Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum PROGRESIF: Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Jurnal Interpretasi Hukum Recht Studiosum Law Review
Hikmah, Faidatul
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan) Hikmah, Faidatul; Yanto, Andri
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v20i1.3698

Abstract

Trade secrets are important economic commodities and require effective protection by the state. The existence of trade secrets is closely related to product sales value, business continuity, and fair competition among competing products. As a rule-of-law country that guarantees freedom of business, Indonesia has prepared various instruments to guarantee the protection of trade secrets. By using a juridical-normative analysis approach, this study focuses on efforts to find out the form of trade law protection in Indonesia, with a comparison of the trade secret leaks of CV Bintang Harapan. Trade secret protection in Indonesia is provided through preventive and curative efforts. The state is present to record trade secret registration and make countermeasures to complaints offences However, the low level of public awareness of business owners to register their trade secrets is still an obstacle because proving the disclosure of trade secrets can be difficult. In addition, the delict nature of the complaint also limits the government's efforts to directly follow up on trade secret violations    
Studi Komparatif Penggunaan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Sistem Hukum Common Law dan Syariah Hikmah, Faidatul
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.8301.392-404

Abstract

Perbincangan mengenai penggunaan analogi dalam metode interpretasi hukum telah mengalami perkembangan yang beragam seiring waktu, perbedaan sistem hukum, dan variasi di antara negara-negara yang menganutnya. Perbedaan dalam paradigma, substansi norma, teknis hukum, dan tujuan berhukum telah menyebabkan perbedaan pandangan terhadap penggunaan analogi menjadi tak terhindarkan. Namun, dengan munculnya perkembangan kontemporer dalam hukum pidana Indonesia yang bersifat eklektis, peran analogi mengalami transformasi baru setelah pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis-normatif, dengan fokus pada analisis terhadap pasal-pasal UU No. 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penggunaan analogi. Pendekatan perbandingan dipilih untuk menemukan relevansi dan perbedaan dalam penggunaan analogi antara sistem hukum Indonesia kontemporer, common law, dan syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya dualisme dalam penggunaan analogi di Indonesia pasca pengesahan KUHP Nasional. Penggunaan analogi dilarang dalam kasus yang melibatkan penegakan asas legalitas formil, namun diperbolehkan dalam penegakan asas legalitas materiil. Selanjutnya, sistem hukum common law mengizinkan penggunaan analogi dalam rangka menemukan relevansi dari yurisprudensi berdasarkan asas stare decisis. Di samping itu, dalam sistem hukum syariah, analogi digunakan sebagai qiyas, yaitu metode untuk menentukan hukum dalam kasus yang belum diatur oleh nash (perundang-undangan). Penggunaan analogi dalam asas legalitas formil di Indonesia berkorelasi dengan sistem civil law seperti dalam KUHP Lama, sedangkan dalam asas legalitas materiil berkorelasi dengan common law dengan tujuan mencapai keadilan substantif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran analogi dalam hukum pidana, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan penerapan hukum yang berkeadilan di Indonesia
Fenomena Centang Biru Instagram: Analisis Masyarakat Konsumsi dalam Perspektif Simulakra Jean Baudrillard Yanto, Andri; Hikmah, Faidatul
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2023): DECEMBER
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v3i2.6236

Abstract

Penelitian ini menelisik fenomena “centang biru” di Instagram dari perspektif simulakra yang dikemukakan oleh filsuf Perancis Jean Baudrillard. Fenomena centang biru menandakan keaslian sebuah akun dan telah menciptakan dampak yang signifikan dalam masyarakat konsumen saat ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan beberapa pengguna Instagram yang memiliki akun centang biru, serta analisis konten dan interaksi dalam platform. Wawancara mendalam memberikan kesempatan kepada partisipan untuk mendiskusikan secara terbuka persepsi mereka tentang fenomena centang biru, alasan menginginkannya, dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan citra dan status sosial mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena centang biru di Instagram merefleksikan bagaimana masyarakat konsumen terlibat dalam proses simulakra. Para partisipan menyatakan bahwa mereka menganggap centang biru sebagai simbol prestise dan status sosial di dunia maya. Banyak dari mereka yang mengasosiasikan kesuksesan dan popularitas melalui centang biru, meskipun pada awalnya tujuan utama dari fitur ini adalah untuk memverifikasi keaslian akun publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena centang biru berkaitan dengan presentasi diri di media sosial. Para partisipan menyatakan bahwa mereka cenderung memanipulasi citra mereka untuk menciptakan representasi diri yang diinginkan di depan para pengikut dan audiens mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena centang biru di Instagram mencerminkan kecenderungan masyarakat konsumen yang lebih mengutamakan representasi dan citra diri ketimbang realitas. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi dan pengalaman individu terkait fenomena sosial di era media sosial yang semakin dominan.
Urgensi Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat Dalam Formulasi Kebijakan Pertambangan Timah Di Bangka Belitung Firsantara, Armitran; Hikmah, Faidatul
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2024): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v18i1.5061

Abstract

This study aims to elaborate on the urgency of establishing People's Mining Areas (WPR) in the governance of tin mining in Bangka Belitung post the centralization of mining authority. Utilizing a juridical-normative research method and a statutory approach, this study examines the reality of das sein with the relevance of das sollen to find legal gaps and replicate strategic solutions. The analysis results in this study indicate that the issuance of Law No. 3 of 2020 and Presidential Regulation No. 55 of 2022 has explicitly separated the central and regional government authorities. One of the regional authorities is in the field of People's Mining License (IPR). Although the IPR mechanism has been regulated since Law No. 4 of 2009, its implementation is still imbalanced and not efficient in Bangka Belitung. From 2009-2020, the number of illegal tin miners continued to increase, while the number of IPRs utilized remained very limited. This condition has not changed significantly from the period 1998-2009 when illegal tin mining began to encroach. Therefore, by delegating the IPR back to the regions, the government needs to prepare mechanisms to optimize mining governance, including through the establishment of WPRs which become the basic condition for granting IPRs.
REOPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR (WHISTEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Yanto, Andri; Hikmah, Faidatul; Aqil, Nabil Abduh
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11278

Abstract

The protection of whistleblower witnesses (whisteblower) in handling corruption crimes is still an unresolved problem to date. Referring to the LPSK report, there was a rapid increase in the number of complaints in 2021, with the number of corruption also increasing and requiring immediate resolution. Amid the complexity of these demands, both the LPSK and the KPK have not been able to effectively provide guaranteed protection for witnesses reporting corruption crimes. As a result, there are still many cases that cause victims, whether whistleblower witnesses who died, were criminalized, or received threats and intimidation. In fact, in criminal procedural law in Indonesia, witness statements are part of valid evidence. For this reason, the government needs to increase efforts to protect whistleblower witnesses as mandated in Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. This research uses juridical-normative methods, and seeks to present solutions in policy making to optimize efforts to protect witnesses reporting corruption crimes in Indonesia.
Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas Yanto, Andri; Hikmah, Faidatul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14162

Abstract

Akomodasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional merupakan orientasi penting dalam pembaruan hukum pidana pasca ditetapkanya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan ini ditujukan guna mengintegrasikan hukum yang hidup sebagai instrumen dalam mencapai keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, secara spesifik dengan mengelaborasi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan menelaah pengaturan akomodasi hukum yang hidup menggunakan perspektif asas legalitas. Asas legalitas dipilih sebagai cara pandang karena merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana modern yang menjamin kepastian hukum. Hasil penelitian ini terbagi menunjukan bahwa formulasi hukum yang hidup dalam KUHP telah sesuai dengan konsep asas legalitas, yang ditunjukan melalui proses pelembagaan dan normatisasi hukum adat dalam bentuk peraturan daerah. Mekanisme pelembagaan hukum adat yang diatribusikan oleh KUHP Nasional dalam Peraturan Pemerintah menjadikan hukum adat sebagai sumber norma yang berkepastian, namun memiliki prosedur penegakan hukum tersendiri yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat. Format ini linear dengan penerapan Qanun di Aceh, sebagai preseden pemberlakuan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif terkait perspektif asas legalitas dalam akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan dalam memformulasikan strategi implementasi KUHP dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah Yanto, Andri; Hikmah, Faidatul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kedudukan hukum hak mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan dirinya kembali dalam pemilihan umum melalui perspektif hukum syariah dan fiqh siyasah. Pemilihan umum merupakan momentum transisi pemerintahan dan manifestasi utama dari proses demokratisasi kehidupan bernegara yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Untuk itu, Pemilu harus mampu diproyeksikan guna menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki religiusitas yang tinggi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan positif untuk mengidentifikasi kedudukan permasalahan secara objektif dalam tata hukum Indonesia. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengetahui disparitas persepsi antara kebijakan kebolehan mantan narapidana korupsi menjadi kandidat dalam pemilu menurut logika undang-undangan dengan hukum syariah dan fiqh siyasah. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan permisif yang diorientasikan guna memberikan perlindungan HAM bagi mantan terpidana korupsi atas hak politiknya, secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan fiqh siyasah yang memandang kedudukan pemimpin dalam posisi mulia, sehingga mensyatkan calon pemimpin untuk bebas dari perbuatan tercela.
The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights Hikmah, Faidatul; Hakim, Nurul Adillah; Roka, Tarisma Adha; Yokotani, Yokotani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 7, No 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10483

Abstract

This study examines the urgency of implementing conjugal visits in Indonesia through the lens of positive law and human rights, with a case study at the Class IIA Correctional Institution in Pangkalpinang. Limited access to healthy sexual relations with spouses contributes to stress, behavioral problems, and the spread of infectious diseases in overcrowded facilities. Conjugal visits are proposed to improve inmates' psychological well-being, maintain family ties, and support rehabilitation efforts. The research employs interviews, field observations, and literature reviews to address five key objectives: (1) identifying the legal vacuum in existing regulations, (2) examining practices related to inmates' sexual needs, (3) analyzing the relationship between overcrowding and deviant sexual behavior, (4) exploring legal considerations necessary for implementing conjugal visits, and (5) identifying challenges and proposing practical solutions. The findings show that conjugal visits reduce deviant sexual behavior, lower infection risks, and strengthen family relationships, thereby aiding successful reintegration into society. However, obstacles include the absence of a clear legal framework, budget constraints, and inadequate facilities in correctional institutions. This study emphasizes the need for legal reform, recommending a phased implementation of conjugal visits based on international best practices. Its novelty lies in proposing a progressive policy that aligns with the right to family life and procreation, as guaranteed by Articles 28B and 28H of the 1945 Constitution and the 1957 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia Hikmah, Faidatul; Agustian, Rio Armanda
CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.2.217-228

Abstract

Abstract This research elaborates on the convergence between retribution and rehabilitation in Law No. 1 of 2023 concerning the New Indonesian Penal Code, which transforms the paradigm of criminal law in a holistic and integrative manner. The method used is juridical-philosophical, employing legislative and conceptual approaches to identify the transition process of the punishment concept in Indonesian criminal law. The research results indicate that the concept of retribution has evolved from the tradition of Continental European law to the post-colonial era in Indonesia. The retributive values of the Old Penal Code are no longer relevant to the cultural context of the Indonesian nation. The update of the Penal Code introduces rehabilitative values in a convergence, merging with the pre-existing retributive values to create an eclectic and ideal legal formulation. This aligns with the idea of balancing the values of Pancasila, which seeks proportional implementation between retributive and rehabilitative concepts in achieving substantive justice in Indonesia. Keywords: Retributive; Rehabilitative; Contemporary CriminalAbstrak Penelitian ini mengelaborasi konvergensi antara retribusi dan rehabilitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru Indonesia yang mentransformasikan paradigma hukum pidana secara holistik dan integratif. Metode yang digunakan adalah yuridis filosofis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menemukan proses transisi konsep pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep retribusi telah berkembang dari tradisi hukum Eropa Kontinental hingga pasca kolonialisme di Indonesia. Nilai-nilai retributif dari KUHP Lama tidak lagi relevasi dengan konteks kultural bangsa Indonesia.  Pembaruan KUHP mengintroduksi nilai-nilai rehabilitatif dalam sebuah konvergen, penggabungan dengan nilai-nilai retributif yang sudah ada sebelumnya untuk menghasilkan formulasi hukum yang eklektis dan ideal. Hal ini selaras dengan ide keseimbangan nilai Pancasila yang menghendaki implementasi proporsional antara konsep retributif dengan rehabilitatif dalam menciptakan keadilan yang substansial di Indonesia. Kata kunci: Retributif; Rehabilitatif; Pidana Kontemporer   
Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimum Remedium Effort Jaya, Candra; Hikmah, Faidatul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8803

Abstract

This study explores Indonesia's legal approach to narcotics rehabilitation under Law Number 35 of 2009, focusing on a shift from punitive measures to a public health framework. Article 54 mandates both medical and narcotics rehabilitation for addicts, emphasizing a commitment to breaking the cycle of dependency. Through analyzing legal provisions, Supreme Court circulars, and joint regulations, this research highlights a three-stage rehabilitation process: medical, non-medical, and aftercare phases. Emphasizing rehabilitation over punishment, insights align with the ultimum remedium principle, advocating for alternative policies. Results reveal a progressive legal landscape recognizing narcotics users as individuals in need of treatment. Supreme Court circulars and joint regulations aim to address challenges, emphasizing the importance of collaboration between legal, health, and social entities for an effective narcotics rehabilitation system in Indonesia. This legal mandate signifies a pivotal shift towards a holistic, public health-oriented response to narcotics offenses, reflecting an acknowledgment of addiction's multifaceted nature. Ongoing collaboration is crucial for successfully integrating rehabilitation into the legal framework, ensuring a compassionate and effective response to narcotics-related issues.
Co-Authors Andri Yanto Aqil, Nabil Abduh Candra Jaya Firsantara, Armitran Hakim, Nurul Adillah Rio Armanda Agustian Roka, Tarisma Adha Yokotani Yokotani