Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Melki T. Tunggati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga Mamu, Karlin Z.; Suaib, Sri Olawati; Junus, Nirwan; Tunggati, Melki T.
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 9, No 4 (2025): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v9i4.32599

Abstract

Abstrak Permasalahan yang berhubungan dengan sampah kini semakin memburuk, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah khususnya sampah rumah tangga. Program pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendekatan yang edukatif, seperti memberikan penyuluhan hukum. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Tomulobutao dengan jumlah peserta 25 orang. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup kegiatan observasi dan penyuluhan hukum sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada kelompok ibu-ibu. Dari pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh hasil bahwa kelompok ibu-ibu tidak hanya diberikan pemahaman terkait cara mengelola sampah dengan baik, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai sanksi hukum bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat memotivasi kelompok ibu-ibu untuk menangani sampah secara bijak dan berkelanjutan. Kata kunci: kesadaran; masyarakat; pengelolaan; sampah. Abstract Waste-related problems are worsening due to low public awareness regarding waste sorting and management, particularly household waste. This community service program is designed to increase public knowledge and involvement in household waste management through an educational approach, including legal counselling. The target group of 25 housewives in Tomulobutao Village was a group of housewives. The methods used in this activity included observation and legal counselling as an effort to provide understanding to the group. The results showed that the group of mothers was not only provided with an understanding of how to manage waste properly but also about the legal sanctions for those who disregard regulations. Therefore, it is hoped that this activity will motivate the group of mothers to manage waste wisely and sustainably. Keywords: : awareness; community; management; waste.
EDUKASI REGULASI FINANSIAL TEKNOLOGI UNTUK PENCEGAHAN PENIPUAN DIGITAL DI MASYARAKAT KECAMATAN KOTA SELATAN, KOTA GORONTALO Sri Wahyuni S. Moha; Melki T. Tunggati; Arif Mahfudin Ibrahim; Sri Olawaty Suaib; Mohamad Batu; Irwan Polidu
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 4 No 04 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v4i04.1582

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia membawa dampak positif terhadap inklusi keuangan, namun juga meningkatkan risiko penipuan digital, khususnya di kalangan masyarakat dengan literasi digital rendah. Pengabdian masyarakat ini fokus pada edukasi regulasi fintech sebagai upaya pencegahan penipuan digital di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengenali, menghindari, dan melaporkan praktik penipuan digital berbasis fintech. Metode pelaksanaan meliputi tiga tahap: persiapan (survei awal dan penyusunan materi edukasi), pelaksanaan (ceramah interaktif, pencetakan, dan simulasi simulasi fintech ilegal), serta evaluasi dan keinginan (pre-post test, pembentukan kelompok sadar fintech, dan konsultasi berkelanjutan melalui grup komunikasi). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 90%, perubahan perilaku preventif dalam pemeriksaan legalitas aplikasi dan menjaga data pribadi, serta terbentuknya kelompok sadar fintech di lima kelurahan. Program ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan pembelajaran partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi regulasi digital. Temuan ini tidak hanya memberikan dampak praktis dalam perlindungan masyarakat dari penipuan digital, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model edukasi fintech yang dapat direplikasi di wilayah lain.
Projection of Predatory Pricing Dispute Resolution in The Context of Business Competition Between UMKM in The Digital Economy Era Based on Win-Win Solution Melki T. Tunggati
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.216

Abstract

Predatory pricing disputes between UMKM have been in the public spotlight since the alleged practice of predatory pricing by UMKM businesses selling through the Tik-Tok Shop application. UMKM players in the Jakarta Tanah Abang Market suffered losses due to lack of visitors because the products sold through the Tik-Tok Shop application were twice as cheap. Government policy by modifying the Regulation of the Minister of Trade as a responsive effort in anticipating Predatory Pricing disputes, instead causing losses to Tik-Tok Shop UMKM actors. This research aims to analyze the regulation of Predatory Pricing dispute settlement on business competition practices among UMKM, as well as to offer ideas on the projection of Predatory Pricing dispute settlement on business competition practices among UMKM based on win-win solution. This is a normative research, with statutory, conceptual and comparative law approaches, and analyzed perscriptively. The results of this research show that, First, the Law on Business Competition and Anti-Monopoly, the Law on UMKM, the Law on Trade and the Regulation of the Minister of Trade on PMSE have not regulated the dispute settlement of Predatory Pricing practices in the context of Business Competition between UMKM. Second, the projection of Predatory Pricing dispute settlement in business competition among UMKM must be done by optimizing out-of-court settlements, involving the role of UMKM organizations in Indonesia, assessing with the Rule of Reason approach, and containing business competition dispute settlement norms in the UMKM Law.
Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Rachman, Sri Nurnaningsih; Tunggati, Melki T.
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1315

Abstract

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat ini, memberikan hak penawaran prioritas kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan, dalam mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya memberikan penawaran prioritas kepada BUMN dan BUMD. Kontradiksi kedua peraturan ini membawa konsukuensi hukum yang dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perizinan dan investasi dibidang pertambangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berbasis pada persoalan internal dari hukum positif itu sendiri, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Penelitian inimenggunakan metode analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontradiksi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan implikasi yang dapat berupa perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan, adanya ketidakpastian hukum, kedua peraturan tersebut tidak dapat berlaku secara efektif dan efisisen serta akan menimbulkan disfungsi peraturan. Maka dari itu, penyelesaian terhadap kontradiksi norma hukum tersebut dapat dilakukan dengan merevisi atau mengubah peraturan yang dianggap bermasalah, melakukan judicial review di Mahkamah Agung, serta dapat menempuh Upaya non litigasi berdasarkan Permenkumham.
Peranan Notaris dalam Pembentukan dan Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih: Analisis Aspek Hukum Formil dan Materil Suaib, Sri Olawaty; Tunggati, Melki T.
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2747

Abstract

Kelemahan dalam keabsahan akta pendirian koperasi di tingkat desa masih menjadi persoalan mendasar dalam tata kelola ekonomi rakyat. Di Indonesia, dari 127.846 koperasi aktif, sekitar 27% belum memenuhi standar legalitas akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di Provinsi Gorontalo, sembilan koperasi desa di Kecamatan Batudaa Pantai menjadi representasi persoalan tersebut. Lemahnya pemenuhan aspek hukum formil dan materil menyebabkan akta koperasi sering kali tidak mencerminkan nilai keadilan sosial serta prinsip demokrasi ekonomi. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif dengan basis studi literatur hukum, menelaah regulasi pokok seperti UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Permenkop No. 9 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara tematik kualitatif terhadap aspek formil keotentikan dan keabsahan akta serta aspek materil substansi nilai-nilai koperasi. Hasil menunjukkan bahwa peranan notaris tidak berhenti pada pembuatan akta, melainkan juga dalam menjamin keadilan kontraktual, integritas hukum, dan keberlanjutan kelembagaan koperasi. Model hukum integratif yang lahir dari kajian ini menegaskan harmonisasi antara hukum perikatan dan prinsip sosial ekonomi desa. Temuan ini memperkuat pelaksanaan Asta Cita Presiden poin ke-4 dan ke-5 serta mendukung SDGs Tujuan 8 dan 16, tentang ekonomi berkelanjutan dan institusi yang inklusif.
Co-Authors Arif Mahfudin Ibrahim Irwan Polidu Mamu, Karlin Z Mohamad Batu Nirwan Junus Sri Nurnaningsih Rachman Sri Olawaty Suaib Sri Wahyuni S. Moha Suaib, Sri Olawati Suaib, Sri Olawaty