based on general principles to explain specific events or general theories based on concrete facts. The aim of this research is to find and analyze law enforcement against individuals who commit violations of destroying marine ecosystems. The research findings indicate that countries are responsible for preserving marine ecosystems through effective regulation and law enforcement. However, the implementation of these regulations still faces challenges, such as limited resources and coordination among agencies. The study provides recommendations to strengthen the role of countries in preserving marine ecosystems, including enhancing institutional capacity, strengthening law enforcement, and forming partnerships with the private sector and communities
Studi Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dewi Ratih Kumalasari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5843

Abstract

Marriage is a legal and social bond between two individuals that can be carried out by every human being based on an agreement to live together as a couple. However, a marriage that is expected to always live together until the end of life, is not as young as imagined. Some people choose to end their marriage because of quarrels or incompatibility between each other, it can be called divorce. Divorce that already has children, especially minors, will be an important impact in a divorce process is about child custody. Every parent, both mother and father who divorces, will fight for custody of their child in order to get full responsibility in caring for and educating the child, and to have the opportunity to be involved in the child's life |after the divorce. |Although custody of the child h|as f|allen on either p|arent, they |also h|ave |an oblig|ation to c|are for |and educ|ate their child. This h|as been regul|ated by leg|al regul|ations in Indonesi|a in L|aw Number 1 of 1974, concerning M|arri|age. By using a research method combining a qualitative descriptive approach with normative juridical procedures obtained from various sources, journal references, as well as opinions from institutions and experts who have authority regarding the study of custody of minors due to divorce
Pemetaan Partisipatif Area Peletakan Rumpon di Perairan Selatan Kabupaten Sampang, Jawa Timur Maulinna Kusumo Wardhani; Dyah Ayu Sulistyo Rini; Wahyu Tris Haryadi; Dewi Ratih Kumalasari; Aditya Januar Putra
Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7, No 1, Desember 2025
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/atjpm.v7i1.7000

Abstract

Aktivitas penangkapan ikan di Selat Madura menghadapi beberapa tantangan, antara lain anomali cuaca dan perubahan musim sehingga memengaruhi hasil tangkapan, terbatasnya akses teknologi perikanan yang lebih modern, dan tekanan ekosistem karena upaya tangkap berlebih. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan kelompok mitra KUB Selat Baru Kabupaten Sampang dengan pendekatan berbasis komunitas dan pengelolaan berbasis ekosistem. Pendekatan ini berfokus pada pemetaan partisipatif area peletakan rumpon untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut. Metode kegiatan meliputi sosialisasi peraturan, penyuluhan hukum dan lingkungan, Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, pelatihan penggunaan teknologi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa nelayan memahami tata kelola ruang laut sesuai dengan Permen KP No.36/2023, mampu memperkirakan peta peletakan rumpon yang disepakati bersama, serta melaporkan peningkatan penggunaan teknologi sebagai alat bantu penangkapan ikan. Penerapan teknologi ini memperkuat solidaritas kelompok nelayan, mengurangi konflik, dan mendukung prinsip blue economy. Perlu kegiatan pemantauan berkala terhadap hasil tangkapan dan kondisi rumpon, penguatan kelembagaan KUB Selat Baru, dan dukungan pemerintah daerah untuk fasilitas teknologi dan tindak lanjut evaluasi. Pendekatan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi diharapkan menjadi model replikasi pengelolaan perikanan berkelanjutan di wilayah pesisir lainnya.
Dari Informasi Menuju Respons Aman: Edukasi Hukum Berbasis Masalah Untuk Mendukung Harkamtibmas Di Kelurahan Magersari Dewi Ratih Kumalasari; Nuruz Zakiyatul Mufidah; Muslik Muslik
Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : LPPM Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/semeru.v3i1.1708

Abstract

Masyarakat perkotaan menghadapi persoalan hukum dan keamanan melalui keputusan sehari-hari, antara lain merespons informasi yang belum terverifikasi, menangani perselisihan ringan, serta memilih jalur pelaporan yang tepat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menerjemahkan norma hukum menjadi respons praktis bagi masyarakat Kelurahan Magersari, Kota Mojokerto. Kegiatan dilaksanakan pada 10 Juni 2026 dan melibatkan 35 warga, pelajar, serta aparatur kelurahan. Program menggabungkan penjelasan ringkas, kasus kontekstual, panduan prosedural, dan forum interaktif yang membahas hak dan kewajiban, akses pelayanan kepolisian, musyawarah dan jalur hukum, serta penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Evaluasi proses menggunakan rekap kehadiran agregat, catatan pelaksanaan, materi, observasi, dan dokumentasi kegiatan. Forum menghubungkan persoalan tatap muka dan digital melalui urutan keputusan: mengenali masalah, menyaring informasi, merespons secara proporsional, dan terhubung dengan layanan kompeten. Kegiatan menghasilkan matriks materi ringkas serta kerangka awal literasi hukum fungsional yang dapat digunakan dalam edukasi komunitas berikutnya. Nilai program terletak pada tersedianya bahasa praktis untuk mencegah eskalasi konflik, menjaga integritas informasi, dan memperjelas akses layanan. Pelaksanaan berikutnya perlu menambahkan evaluasi berbasis kasus dan pemantauan tindak lanjut untuk menilai kemampuan penerapan kerangka.
Perkembangan dan Penataan Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan di Indonesia Maulinna Kusumo Wardhani; Dewi Ratih Kumalasari
Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/semeru.v2i2.1699

Abstract

Kekayaan industri perikanan dan sumber daya alam kelautan yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Negara harus mampu mengelolanya, memanfaatkannya untuk kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.Penelitian ini dibatasi pada 3 rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana peraturan penangkapan ikan dikembangkan? Bagaimana tugas pengawas perikanan dilaksanakan? Dan Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya?. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelusuran mengungkap, UU Nomor untuk pertama kalinya mengatur tentang kewenangan penegakan hukum perikanan. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengawas Perikanan bertugas untuk memantau tertib pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan di Indonesia adalah Kurangnya armada Kapal Pengawas Perikanan, Kurangnya sumber daya manusia yang memadai, Kurangnya efek jera yang ditimbulkan kepada para pelaku tindak pidana perikanan, serta Kurangnya partisipasi dari kesadaran negara lain dalam memerangi Ilegal Fishing.
Implementasi Program KKN Terintegrasi dalam Penguatan Pendidikan Karakter, Literasi Hukum Haki, Penguatan UMKM, dan Penataan Infrastruktur Sosial di Desa Kembangbelor Kec. Pacet Kab. Mojokerto: Pengabdian Dewi Ratih Kumalasari
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4333

Abstract

The Community Service Program (KKN) is a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education that aims to help resolve problems in the community, particularly related to the limited understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Dusun Paras regarding legal aspects, especially the difference between Trademark Rights and Patent Rights. The implementation method of the activity uses an integrated approach that combines education, consultation, and mentoring by 15 students from across the faculties of Law, Engineering, Social and Political Sciences, and Economics and Business. The entire work program is based on the Social Learning Theory by Albert Bandura, which emphasizes that individuals learn through observation, imitation, and modeling behavior. This activity involved 14 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and was proven effective, demonstrated by increased understanding and enthusiasm of residents during the mentoring process. The results of the activity show that the integration of legal education, business literacy, and direct mentoring can strengthen the capacity of residents to protect and develop their businesses. This program also increases public awareness of the importance of legal protection in MSME management.
Analysis of Standard Clauses in Online Loan Agreements in Indonesia Dewi Ratih Kumalasari; Yuli Nurmala Sari
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2026): January
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v5i2.4362

Abstract

Purpose: This study analyzes standard clauses in online loan agreements in Indonesia, which often cause injustice to consumers. The use of standardized clauses has become increasingly common in digital financial services, but these clauses are often one-sided, favoring the service providers over consumers. This issue can lead to significant legal and ethical concerns. Methodology/approach: This study uses a normative juridical research method with a literature study approach, reviewing relevant regulations, including Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection (UUPK), along with other applicable consumer protection laws in Indonesia. By analyzing the current legal framework and court decisions, the research aims to uncover the practical implications of these clauses. Results/findings: The results indicate that standard clauses such as exoneration clauses, opaque fines, and misuse of personal data often disadvantage consumers by limiting their rights and withholding key information. Conclusions: The use of standard clauses in online loan agreements in Indonesia continues to create problems due to unequal rights and obligations between providers and consumers. Although regulations exist, weak enforcement and low consumer awareness limit effective protection. Limitations: Although the GCPL (Government Consumer Protection Law) has regulated the prohibition of harmful clauses, implementation in the field is still weak due to a lack of supervision, low consumer literacy, and limited access to legal recourse. Contribution: This study highlights the need to strengthen regulations, improve consumer education, and enhance supervision of online loan providers to ensure fair, balanced, and transparent consumer protection.
Co-Authors Aditya Januar Putra Ardhana, Annisa Sofia` Dyah Ayu Sulistyo Rini Maulinna Kusumo Wardhani Maulinna Kusumo Wardhani, Maulinna Kusumo Muslik Muslik Nuruz Zakiyatul Mufidah Wahyu Tris Haryadi Yuli Nurmala Sari