Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Nurzahrah, Yasmin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERKAWINAN SIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERADILAN AGAMA Rofiq, Nur; Solahudin, Irawan; Hikmah, Annisa Nur; Aziz, Dani Safangaturrahman; Bily, Muhammad Yusuf Arda; nurzahrah, yasmin
Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 10 No. 1 (2024): Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : STAI Syubbanul Wathon Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61136/d1feqb48

Abstract

Problems that arise as a result of divorce from unregistered marriages have an impact on children's rights, including custody, because unregistered marriages have no validity in the eyes of the law. The aim of this research is to determine the legality of unregistered marriages religiously and juridically and its impact on children. This research is a literature review using triangular data analysis techniques and expert opinion. Data collection was carried out using the literature study method, namely collecting information from journals, websites and statutory regulations. The data source used is primary data, namely a journal written by Dwi Nur Kasanah and Ahmad Faruq with the title Siri Marriage Divorce and its Effect on Children's Rights in the Mojokerto Religious Courts and secondary data used is a journal written by Siti Ummu Adillah with the title Legal Implications of Siri Marriages Against Women and Children, Marriage Laws, Compilation of Islamic Law and other supporting literature. The research results obtained were 1) the factors behind the occurrence of unregistered marriages, namely economic factors, customs/customs, the legal age limit for marriage, pregnancy outside of marriage, and lack of knowledge regarding the urgency of registering a marriage. 2) the civil relations of children resulting from unregistered marriages are limited to their mothers and are further regulated in Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010. 3) the judge's considerations in granting custody of children born from unregistered marriages will prioritize the interests and good of the child for the future.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDIRIAN PERUSAHAAN RITEL BERJEJARING TERHADAP WARALABA INDOMARET DAN ALFAMART DI KOTA PADANG Nurzahrah, Yasmin; Fitriyah, Lailatul; Hirowati, Retno; Budhi Pinasty, Putriana; Sekar Ayuni, Gita; Syafadita, Sheilla; Risyad Habibie, Ilham
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 5 (2023): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait Perizinan Perusahaan Ritel berjejaring luas yang mana memiliki hambatan ketika berhadapan dengan regulasi atau program pemerintah daerah di Kota Padang, serta memberikan jawaban terkait mengapa Perusahaan Ritel berjejaring Luas susah untuk mendirikan investasinya di Kota Padang. Metode penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder beserta literatur melalui konsep teoritis dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan peraturan perundang-undangan dikaji secara normatif. Penelitian ini diharapkan agar Pelaku Usaha terkhusus Indomaret dan Alfamart dapat mempertimbangkan terkait pengurusan izin dan pendirian usaha ketika diharuskan untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Daerah Maupun Walikota di Kota Padang yang mana memiliki kebijakan Sendiri terkiat Program Pemberdayaan UMKM Lokalnya.
Urgensi mengkodifikasi hukum perdata internasional dalam upaya menghadapi sengketa perkawinan campuran Fitriyah, Lailatul; Nurzahrah, Yasmin; Intan , Putri; Rizka, Dinar; Fidiyati, Eva
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2023): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v3i1.3800

Abstract

Pemenuhan kebutuhan hukum dalam kasus perdata internasional pada struktur HPI Indonesia belum tersusun secara sistematis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mana memicu celah penyelundupan hukum. Maka, pemerintah perlu mengkodifikasi HPI Indonesia agar menjamin adanya aturan untuk menjawab sengketa perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Indonesia untuk mengkodifikasi HPI dan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum yang belum memiliki hukum secara pasti. Penelitian ini menggunakan pendeketakan kualitatif yaitu mengumpulkan data dari berbagai macam sumber primer dan sumber sekunder yang relevan,analisis data dilakukan melalui tinjauan literatur dan studi kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan HPI dalam menangani sengketa perkawinan campuran di Indonesia berperan sebagai Choice of Law dan Choice of Jurisdiction bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta urgensi menjadikan HPI sebagai lex specialis berguna sebagai parameter untuk menilai apakah perkawinan campuran tergolong sebagai penyelundupan hukum di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Nurzahrah, Yasmin; Hakim, Sholihul
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.765

Abstract

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Magelang, termasuk di dalamnya retribusi pelayanan parkir. Penarikan retribusi pelayanan parkir diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang mengharuskan penarikan retribusi disertai dengan pemberian karcis akan tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali ditemukan ketidaksesuaian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor yang menyebabkan ketiaksesuaian penarikan retribusi parkir di Kota Magelang dan mencari tahu pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Magelang sebagai representasi Pemerintah Daerah terhadap ketidaksesuaian penarikan retribusi parkir. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian adalah: rendahnya kesadaran hukum, tidak tersedianya norma tentang tata cara perekrutan petugas parkir, terjadinya praktik jual-beli lahan, keterlibatan ormas, serta persaingan dengan petugas parkir liar sementara itu bentuk pertanggung jawaban Dinas Perhubungan Kota Magelang adalah: mengevaluasi Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terkait pengenaan sanksi, membentuk peraturan teknis untuk pelaksanaan Pasal 35 ayat (5), menambah personel yang memiliki kualifikasi, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta melakukan sosialisasi
Co-Authors Aziz, Dani Safangaturrahman Bily, Muhammad Yusuf Arda Budhi Pinasty, Putriana Fidiyati, Eva Hakim, Sholihul Hikmah, Annisa Nur Hirowati, Retno Intan , Putri Lailatul Fitriyah Risyad Habibie, Ilham Rizka, Dinar Rofiq, Nur Sekar Ayuni, Gita Solahudin, Irawan Syafadita, Sheilla