Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Suharto, Suharto; Fridiyanti, Yulita Nilam
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10866

Abstract

Kualitas pelayanan publik sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem pengelolaan pelayanan publik yang handal merupakan suatu kewajiban bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Setiap kecamatan mempunyai standar operasional tersendiri dalam pengelolaan atau pelayanan kepada masyarakat, standar operasional tersebut menjadi acuan pelayanan publik yang baik, namun masih banyak kecamatan yang belum menerapkannya dengan baik, seperti proses pembuatannya yang memakan waktu. waktu, biaya dan sebagainya. Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas khususnya di kecamatan dalam pembuatan e-KTP. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pemerintah dan aparatur negara memang tidak bisa dihindari, bahkan hal ini juga menjadi tolak ukur kualitas pelayanan yang dapat diukur dari kriteria indikator kualitas pelayanan publik. jasa. Penelitian tesis ini menggunakan teori menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 2011:46) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang sebenarnya dirasakan konsumen, terdapat indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu Tangiable (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Empathy (Empati). Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung kualitas pelayanan kartu tanda penduduk (e-KTP) pada Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo berasal dari motivasi kerja yang tinggi dan prosedur kerja yang berkualitas. Sedangkan faktor penghambat kualitas pelayanan KTP elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo berasal dari sistem kerja dan sistem pelayanan, suasana kerja, lingkungan fisik tempat kerja, dan tata kerja di Kantor Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.
Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024 Putri, Susi Widiya; Fridiyanti, Yulita Nilam
Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/resolusi.v7i1.7531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif guna meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal pasca Pemilu 2024, dengan fokus pada pengurangan hambatan patriarki. Meski demokrasi telah membuka ruang bagi partisipasi, perempuan masih menghadapi tantangan signifikan, seperti budaya patriarki, diskriminasi gender, kekerasan politik, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan pustaka untuk mengkaji literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya patriarki dan rendahnya dukungan partai politik merupakan hambatan utama. Beberapa strategi yang diusulkan meliputi penerapan kebijakan afirmatif, kampanye kesadaran masyarakat, penguatan jaringan perempuan, serta melibatkan laki-laki sebagai mitra. Diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal.
EVALUATING THE AGENCY OF UNITED NATIONS FORUM ON FORESTS IN HALTING DEFORESTATION Raharjo, Wahyu Arif; Fridiyanti, Yulita Nilam; Setiawan, Zudi
Spektrum Vol 21, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/spektrum.v21i1.10492

Abstract

The recent decrease in deforestation suggests a success in global effort of halting it, yet the question on in the agency of United Nations Forum on Forests (UNFF) remains. Do these changes occur due to UNFF’s facilitation? To examine this, this paper utilizes Principal-Agent theory proposed by Hawkins et al., (2006) to explore UNFF’s autonomy and discretion and its role in halting deforestation. It will first analyse the historical and relational foundation of UNFF as an international organization (IOs) and then define the meaning of ‘problem-solved’ in terms of forest issue. It will then evaluate policy instruments and powers that UNFF holds using Martha & Finnemore’s argument on the power of IOs. This paper argues that UNFF is serving as a forum for global forestry governance. It faces challenges due to differing national interests, limited discretion and significant role of NGOs in influencing discussions and advocating for sustainable forest management. Tensions persists between developed and developing nations in forestry issue, thus UNFF plays the role of collaboration and coordinating agents through Collaborative Partnership on Forest (CPF). It possesses limited role as arbitrating and enforcing agent due to Non-Legally Binding Instruments (NLBI) preferences of member states. However, UNFF possesses the power in terms of diffusing norms accepted by members, that halting deforestation is non-negotiable.
PENGARUH PERSONAL BRANDING PRABOWO SUBIANTO TERHADAP INTENSI MEMILIH GEN Z DI PEMILU 2024 Syaharani Putri, Zam Zahira Azka Diva; Fridiyanti, Yulita Nilam
Spektrum Vol 21, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/spektrum.v21i2.11709

Abstract

Di era teknologi yang semakin maju, berkampanye tidak lagi memerlukan biaya yang besar, karena media online seperti media sosial dan media massa sudah bisa dimanfaatkan. Aturan penyelenggaraan kampanye pemilu melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Peraturan ini telah menyederhanakan kampanye dan mengurangi biaya bagi aktor politik, sehingga mereka dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dibandingkan dengan biasanya. Media. Penelitian ini berfokus pada keberhasilan kampanye Prabowo Subianto, calon presiden pada tahun 2024, yang memanfaatkan TikTok untuk menarik demografi Gen Z. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak personal branding Prabowo Subianto terhadap niat memilih Gen Z pada pemilu 2024. Melalui pendekatan tinjauan literatur kualitatif dan analisis konten, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, termasuk platform media sosial seperti TikTok. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan personal branding yang strategis oleh Prabowo Subianto di TikTok secara signifikan mempengaruhi niat memilih Gen Z pada pemilu 2024. Namun, penting untuk memantau dan mengatur kampanye media sosial untuk mencegah konsekuensi negatif seperti polarisasi dan serangan pribadi terhadap lawan politik. Secara keseluruhan, kesuksesan branding Prabowo Subianto di TikTok menunjukkan penggunaan media digital yang strategis dan efektif dalam mempengaruhi pemilih Gen Z. Studi ini memberikan kontribusi wawasan berharga untuk memahami personal branding dan strategi kampanye dalam lanskap politik.
Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Mahmodin (MD) dalam Kampnye Politik Pemilihan Presiden 2024 Pratiwi, Indriyani; Fridiyanti, Yulita Nilam
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.2.12234

Abstract

Media sosial saat ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam kampanye politik, memberikan platform yang efektif untuk calon presiden dan wakil presiden seperti Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Mahmodin. Mereka menggunakan Instagram sebagai sarana kampanye pemilu dengan membagikan berbagai aksi sosial. Tujuan utama kampanye melalui media sosial adalah untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan cepat dan efisien, membangun citra positif, serta meningkatkan interaksi dan keterlibatan dengan pemilih. Instagram memungkinkan mereka menampilkan kompetensi, empati, dan gaya kepemimpinan melalui konten visual yang menarik. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk pendidikan politik dan memperkuat hubungan dengan masyarakat, dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Analisis Ketergantungan dalam Hubungan Tiongkok dengan Hong Kong, Taiwan dan Makau dalam Era Globalisasi Alfriani, Yuniar Zahra; Fridiyanti, Yulita Nilam
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3585

Abstract

Hubungan antara Tiongkok, Taiwan, Makau, dan Hong Kong menjadi fokus internasional karena mencerminkan berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks dalam isu internasional. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan secara resmi Makau serta Hong Kong kembali ke kedaulatan Tiongkok di bawah otonomi khusus yaitu kebijakan “one country,two systems”. Dalam Politik Internasional ini sangat penting karena melibatkan batas kedaulatan negara dan identitas nasional, ini berdampak langsung pada stabilitas wilayah Asia Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkan analisis terhadap sejarah, konteks sosial-politik, ekonomi, dan karakteristik unik dari setiap wilayah. Menggunakan sumber yang diperoleh dari jurnal, buku, dan website, penelitian ini menemukan secara ekonomi Hong Kong, Taiwan, dan makau sangat bergantung pada Tiongkok. Namun secara Sosial menjadi tantangan besar bagi Tiongkok dalam menghadapi aspirasi identitas lokal dan krisis kepercayaan Hong Kong dan Taiwan terhadap pemerintah Tiongkok.
Quo Vadis Perjuangan Perempuan Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19 Fridiyanti, Yulita Nilam
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2022.1.1.7804

Abstract

This paper aims to determine the role of women other than as wives and mothers of women during the COVID-19 pandemic at home. By using qualitative research methods with literature studies. Collecting data using articles, journals, books and others through the media. The results of this study indicate that women in the family have an important role, namely as wives for their husbands and as mothers for their children. And at the time of COVID-19, women were not only required to play a role, both of them were also required to be teachers of children at home during the pandemic. So women play a role from guiding the family while at home to being the frontline healing Covid-19 as doctors and nurses. In addition, women are also in a vulnerable position to experience domestic violence. The increase in cases of gender-based violence during the Covid-19 pandemic is quite worrying because it can directly reduce the fighting power of Indonesian women both physically and mentally in fighting Covid-19. Therefore, it is necessary to have high appreciation, protection, and education for women by increasing trust in women in handling Covid-19.
Perdagangan Drugs Transnasional di Asia Tenggara : Pengaruh Kerangka Kebijakan dan Efektivitas ASEAN terhadap Indonesia Ningrum, Deby Puspita; Fridiyanti, Yulita Nilam
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drug trafficking and illicit drugs have become a global issue faced by all countries, especially Southeast Asia, especially Indonesia. This is a serious challenge that must be watched out for, influenced by the policy framework and effectiveness of ASEAN. The purpose of writing this journal is to analyze how ASEAN plays a role in combating drug trafficking through initiatives such as Drug Free ASEAN and the establishment of a special agency ASOD, as well as the impact of narcotics and illicit drugs on ASEAN countries, especially Indonesia. In making this journal, the author uses a qualitative method, which is a type of research that is carried out to solve phenomena with a secondary data source approach, descriptive analysis, and empirical law. Secondary data used in this study comes from various journals. In this case, ASEAN policy functions to strengthen cooperation between member countries in combating transnational crime, including drug trafficking and illicit drugs. Through forums such as the ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD). This policy also aims to improve coordination between law enforcement agencies in member countries, as well as prioritize preventive and rehabilitative approaches in dealing with drug problems. Keywords: Drug trafficking, Transnational, ASEAN Policy, Indonesia, Law Enforcement Abstrak Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang telah menjadi isu global yang dihadapi oleh semua negara, terlebih Asia Tenggara,khususnya Indonesia. Hal ini menjadikan tantangan serius yang harus diwaspadai, dengan dipengaruhi oleh kerangka kebijakan dan efektivitas ASEAN. Tujuan dalam penulisan jurnal ini yaitu menganalisis bagaimana ASEAN berperan dalam memerangi peredaran narkoba melalui inisiatif seperti Drug Free ASEAN dan pembentukan badan khusus ASOD, serta bagaimana impact narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut terhadap negara- negara di ASEAN, khususnya Indonesia. Dalam pembuatan jurnal ini,penulis menggunakan merode kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan memecahkan fenomena dengan pendekatan sumber data sekunder,analisis deskriptif, serta hukum empiris. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal. Dalam hal ini, kebijakan ASEAN berfungsi untuk memperkuat kerjasama antarnegara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional,termasuk perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.Melalui forum seperti ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD). Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum di negara-negara anggota, serta mengedepankan pendekatan preventif dan rehabilitatif dalam menangani masalah narkoba. Kata Kunci: Perdagangan narkotika, Transnasional,Kebijakan ASEAN, Indonesia, Penegak Hukum