Dinar Alqadri
Faculty of Law, Megarezky University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH Dinar Al Qadri
Journal of Career Development Vol 1, No 2 (2023): Journal Of Career Development
Publisher : Career Development Center Division at Amkop Business School

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/jcd.v1i2.40

Abstract

Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia di tandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengaturan tersebut kemudian melahirkan sebuah istilah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Muatan pasal tersebut berupa pengaturan hak-hak atas tanah, diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka lahan dan memungut hasil hutan serta hak-hak lain selain hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang dan yang sifatnya sementara. Namun dewasa ini Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang seyogyanya menjadi payung hukum akan jaminan dari negara atas kepemilikan sertifikat hak atas tanah nyatanya belum mampu memberikan kepastian hukum, hal ini ditandai dengan masih sering ditemukan dalam masyarakat adanya kasus-kasus pertanahan seperti sertifikat ganda, sertifikat yang tidak sesuai, pengurusan sertifikat yang alot, serta kasus pertahanan lainnya. Sehingga dalam kasus tersebut diharapkan peran negara sebagai sebuah entitas masyarakat yang akan memberikan kepastian hukum sehingga melahirkan keadilan dan ketentraman di dalam masyarakatnya.Kata kunci: Peran Negara, Kepastian Hukum, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), Sertifikat Hak Milik (SHM).
CHILDREN'S CONCERNS AND FAMILY LAW CONFLICTS IN THE CIVIL REALM Kumala, Brik; Sipayung, Parlin Dony; Renaldy, Rendy; Januri; Alqadri, Dinar; Maulidiana, Lina
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In light of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection and its application in Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg., this study aims to examine the regulation of children's hadhanah rights after divorce. Finding out how the law protects children's rights after a divorce and the obstacles to implementing such protection is the goal of this study. Normative research using a legislative approach and content analysis is the research technique used. Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg-related court records and secondary data pertaining to the Child Protection Law will be gathered and analysed. With an emphasis on the maintenance of children's hadhanah rights after a divorce, this study seeks to enhance comprehension of legislative provisions and their implementation in court practice. A solid legislative foundation for safeguarding children's rights after a divorce, with the primary focus being on the child's best interests, is provided by the Child Protection Law, according to the study. As shown in Case Number 300/Pdt.G/2022/PA.Tg., this concept is put into reality by the courts in order to make fair judgements about child custody and maintenance in order to protect the well-being of children after a divorce. But this case study also shows that there are problems with the law's implementation, such as how to determine whether parents can afford it and what the kids need.