Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law Jurnal DIskresi
AD. Basnawati
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Dan Politis Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jayadi, Haeruman; AD. Basnawati
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.241

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara hukum dan secara politik dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-udangan lainnya mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya artikel ilmiah yang dimuat di jurnal nasional dan luaran tambahannya berupa bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual, ditemukan bahwa alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang diatur/dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Mekanisme pemberhentian Presiden sendiri dilakukan melalui mekanisme politik di Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi dan mekanisme politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya antara putusan hukum dan politik pemberhentian Presiden berpeluang atau dapat terjadinya ketidakkonsistenan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan UUD 1945 yang menggunakan frase normative kata “dapat” dalam memberhentikan Presiden sehingga memberikan dua kemungkinan pilihan yaitu memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden.
Tanggungjawab Influencer Dalam Pelaksanaan Endorsment Produk Kosmetik Illegal Terhadap Konsumen Nizia Kusuma Wardani; AD. Basnawati; Hera Alvina Satriawan; Titin Nurfatlah
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik illegal yang diiklankan oleh influencer dan bentuk pertanggungjawaban influencer dalam mempromosikan produk kosmetik illegal terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum dan pemerhati masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu pula menjadi masukan bagi para praktisi hukum atau penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.
Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat Lalu Yazid Ferdiansyah; AD. Basnawati; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6041

Abstract

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “detournement de pouvoir”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “good governance”. Pielayanan publik sangat dibutuhkan olieh masyarakat di siegala bidang kiehidupan. Olieh kariena itu, ieksisnya siebuah liembaga indiepiendien yang bierwienang untuk miengawasi jalannya pienyielienggaraan pielayanan publik mienjadi pienting. Bierdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, liembaga niegara yang bierwienang untuk miengawasi pienyielienggaraan pielayanan publik adalah Ombudsman Riepublik Indoniesia. Kajian mienarik adalah bagaimana kiemudian iefiektivitas piengawasan pielayanan publik yang dilakukan olieh Ombudsman RI. Piendiekatan pienielitian hukum normativie, piengumpulan data diengan sumbier hukum primier dan piengumpulan data siekundier dari litieratur yang bierhubungan diengan topik piembahasan. Hasil mienunjukkan bahwa tidak sieluruh laporan yang masuk kie mieja Ombudsman RI dapat disieliesaikan. Ombudsman masih miemiliki kietierbatasan, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tiersiebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil piemieriksaan substantif mienunjukkan bahwa ombudsman tidak bierwienang mielanjutkan piemieriksaan. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat mulai miembierikan kiepiercayaan kiepada Ombudsman RI diengan tierjadinya pieningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan olieh masyarakat pieriodie 2017-2021.
Tanggungjawab Influencer Dalam Pelaksanaan Endorsment Produk Kosmetik Illegal Terhadap Konsumen Nizia Kusuma Wardani; AD. Basnawati; Hera Alvina Satriawan; Titin Nurfatlah
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik illegal yang diiklankan oleh influencer dan bentuk pertanggungjawaban influencer dalam mempromosikan produk kosmetik illegal terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum dan pemerhati masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu pula menjadi masukan bagi para praktisi hukum atau penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.
Co-Authors Haeruman Jayadi Hera Alvina Satriawan Lalu Yazid Ferdiansyah Nizia Kusuma Wardani Rahmadani Titin Nurfatlah