Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The Influence of Communication Technology and Internal Market Orientation on Entrepreneurial Marketing Bagus D, I Made; Asj’ari, Fachrudy; Pramudito, Bagus; Yudha Alam, Wira; Purbo Widodo, Agus
Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management Vol. 7 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit, Jawa Timur, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/bisman.v7i1.3131

Abstract

This examination was directed fully intent on noting the impact of correspondence innovation on inner market direction and enterprising promoting as well as the impact of inward market direction and pioneering showcasing on correspondence innovation at Artomoro store Surabaya. The philosophy of this exploration is illustrative quantitative utilizing speculation testing. This study involves 110 respondents as an example and utilizations the Nonprobability Sampling strategy. The example comprises of customers Artomoro store Surabaya then the information is taken utilizing a poll. The experimental outcomes got that correspondence innovation essentially affects interior market direction with a sig esteem. 0.000. Correspondence innovation and inward market direction fundamentally affect enterprising showcasing with a sig esteem. 0.000 and 0.001 . separately.
TINJAUAN POLITIK DAN SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SEBAGAI PILIHAN RASIONAL Yudha Alam, Wira
Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Vol 6 No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jekobi.v6n1.p102-113

Abstract

The movement of the IKN has been a plan since Joko Widodo was elected president, in 2019. This article seeks to explore the policy of the State Capital (IKN) understood as the path taken by the government. Using a rational choice framework in the perspective of sharia and politics. This policy exists because it is supported by three aspects: first, the environmental aspect which is a stimulus for actors to act. Second, aspects of the rules of the game through a legal-formal framework that makes it easy to provide the red carpet for actors. Third, the organizational aspect that emphasizes the self-interest of the actors so that it creates a desire to shape IKN policies. This study uses a qualitative method with an analytical descriptive approach, which analyzes various available data. The discussion put forward is based on references examined through the opinions of experts and scholars, as well as from books. The transfer of IKN is considered to tend only as a policy that benefits certain groups, and is considered to have not achieved benefit, because benefit concerns the interests of many people, not personal interests or certain small groups
INTERVENSI PEMERINTAH MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN KETATANEGARAAN: PERSPEKTIF HAM DAN KESEMPATAN KERJA Yudha Alam, Wira; Dwi Aprilia, Chindi; Zukar, Maretha; Tri Adella, Nadiva; Putri Kinasih, Shinta
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5107-5118

Abstract

Diskriminasi terhadap orang dengan keterbatasan fisik, motorik, mental, atau intelektual yang dikenal sebagai penyandang disabilitas sering terjadi dan masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia dan banyak negara lain. Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan karena mereka dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek penelitian dan analisis statistik digunakan untuk memperoleh data atas variabel terkait. Menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang subjek yang dibahas melalui berbagai situs resmi. Meratifikasi The Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) adalah betuk intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sesuai dengan hak orang lain. Selain itu, berbagai kebijakan berlandaskan Undang-Undang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui Hak Asasi Manusia dan Kesempatan Kerja. Namun, pemerintah Indonesia masih perlu melakukan lebih banyak upaya salah satunya bekerja sama dengan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta untuk mewujudkan persaman hak bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan.
The Influence of Political Awareness on the Electoral Participation of Voters with Disabilities in Indonesia Yudha Alam, Wira; Anastasia Puspa Anggraini, Anastasia; Dwijayanti, Ririn; Zulvamita Anggraini, Rika
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 3 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v22i3.317

Abstract

The participation of voters with disabilities in elections is one of the important aspects in realizing an inclusive democracy. This study aims to investigate the influence of political awareness on the level of participation of voters with disabilities in elections in Indonesia. Using qualitative methods and literature study techniques, this study analyzes various relevant sources, including scientific articles, policy reports, and previous studies. The results of the analysis show that high political awareness contributes significantly to the participation of voters with disabilities. Voters who are aware of their political rights tend to be more active in exercising their right to vote, even though they are still faced with various challenges such as physical accessibility and limited information. Therefore, this study recommends the need for greater efforts to increase political awareness through inclusive education and the provision of disability-friendly information. The results of this study are expected to contribute to the development of more inclusive election policies in Indonesia.
INTERVENSI PEMERINTAH MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN KETATANEGARAAN: PERSPEKTIF HAM DAN KESEMPATAN KERJA Yudha Alam, Wira; Dwi Aprilia, Chindi; Zukar, Maretha; Tri Adella, Nadiva; Putri Kinasih, Shinta
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5107-5118

Abstract

Diskriminasi terhadap orang dengan keterbatasan fisik, motorik, mental, atau intelektual yang dikenal sebagai penyandang disabilitas sering terjadi dan masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia dan banyak negara lain. Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan karena mereka dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek penelitian dan analisis statistik digunakan untuk memperoleh data atas variabel terkait. Menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang subjek yang dibahas melalui berbagai situs resmi. Meratifikasi The Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) adalah betuk intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sesuai dengan hak orang lain. Selain itu, berbagai kebijakan berlandaskan Undang-Undang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui Hak Asasi Manusia dan Kesempatan Kerja. Namun, pemerintah Indonesia masih perlu melakukan lebih banyak upaya salah satunya bekerja sama dengan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta untuk mewujudkan persaman hak bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan.