Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bone Hidayat, Andi Rahmat Nizar; Yunus, Rabina; Rusli, A.M
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i2.234

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone. Fokus penelitian ini akan mengkaji konsep pengawasan yang dikemukakan oleh William H. Newman dalam (Handoko, 2016) yang terdiri dari Penetapan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan Pengambilan Tindakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Bone perlu mengoptimalkan pengawasan pupuk bersubsidi dengan mengupayakan pemantauan dan pengawasan swadaya oleh masyarakat pengguna pupuk bersubsidi. Hasil (1) Standar pengawasan sudah efektif, tapi masih ada hambatan seperti ketepatan waktu dan harga jual yang berbeda dengan HET. (2) Pemantauan di distributor dan penyalur belum maksimal, menyebabkan penyimpangan. Pemantauan lebih fokus pada pelaporan, membuka peluang penyimpangan. (3) Tindakan yang diambil pemerintah daerah adalah mendorong petani untuk membeli pupuk non-subsidi demi keselamatan tanaman.
Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hidayat, Andi Rahmat Nizar; Misbahuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5075

Abstract

Penelitian ini membahas disparitas pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dianalisis melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perbedaan kapasitas ekonomi antar wilayah sering menimbulkan ketimpangan pembangunan yang dapat memengaruhi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2022–2024, mengidentifikasi perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah, serta menggambarkan kondisi disparitas pembangunan ekonomi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PDRB kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama periode 2022–2024 yang menandakan perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Kota Makassar tercatat sebagai wilayah dengan nilai PDRB terbesar karena berperan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan provinsi. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan Sinjai memiliki nilai PDRB yang relatif lebih kecil karena struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer. Temuan ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih merata untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
Fragmentasi Kewenangan dalam Tata Kelola Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Inefisiensi Kebijakan Publik di Indonesia Nugroho, Tri Cahyo; Hidayat, Andi Rahmat Nizar
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi fragmentasi kewenangan dalam sistem otonomi daerah terhadap inefisiensi kebijakan publik di Indonesia. Meskipun desentralisasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan melalui pelimpahan kewenangan kepada daerah, praktik implementasi menunjukkan adanya kompleksitas tata kelola yang berpotensi menimbulkan fragmentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis regulatif terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta sintesis teoritis antara perspektif desentralisasi dan fragmented governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan termanifestasi dalam bentuk tumpang tindih regulasi, dualisme pengawasan, disharmoni perencanaan, dan segmentasi sektoral antarorganisasi perangkat daerah. Struktur kewenangan yang terdistribusi tanpa integrasi koordinatif yang kuat meningkatkan biaya koordinasi, memperpanjang rantai implementasi, memicu duplikasi program, serta berkontribusi pada pemborosan anggaran dan distorsi tujuan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kapasitas integrasi vertikal dan horizontal antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi otonomi daerah perlu diarahkan pada penguatan mekanisme koordinasi dan harmonisasi regulasi guna meningkatkan efisiensi kebijakan publik secara sistemik
Dinamika Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone 2026 melalui Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Hidayat, Andi Rahmat Nizar; Nugroho, Tri Cahyo
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.825

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, prioritas, dan dinamika kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026 sebagai refleksi dinamika pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan dan analisis dokumen terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025–2026, RKPD 2026, serta RPJMD 2025–2029,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat sebesar 80,91%, meskipun rasio kemandirian fiskal meningkat signifikan dari 11,94% (2025) menjadi 19,09% (2026). Dari sisi belanja, komposisi anggaran masih bertumpu pada belanja operasi (78,67%), sementara belanja modal relatif rendah (5,94%), meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Secara fiskal, APBD 2026 berada dalam kondisi surplus moderat, yang mencerminkan stabilitas anggaran dengan ruang ekspansi terbatas. Analisis komparatif menunjukkan adanya pergeseran prioritas secara gradual melalui peningkatan PAD dan belanja modal, namun perubahan tersebut bersifat inkremental dan belum mengubah struktur dominan belanja rutin. Temuan ini menegaskan bahwa APBD tidak sekadar dokumen teknokratis, melainkan arena politik kebijakan yang merefleksikan preferensi, kompromi, dan batas struktural hubungan pusat–daerah. Dengan demikian, dinamika fiskal Kabupaten Bone Tahun 2026 menunjukkan fase transisi antara konsolidasi administratif dan upaya penguatan pembangunan strategis dalam kerangka otonomi daerah
The Role of Dozer Volunteers in the Electoral Winning Strategy of Andi Asman Sulaiman and Andi Akmal Pasluddin in the Political Contestation of Bone Regency Hidayat, Andi Rahmat Nizar; Cahyo Nugroho, Tri
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2026.6.1.38-64

Abstract

This research analyzes the role of "Dozer Volunteers" in the victory of the BerAMAL pair in the 2024 Bone Regency Election (199,954 votes; winning in 24 districts). Adopting a qualitative case study approach, the analysis integrates Political Mobilization Theory, Brokerage Politics, and Electoral Geography. The findings indicate a positive correlation between volunteer density and vote acquisition; dominant victories were observed in Libureng and Kahu (high volunteer density) compared to Tonra (lower density). Village Coordinators (Kordes) played a vital role as political brokers, bridging candidates and voters through local social networks. In conclusion, BerAMAL's victory was not only supported by formal party machinery but was significantly determined by structured, adaptive, and village-based non-party volunteer mobilization. This study provides empirical evidence of the strategic role of volunteer networks in strengthening the effectiveness of grassroots mobilization in local political contests