Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.217
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah El 'Aailah Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Family Law and Islamic Court
Bakri, Mukhlis
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Putusan dan Penetapan PA Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng tentang Gugurnya Ikrar Talak Suami dalam Cerai Talak: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bakri, Mukhlis
El 'Ailaah Vol 3 No 1 (2024): El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/aailah.v3i1.223

Abstract

The case of the cancellation of a husband's divorce vow in a divorce talak is not a new thing, in fact this case has often happened in almost all regions in Indonesia. This happened because on the day of the hearing for the divorce pledge the applicant was not present, so that the applicant's or husband's application for the divorce pledge was invalid and did not have permanent legal force. The purpose of this research is to find out whether the judge's considerations used in deciding case Number 492/Pdt.G/2022/PA.Kng are in accordance with Islamic law and positive law or not, then analyzed using a comparative study. The research method used by the author is qualitative research by combining two types of data, namely data obtained from field research in the form of structured interviews and documentation at the Kuningan Religious Court, combined with library research data in the form of documents of decisions and determinations of judges regarding the divorce talak case. The data that the author obtained was then reduced, presented and concluded using descriptive-comparative analysis techniques. Based on the research carried out, conclusions were obtained including: 1) The basis that is the legal source used by the Judge in the process of deciding on divorce talak at the Kuningan Religious Court, namely using the Law, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), and Reglement voor de Buitengewesten (RBg), as well as non-juridical considerations (Islamic Law) Judges use the Compilation of Islamic Law and Judges also include verses from the Koran. 2) The judge's consideration regarding the husband's right to give talak was in accordance with Islamic law and positive law. 3) In the comparative analysis aspect regarding the divorce vow before a judge is in accordance with positive law, but not in accordance with Islamic law. 4) The cancellation of the husband's talak status in case Number 492/Pdt.G/2022/PA.Kng was due to the husband's absence on the day of the trial for witnessing the talak vow which was in accordance with positive law but not in accordance with Islamic law, due to the consequences experienced by the husband who imposing divorce on the wife in the form of the husband's obligation to provide support for his wife and children, so that in this case it has harmed both parties for the future. Keywords: Divorce, Divorce Talak Vow, Cancellation of Husband's of Divorce Talak.
Jual Beli Akun Game di Komunitas Game Online Free Fire Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam Bakri, Mukhlis; Fahman, Azmiyah Hidayati
Al Barakat Vol 3 No 2 (2023): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v3i2.206

Abstract

Jual beli akun game online ini tidaklah berbentuk fisik, akan tetapi hanya berbentuk sebuah akun yang terdiri dari id atau username dan password. Penjualan ini dalam praktiknya belum ada kepastian hukum Islam yang mengaturnya, baik mengenai proses transaksi jual belinya serta halal atau tidaknya jual beli tersebut. Pada penelitian ini terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme jual beli akun game online yang dilakukan pada komunitas game online free fire di Kuningan, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli akun game online pada komunitas game online free fire di Kuningan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme jual beli akun game online pada komunitas game online free fire di Kuningan dan mengetahui hukum Islam terhadap jual beli akun game online tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer, yaitu wawancara terhadap penjual dan pembeli akun game online free fire, serta data sekunder sebagai pendukung diperoleh dari kajian pustaka seperti Al-Qur’an, hadits, buku, jurnal dan lainnya. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara deskriptif, yaitu data yang didapatkan kemudian direduksi, disajikan dan disimpulkan dengan menggunakan dasar hukun Islam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme jual beli akun game online free fire secara umum hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun transaksi online yang melibatkan pihak ketiga atau rekber (rekening bersama) dihukumi sebagai wakalah bil ujrah dan status adminnya ialah sah secara syar’i serta rukun maupun syaratnya dalam praktek jual belinya telah terpenuhi. Sehingga jual beli akun game online free fire dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah hukumnya boleh.
Komparasi Fikih Munakahat dengan Hukum Positif terhadap Gugat Cerai Mafqud (Suami yang Hilang) pada No. Perkara 2791/pdt.g/2021/pa.kng di Pengadilan Agama Kuningan Bakri, Mukhlis
Al Mashalih - Journal of Islamic Law Vol. 3 No. 2 (2022): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu alasan yang mendasari putusnya pernikahan adalah gugat cerai yang disebabkan perginya atau menghilangnya suami tanpa keterangan yang jelas, yang menyebabkan tidak jelasnya status pernikahan dan sengsaranya istri yang ditinggalkan. Permasalahan yang akan dibahas mengenai Fiqih Munakahat dan Hukum Positif mengenai suami yang hilang atau mafqud, kemudian di komparasikan terhadap putusan perkara No. 2791/Pdt.G/2021/PA.Kng. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua jenis data, yakni data yang didapatkan dengan cara (field research) berupa wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kuningan, juga dengan data kepustakaan (library research) berupa dokumen putusan atau penetapan hakim mengenai perkara gugat cerai ketika suaminya mafqud atau hilang. Data yang telah penulis dapatkan kemudian direduksi, disajikan, dan yang terakhir disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Dalam proses penetapan permohonan perkara gugat cerai ketika suaminya mafqud atau hilang hakim menggunakan landasan hukum yang bersumber dari Al-quran, Hadits, dan pendapat para fuqoha, Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Majelis, serta KHI pasal 116. Hakim menetapkan pertimbangan permohonan perkara gugat cerai ketika suaminya mafqud atau hilang berdasarkan syarat-syarat dan bukti-bukti yang telah ada saat persidangan seperti telah meninggalkan lebih dari dua tahun, serta sudah tidak adanya harapan untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Bahwa dalam kasus perkara No. 2791/Pdt.G/2021/Pa.Kng telah sesuai dengan Fikih Munakahat dan Hukum Positif.
Analisis terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah pada Produk Simpanan Pendidikan di BMT Talaga-Majalengka Bakri, Mukhlis; Rohmatul Farida, Rima
Al Mashalih - Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 01 (2024): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v5i01.245

Abstract

The Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract is one of the contracts used by BMT Talaga in Talaga Wetan Village, Talaga District, Majalengka Regency in its operations. The Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract is applied to education savings products, where customers or members of BMT Talaga entrust their assets to the institution, and the institution may utilize the entrusted assets, from which it will fully benefit. The institution may provide bonuses to customers or members that were not previously promised at the time of the contract. However, the exact implementation of the Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract in education savings products at BMT Talaga, as well as the Islamic law regarding this contract, is not yet known. This research aims to determine the implementation of the Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract in education savings products at BMT Talaga. Additionally, this study also aims to analyze the Islamic legal perspective on the implementation of the Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract in education savings products at BMT Talaga. This research is qualitative, utilizing field research methods. The data collection techniques include interviews and documentation. The results of this research are as follows: firstly, the practice of the Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract in education savings products, which includes the deposit-taking for education savings and the bonuses provided by the institution. Secondly, the research indicates that the practice of the Wadiah Yad Adh-Dhamanah contract in education savings products at BMT Talaga in Talaga Wetan Village, Talaga District, Majalengka Regency, when viewed from the pillars and conditions of the contract, is in accordance with Islamic law, and the withdrawal system for savings is in line with Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. However, the provision of bonuses for education savings is not in accordance with Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 because the bonuses for education savings at BMT Talaga are predetermined at the outset.
Khiyar Aib Menurut Pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi Anas, Muh Fauzi; Bakri, Mukhlis; Hijaz, M. Chiar
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 2 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11147249

Abstract

The Special Branch Leadership is a group of Muhammadiyah members and its supporters based in a city or country outside the territory of the Republic of Indonesia. This group is recognized and established by the Central Leadership of Muhammadiyah. The establishment of the Special Branch can be initiated by Muhammadiyah members or supporters in that location, or based on a direct initiative from the Central Leadership of Muhammadiyah.This research aims to understand the views of the Special Branch Leaders of Muhammadiyah in Saudi Arabia regarding Khiyar Aib in the context of marriage, as well as to comprehend what faults may entitle someone to the right of khiyar in marriage. This research employs a qualitative method. Data is gathered through a series of interviews supported by documentation. The subjects of the study include the daily management body and the chairpersons of the special branch leadership council of Muhammadiyah in Saudi Arabia. To collect data, the author utilizes various techniques, including observation, interviews, and documentation. The research is conducted in the city and district of Madinah Al-Munawwarah. According to the leadership of the special branch of Muhammadiyah in Saudi Arabia, the results of this research state that khiyar based on the faults of one's spouse is considered lawful and in accordance with Shariah. The khiyar right can also be brought before the court by both parties, whether male or female. Although this khiyar right remains relevant for application in contemporary times, it is crucial to exercise it with caution and not to use it as a pretext to undermine the sanctity of marriage. Additionally, it is important not to apply it hastily, so as not to create uncertainty in marital relationships.
The Law of the Marriage Contract for the Visually Impaired in the Perspective of Islamic Law and Madzhab Shafi'i Fidyani, Diah; Bakri, Mukhlis; Hijazi, Muh Chiar
Journal of Family Law and Islamic Court Vol 2, No 3 (2024): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v2i3.16913

Abstract

This research explores the legal aspects of non-verbal marriage contracts (akad nikah tunawicara) from the perspectives of Islamic law and the Shafi'i school of thought. The marriage contract is an agreement between two parties who enter into matrimony through the process of ijab (proposal) and qabul (acceptance). Generally, a marriage contract is deemed valid if it meets the necessary conditions and pillars. However, for individuals with special needs, particularly those who are non-verbal, there are specific methods for conducting the marriage contract. The objectives of this research are: 1. To understand the procedures of a non-verbal marriage contract according to Islamic law. 2. To determine the legal aspects of a non-verbal marriage contract according to the Shafi'i school of thought. This research adopts the library research method, involving the examination of relevant books and literature related to the discussed issues. The findings of this study indicate that: 1. Non-verbal marriage contracts, from an Islamic legal perspective, must adhere to the pillars and conditions of marriage, similar to marriages involving individuals who can communicate verbally. Non-verbal communication can be through understandable gestures, writing, or representation by a proxy. If the individual can write, the marriage contract is valid using that written form, just as it is valid using gestures. This opinion has been agreed upon by scholars. 2. Imam Shafi‘i asserts that a marriage contract in written form is valid, provided there is someone who reads it on behalf of the party involved. If no one reads it on their behalf, the contract is considered invalid. Additionally, Imam Shafi‘i deems a marriage contract valid through gestures for those unable to write, although he suggests combining gestures with written representation if possible.
The Law Issues Zakat With The Value Of Silver Nisab When There Is A Large Difference In Value Between Gold And Silver Nisab Mananu, Rizal; Bakri, Mukhlis; Rahmat, Fajar; Hijaz, Chiar; Yusuf, Andi Asdar
Journal of Family Law and Islamic Court Vol 2, No 1 (2023): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v2i1.14262

Abstract

The determination of nisab zakat is an important discussion in Islam, especially in the context of the vast difference in value between nisab gold and silver. Three opinions arise in determining the nisab zakat when there is a large difference in value between the gold and silver nisab, namely obligatory with gold nisab, obligatory with silver nisab, and using the lowest nisab of the two. This study aims to analyze these three opinions using analytical descriptive methods. Data are obtained from Islamic literature and compiled to understand the legal basis as well as the social and religious implications of each opinion. The analysis shows that all three opinions have a strong legal basis, but using the value of silver nisab as the nisab with the lowest value as the standard nisab zakat of treasure is more appropriate in the context of the difference in value between gold and silver nisab. Thus, the conclusion of this study is that the use of silver nisab value is a more appropriate approach in determining zakat obligations because it is safer for muzakki and more beneficial for the poor.
The Effectiveness of the Bride-to-be Course in Reducing the Divorce Rate at the Religious Affairs Office of Karossa District Central Mamuju Regency Kurnia, Nur Isra; Bakri, Mukhlis; Hijaz, Muh Chiar
Journal of Family Law and Islamic Court Vol 3, No 3 (2025): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v3i3.18060

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of the implementation of Suscatin in KUA Karossa District, as well as to analyze the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative descriptive method (Field research), with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The research subjects consisted of the head of KUA, Islamic religious extension workers, and course participants. Data analysis is carried out through the process of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that Suscatin at KUA Karossa has been implemented in accordance with technical instructions from the Ministry of Religious Affairs, and has a fairly good effectiveness in providing an understanding of the rights and obligations of husband and wife, communication in the household, and conflict management. This can be seen from the increasing awareness of brides-to-be on the importance of readiness before marriage, and the decrease in divorce rates after the program is carried out regularly. Supporting factors in the implementation of this program include the existence of active religious extension workers, cross-agency cooperation, and community support. Meanwhile, the inhibiting factors are limited facilities, and lack of operational funds.
Putusan dan Penetapan PA Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng tentang Gugurnya Ikrar Talak Suami dalam Cerai Talak: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bakri, Mukhlis
El 'Ailaah Vol 3 No 1 (2024): El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/aailah.v3i1.223

Abstract

The case of the cancellation of a husband's divorce vow in a divorce talak is not a new thing, in fact this case has often happened in almost all regions in Indonesia. This happened because on the day of the hearing for the divorce pledge the applicant was not present, so that the applicant's or husband's application for the divorce pledge was invalid and did not have permanent legal force. The purpose of this research is to find out whether the judge's considerations used in deciding case Number 492/Pdt.G/2022/PA.Kng are in accordance with Islamic law and positive law or not, then analyzed using a comparative study. The research method used by the author is qualitative research by combining two types of data, namely data obtained from field research in the form of structured interviews and documentation at the Kuningan Religious Court, combined with library research data in the form of documents of decisions and determinations of judges regarding the divorce talak case. The data that the author obtained was then reduced, presented and concluded using descriptive-comparative analysis techniques. Based on the research carried out, conclusions were obtained including: 1) The basis that is the legal source used by the Judge in the process of deciding on divorce talak at the Kuningan Religious Court, namely using the Law, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), and Reglement voor de Buitengewesten (RBg), as well as non-juridical considerations (Islamic Law) Judges use the Compilation of Islamic Law and Judges also include verses from the Koran. 2) The judge's consideration regarding the husband's right to give talak was in accordance with Islamic law and positive law. 3) In the comparative analysis aspect regarding the divorce vow before a judge is in accordance with positive law, but not in accordance with Islamic law. 4) The cancellation of the husband's talak status in case Number 492/Pdt.G/2022/PA.Kng was due to the husband's absence on the day of the trial for witnessing the talak vow which was in accordance with positive law but not in accordance with Islamic law, due to the consequences experienced by the husband who imposing divorce on the wife in the form of the husband's obligation to provide support for his wife and children, so that in this case it has harmed both parties for the future. Keywords: Divorce, Divorce Talak Vow, Cancellation of Husband's of Divorce Talak.
The Law Issues Zakat With The Value Of Silver Nisab When There Is A Large Difference In Value Between Gold And Silver Nisab Mananu, Rizal; Bakri, Mukhlis; Rahmat, Fajar; Hijaz, Chiar; Yusuf, Andi Asdar
Journal of Family Law and Islamic Court Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v2i1.14262

Abstract

The determination of nisab zakat is an important discussion in Islam, especially in the context of the vast difference in value between nisab gold and silver. Three opinions arise in determining the nisab zakat when there is a large difference in value between the gold and silver nisab, namely obligatory with gold nisab, obligatory with silver nisab, and using the lowest nisab of the two. This study aims to analyze these three opinions using analytical descriptive methods. Data are obtained from Islamic literature and compiled to understand the legal basis as well as the social and religious implications of each opinion. The analysis shows that all three opinions have a strong legal basis, but using the value of silver nisab as the nisab with the lowest value as the standard nisab zakat of treasure is more appropriate in the context of the difference in value between gold and silver nisab. Thus, the conclusion of this study is that the use of silver nisab value is a more appropriate approach in determining zakat obligations because it is safer for muzakki and more beneficial for the poor.
Co-Authors Anas, Muh Fauzi Fahman, Azmiyah Hidayati Fidyani, Diah hijaz, chiar Hijaz, M. Chiar Hijaz, Muh Chiar Hijazi, Muh Chiar Kurnia, Nur Isra Mananu, Rizal Rahmat, Fajar Rohmatul Farida, Rima Yusuf, Andi Asdar