Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recht Studiosum Law Review
Sunarmi
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi Irene Elfira Dewi Siegfried; Budiman Ginting; Sunarmi; Mahmul Siregar
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11486

Abstract

Perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Walaupun Indonesia membutuhkan modal asing, penanaman modal asing (PMA) harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional adalah dengan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan, mengatur mengenai pembatasan kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sebesar 95%. Padahal, usaha perkebunan kelapa sawit tidak membutuhkan teknologi tinggi, hanya lahan, pembibitan, dan pemupukan yang notabene sudah dikerjakan sejak zaman kolonial. Namun, dengan adanya Perpres DNI tersebut, Pemerintah membuka keran masuknya investasi asing yang begitu besar. Timbul permasalahan, 1) Persyaratan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Daftar Negatif Investasi di Indonesia; dan 2) Dasar pertimbangan dalam menetapkan persyaratan pembatasan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perpres DNI No. 44 Tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah yang lebih mendukung Penanaman Modal Asing daripada Penanaman Modal Dalam Negeri; dan 2) Dasar pertimbangan dibukanya kepemilikan saham asing sampai dengan maksimal 95% berdasarkan Perpres DNI tersebut adalah kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya hanya dengan mengandalkan PMDN.
Analisis Yuridis Penghentian Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek (Studi Penghentian Perdagangan Saham PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI)) Nopi Aryani Siregar; Bismar Nasution; Sunarmi; Mahmul Siregar
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i2.23259

Abstract

Bursa Efek Indonesia sebagai wadah serta pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek. Adapun masalah yang diteliti adalah mengapa Bursa Efek melakukan penghentian perdagangan saham emiten dan perlindungan hukum terhadap Investor dan Emiten yang perdagangan sahamnya dihentiakn sementara. Dalam menjalankan fungsinya Bursa Efek merupakan Self Regulatory Organization (SRO). Bursa juga memiliki kekuasaan yang mengatur baik terhadap para anggotanya maupun dengan pihak lain yang terkait dengan Bursa. Investor dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib mendapatkan pelindungan hukum dalam bentuk kegiatan di Pasar Modal yang adil, teratur dan efisien. Emiten dapat diberikan sanksi berupa Suspensi atau penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek apabila Bursa Efek Indonesia melihat adanya kegiatan yang tidak wajar dalam perdagangan. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bursa Efek melakukan penghentian perdagangan saham Emiten (suspensi) dikarenakan terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan pada saham Emiten atau Peusahaan Tercatat, terjadinya peningkatan harga kumulatif yang yang signifikan pada saham Emiten atau Perusahaan Tercatat, belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan, belum melakukan pembayaran dan denda angsuran pembayaran biaya pencatatan tahunan (ALF) dan belum melakukan pembayaran denda atas belum dilaksanakannya Public Expose, kemudian perlindungan hukum terhadap Investor dan Emiten yang perdagangan sahamnya dihentikan sementara (suspensi) dilakukan secara preventif dan represif dan penghentian sementara perdagangan saham PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Keyword: Pasar Modal, Suspense, Bursa Efek.
Kajian Hukum Pengalihan Aset Yayasan Menjadi Milik Pribadi Oleh Organ Pengurus (Studi Putusan No. 75/Pdt.G/2014/Pn.Tsm Syarah Ermayanti Nasution; Sunarmi; Tengku Keizerina Devi Azwar; Sutiarnoto
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i2.23260

Abstract

Aset yayasan tercantum dalam anggaran dasar sebagai hukum positif yang mengikat seluruh organnya dan dikelola oleh pengurus untuk kepentingan yayasan. Akan tetapi hal ini tidak menutupi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan pengurus terhadap penggunaan aset yayasan. Dalam penelitian ini menggunakan studi putusan No. 75/Pdt.G/ 2014/PN.Tsm dengan permasalahan yang dibahas yakni bagaimana kewenangan organ pengurus yayasan terhadap aset yayasan, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari pengalihan aset yang dilakukan Organ Pengurus, serta bagaimana analisis hukum terhadap kasus pengalihan aset Yayasan menjadi milik pribadi oleh organ Pengurus atas Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen wawancara. Hasil penelitian bahwa Pengurus memiliki kewenangan untuk mengelola aset yayasan, sepanjang pengelolaan tersebut dilaksanakan semata-mata untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan perlu ditekankan demi mencegah penyelewengan kewenangan pengurus dalam mengelola aset yayasan. Terhadap putusan No. 75/Pdt.G/ 2014/PN.Tsm atas tindakan para tergugat yang menguasai aset berupa objek sengketa tanah milik yayasan merupakan perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya adalah pembatalan perjanjian jual beli hak milik atas tanah karena adanya cacat hukum yang mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Keyword: Yayasan, Aset Yayasan, Pengalihan Aset Yayasan
Co-Authors Bismar Nasution Budiman Ginting Irene Elfira Dewi Siegfried Mahmul Siregar Nopi Aryani Siregar Sutiarnoto Syarah Ermayanti Nasution Tengku Keizerina Devi Azwar