Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Praja Jurnal Moral Kemasyarakatan Lex Renaissance Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Kewarganegaraan DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Masyarakat: Jurnal Pengabdian
Nabila Ihza Nur Muttaqi
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
The Relevance of Applying Restorative Justice Concept in Corruption Cases With Relatively Small State Financial Losses Nur Muttaqi, Nabila Ihza
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v2i1.5166

Abstract

This study aims to analyze the problem of corruption with relatively small financial and economic losses to the country, namely Rp. 50 million with a sentencing model that normatively relies on physical punishment, with the presence of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, the concept emerges only the return of state financial losses by the perpetrators of corruption by stopping the prosecution. As a normative legal research, this research uses a statute approach and a conceptual approach. Therefore, in carrying out the study it is only limited to laws and regulations related to the object to be studied and legal literature. The collected legal materials were then arranged descriptively to be analyzed qualitatively. The results of the study concluded that in the presence of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, it was explained that the prosecutor could terminate the prosecution of corruption cases if the perpetrators of corruption returned all financial losses and the country's economy. Convicting perpetrators of corruption with a total loss of under Rp. 50 million can be carried out by returning all financial and economic losses to the state arising from the actions of the perpetrators of corruption, so that this can make the punishment of perpetrators of corruption effective and efficient because if it still refers to physically punishing the state will actually lose more due to the costs of handling cases that are greater.
Discretionary Criteria Used by Government Officials as Corruption: The Connection of Criminal Law and State Administrative Law: Kriteria Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan sebagai Tindak Pidana Korupsi: Persinggungan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara Ihza Nur Muttaqi, Nabila; Arpannuddin, Iqbal
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i1.39014

Abstract

This study investigates issues related to discretionary criteria that can be classified as criminal acts of corruption. Utilizing a statutory, case, and conceptual approach, it conducts normative legal research. The findings indicate that discretion can be categorized as a criminal act of corruption if it contradicts the intent behind its issuance, as outlined in Article 22 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014 regarding Government Administration. Additionally, it must not fall within the parameters of discretion defined in Article 23 of the same law, fail to meet the necessary conditions for its issuance stated in Article 24, and align with the elements described in Article 3 of the Corruption Eradication Law, demonstrating an abuse of authority. In the future, government officials are expected to understand the intersections between criminal law and state administrative law before implementing policies that are considered discretionary.
EDUKASI BAGI MASYARAKAT ATAS KASUS PENEMBAKAN PEMILIK RENTAL MOBIL DI REST AREA KM 45 TOL JAKARTA-MERAK, TANGERANG Muttaqi, Nabila Ihza Nur
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v2i1.357

Abstract

Kasus penembakan pemilik rental mobil bukan merupakan kasus pertama kalinya yang menimpa para pemilik rental. Kasus-kasus seperti ini harus diberikan perhatian lebih agar tidak terus berulang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam menanggapi banyaknya isu-isu hukum yang terjadi di sekitar khususnya dalam menanggapi maraknya kasus yang menimpa pemilik rental mobil serta menumbuhkan sikap turut serta mengontrol proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat luas. Teknik atau metode yang digunakan dalam kegiatan ini melalui wawancara siaran langsung melalui kanal youtube tribunnews dengan judul “Kacamata Hukum: Mengungkap Tragedi Bos Rental Tewas Ditembak”. Tempat pelaksanaan dilaksanakan secara daring melalui siaran langsung pada kanal youtube Tribunnews. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat dalam menanggapi isu-isu hukum yang berkembang terutama bagaimana proses hukum itu seharusnya berjalan. Temuan ini menggarisbawahi peran penting aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang cenderung terus berulang sehingga dibutuhkan adanya pengawasan serta perlindungan hukum bagi para pemilik rental mobil dalam menjalankan bisnisnya. Implikasi terhadap masyarakat atas program pengabdian yang dilakukan ini adalah memberikan pemahaman hukum yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam mengawal proses penegakan hukum.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi Nur Muttaqi, Nabila Ihza; Muhammad Subhan
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.2.i.1.p.28-41.2024

Abstract

This research aims to analyze problems related to legal protection for victims of the distribution of personal data by illegal online loan service providers from a victimology perspective. Victims of the distribution of personal data by online loan service providers have not had their rights fully guaranteed because there are no comprehensive regulations governing it. As normative legal research, this research uses a statutory approach and a conceptual approach. Therefore, conducting the study is only limited to statutory regulations related to the object to be studied and legal literature. The legal materials that were collected were then compiled descriptively for qualitative analysis. The research results concluded that the victim as the injured party can apply for compensation as regulated in Article 26 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law. Legal protection for victims of the distribution of personal data carried out by online loan service providers is that the state has not provided guarantees of protection to service users because regulations regarding personal data are still sectoral so they are not yet effective and are still spread across several settings, this means that the protection of personal data is not optimal at all person to ensure the basic right for citizens to live safely
SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN: PENCEGAHAN KEJAHATAN JALANAN BAGI PEMUDA DI SENGKAN JOHO, CONDONGCATUR, SLEMAN Murdiono, Mukhamad; Muttaqi, Nabila Ihza Nur; Charismana, Dian Satria; Rahmawati, Elly Nur; Syamsuddin, Muhammad; Volta, Arif Surya
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v2i2.417

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemuda, mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum sebagai langkah preventif terhadap kejahatan jalanan. Berdasarkan hasil analisis situasi, Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah wilayah dengan aktivitas sosial yang cukup tinggi. Berawal dari meningkatnya kejahatan jalanan seperti klithih dan perbuatan kriminal lainnya yang menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah perkotaan seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena ini seringkali melibatkan pemuda khususnya remaja, baik sebagai pelaku maupun korban akibat rendahnya kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan di kalangan remaja. Minimnya literasi hukum, penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta lemahnya internalisasi norma sosial berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan generasi muda. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode partisipatif, meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok terfokus, serta simulasi kasus hukum sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari para pemuda. Materi disampaikan oleh tim akademisi dan praktisi hukum dengan pendekatan edukatif dan komunikatif. Kegiatan yang dilaksanakan pada 27 Mei 2025 ini melibatkan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya nasionalisme dan kesadaran hukum, yang tercermin dari keterlibatan aktif serta respons positif terhadap materi yang disampaikan. Diskusi kelompok menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembentukan satuan tugas pemuda sadar hukum serta forum dialog rutin. Sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai upaya pencegahan kejahatan jalanan bagi pemuda di Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya hukum dan semangat nasionalisme guna menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif.
Penerapan Artificial Intelligence dalam Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini untuk Penguatan Karakter Kepemimpinan Transformasional Yanuarsari, Revita; Muchtar, Hendi Suhendraya; Muttaqi, Nabila Ihza Nur
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 2 (2025): Volume 10, Nomor 2 - Desember 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i2.11990

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung penguatan karakter disiplin anak. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-eksploratif, penelitian melibatkan 20 lembaga PAUD di Kota Bandung dan Kabupaten Jember yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner sebelum dan sesudah intervensi AI. Intervensi mencakup penggunaan lima teknologi AI, yaitu face recognition, Natural Language Processing, chatbot, AI-based scheduling, dan predictive analytics. Hasil menunjukkan peningkatan efisiensi operasional sebesar 30% dan pengurangan beban administratif guru hingga 40%. Selain itu, sistem kehadiran otomatis dan penjadwalan berbasis AI terbukti memperkuat karakter disiplin anak, terlihat dari ketepatan waktu, keteraturan, dan penyelesaian tugas. Kesimpulannya, integrasi AI dalam manajemen PAUD efektif meningkatkan efisiensi dan membentuk karakter anak sejak dini, serta memberikan arah baru bagi pengelolaan pendidikan berbasis teknologi.
Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan Muttaqi, Nabila Ihza Nur
Lex Renaissance Vol 10 No 1: JUNI 2025
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol10.iss1.art7

Abstract

Criminal law is closely associated with the stigma of imprisonment, which often creates justice issues for the parties involved due to an unequal standing. This situation has led to the introduction of concepts such as Restorative Justice, which aim to resolve criminal cases by involving all parties—including offenders, victims, and the community. However, various regulations governing Restorative Justice exist across different institutions, including the Police, the Prosecutor's Office, and the Supreme Court. This inconsistency adversely impacts implementation, resulting in difficulties aligning one regulation with another within the criminal justice system. This paper aims to examine the regulatory challenges surrounding Restorative Justice at the Indonesian regulatory level and the importance of integrating Restorative Justice regulations into the Criminal Procedure Bill. Conducted as normative legal research, this study employs both a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials utilized include primary, secondary, and tertiary sources, which are organized descriptively for qualitative analysis. The research findings indicate that significant issues arise from differing interpretations and inconsistencies within the existing regulations of the Indonesian criminal justice system. Therefore, there is a pressing need to consolidate the various regulations into a coherent framework for Restorative Justice, allowing for optimal implementation of its principles. It is hoped that legislative institutions, as key stakeholders and decision-makers in legal policy, will consider adopting the Restorative Justice concept within the Criminal Procedure Code Bill.
PENYULUHAN DAN KONSULTASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG ITE BAGI GURU SMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Muttaqi, Nabila Ihza Nur; Pratiwi, Poerwanti Hadi; Fathurrahman, Ali Masykur
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 4 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v2i4.611

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagi para guru SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan komunikasi elektronik, yang menambah kekhawatiran terkait kejahatan dunia maya dan penyalahgunaan platform digital. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa dan masyarakat untuk berperilaku digital yang bertanggung jawab. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para guru mengenai UU ITE, memastikan mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai implikasi hukum dalam interaksi digital, termasuk pencemaran nama baik, perundungan daring, dan distribusi konten ilegal. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pendidik agar dapat mencegah pelanggaran hukum di dunia maya dan memberikan mereka alat untuk menghadapi dan menangani isu hukum terkait di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi dan konsultasi, yang dilengkapi dengan sesi interaktif dan studi kasus tentang penerapan UU ITE. Hasil kegiatan menunjukkan tanggapan positif dari peserta, dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai ketentuan hukum, serta peningkatan rasa tanggung jawab dalam berinteraksi secara digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendidikan hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk memberdayakan pendidik agar dapat menjaga standar hukum dan etika dalam era digital.
Penguatan Kompetensi Complex Problem Solving Melalui Pembelajaran Keterlibatan di Era Masyarakat Digital Hidayah, Yayuk; Trihastuti, Meiwatizal; Muttaqi, Nabila Ihza Nur; Suhono, Suhono
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 22 No. 1 (2025): March 2025
Publisher : Department of Pancasila and Civic Education, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jk.v22i1.64425

Abstract

Complex problem-solving skills are essential competencies for addressing the challenges of an ever-evolving digital society. This study aims to explore the enhancement of these skills through a community engagement approach. The research was conducted with students from Universitas Negeri Yogyakarta, specifically from the Civil Engineering and Planning Education, Electrical Engineering, Architecture, and Law departments, during the 2024 odd semester. A qualitative method was employed, utilizing interviews, participatory observations, and document analysis for data collection.The findings reveal that student participation in community-based programs, such as renewable energy technology development, eco-friendly architectural design, sustainable infrastructure, and digital law solutions, significantly improved critical thinking, multidimensional analysis, and cross-disciplinary collaboration skills. Engagement with the community broadened students' understanding of social, cultural, and technological contexts, fostering the creation of innovative and relevant solutions. The study recommends integrating community-based programs into the curriculum, fostering partnerships with local communities, and providing intensive training to support 21st-century competency development, aiming to produce adaptive and competitive graduates.
Filantropi Sosial Budaya: Tradisi Lokal, Solidaritas Mekanik-Organisasi, dan Dinamika Arpannudin, Iqbal; Hidayah, Yayuk; Muttaqi, Nabila Ihza Nur; Jannah, Nita Maghfiratul
Jurnal Bina Praja Vol 17 No 1 (2025)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.17.2025.157-167

Abstract

Philanthropy in Indonesia is deeply rooted in local traditions and the spirit of communal cooperation, making it a fundamental aspect of social life. The concept of citizenship in Indonesia goes beyond legal and political definitions, encompassing socio-cultural values expressed through diverse philanthropic practices. This study explores how local traditions and the dynamics between mechanical and organic solidarity shape the socio-cultural framework of philanthropy and influence civic development. The researchers surveyed 387 respondents across seven key regions: Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Denpasar, and Samarinda. Data collection focused on communal awareness, traditional practices, and the roles of solidarity in charitable efforts. Multiple regression analysis revealed that local traditions contribute 35% to strengthening philanthropic values. Mechanical solidarity, rooted in shared beliefs, accounts for 25%, while organic solidarity, driven by functional roles, contributes 20%. The interaction between tradition and modernity adds another 20%. These findings highlight that cultural traditions and the combination of mechanical and organic solidarity are vital foundations for building societal awareness. The research underscores the importance of stronger collaboration between government bodies and communities to incorporate these cultural elements into Indonesia's modern, citizenship-oriented philanthropic movements.
Co-Authors Ali Masykur Fathurrahman Arpannuddin, Iqbal Arpannudin, Iqbal Chandra Dewi Puspitasari Dian Satria Charismana Hendi Suhendraya Muchtar Hidayah, Yayuk IFFAH NURHAYATI, SRI HARTINI, ANANG PRIYANTO, Jannah, Nita Maghfiratul Kuncorowati, Puji Wulandari`` Meiwatizal Trihastuti MUHAMMAD SUBHAN Muhammad Syamsuddin Mukhamad Murdiono Poerwanti Hadi Pratiwi Rahmawati, Elly Nur Revita Yanuarsari Suhono Suhono, Suhono VOLTA, ARIF SURYA Widhiastuti, Setiati