Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Journal of Law and Security Studies
Endang Hadrian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Lukman Hakim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v3i2.1464

Abstract

ABSTRACT This journal of a study and research to the subject of corporate criminal responsibility. Problems lifted as research object about the pattern view of the law enforcers which only concentrated to the natural person as a perpretator of a corruption and while the legal person as a corruption perpetrator almost have never been touched. Research in this journal showed that the criminal responsibility of the corporation on corruption stipulated on the existing positive legislation stated that corporation can be prosecuted, charged and being imposed responsible on corruption and there are three criminal responsibility models that is (1) The charge and its criminal responsibility imposed on the corporation, or; (2) The charge and its criminal responsibility imposed on its managers of the corporation, or; (3) The charge and its criminal responsibility imposed on the manager and the corporation. For the new legislation on the future, the attitude of the law enforcers should be changed into prosecuted, filing charge and imposing criminal responsibility to the manager of corporation and also to corporation it self, this is generated discourage effect’s and also giving addition of the inclusion of the state's finance through fine which imposed to corporation. It should be noted that this step required careful attention to hinder and avoid the innocent third parties being harms as: stockholders, employees and others Keyword : Corporate criminal responsibility, Corruption ABSTRAK Jurnal ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian adalah bahwa pola pandang para aparat penegak hukum nampaknya hanya tertuju pada subyek hukum ”natuurlijk persoon” sementara subyek hukum ”rechts persoon” sebagai pelaku tindak pidana korupsi hampir tak pernah disentuh. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi dan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yaitu (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya. Hendaknya dilakukan perubahan sikap aparat penegak hukum dalam mengajukan tuntutan dan mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi dengan melakukan penuntutan dan pengenaan pertanggungjawaban pidana baik terhadap pengurus maupun kepada korporasinya karena disamping menimbulkan efek jera juga dapat memberikan tambahan pemasukan keuangan negara melalui denda yang dijatuhkan kepada korporasi. Namun perlu diperhatikan bahwa hal itu tidak merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah seperti para pemegang saham, para karyawan dan lain-lainnya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi
PENYULUHAN BAGI PESERTA DIDIK PENTINGNYA SEX EDUKASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DI SMP ST. MARKUS II JAKARTA TIMUR Fransiska Novita Eleanora; Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Lenny Utama Afriyenti; Muhammad Aliframadhan; Hilmy Adya Laksana; Poetry Rofifah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence is an act or conduct that is considered to violate and demean and humiliate and without the consent of one party, and as a result the impact results in psychological and/or physical suffering and can interfere with a person's reproductive health. It is very important to provide understanding and education regarding learning about sex education to students and female students, where the objectives obtained from sex education are to teach and tell what can be done and what cannot be done and can also increase alertness and caution. For children about the function of the body parts. With this legal counseling, preventive efforts, namely prevention through sex education, can provide benefits for students to be able to protect themselves and avoid sexual violence.Keywords: sex education, sexual violence, prevention
KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA, OVERKRIMINALISASI ATAU BUKAN? Lukman Hakim; Endang Hadrian
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v1i1.16552

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai munculnya stigma di masyarakat mengenai adanya overkriminalisasi dalam hal penanganan terhadap kasus pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini oleh para penegak hukum. Antara lain diakibatkan ketentuan dalam beberapa pasal dalam UU ITE yang masih multitafsir sehingga memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif, pemahaman penegak hukum yang lebih mengedepankan asas legalitas dibandingkan asas/teori hukum pidana yang ada dalam sistem hukum pidana, maupun kebijakan kriminalisasi UU ITE itu sendiri yang lebih mengedepankan aspek pidana dibanding aspek lain, mengakibatkan kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E menjadi semakin dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Perlindungan Hukum Terhadap PDAM Dalam Menghadapi Gugatan Konsumen Akibat Gangguan Distribusi Air Bersih Rahwindi Pangestu Nugroho Putri; M.S. Tumanggor; Endang Hadrian
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5139

Abstract

Distribusi air bersih merupakan pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sekaligus merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan air bersih kerap menghadapi gugatan hukum, baik dalam bentuk gugatan konsumen individual maupun gugatan sistemik melalui mekanisme citizen lawsuit. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang dimiliki PDAM ketika menghadapi gugatan akibat gangguan distribusi air bersih, serta bagaimana strategi optimalisasi perlindungan hukum yang dapat diterapkan agar PDAM tidak menanggung tanggung jawab yang tidak proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum PDAM dalam menghadapi gugatan konsumen akibat distribusi air bersih, serta mengkaji upaya optimalisasi perlindungan hukum PDAM dalam menghadapi gugatan sistemik citizen lawsuit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan dengan pelayanan publik, perlindungan konsumen, dan citizen lawsuit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap PDAM telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. PDAM sering kali berada pada posisi rentan karena tidak adanya batas tanggung jawab yang tegas antara tanggung jawab operasional PDAM dan tanggung jawab kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, dalam gugatan citizen lawsuit, PDAM kerap diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan sistemik pemenuhan hak atas air bersih, meskipun kegagalan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali PDAM. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum PDAM memerlukan pendekatan preventif dan represif yang terintegrasi, penegasan pembagian tanggung jawab dengan pemerintah daerah, serta penggunaan standar teknis dan akuntabilitas pelayanan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.
Psychological Safety, Trading Performance, and Legal Certainty Among Students Engaged in XAU/USD Trading Yuarini Wahyu Pertiwi; Endang Hadrian; Raihan Saputra
Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jipbs.v4i3.2185

Abstract

A growing number of high school and university students are learning XAU/USD trading through nonformal education channels, despite frequent margin calls and ongoing legal uncertainty surrounding trading platforms and brokers. This study examines two independent propositions: a psychological proposition on the relationship between Psychological Safety and Trading Performance, and a legal proposition on legal certainty for student XAU/USD trading. The psychological analysis involved 200 student traders and employed correlation, regression, and group comparison analyses using JASP, while the legal analysis adopted normative statutory and conceptual approaches. Results showed that Psychological Safety was positively associated with Trading Performance (r = .576, p < .001) and significantly predicted performance, explaining 33.1% of its variance (R² = .331). Trading Performance differed significantly according to trading experience and capital size, but not by gender or education level, whereas Psychological Safety showed no significant group differences. The legal analysis found that legal certainty remains incomplete due to the ongoing transfer of supervisory authority from Bappebti to OJK and Bank Indonesia, limited protection for clients of foreign futures brokers, the widespread use of unlicensed platforms, and concerns regarding underage student traders. These findings suggest that strengthening Psychological Safety and improving regulatory certainty are complementary priorities for reducing vulnerabilities among student XAU/USD traders.
Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana rahman amin; Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Gatot Efrianto; Lidya Novega; Sukri Wahyudin; Freddy; Yasin A. Ali
Abdi Bhara Vol. 5 No. 1 (2026): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v5i1.5379

Abstract

Untuk melaksanakan ketentuan dalam KUHP, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang terjadi, namun ketentuan dalam KUHAP baru belum dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum dan warga masyarakat, sehingga menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang KUHAP baru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang dilaksanakan di Polsek Mande, Polres Cianjur, berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana. Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada anggota Polsek Mande dan warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mande sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari.
Co-Authors Anggreany Haryani Putri Asti Wasiska Fransiska Novita Eleanora Freddy Gatot Efrianto Hilmy Adya Laksana Lenny Utama Afriyenti Lidya Novega Lukman Hakim M.S. Tumanggor Muhammad Aliframadhan Pertiwi, Yuarini Wahyu Poetry Rofifah Rahman Amin Rahwindi Pangestu Nugroho Putri Raihan Saputra Sri Wahyuni Sukri Wahyudin Yasin A. Ali