Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Journal of Innovation Research and Knowledge Eduvest - Journal of Universal Studies Constitution Journal Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Nur Handayati
Universitas Dr. Soetomo
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN ORANG TUA BAGI HAK ALIMENTASI ANAK YANG HARUS DIPENUHI Surya Hidayat; Nur Handayati
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.924

Abstract

Perceraian memiliki dampak yang merugikan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Penelitian ini akan menganalisis hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 282/Pdt.G/2023/PN Sby mengenai Perceraian. Adanya kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya 282/Pdt.G/2023/PN Sby akan dianalisis mengenai akibat hukum terhadap hak Alimentasi Anak yang harus terpenuhi. Hal ini dikarenakan perceraian dapat menimbulkan hak buruk bagi anak apabila tidak terpenuhinya hak-hak hidup anak. Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa cara pemenuhan kewajiban alimentasi orang tua terhadap anak dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dijauhkan dari orangtuanya akibat dari perceraian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan; conceptual approach atau pendekatan konseptual; dan conceptual approach menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Bahan hukum akan dianalisa menggunakan Analisis Deduktif. Hasil dapat disimpulkan bahwa (1) Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban alimentasi terhadap anak adalah akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100.000.000,- sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta dapat dilakukan pengajuan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada pengadilan sehingga anak akan berada dibawah hak asuh atau perwalian orang lain apabila pengajuan berhasil. (2) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang dijauhkan dari orangtuanya akibat dari perceraian dilakukan melalui implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana baik Bapak maupun Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian. Apabila orang tua menolak akan diajukan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada pengadilan agar kebutuhan anak dapat terpenuhi dari pengalihan hak asuh kepada orang lain.
Perlindungan Hak Privasi Debitur dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal Ahmad Aditya; Nur Handayati; Sri Astutik; Vieta Imelda
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3829

Abstract

Penelitian ini mengkaji bentuk perjanjian antara debitur dan penyelenggara pinjaman online ilegal serta perlindungan hak privasi debitur dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online ilegal mengandung cacat kehendak dan sebab yang tidak halal sehingga berpotensi batal demi hukum. Cacat kehendak terjadi karena persetujuan debitur tidak diberikan secara bebas, melainkan lahir dalam kondisi kebutuhan ekonomi mendesak, tanpa ruang negosiasi, dan tanpa pemahaman yang memadai terhadap isi perjanjian. Sebab perjanjian dinilai tidak halal karena dibuat oleh penyelenggara yang beroperasi tanpa izin serta menggunakan data pribadi debitur untuk penagihan secara melawan hukum, sehingga bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Perlindungan hukum bagi debitur dapat ditempuh melalui mekanisme hukum perdata, khususnya dengan mengesampingkan klausul sepihak yang merugikan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.
Analisis Putusan Panitia Khusus DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Good Governace: Analysis of the Decision of the DPRD Special Committee in Realizing Good Governance in Regional Government Ahmad Dhafir; Wahyu Prawesthi; Subekti Subekti; Nur Handayati
Constitution Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Constitution Journal June 2026
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v5i1.329

Abstract

This study aims to analyze the legal status of the decisions of the Regional House of Representatives’ Special Committee (Pansus DPRD) in regional governance, as well as their legal implications for the obligation of regional governments to follow up on legislative oversight outcomes. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the decisions of the Pansus DPRD do not possess legally binding executorial force but are instead recommendatory and persuasive in nature, as stipulated in Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Nevertheless, these decisions play a strategic role in the checks and balances mechanism through political and moral influence, and they have the potential to be transformed into regional policies. The legal implications of Pansus decisions are reflected in the strengthening of the principles of accountability, transparency, and proportionality in regional governance. However, the weak follow-up by the executive has led to the suboptimal functioning of legislative oversight. Therefore, it is necessary to strengthen internal DPRD regulations, enhance the obligation of regional governments to respond, and foster synergy with internal government supervisory bodies in order to achieve good regional governance.   Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum putusan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah serta implikasi hukumnya terhadap kewajiban pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan legislatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pansus DPRD tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara eksekutorial, melainkan bersifat rekomendatif dan persuasif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, putusan Pansus memiliki peran strategis dalam mekanisme checks and balances melalui pengaruh politik dan moral, serta berpotensi ditransformasikan ke dalam kebijakan daerah. Implikasi hukum dari putusan Pansus terlihat pada penguatan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, lemahnya tindak lanjut oleh pihak eksekutif menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal DPRD, peningkatan kewajiban respons pemerintah daerah, serta sinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
The Legal Impact of Free Nutritious Food Programs Due to Mass Poisoning in East Java Region Reviewed from a Human Rights Perspective Fitri Ayu Raamdhani; Vieta Imelda Cornelis; Sri Astutik; Nur Handayati
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52454

Abstract

This study uses a normative legal research method with a conceptual approach (Conceptual Approach) and a case approach (Case Approach). The main data sources are primary legal materials (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, regulations related to food safety) and secondary legal materials (scientific journals, proceedings, and news reports related to the MBG poisoning incident in East Java). The mass poisoning incident in the MBG program in East Java indicates a violation of the state's obligation to guarantee human rights. The state, through the program implementing apparatus, was negligent in applying the principle of due diligence. The results of the study indicate a lack of substantive norms related to minimum hygiene standards (SLHS/HACCP) and accountability in the food supply and supervision chain. The legal impacts that arise include criminal, civil, and administrative liability for catering providers and related officials who are proven negligent, as well as violations of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning the right to a prosperous life physically and mentally. Systemic reforms in the governance of the MBG program, strengthening of food safety regulations, and transparent legal accountability mechanisms are needed to restore victims' rights and prevent recurrence of incidents.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM MELIPUT BERITA Andrianus Deny; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; M. Syahrul Borman
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v5i5.11395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban wartawan dalam peliputan pemberitaan serta mengkaji bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan yang Mengalami Kekerasan Dalam Meliput Berita. Wartawan sebagai pelaku profesi jurnalistik memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun tidak jarang menghadapi berbagai bentuk kekerasan saat melakukan peliputan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan memiliki hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi serta kewajiban untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Namun dalam praktiknya, kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kebebasan pers sekaligus menjamin keselamatan wartawan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA Immanuel Obed Anaru; Sri Astutik; Nur Handayati; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v5i5.11404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penggantian label produk makanan impor yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan juga tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut. Fenomena penggantian label kedaluwarsa menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi literatur dan analisis putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban pencantuman label yang benar dan pengawasan oleh BPOM, serta perlindungan represif berupa sanksi administratif, dan perdata terhadap pelaku usaha yang memalsukan atau mengganti tanggal kedaluwarsa tanpa dasar hukum yang sah. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pelanggaran pelaku usaha yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha sekaligus menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu.
AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KETERANGAN PALSU Adristi Rizkianita Putri; M. Syahrul Borman; Nur Handayati
COURT REVIEW Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i04.3029

Abstract

Penelitian ini membahas akibat hukum pembuatan akta jual beli berdasarkan keterangan palsu. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kedudukan dan akibat hukum pembuatan akta jual beli oleh Notaris/PPAT yang didasarkan pada keterangan palsu serta kedudukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris/PPAT berstatus tersangka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya harus mengacu pada ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 16 UUJN, yang mana apabila ketentuan ini dilanggar, maka akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT dapat berakibat batal demi hukum dengan putusan pengadilan. Akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga pembatalan akta berlaku surut. Keterangan palsu diatur dalam ketentuan Pasal 266 KUHP, sehingga Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan akta jual beli berdasarkan keterangan palsu dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Notaris/PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dialaminya dalam suatu perbuatan hukum jika secara sengaja atau lalai, Notaris/PPAT membuat akta jual beli palsu yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Terkait kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT yang berstatus tersangka adalah akta otentik tersebut mengikat para pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.
Co-Authors Adristi Rizkianita Putri Ahmad Aditya Ahmad Dhafir Andrianus Deny Ernu Widodo Fitri Ayu Raamdhani Immanuel Obed Anaru M. Syahrul Borman Sri Astutik Subekti . Surya Hidayat Vieta Imelda Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi