Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Samsuto Samsuto
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Keberatan Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Samsuto Samsuto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Duma Hutapea; Riskana Riskana
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9678

Abstract

Penelitian ini menganalisis dua putusan keberatan atas penyitaan / perampasan aset yang dilakukan oleh Jaksa, yaitu “putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” yang menguji penerapan hukum dalam penyitaan barang milik pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara tindak pidana korupsi. Fokus analisis adalah pada aset milik PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang, yang telah dibebani hak tanggungan sebagai jaminan utang kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Aset-aset tersebut telah disita dan ditetapkan untuk dirampas bagi negara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui “Putusan No. 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini lebih berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU Tipikor dikaitkan dengan KUHP Nasional dan juga menganalisis secara yuridis Perkara “Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
Kedudukan Hukum PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Atas Tanah Dan Bangunan Dengan Kuasa Jual (Studi Kasus: Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN.Bks) Samsuto Samsuto; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i1.8194

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual adalah instrumen hukum yang dapat digunakan di dalam transaksi jual beli properti di seluruh Indonesia. PPJB umumnya digunakan untuk membuat perikatan kesepakatan awal di antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli sebelum melangkah ke arah adanya akta jual beli (AJB), sementara akta kuasa menjual bisa memberikan kuasa kepada pihak yang lain untuk melakukan penjualan properti atas nama pemilik properti tersebut. Walaupun di antara kedua instrumen ini dapat mengikat secara hukum, tetapi di dalam penggunaannya tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan, contohnya adanya penyalahgunaan kuasa serta adanya ketidakpastian hak untuk para pihak yang sudah melakukan transaksi. Adanya penelitian ini bermaksud untuk memberikan analisis secara kedudukan hukum PPJB dan akta kuasa menjual di dalam sistem hukum perdata di Indonesia berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2016, khususnya terkait jual beli properti. Di dalam penelitian ini juga dibahas permasalahan yang sering muncul di dalam praktik, seperti wanprestasi, juga penyalahgunaan kuasa serta klausul-klausul yang bisa merugikan salah satu pihak. Dengan digunakannya metode pendekatan normatif dalam studi kasus ini, penelitian ini bermaksud untuk memberikan rekomendasi hukum yang lebih jelas juga adil agar melindungi kepentingan para pihak yang akan terlibat dalam PPJB dan akta kuasa menjual tersebut.
Kedudukan dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Ilegal Akibat Keterlambatan Negara Samsuto Samsuto; Siti Nur Azizah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6685

Abstract

The phenomenon of illegal investment in Indonesia continues to increase and causes significant losses to the public. The rise of investment fraud schemes, such as Ponzi schemes and unauthorized offerings, demonstrates the weakness of early detection and the state's delay in taking preventive and repressive measures. This delay directly impacts the legal standing of victims, who often lack adequate protection in criminal, civil, and administrative proceedings. This study aims to analyze the legal standing of victims of illegal investment, the forms of legal protection available, and the state's responsibility for delays in supervision and law enforcement. The research method uses a normative juridical approach by examining laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The results indicate that victims are in a weak position due to the lack of specific regulations regarding the recovery of illegal investment losses and the suboptimal mechanisms for restitution, compensation, and oversight by relevant authorities such as the Financial Services Authority (OJK), the Investment Alert Task Force, and the police. This study recommends strengthening legal instruments, establishing a victim restitution fund, and accelerating state action as a form of constitutional responsibility in providing protection to citizens. Thus, legal protection for victims of illegal investment can be realized effectively and fairly.
Co-Authors Christiawan, Rio Duma Hutapea Riskana Riskana Siti Nur Azizah Tuti Widyaningrum Yasmirah Mandasari Saragih