Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Community Empowerment
Ika Ayudyanti
Universitas Gresik
Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah terhadap Jalan Rusak (Studi Pasal 1365 KUHPerdata) Ika Ayudyanti; Zakiah Noer
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.1998

Abstract

The escalation of road infrastructure dysfunction in Indonesia represents a systemic failure that implicates public safety degradation and multidimensional losses for road users. This research aims to analyze the qualification of Tort (Perbuatan Melawan Hukum) by Regional Governments based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code and examine the limitations of their liability within the framework of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport (UU LLAJ). Employing a normative legal research method with a statutory approach and a case approach, the results indicate that the neglect of road maintenance is qualified as an administrative omission that satisfies the cumulative constitutive elements of a tort, including fault, damage, and a causal relationship characterized as conditio sine qua non. The legal accountability of Regional Governments is complementary, wherein the penal sanctions in Article 273 of the UU LLAJ synergize with civil restitution instruments to guarantee restorative justice. Although constrained by the principle of proportionality and the potential for force majeure defenses, this regulatory synchronization affirms that budgetary restrictions cannot negate the legal obligation of regional authorities to conduct risk mitigation and accelerative infrastructure rehabilitation. As a strategic solution, this study recommends the digitalization of road monitoring systems and the establishment of a Road Infrastructure Guarantee Fund to optimize legal certainty and the protection of subjective public rights to high-integrity public services.
TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMALSUAN IDENTITAS GENDER PADA ATLET VOLI (ANALISIS PASAL 1365 KUHPERDATA) Khoirun Nisak; Ika Ayudyanti; Abdul Basid
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2001

Abstract

This study analyzes the polemics of gender identity discrepancy among volleyball athletes from the perspective of Indonesian civil law, focusing primarily on the implementation of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Employing a normative legal research method with a statutory and case-based approach, this study examines the qualification of identity inconsistency as a Tort (Perbuatan Melawan Hukum) that infringes upon the subjective rights of the federation and the principle of fairness in competition. The results indicate that an athlete's civil liability is predicated on the cumulative fulfillment of the elements of tort: fault (opzet or culpa), material damages (damnum emergens and lucrum cessans) and immaterial damages (reputational degradation), and a causal relationship satisfying the conditio sine qua non parameter. The implications of applying this norm introduce an extra-contractual restorative obligation for the perpetrator to perform restitutio in integrum, including the restitution of economic benefits (unjust enrichment). To mitigate systemic risks, this research recommends accelerating regulatory reform through amendments to the National Sports Law to mandate compulsory biometric verification and interoperable integration of civil registry databases. Furthermore, the establishment of a federation guarantee fund and the formulation of specific sports-related loss valuation guidelines are proposed as legal protection instruments to maintain the integrity and dignity of the national sports ecosystem sustainably.
Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Renaldy Saputra Arianti; Suyanto; Ika Ayudyanti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2065

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengintegrasikan living law melalui Pasal 2 ayat (2) sebagai sumber hukum pidana supletif. Penelitian ini menganalisis interaksi asas legalitas dengan living law dalam KUHP baru, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan asas legalitas dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ketika membuka ruang berlakunya living law sebagai sumber hukum pidana? (2) Bagaimana konstruksi normatif mengenai living law dalam Pasal 2 KUHP jika ditinjau dari prinsip non-retroaktif, khususnya terkait batasan, kriteria, dan mekanisme penetapan hukum adat sebagai sumber hukum pidana?. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yuridis dengan analisis kualitatif, termasuk dalam menafsirkan secara konstitusional, sistematis, dan gramatikal terhadap Pasal 1 hingga 3 KUHP. Data primer yang digunakan terdiri dari KUHP, UUD 1945, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016; sedangkan data sekunder meliputi literatur tentang hukum pidana, jurnal SINTA, dan doktrin hukum adat. Fokus analisis terletak pada prinsip nullum crimen, nulla poena sine praevia scripta lege dan non-retroaktif (Pasal 3 KUHP). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa asas legalitas tetap menjadi yang utama seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), dengan hukum yang hidup berfungsi untuk mengisi kekosongan sejalan dengan kriteria Pancasila, HAM, dan keselarasan masyarakat adat. Konstruksi pada Pasal 2 memastikan penerapan non-retroaktif melalui pendekatan prospektif, batasan substansial, serta mekanisme verifikasi di pengadilan yang melibatkan tokoh adat dan Kementerian Hukum dan HAM. Penggabungan ini memperluas pluralisme dalam hukum pidana sesuai dengan Pasal 18 B UUD 1945, tetapi membutuhkan adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penafsiran yang subjektif.
Implementasi Normatif Pembatasan Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Septian Dwi Anggara Putra; Ika Ayudyanti; Zakiah Noer
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2066

Abstract

Pembatasan hak narapidana adalah akibat hukum dari pelaksanaan hukuman penjara, tetapi dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, pembatasan tersebut wajib dilakukan dengan tetap menjaga prinsip hak asasi manusia. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai pergeseran cara pandang sistem pemasyarakatan di Indonesia dari pendekatan yang bersifat punitif dan koersif ke pendekatan yang berorientasi pada hak-hak serta keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara normatif telah membangun pembatasan hak narapidana yang bersifat selektif dengan membedakan antara hak yang bersifat non-derogable dan hak yang dapat dibatasi secara terbatas, serta sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan standar perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan ICCPR. Akan tetapi, kesesuaian ini masih bersifat normatif dan membutuhkan penerapan yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta dukungan dari peraturan pelaksana agar tujuan pemasyarakatan yang berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia dapat dicapai dengan optimal.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI KESADARAN HUKUM DI DESA JONO ika ayudyanti; Abdul Basid; Dinda Heidiyuan
Journal of Community Empowerment Vol 4, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jce.v4i2.34491

Abstract

ABSTRAKPerempuan dan anak masih dihadapkan pada kerentanan tinggi terhadap kekerasan dan diskriminasi, sebuah ancaman nyata yang berpotensi merusak psikis dan menghambat pemenuhan hak asasi mereka, diperparah oleh minimnya pemahaman hukum di tingkat komunitas dan aparatur desa. Menanggapi situasi ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan di Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pelaksanaannya menggunakan metode sosialisasi interaktif dan penyuluhan hukum, dengan melibatkan 35 peserta yang terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan ibu-ibu PKK sebagai mitra sasaran. Evaluasi program dilakukan secara kualitatif melalui observasi dan sesi tanya jawab terstruktur. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang signifikan di antara peserta sosialisasi, membuktikan bahwa kegiatan ini efektif sebagai langkah awal untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung sistem pencegahan berbasis komunitas yang kuat di Desa Jono.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Perempuan; Anak; Desa Jono.ABSTRACTWomen and children still face high vulnerability to violence and discrimination, a real threat that has the potential to damage their mental health and hinder the fulfillment of their human rights, exacerbated by a lack of legal understanding at the community and village administration levels. In response to this situation, this community service activity aims to increase awareness and understanding of the law regarding the protection of women and children from all forms of violence in Jono Village, Cerme District, Gresik Regency. The implementation uses interactive socialization and legal counseling methods, involving 35 participants consisting of village officials, community leaders, and representatives of PKK mothers as target partners. The program was evaluated qualitatively through observation and structured question and answer sessions. The results of the activity showed a significant increase in knowledge and understanding among the participants of the socialization, proving that this activity was effective as a first step in building a safer environment and supporting a strong community-based prevention system in Jono Village.Keywords: Legal Protection; Women; Children; Jono Village.
Co-Authors Abdul Basid Dinda Heidiyuan Khoirun Nisak Renaldy Saputra Arianti Septian Dwi Anggara Putra Suyanto Zakiah Noer