Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Al Rikaz : Jurnal Ekonomi Syariah Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Hannani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Sistem Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat yang Terdampak Covid 19 di Desa Sali-Sali Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah) Usbala, Aminuddin; Muhammadun, Muzdalifah; Hannani; Ghasali, Ihsan
Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/rikaz.v1i2.6399

Abstract

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah perekonomian yang tidak berjalan semestinya. Di Indonesia, akibat pandemi ini perekonomian masyarakat menjadi menurun, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Sali Sali menurut prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Faktor-faktor yang mengakibatkan pengelolaan BLT tidak berjalan semestinya, yaitu peraturan pemerintah pusat yang tidak membolehkan masyarakat yang telah terdata data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa, penyesuaian data dan waktu yang terbatas, kondisi geografis di Desa Sali Sali, manajemen dana desa dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai beragamnya bantuan di masa pandemi Covid-19. (3) Pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Sali Sali di tinjau dari prinsip ekonomi syariah telah menerapkan beberapa prinsip yang sesuai. Pengelola telah Amanah dalam mengelola dana dengan data, jujur dan adil dalam menyalurkan bantuan meski tidak mempertimbangkan kemashlahatan karena menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence Arifah, Inggit; Hannani; Rusdi, Ali
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.922 KB) | DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT pesrpektif fiqh jinayah dan hukum pidana serta mengetahui perbedaan dan persamaan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan pendekatan teologis, yuridis normatif, dan sosiologis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan kepustakaan. Serta teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik deduktif, induktif, komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif fiqh jinayah yaitu perlindungan dengan hukum qishash ketika hukuman qishash tidak dapat diterapkan maka membayar diyat sebagai bentuk pidana pengganti, dan pidana ta’zir untuk pemberian hukum yang dapat menjerakan pelaku, pandangan hukum terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang PKDRT diatur dalam Bab VIII Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 49, serta perlindungan secara fisik dan psikis yaitu berupa perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani, serta perbandingan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perspektif fiqh jinayah tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri dan anak yang disebut perbuatan jarimah, dari segi hukum pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan dalam fiqh jinayah adalah qishas, jika qishas batal maka diganti dengan diyat, selain itu bisa berupa tazir.
Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Parepare Perspektif Ekonomi Syariah Wulandari, Kurnia Tri; Hannani; Moh. Yasin Soumena; Umaima
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16432

Abstract

Praktik Politik Transaksional dalam Pilkada di Kota Parepare dikemas dalam berbagai bentuk baik itu berupa uang, barang, dan melakukan kampanye dari hulu ke hilir. Tentunya hal yang paling sering ditemui yakni pemberian uang dan barang melalui klientelisme tersebut atau tim sukses maupun partai politiknya. Praktik money politic dan pembelian suara telah menjadi gejala umum yang merusak integritas pilkada. Perspektif ekonomi syariah memandang bahwa praktik politik transaksional yang penuh dengan kepentingan pribadi dan transaksi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahu lebih mendalam terkait dengan Praktik Politik Transaksional pada Pemilihan Kepala Daerah / Walikota di Kota Parepare melalui teori Patronase dan Klientelismen, dengan menilai kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai kerangka moral yang normatif pada politik transaksional. Dengan menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan wawancara mendalam (deep interview).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik transaksional pada toeri patronase, pemilih cenderung memberikan dukungan bukan karna visi ataupun kapabilitas kandidat tetapi karna imbalan yang diberikan yakni uang ataupun barang. Dan tentunya praktik ini bertentantangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Fatwa on Suicide Bombing in Sharia Maqāṣid View Hannani; Damaisar, Reza
Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 1 No. 2 (2022): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Publisher : MUI Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64016/parewasaraq.v1i2.12

Abstract

The legal methodology of halalizing suicide bombings through fatwas has become a very worrying problem to date, making some people affected by the fatwa suicide bombing. This article aims to identify the basis for suicide bombing fatwas. This study discusses the methodology used by clerics to legalize suicide bombings. The controversial phenomenon of suicide bombings within the framework of Islamic law requires an approach based on the main principles of Sharia Maqāṣid. The main purpose of Islamic law is to protect the five fundamental maqāṣid (purposes): religion, soul, reason, heredity, and property. In this context, fatwas on suicide bombings have given rise to various views among Muslim religious scholars and thinkers. This type of research uses a type of qualitative research with library research methods that take from journal books and other books or we know as descriptive qualitative research types. Through a descriptive-analytical approach, this study outlines the arguments used by opinions that consider suicide bombing as a form of legitimate struggle and opinions that reject it as a violation of humanitarian and religious principles. The results showed that opinions that saw suicide bombings as an act that violated the principles of Sharia Maqāṣid were more strongly supported. These actions threaten key values such as the protection of life and reason, and disrupt the harmony of society. Although the arguments of supporters of suicide bombings often refer to extreme situations and occupation, Sharia Maqāṣid analysis shows that such goals do not justify the sacrifice of innocent lives. Fatwas on suicide bombings must be assessed through the lens of Sharia Maqāṣid in order to understand their impact on the main objectives of Islamic law. Views that promote human, peaceful, and just values are more consistent with the principles of Sharia Maqāṣid, while views that justify acts of indiscriminate violence should be examined more deeply in the context of their legitimacy and implications for society and religion as a whole.
Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah Jamaluddin, Samsidar; Hannani; Sunuwati; BN, Andi Muh. Taqiyuddin
Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): MARITAL: Kajian Hukum Keluarga Islam
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/marital_hki.v2i2.9472

Abstract

The purpose of this research is to study the Istinbat system of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. This research is a qualitative research, the type of research is library research. The data collection method is literature review. The results showed that; Istinbat method of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) refers to the Qur'an, Hadith, consensus, Qiyas and other legal arguments. In its fatwa, the MUI also does not reject other legal arguments that are not debated by the ulama, such as: istihsan, istishab, sad al-dzari'ah, and other arguments that are still disputed by scholars. The Istinbat method of Nahdatul Ulama Bahtsul Masail Institute implements the concept that Istinbat is not taken directly from the original source, namely the Qur'an and Hadith. However, the extraction of the law is done by dynamically mentatbiqkan (harmonizing) the texts expressed in the book in the context of the problem for which the law is sought. Meanwhile, the istinbat method of tarjih and tajdid assembly refers to the benefit as a priority benchmark without ignoring sociological and anthropological aspects. And in istinbat not bound to a particular school of fiqh.
Transformation of Religious Moderation and Islamic Law: Reflections on Siri' Na Pesse Culture in Bugis Community Fikri; Rahmawati; Aris; Hannani
Al-Ulum Vol. 23 No. 2 (2023): Al-ULum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/au.v23i2.4119

Abstract

This study discusses the transformation of religious moderation and Islamic law: a reflection of siri’ na pesse culture in Bugis community. The research methodology is qualitative, descriptive analytical, normative theological approach, normative juridical and formal, socio-anthropological, data analysis with religious moderation, al-urf and maqasid al-syariah theory in Islamic law. The research results show that siri’ na pesse is constructed with various pappaseng which function as advice and benchmarks in Bugis community to strengthen solidarity, unity, create harmony, order, peace and peace in community life. Religious moderation and Islamic law are one unit to maintain human harmony, foster love through siri’ na pesse as an inner bond, thoughts, and foster hearts to forgive each other, be full of understanding, eliminate hatred, violence, radicalism, extremism, and terrorism in good human relations.
Kepastian Hukum Dokumen Elektronik dalam Perkara Perceraian Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Agama Barru Risdawati Risdawati; Hannani; Budiman
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.3405

Abstract

This study examines the legal certainty of using electronic documents as evidence in divorce cases through the e-court system at the Barru Religious Court. The research problem lies in the lack of uniformity in the verification process, assessment of authenticity, and evidentiary value of electronic documents submitted by the parties. In divorce cases, electronic documents such as claims, responses, chat records, and other digital files are increasingly used in court proceedings. If this issue remains unresolved, it may lead to legal uncertainty, differences in judges’ assessments, and potential prejudice to the parties in proving their claims. Normatively, the use of electronic documents has a clear legal basis, particularly Article 5 paragraph (1) of the Law on Electronic Information and Transactions, which states that electronic documents and/or their printouts constitute valid legal evidence, as well as Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial Proceedings in Court. This study employs an empirical method with a field approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation at the Barru Religious Court. The results show that electronic documents have been used in e-court practice, but they have not fully provided legal certainty. The main obstacles include doubts regarding document authenticity, the potential for data manipulation, limited digital literacy, and the absence of uniform parameters in judges’ assessment. Therefore, clearer verification standards and improved digital competence of court officials are needed.
Co-Authors Arifah, Inggit Aris BN, Andi Muh. Taqiyuddin Budiman Damaisar, Reza Fikri Ghasali, Ihsan Jamaluddin, Samsidar Moh. Yasin Soumena Muhammad Ali Rusdi Bedong Muzdalifah Muhammadun, Muzdalifah Rahmawati Risdawati Risdawati Sunuwati, Sunuwati Umaima Usbala, Aminuddin Wulandari, Kurnia Tri