Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AT TA´DIB The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Akhmad Sukris Sarmadi
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Neuroscience Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Nilai Dakwah Melalui Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Nor Ipansyah; Jalaluddin Jalaluddin; Bahran Bahran; Akhmad Sukris Sarmadi; Nadiyah Nadiyah; Rusdiyah Rusdiyah; Karimuddin Abdullah Lawang
At-Ta'dib Vol. 19 No. 1 (2024): Islamic Educational Institutions and Their Dynamics in Facing the Times.
Publisher : Fakultas Tarbiyah, Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/attadib.v19i1.11968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai dakwah melalui toleransi beragama di pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini penting dipahami karena tudingan yang mengatakan bahwa pondok pesantren di Kalimantan Selatan masih rawan tertular paham radikal keagamaan. Metodologi yang dipakai ini merupakan penelitian lapangan, sumber data berupa hasil wawancara dengan pimpinan pondok pesantren dan juga para guru pengasuh pondok pesantren yang berada dalam wilayah Kalimantan Selatan terkait isu-isu toleransi beragama. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi nilai dakwah melalui toleransi beragama di pondok pesantren dalam Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan sangat baik. Pemahaman para usataz dan ustazah tentang toleransi beragama dan berkeyakinan semuanya merujuk kepada ayat Al-Quran dan contoh perilaku kebaikan Nabi Muhammad terhadap orang-orang non muslim. Di samping itu, negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila, UUD 1945, dan UU di bawahnya juga menjadi rujukan ketika para ustaz dan ustazah menjelaskan toleransi beragama. Toleransi beragama itu diimplementasikan dengan mempersilahkan kepada penganut agama lain untuk mendirikan tempat ibadah mereka di tengah masyarakat muslim, termasuk melakukan segenap aktivitas keagamaan lainnya. Tudingan bahwa pondok pesantren di Kalimantan Selatan telah terkontaminasi paham radikal tidak terbukti. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengkaji tentang toleransi beragama di pondok pesantren dalam Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga menjadi dasar kebijakan terhadap perumusan peraturan terhadap lembaga pendidikan.
Reformulating Marriage Registration Law in Indonesia: A Review of Article 2(2) of the 1974 Marriage Law Rizal Arif Fitria; M. Fahmi Al-Amruzi; Akhmad Sukris Sarmadi
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 7 No 1 (2026): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/261e3a89

Abstract

Marriage registration constitutes a fundamental instrument within Indonesia’s family law system to ensure legal certainty, protection of civil rights, and administrative order. However, Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage continues to give rise to normative and practical problems due to its ambiguous relationship with paragraph (1), which emphasizes the validity of marriage based on religious law. This ambiguity has produced a dualistic interpretation of marriage registration, which is often perceived merely as an administrative obligation lacking strong legal binding force. Consequently, the practice of unregistered marriages (nikah siri) persists and systematically weakens legal protection, particularly for women and children. This study employs a normative legal approach supported by empirical data in the form of statistical records of itsbat nikah applications submitted to the Religious Courts, sourced from the Directorate General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The analysis is conducted using the perspectives of legal positivism, structural functionalism, law as a tool of social engineering, and maqasid al-shari‘ah (maslahah). The findings indicate that the high number of itsbat nikah applications reflects the inability of marriage registration norms to function effectively as instruments of legal protection.
Co-Authors Bahran Basri Jalaluddin Jalaluddin Karimuddin Abdullah Lawang M. Fahmi Al-Amruzi Nadiyah Nadiyah Nor Ipansyah Rizal Arif Fitria Rusdiyah Rusdiyah