Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Alvina Satriawan, Hera
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak Mustafa Umami, Allan; Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Alvina Satriawan, Hera; Wahyuddin, Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.111

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab BPOM di dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi obat-obatan dan makanan menurut peraturan hukum yang berlaku serta bagaimana tanggung gugat keperdataan BPOM terhadap munculnya kejadian gagal ginjal akut pada anak sebagai akibat dari peredaran obat-obatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPBPOM), BPOM adalah lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan menurut Pasal 3 ayat (1) PPBPOM, BPOM memiliki fungsi mengeluarkan aturan dan kegiatan teknis. Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) M Syahril mengatakan, hingga 3 November 2022, tercatat sebanyak 323 kasus gagal ginjal akut terjadi pada anak. Jumlah total pasien meninggal akibat gagal ginjal akut meningkat menjadi 190 anak. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia mulai terpantau naik pada akhir Agustus 2022. Jadi dalam tulisan ini akan menguraikan bagaimana tugas dan tanggung jawab BPOM di dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi obat-obatan dan makanan menurut peraturan hukum yang berlaku dan bagaimana tanggung gugat keperdataan BPOM terhadap munculnya kejadian gagal ginjal akut pada anak sebagai akibat dari peredaran obat-obatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya.
Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah Atsar, Abdul; Ade Mulada, Diman; Alvina Satriawan, Hera
JATISWARA Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.422

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang dapat ditingkatkan hak ekonominya sebagai daerah basiss keparawisataan dan konsep hukum perlindungan dan pengelolaan Indikasi Geografis yang mendukung industri parawisata agar tercipta kemakmuran masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian ini yaitu yuridis emperis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Ternggara Barat. Hasil penelitian ini adalah bahwa Produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai hak ekonomis dan dapat dimanfaatkan sebagai daerah basis keparawisataan untuk menarik wisatawan, yaitu Salah satu produk yang sangat potensial untuk di daftarkan indikasi geografis di Lombok Tengah adalah tembakau, kerajinan ketak, dan anyaman/ tali temali. Konsep hukum perlindungan Indikasi Geografis yang paling tepat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Tengah telah memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, akan tetap dalam pelaksanaannya belum efektif, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dan manfaat dari adanya Pendaftaran IG sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai implikasi dari meningkatkan pertumbuhan sektor Industri Pariwisata.
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan Alvina Satriawan, Hera; Umami, Allan Mustafa; Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Wahyuddin, Wahyuddin
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6463

Abstract

Tujuan peneltian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengetahui gambaran administrasi perizinan izin pemanfataan hutan kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan. Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rayat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai optimalisasi peran pemerintah Desa dalam Perencanaan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan serta gambaran administri pengajuan perencanaan perizinan Hutan Kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris dan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.
Co-Authors Abdul Atsar Ade Mulada, Diman Hikmatiar Al Qindy, Fatria Mustafa Umami, Allan Umami, Allan Mustafa Wahyuddin Wahyuddin