Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Contemporary Law Studies
Pebrianto, Roli
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Progresif: Studi Kasus Putusan MK No: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Pebrianto, Roli; Syarif Dahlan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.220

Abstract

This article aims to analyze the legal considerations in the Constitutional Court Decision Number: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 related to the 2024 presidential election dispute. The analysis focuses on two main issues: first, the judges' considerations in deciding the case, and second, the application of progressive legal theory in the Court's considerations. This research uses a normative method with a statute approach and case approach, utilizing the Decision as primary legal material and legal literature as secondary material. The results show that the Constitutional Court delivers a final and binding decision, however, its judges tend to overlook moral and ethical aspects, sticking to positive law without progressive steps in considering societal values.
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pebrianto, Roli
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1194

Abstract

Dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tidak terdapat ketentuan mengenai penyerahan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun yang diatur dalam KUHAP adalah soal konektivitas. Perspektif pemutakhiran KUHAP Militer Indonesia mengenai kebijakan hukum pidana pemeriksaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa menunjukkan bahwa penyidik ​​di lingkungan peradilan sipil tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewenangannya dengan kondisi saat ini. Masih diperlukannya kerangka hukum yang jelas untuk memandu pelaksanaannya, sehingga memerlukan kebijakan lebih lanjut dari pembuat undang-undang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam rangka reformasi hukum acara pidana militer, khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan anggota militer Indonesia yang melakukan kejahatan biasa. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi lanskap hukum yang berkembang pesat, apalagi mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diperbarui. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mereformasi hukum pidana militer di Indonesia.
Pemaafan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pebrianto, Roli; Dharma, Muhammad Panji Prabu
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i3.2614

Abstract

The debate surrounding the death penalty has been ongoing for a long time with difficult-to-reconcile arguments for and against. Nevertheless, the death penalty still exists in Indonesia's legal system, with several reform efforts including a paradigm shift in sentencing approaches. This study employs normative legal methods to explore the changes in Law Number 1 of 2023, which consider forgiveness for perpetrators of criminal acts, including those sentenced to death. The research findings indicate a shift in criminal law, particularly concerning the death penalty, regulated in Law Number 1 of 2023, especially regarding forgiveness for offenders, even for those sentenced to death. In this regard, Islamic law provides alternative sentencing, including forgiveness from the victim's family as a basis for the abolition of punishment, known in the new Criminal Code as judicial pardon (rechterlijk pardon), both in line with the principles of restorative justice and consistent with Pancasila. In future reforms of Indonesian criminal law, it is hoped that lawmakers will review and adjust other related regulations to align with Law No. 1 of 2023. This adjustment is important to ensure that there are no overlaps or conflicts between existing regulations and the new changes in criminal law. All regulations must be harmonious and support the principles of restorative justice and the values of Pancasila.
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2019/Pn.Sbw) Fajriyanti, Fajriyanti; Haryanto, Iwan; Pebrianto, Roli
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13770

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar (No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw) terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi akibat perjanjian hutang piutang di Kabupaten Sumbawa. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan terkait, kitab undang-undang hukum perdata, peraturan perundang-undangan, narasumber, jurnal, buku-buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan NO.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw yaitu faktor bukti-bukti, argumentasi hukum/pertimbangan hukum, keadilan, dan argumentasi kedua belah pihak dalam persidangan. Berdasarkan hasil analisis putusan tersebut, sudah sesuai dengan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw Terkait Sengketa Tanah Haryanto, Iwan; Pebrianto, Roli; Setiawati, Yuli
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15121

Abstract

Tergugat I dalam Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya penjualan tanah tanpa persetujuan yang sah dari para Penggugat atau transaksi yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang benar sesuai Undang-Undang Agraria. Adapun masalah yang detemukan dalam penelitian ini 1) Kedudukan Kasus Dalam Perkara Sengketa Tanah Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw. 2) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah Dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw. Penelitian hukum normatif fokus pada analisis dan interpretasi sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yangmenggunakan peraturan sebagai dasar analisis, dan pendekatan kasus (case approach) yang mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus spesifik. Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan dengan menggunakan datasekunder seperti perundang-undangan, yurisprudensi, buku teks, dan artikelilmiah. Analisis data dilakukan dengan mengevaluasi hasil pengolahan databerdasarkan teori-teori yang ada, guna menyimpulkan temuan penelitiandengan argumentasi yang kuat. Hasil penelitian yang di peroleh 1) Kedudukan Kasus dalam Perkara Sengketa Tanah Nomor Perkara 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, perkara inimelibatkan perselisihan mengenai kepemilikan tanah dengan dugaanperbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli tanah yangdipermasalahkan. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus PerkaraSengketa Tanah dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, pertimbanganhakim sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukumdalam suatu putusan. Hakim harus teliti, baik, dan cermat dalam mengolah bukti-bukti serta keterangan saksi agar dapat mencapai keputusan yang adildan sesuai dengan hukum. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Pertimbangan Hakim; Sengketa Tanah.
Co-Authors Dharma, Muhammad Panji Prabu Fajriyanti, Fajriyanti Haryanto, Iwan Syarif Dahlan Yuli Setiawati, Yuli