Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur B, Irfan; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 4 No. 1 (2023): Nopember 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v4i1.477

Abstract

Digitalisasi adalah data dari bentuk fisik menjadi format digital yang dapat diproses menggunakan teknologi informasi. pemerintah perlu memanfaatkan berbagai platform online seperti website, aplikasi seluler, media sosial. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem e-government dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Digitalisasi memainkan peran penting dalam memajukan pelayanan publik dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru. Tujuannya adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau penelitian kemudian. Peneliti biasanya menggunakan penelitian eksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis. Hasil analisis mengambarkan bahwa pemerintah Indonesia telah memulai reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem pemerintahan, yang merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi. Urgensi dan upaya pemerintah untuk transformasi digital Indonesia terkait aspek infrastruktur telekomunikasi yang memadai, demografi muda dan melek teknologi, kebijakan/peraturan pendukung, dan ekosistem yang mendukung transformasi. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi untuk menciptakan hal-hal baru dan mengubah proses bisnis, budaya, dan layanan pelanggan untuk merespons perubahan model bisnis dan kebutuhan pelanggan, olehnya itu, pentingnya inisiatif pemerintah, kebutuhan transformasi digital, dan penggunaan teknologi untuk menciptakan layanan publik yang efisien dan transparan serta pentingnya kesiapan teknologi dan transformasi digital dalam konteks administrasi publik.
Pengaruh Pengetahuan terhadap Perilaku Merokok di Kelurahan Tamangapa, Makassar B, Irfan
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menyelidiki hubungan antara pengetahuan dan perilaku merokok di Kelurahan Tamangapa, Kota Makassar. Kegiatan dilakukan melalui program Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) mahasiswa FKM UNPACTI Makassar, menggunakan metode intervensi dan evaluasi. Program ini dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2025 di Masjid AlMultazam, melibatkan 21 peserta. Pendekatan kualitatif digunakan melalui edukasi kesehatan tentang bahaya merokok. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman, dengan skor pengetahuan meningkat dari 76% sebelum sesi menjadi 90% setelah sesi. Kampanye edukasi ini menggunakan poster untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi kesehatan melalui konseling dan media informasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok. Oleh karena itu, upaya edukasi yang berkelanjutan harus dipromosikan sebagai strategi untuk mengurangi angka perokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Digital Leadership: Its Influence on Driving Digital Policy Adoption in the Public Sector b, irfan; Djabbari, Muhammad Hidayat; Herianto, Dedy; Yanto, Erwing; Faisal , Andi Fahri
Perkembangan Kajian Sosial Vol. 1 No. 2 (2024): October 2024
Publisher : Teras Kampus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69616/perkasa.v1i2.37

Abstract

This study examines the pivotal role of digital leadership in driving government transformation. By leveraging advanced data analytics, governments can formulate more predictive policies and anticipate future challenges. Digital services enhance efficiency, accessibility, and transparency, fostering trust in government institutions. However, successful digital transformation hinges on effective leadership. Digital leaders possess the skills to navigate complex digital environments, cultivate digital mindsets, and identify opportunities. This research explores the competencies required for digital leadership, including data analytics, strategic thinking, and the ability to inspire and motivate teams. Furthermore, it investigates the impact of digital leadership on policy adoption, service delivery, and organizational culture. Through a comprehensive literature review, this study contributes to the understanding of how digital leadership can accelerate government modernization and improve public service delivery.
Kajian Literatur: Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Transformasi Digital Layanan Publik di Indonesia B, Irfan; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i3.659

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi layanan publik di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga.  Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari berbagai sumber kajian literatur, artikel, jurnal, dan sumber-sumber relevan lainnya. Penelitian ini menguji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, kemampuan pemerintah dalam mengatasi resistensi internal dan mendorong adopsi teknologi di seluruh lapisan birokrasi. Kedua, pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat (co-production) dalam mendesain dan mengimplementasikan layanan digital.  Ketiga, perancangan platform digital yang user-friendly dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang teknologi atau geografis.  Keempat, pengelolaan sumber daya teknologi yang efektif dan efisien, termasuk infrastruktur dan keamanan data. Kelima, pengembangan program pelatihan komprehensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital. Keenam, pentingnya membangun transparansi dan kepercayaan publik untuk memastikan legitimasi dan partisipasi aktif dalam pemanfaatan layanan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan inklusif dan komprehensif yang memperhatikan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan digitalisasi layanan publik yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.
A critical assessment of public participation in Makassar's development planning Andi, Andi Rahmat Nizar Hidayat; Misbahuddin; Ardiansyah, Faisal; Nugroho, Tri Cahyo; B, Irfan
Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD) Vol. 2 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Department of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69816/jgd.v2i3.48080

Abstract

This study critically appraises public participation in Makassar City's Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), using Arnstein's Ladder of Citizen Participation and Gaventa's Power Cube as theoretical frameworks. The analysis reveals tokenistic participation patterns: community proposals increased significantly from 2,000 (2021) to 4,000 (2024), yet only 28% were incorporated into the 2024 RKPD. Five reinforcing constraints form a vicious "Power Trap": (1) national regulations lacking adoption quotas, (2) 60% of the municipal budget pre-allocated to strategic projects before deliberation, (3) siri' na pacce cultural norms encouraging self-censorship, (4) digital inequality with 67% of online proposals originating from urban core areas, and (5) limited community capacity for strategic proposals. Comparative analysis with neighboring Maros (45% realization) and Gowa (35%) reveals that decentralized deliberation outperforms Makassar's centralized metropolitan approach. The paper proposes a three-pillar "Power Bridge" reform framework: mayoral regulation mandating 40% adoption quota for non-strategic proposals, pre-Musrenbang publication of fixed priorities, and the "Speak Up" empowerment program combining digital inclusion and capacity-building. Expected targets for RKPD 2026 include 40% realization, 50% peripheral participation, and 25% strategic proposals. This research contributes an inclusive participation model applicable to metropolitan Indonesia, aligned with SDG 16's sustainable development objectives.
Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur B, Irfan; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 4 No. 1 (2023): Nopember 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v4i1.477

Abstract

Digitalisasi adalah data dari bentuk fisik menjadi format digital yang dapat diproses menggunakan teknologi informasi. pemerintah perlu memanfaatkan berbagai platform online seperti website, aplikasi seluler, media sosial. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem e-government dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Digitalisasi memainkan peran penting dalam memajukan pelayanan publik dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru. Tujuannya adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau penelitian kemudian. Peneliti biasanya menggunakan penelitian eksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis. Hasil analisis mengambarkan bahwa pemerintah Indonesia telah memulai reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem pemerintahan, yang merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi. Urgensi dan upaya pemerintah untuk transformasi digital Indonesia terkait aspek infrastruktur telekomunikasi yang memadai, demografi muda dan melek teknologi, kebijakan/peraturan pendukung, dan ekosistem yang mendukung transformasi. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi untuk menciptakan hal-hal baru dan mengubah proses bisnis, budaya, dan layanan pelanggan untuk merespons perubahan model bisnis dan kebutuhan pelanggan, olehnya itu, pentingnya inisiatif pemerintah, kebutuhan transformasi digital, dan penggunaan teknologi untuk menciptakan layanan publik yang efisien dan transparan serta pentingnya kesiapan teknologi dan transformasi digital dalam konteks administrasi publik.
Kajian Literatur: Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Transformasi Digital Layanan Publik di Indonesia B, Irfan; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i3.659

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi layanan publik di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga.  Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari berbagai sumber kajian literatur, artikel, jurnal, dan sumber-sumber relevan lainnya. Penelitian ini menguji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, kemampuan pemerintah dalam mengatasi resistensi internal dan mendorong adopsi teknologi di seluruh lapisan birokrasi. Kedua, pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat (co-production) dalam mendesain dan mengimplementasikan layanan digital.  Ketiga, perancangan platform digital yang user-friendly dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang teknologi atau geografis.  Keempat, pengelolaan sumber daya teknologi yang efektif dan efisien, termasuk infrastruktur dan keamanan data. Kelima, pengembangan program pelatihan komprehensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital. Keenam, pentingnya membangun transparansi dan kepercayaan publik untuk memastikan legitimasi dan partisipasi aktif dalam pemanfaatan layanan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan inklusif dan komprehensif yang memperhatikan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan digitalisasi layanan publik yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.