Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang Smart Law Journal
Rielia Darma Bachriani
Universitas Karya Husada Semarang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG TELAH DILAKUKAN KEPADA PASIEN Rielia Darma Bachriani; Wasiul Maghfiroh; Putri Kusuma Wardhani
Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktisi dalam dunia (profesi) kesehatan harus maju, karena kemajuan ilmu kesehatan yang terus berkembang dan adanya tuntutan masyarakat untuk menentukan derajat kesehatan, termasuk kualitas sumber daya manusia. Apalagi jika profesi ini dihadapkan pada norma-norma yang selalu menjadi rambu-rambu dalam menjalankan profesinya. Profesional kesehatan adalah mereka yang bekerja di bidang kesehatan dan telah menerima pendidikan dan pelatihan formal di bidang tertentu, suatu profesi yang berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien atau setidak-tidaknya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penderitaan pasien. Tenaga kesehatan yang melakukan praktik ini harus memiliki perlindungan hukum pada tingkat tertentu, maka sangat penting bagi pasien, petugas penegak hukum, dan tenaga kesehatan dalam dunia perawatan kesehatan, seperti perawat, bidan, dan dokter, untuk memahami batasan hukum tentang apa yang dapat diterima. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan data sekunder untuk melakukan analisis yang lebih akademis tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional pelayanan medis yang telah ditetapkan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAKTISI PENGOBATAN TRADISIONAL (PERMENKES RI NO. 15 TAHUN 2018): LEGAL PROTECTION FOR PRACTITIONERS TRADITIONAL TREATMENT (PERMENKES RI NO. 15 TAHUN 2018) Rielia Darma Bachriani; Yuliana Hesti Mala
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v4i1.101

Abstract

Abstrak Pelayanan dan/atau pengobatan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan dengan menggunakan metode dan pengobatan yang didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang diwariskan secara empiris yang dapat dijelaskan dan digunakan sesuai dengan norma dan standar masyarakat. Beberapa alasan masyarakat Indonesia terus mencari pengobatan tradisional adalah terbatasnya keuangan keluarga, ketidakpuasan terhadap sistem layanan kesehatan yang ada saat ini, dan pengaturan layanan yang dianggap tidak sesuai. Selain itu, sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa pengobatan tradisional lebih efektif dibandingkan pengobatan modern. Mengingat bahwa layanan kesehatan tradisional juga merupakan upaya untuk merawat pasien, pertanyaan penelitian menarik yang perlu dijawab adalah perlindungan hukum apa yang ada bagi praktisi pengobatan tradisional. Tinjauan literatur digunakan untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, teknik penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hak dan tanggung jawab yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional ini adalah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada praktisi pengobatan tradisional.
EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT DI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1 A KHUSUS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg: Effectiveness of the Role of Advocates in Divorce Proceedings at the Semarang Class I A Special Religious Court Based on Decision Number: 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. Sarah Ulia Alia Azizah; Pandu Dwi Nugroho; Rielia Darma Bachriani
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.163

Abstract

Peran advokat dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum para pihak serta terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menganalisis efektivitas peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Khusus berdasarkan Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap pelaksanaan peran advokat ditinjau dari hukum acara peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dianalisis secara normatif-argumentatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat yang berperan sebagai kuasa hukum dalam perkara perceraian, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik advokasi di persidangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat secara normatif memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan agama, khususnya dalam memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen hukum, mewakili para pihak di persidangan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak pasca perceraian. Keterlibatan advokat dalam putusan yang dikaji terbukti mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun demikian, efektivitas peran advokat dipengaruhi oleh kesadaran hukum klien, kondisi ekonomi, kualitas komunikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, penguatan peran advokat secara normatif dan etis menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya peradilan agama yang berkeadilan.
PENCATATAN NIKAH SEBAGAI PERSYARATAN SAHNYA PERNIKAHAN: MARRIAGE REGISTRATION AS A REQUIREMENT THE VALIDITY OF MARRIAGE Rielia Darma Bachriani; Putri Kusuma Wardhani; Zenda Vidya Uttamo
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.61

Abstract

Perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan itu dianggap mempunyai akibat hukum, baik peraturan yang menurut agama ataupun kepercayaan masing-masing. sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap ilegal. Sementara itu, ada pernikahan yang disebut dengan “nikah siri” yaitu pernikahan yang sah karena mengikuti pedoman hukum agama, khususnya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memadukan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hal ini berkorelasi dengan isu-isu kontemporer terkait kepatuhan terhadap standar hukum dan didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal, internet, dan sumber terkait lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, pencatatan perkawinan pada saat perkawinan juga dapat menjadi pembenaran hukum bagi perkawinan serta sebagai sarana untuk membela hak dan tanggung jawab pasangan, harta benda dan keturunannya.
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF PARENTAL DIVORCE IN INDONESIA (CASE STUDY IN SEMARANG RELIGIOUS COURT): PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG) Anggi Aulia Sari; Rielia Darma Bachriani; Pandu Dwi Nugroho
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.162

Abstract

Perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dan menimbulkan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap anak pasca perceraian, dalam praktiknya pelaksanaan hak anak, khususnya terkait nafkah, pengasuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak, masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas empiris di lapangan, sehingga diperlukan kajian untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian melalui praktik peradilan.Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Hasil Penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Semarang secara normatif telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah pasca perceraian. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan, rendahnya kepatuhan orang tua, serta keterbatasan kewenangan pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.Simpulan: Perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Semarang masih bersifat dominan normatif dan belum efektif secara empiris, karena belum didukung oleh mekanisme pengawasan dan penegakan putusan yang memadai untuk menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.   Kata Kunci : Hukum, Perlindungan Hukum, Anak Korban Perceraian
ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DARI PERSPEKTIF HAK ATAS INFORMASI: INFORMED CONSENT UNDER LAW NO. 17 OF 2023 ON HEALTH Siti Nur Umariyah Febriyanti; Rielia Darma Bachriani; Suci Ramadhani
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.184

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa pembaruan dalam pengaturan informed consent sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan informed consent dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap keabsahan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent merupakan perwujudan unsur kesepakatan dalam perjanjian terapeutik. Apabila persetujuan diberikan tanpa informasi yang lengkap dan memadai, unsur kesepakatan dapat dianggap mengalami cacat kehendak sehingga perjanjian terapeutik berpotensi dimintakan pembatalan. Selain itu, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, implementasi informed consent harus dipahami sebagai proses komunikasi yang menjamin terpenuhinya hak pasien atas informasi, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif.   Kata kunci: Informed consent, Perjanjian terapeutik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Co-Authors Anggi Aulia Sari Irfan Cheetah Setiaaji Pandu Dwi Nugroho Putri Kusuma Wardhani Sarah Ulia Alia Azizah Siti Nur Umariyah Febriyanti, Siti Nur Umariyah Suci Ramadhani Wasiul Maghfiroh Yuliana Hesti Mala Zenda Vidya Uttamo