Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Moral Kemasyarakatan Lex Renaissance Mendapo: Journal of Administrative Law DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Masyarakat: Jurnal Pengabdian
Nabila Ihza Nur Muttaqi
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
The Relevance of Applying Restorative Justice Concept in Corruption Cases With Relatively Small State Financial Losses Nur Muttaqi, Nabila Ihza
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i1.5166

Abstract

This study aims to analyze the problem of corruption with relatively small financial and economic losses to the country, namely Rp. 50 million with a sentencing model that normatively relies on physical punishment, with the presence of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, the concept emerges only the return of state financial losses by the perpetrators of corruption by stopping the prosecution. As a normative legal research, this research uses a statute approach and a conceptual approach. Therefore, in carrying out the study it is only limited to laws and regulations related to the object to be studied and legal literature. The collected legal materials were then arranged descriptively to be analyzed qualitatively. The results of the study concluded that in the presence of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, it was explained that the prosecutor could terminate the prosecution of corruption cases if the perpetrators of corruption returned all financial losses and the country's economy. Convicting perpetrators of corruption with a total loss of under Rp. 50 million can be carried out by returning all financial and economic losses to the state arising from the actions of the perpetrators of corruption, so that this can make the punishment of perpetrators of corruption effective and efficient because if it still refers to physically punishing the state will actually lose more due to the costs of handling cases that are greater.
Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Nabila Ihza Nur Muttaqi
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art5

Abstract

The imposition of sanctions for criminal acts of corruption is currently ineffective and has not developed in accordance with current legal requirements. It can be seen that state financial losses continue to increase every year. This study aims to analyze the concept of imposing prison sentences in acts of corruption by reconstructing regulations that have so far relied on punishment that normatively relies on corporal punishment. With this reconstruction study, there will be effective punishment for perpetrators of corruption. As a normative legal research, this research uses a legal approach and a conceptual approach. Therefore, in conducting the study it was limited to the laws and regulations related to the object to be examined, namely the law that regulates criminal acts of corruption is Law Number 31 of 1999, as amended in Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication and legal literature. The results of the study concluded that the policy that must now be fought for as a form of legal reform in Indonesia is the return of assets resulting from corruption crimes which are not only aimed at impoverishing the perpetrators of corruption so that their lives become miserable, but can also be used as an effort preventive or prevention of criminal acts of corruption. This study suggests that reconstruction of the imposition of imprisonment for criminal acts of corruption be carried out so that the state does not suffer further losses from imprisonment which is no longer relevant to current legal requirements.Keywords: Reconstruction, Imprisonment, Corruption AbstrakPenjatuhan sanksi tindak pidana korupsi sekarang ini tidaklah efektif dan tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum terkini. Hal ini dapat dilihat bahwa kerugian keuangan negara terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi dengan melakukan rekonstruksi pengaturan yang selama ini mengandalkan pemidanaan yang secara normatif mengandalkan pidana fisik. Dengan adanya kajian rekonstruksi ini maka akan ada pemidanaan yang efektif bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Oleh karena itu, dalam melakukan kajian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang akan diteliti yaitu undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan literatur hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan yang kini harus diperjuangkan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia adalah dengan adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi sehingga hidup mereka menjadi menderita, tetapi juga dapat dijadikan sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan rekonstruksi penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi agar negara tidak semakin rugi dengan sanksi pidana penjara yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum terkini.Kata Kunci: Rekonstruksi, Pidana Penjara, Tindak Pidana Korupsi
Discretionary Criteria Used by Government Officials as Corruption: The Connection of Criminal Law and State Administrative Law: Kriteria Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan sebagai Tindak Pidana Korupsi: Persinggungan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara Ihza Nur Muttaqi, Nabila; Arpannuddin, Iqbal
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i1.39014

Abstract

This study investigates issues related to discretionary criteria that can be classified as criminal acts of corruption. Utilizing a statutory, case, and conceptual approach, it conducts normative legal research. The findings indicate that discretion can be categorized as a criminal act of corruption if it contradicts the intent behind its issuance, as outlined in Article 22 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014 regarding Government Administration. Additionally, it must not fall within the parameters of discretion defined in Article 23 of the same law, fail to meet the necessary conditions for its issuance stated in Article 24, and align with the elements described in Article 3 of the Corruption Eradication Law, demonstrating an abuse of authority. In the future, government officials are expected to understand the intersections between criminal law and state administrative law before implementing policies that are considered discretionary.
EDUKASI BAGI MASYARAKAT ATAS KASUS PENEMBAKAN PEMILIK RENTAL MOBIL DI REST AREA KM 45 TOL JAKARTA-MERAK, TANGERANG Muttaqi, Nabila Ihza Nur
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v2i1.357

Abstract

Kasus penembakan pemilik rental mobil bukan merupakan kasus pertama kalinya yang menimpa para pemilik rental. Kasus-kasus seperti ini harus diberikan perhatian lebih agar tidak terus berulang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam menanggapi banyaknya isu-isu hukum yang terjadi di sekitar khususnya dalam menanggapi maraknya kasus yang menimpa pemilik rental mobil serta menumbuhkan sikap turut serta mengontrol proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat luas. Teknik atau metode yang digunakan dalam kegiatan ini melalui wawancara siaran langsung melalui kanal youtube tribunnews dengan judul “Kacamata Hukum: Mengungkap Tragedi Bos Rental Tewas Ditembak”. Tempat pelaksanaan dilaksanakan secara daring melalui siaran langsung pada kanal youtube Tribunnews. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat dalam menanggapi isu-isu hukum yang berkembang terutama bagaimana proses hukum itu seharusnya berjalan. Temuan ini menggarisbawahi peran penting aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang cenderung terus berulang sehingga dibutuhkan adanya pengawasan serta perlindungan hukum bagi para pemilik rental mobil dalam menjalankan bisnisnya. Implikasi terhadap masyarakat atas program pengabdian yang dilakukan ini adalah memberikan pemahaman hukum yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam mengawal proses penegakan hukum.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi Nur Muttaqi, Nabila Ihza; Muhammad Subhan
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.2.i.1.p.28-41.2024

Abstract

This research aims to analyze problems related to legal protection for victims of the distribution of personal data by illegal online loan service providers from a victimology perspective. Victims of the distribution of personal data by online loan service providers have not had their rights fully guaranteed because there are no comprehensive regulations governing it. As normative legal research, this research uses a statutory approach and a conceptual approach. Therefore, conducting the study is only limited to statutory regulations related to the object to be studied and legal literature. The legal materials that were collected were then compiled descriptively for qualitative analysis. The research results concluded that the victim as the injured party can apply for compensation as regulated in Article 26 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law. Legal protection for victims of the distribution of personal data carried out by online loan service providers is that the state has not provided guarantees of protection to service users because regulations regarding personal data are still sectoral so they are not yet effective and are still spread across several settings, this means that the protection of personal data is not optimal at all person to ensure the basic right for citizens to live safely
SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN: PENCEGAHAN KEJAHATAN JALANAN BAGI PEMUDA DI SENGKAN JOHO, CONDONGCATUR, SLEMAN Murdiono, Mukhamad; Muttaqi, Nabila Ihza Nur; Charismana, Dian Satria; Rahmawati, Elly Nur; Syamsuddin, Muhammad; Volta, Arif Surya
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v2i2.417

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemuda, mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum sebagai langkah preventif terhadap kejahatan jalanan. Berdasarkan hasil analisis situasi, Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah wilayah dengan aktivitas sosial yang cukup tinggi. Berawal dari meningkatnya kejahatan jalanan seperti klithih dan perbuatan kriminal lainnya yang menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah perkotaan seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena ini seringkali melibatkan pemuda khususnya remaja, baik sebagai pelaku maupun korban akibat rendahnya kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan di kalangan remaja. Minimnya literasi hukum, penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta lemahnya internalisasi norma sosial berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan generasi muda. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode partisipatif, meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok terfokus, serta simulasi kasus hukum sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari para pemuda. Materi disampaikan oleh tim akademisi dan praktisi hukum dengan pendekatan edukatif dan komunikatif. Kegiatan yang dilaksanakan pada 27 Mei 2025 ini melibatkan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya nasionalisme dan kesadaran hukum, yang tercermin dari keterlibatan aktif serta respons positif terhadap materi yang disampaikan. Diskusi kelompok menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembentukan satuan tugas pemuda sadar hukum serta forum dialog rutin. Sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai upaya pencegahan kejahatan jalanan bagi pemuda di Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya hukum dan semangat nasionalisme guna menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif.
Penerapan Artificial Intelligence dalam Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini untuk Penguatan Karakter Kepemimpinan Transformasional Yanuarsari, Revita; Muchtar, Hendi Suhendraya; Muttaqi, Nabila Ihza Nur
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 2 (2025): Volume 10, Nomor 2 - Desember 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i2.11990

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung penguatan karakter disiplin anak. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-eksploratif, penelitian melibatkan 20 lembaga PAUD di Kota Bandung dan Kabupaten Jember yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner sebelum dan sesudah intervensi AI. Intervensi mencakup penggunaan lima teknologi AI, yaitu face recognition, Natural Language Processing, chatbot, AI-based scheduling, dan predictive analytics. Hasil menunjukkan peningkatan efisiensi operasional sebesar 30% dan pengurangan beban administratif guru hingga 40%. Selain itu, sistem kehadiran otomatis dan penjadwalan berbasis AI terbukti memperkuat karakter disiplin anak, terlihat dari ketepatan waktu, keteraturan, dan penyelesaian tugas. Kesimpulannya, integrasi AI dalam manajemen PAUD efektif meningkatkan efisiensi dan membentuk karakter anak sejak dini, serta memberikan arah baru bagi pengelolaan pendidikan berbasis teknologi.
Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan Muttaqi, Nabila Ihza Nur
Lex Renaissance Vol 10 No 1: JUNI 2025
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol10.iss1.art7

Abstract

Criminal law is closely associated with the stigma of imprisonment, which often creates justice issues for the parties involved due to an unequal standing. This situation has led to the introduction of concepts such as Restorative Justice, which aim to resolve criminal cases by involving all parties—including offenders, victims, and the community. However, various regulations governing Restorative Justice exist across different institutions, including the Police, the Prosecutor's Office, and the Supreme Court. This inconsistency adversely impacts implementation, resulting in difficulties aligning one regulation with another within the criminal justice system. This paper aims to examine the regulatory challenges surrounding Restorative Justice at the Indonesian regulatory level and the importance of integrating Restorative Justice regulations into the Criminal Procedure Bill. Conducted as normative legal research, this study employs both a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials utilized include primary, secondary, and tertiary sources, which are organized descriptively for qualitative analysis. The research findings indicate that significant issues arise from differing interpretations and inconsistencies within the existing regulations of the Indonesian criminal justice system. Therefore, there is a pressing need to consolidate the various regulations into a coherent framework for Restorative Justice, allowing for optimal implementation of its principles. It is hoped that legislative institutions, as key stakeholders and decision-makers in legal policy, will consider adopting the Restorative Justice concept within the Criminal Procedure Code Bill.
Co-Authors Arpannuddin, Iqbal Dian Satria Charismana Hendi Suhendraya Muchtar MUHAMMAD SUBHAN Muhammad Syamsuddin Mukhamad Murdiono Rahmawati, Elly Nur Revita Yanuarsari VOLTA, ARIF SURYA