Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Parental Responsibility for Children's Psychological and Social Development After Divorce in Tondong Tallasa District, Pangkep Regency Sikra; Agus Muchsin; Ali Rusdi; Hannani; Rahmawati
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.6852

Abstract

This study analyzes "Parents' Responsibility for the Psychological and Social Development of Children After Divorce in Tondong Tallasa District, Pangkep Regency", with the aim of finding outHow is the responsibility of parents towards the psychological and social development of children after divorce in Tondong Tallasa District, Pangkep Regency, What is the impact of psychological and social law on children after divorce in Tondong Tallasa District, Pangkep Regency, and also How is the resolution of parental responsibility towards the psychological and social development of children after divorce in Tondong Tallasa District, Pangkep Regency. The method used in this study is a qualitative method with data collection used, namely data by collecting from the results of observation, documentation, and interviews. The data source is from the Pangkajene Religious Court and documentation from the KUA Tondong Tallasa District, and the research instrument is the researcher himself and assisted by data collection tools, namely observation guide sheets, interview guidelines, data collection techniques are observation, interviews, and documentation; and testing the validity of the research results is the extension of participation, researcher persistence, and triangulation. The results of this study on parental responsibility for the psychological and social development of children after divorce in Tondong Tallasa District, Pangkep Regency explore how parents manage their roles in supporting children who experience major changes in their lives due to divorce. In addition, this study examines the legal impacts that can affect children's psychology and social, including possible shifts in social relationships and the emotional adaptation process faced by children after divorce. Finally, this study offers practical solutions for parents in fulfilling their responsibilities, including positive communication and engagement strategies.
Sistem Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat yang Terdampak Covid 19 di Desa Sali-Sali Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah) Usbala, Aminuddin; Muhammadun, Muzdalifah; Hannani; Ghasali, Ihsan
Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/rikaz.v1i2.6399

Abstract

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah perekonomian yang tidak berjalan semestinya. Di Indonesia, akibat pandemi ini perekonomian masyarakat menjadi menurun, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Sali Sali menurut prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Faktor-faktor yang mengakibatkan pengelolaan BLT tidak berjalan semestinya, yaitu peraturan pemerintah pusat yang tidak membolehkan masyarakat yang telah terdata data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa, penyesuaian data dan waktu yang terbatas, kondisi geografis di Desa Sali Sali, manajemen dana desa dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai beragamnya bantuan di masa pandemi Covid-19. (3) Pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Sali Sali di tinjau dari prinsip ekonomi syariah telah menerapkan beberapa prinsip yang sesuai. Pengelola telah Amanah dalam mengelola dana dengan data, jujur dan adil dalam menyalurkan bantuan meski tidak mempertimbangkan kemashlahatan karena menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence Arifah, Inggit; Hannani; Rusdi, Ali
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.922 KB) | DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT pesrpektif fiqh jinayah dan hukum pidana serta mengetahui perbedaan dan persamaan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan pendekatan teologis, yuridis normatif, dan sosiologis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan kepustakaan. Serta teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik deduktif, induktif, komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif fiqh jinayah yaitu perlindungan dengan hukum qishash ketika hukuman qishash tidak dapat diterapkan maka membayar diyat sebagai bentuk pidana pengganti, dan pidana ta’zir untuk pemberian hukum yang dapat menjerakan pelaku, pandangan hukum terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang PKDRT diatur dalam Bab VIII Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 49, serta perlindungan secara fisik dan psikis yaitu berupa perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani, serta perbandingan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perspektif fiqh jinayah tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri dan anak yang disebut perbuatan jarimah, dari segi hukum pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan dalam fiqh jinayah adalah qishas, jika qishas batal maka diganti dengan diyat, selain itu bisa berupa tazir.
Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Parepare Perspektif Ekonomi Syariah Wulandari, Kurnia Tri; Hannani; Moh. Yasin Soumena; Umaima
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16432

Abstract

Praktik Politik Transaksional dalam Pilkada di Kota Parepare dikemas dalam berbagai bentuk baik itu berupa uang, barang, dan melakukan kampanye dari hulu ke hilir. Tentunya hal yang paling sering ditemui yakni pemberian uang dan barang melalui klientelisme tersebut atau tim sukses maupun partai politiknya. Praktik money politic dan pembelian suara telah menjadi gejala umum yang merusak integritas pilkada. Perspektif ekonomi syariah memandang bahwa praktik politik transaksional yang penuh dengan kepentingan pribadi dan transaksi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahu lebih mendalam terkait dengan Praktik Politik Transaksional pada Pemilihan Kepala Daerah / Walikota di Kota Parepare melalui teori Patronase dan Klientelismen, dengan menilai kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai kerangka moral yang normatif pada politik transaksional. Dengan menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan wawancara mendalam (deep interview).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik transaksional pada toeri patronase, pemilih cenderung memberikan dukungan bukan karna visi ataupun kapabilitas kandidat tetapi karna imbalan yang diberikan yakni uang ataupun barang. Dan tentunya praktik ini bertentantangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Fatwa on Suicide Bombing in Sharia Maqāṣid View Hannani; Damaisar, Reza
Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 1 No. 2 (2022): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Publisher : MUI Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64016/parewasaraq.v1i2.12

Abstract

The legal methodology of halalizing suicide bombings through fatwas has become a very worrying problem to date, making some people affected by the fatwa suicide bombing. This article aims to identify the basis for suicide bombing fatwas. This study discusses the methodology used by clerics to legalize suicide bombings. The controversial phenomenon of suicide bombings within the framework of Islamic law requires an approach based on the main principles of Sharia Maqāṣid. The main purpose of Islamic law is to protect the five fundamental maqāṣid (purposes): religion, soul, reason, heredity, and property. In this context, fatwas on suicide bombings have given rise to various views among Muslim religious scholars and thinkers. This type of research uses a type of qualitative research with library research methods that take from journal books and other books or we know as descriptive qualitative research types. Through a descriptive-analytical approach, this study outlines the arguments used by opinions that consider suicide bombing as a form of legitimate struggle and opinions that reject it as a violation of humanitarian and religious principles. The results showed that opinions that saw suicide bombings as an act that violated the principles of Sharia Maqāṣid were more strongly supported. These actions threaten key values such as the protection of life and reason, and disrupt the harmony of society. Although the arguments of supporters of suicide bombings often refer to extreme situations and occupation, Sharia Maqāṣid analysis shows that such goals do not justify the sacrifice of innocent lives. Fatwas on suicide bombings must be assessed through the lens of Sharia Maqāṣid in order to understand their impact on the main objectives of Islamic law. Views that promote human, peaceful, and just values are more consistent with the principles of Sharia Maqāṣid, while views that justify acts of indiscriminate violence should be examined more deeply in the context of their legitimacy and implications for society and religion as a whole.
Optimalisasi Zakat Profesi Guru ASN nurlia, nurlia; Hannani; Firman; Ali, St. Nurhayati; Rukiah; Saldi
Indonesia Journal of Zakat and Waqf Vol 3 No 2 (2024): Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
Publisher : Department of Management Zakat and Waqf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/ijaza.v3i2.13322

Abstract

This study explores the optimization of professional zakat collection among civil servant teachers (ASN) in Parepare City, focusing on the roles of Zakat Collecting Units (UPZ), direct salary deductions, and BAZNAS socialization programs. Using a qualitative field study approach, data were gathered through observation, interviews, and documentation at BAZNAS Parepare. The findings reveal a substantial zakat potential from ASN teachers, estimated at IDR 2,706,480,000 annually, yet the actual collection in 2022 only reached about IDR 600,000,000. The gap is attributed to limited knowledge regarding zakat obligations, economic constraints, and the distribution of zakat funds to various amil zakat institutions. BAZNAS Parepare has implemented strategic measures, including establishing UPZ in government agencies, direct zakat deductions from salaries, and intensive socialization to increase awareness and compliance. The collected zakat is allocated to eight eligible groups (asnaf), with a focus on economic empowerment programs such as business capital assistance and productive facilities for mustahik. These initiatives have shown positive impacts, enabling some mustahik to become muzakki. The study concludes that optimizing professional zakat, especially from ASN teachers, can significantly contribute to poverty alleviation and economic empowerment in Parepare. Further efforts are needed to enhance zakat literacy, strengthen regulations, and innovate collection methods for maximum impact.