Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Collegium Studiosum Journal Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Administrasi Karya Dharma Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Papsel Journal of Humanities and Policy Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)
Ricardo Goncalves Klau
Universitas Musamus Merauke
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
KESIAPAN PELAKU PARIWISATA DI LOMBOK BARAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PASCA DIRESMIKANNYA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA MANDALIKA Muhammad Saiful Fahmi; Ricardo Goncalves Klau; Gusti Ayu Utami
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.55951

Abstract

Secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Dengan kata lain HKI adalah hak ekslusif yang diberikan Pemerintah kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. Karya-karya yang dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, karsa manusia tersebut sudah sewajarnya diamankan dengan cara menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai HKI. Pasca diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 20 Oktober 2017 diharapkan Kabupaten Lombok Barat bisa mendapatkan dampak secara langsung dari pengembangan sektor pariwisata tersebut. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan antara industri dengan pelaku industri pariwisata itu sendiri maka hal-hal yang berkenaan dengan HKI juga harus mendapatkan perhatian khusus. Artikel ini membahas tentang bagaimana kesiapan pelaku pariwisata di Lombok Barat terhadap perlindungan hukum HKI pasca diresmikannya KEK Pariwisata Mandalika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empirik dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan Sosio-Legal (Sosio-Legal Approach). Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan data dalam penelitian empirik di lapangan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pelaku industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dan semua data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MITRA YANG MERUGIKAN PASIEN Ricardo Goncalves Klau; Muhammad Saiful Fahmi; Gusti Ayu Utami
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.56323

Abstract

Rumah sakit tidak saja bersifat kuratif tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif), promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Dalam hal sumber daya manusia Pasal 12 di atas, berarti sebuah rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap seperti halnya tenaga medis atau dokter dari luar rumah sakit. Dokter tidak tetap atau dokter out (dokter tamu). Tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter mitra tersebut masih perlu mendapat perhatian. Timbul pertanyaan bagaimana andai kata dalam melakukan tindakan medis ada tenaga kesehatan organik yang terlibat dalam pelayanan dokter mitra. Misalnya dokter bedah dalam melakukan tindakan bedah akan melibatkan perawat operator dan sebagainya. Apakah dokter mitra secara serta merta juga dapat bertanggung jawab atas kelelaian yang dilakukan perawat operator tersebut atau rumah sakit yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah. Penelitian in merupakan penelitiaan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang digunakan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang undangan yang lain dengan menggunakan analisis kualitatif. Tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien dalam kaitannya pertanggungjawaban rumah sakit apabila terjadi tindakan medis yang merugikan pasien baik itu secara fisik maupun materi yang dilakukan dokter mitra maka, rumah sakit bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pelayanan pada aspek preventif,kuratif maupun reabilitatif. Pola hubungan kerja dan terapeutik dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit menjadi tanggung jawab penuh pihak rumah sakit. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit baik dokter tetap maupun dokter mitra. Dalam pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
TINJAUAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALPRAKTIK Gusti Ayu Utami; Mulyadi Alrianto Tajuddin; Ricardo Goncalves Klau; Muhammad Saiful Fahmi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.56326

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana Alat Pembuktian Malpraktik dengan Rekam Medis yang meliputi keterangan ahli dalam bentuk catatan, dimaksudkan untuk membantu penyidik dalam menemukan tindak pidana, khususnya dalam menetapkan kelalaian medis. Hal ini dapat dilihat dalam, Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa dan Konsekuensi Hukum Malpraktek bagian dari hukum pidana jika memenuhi kriteria kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal hukum pidana tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah yang dianut oleh hukum pidana, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya merupakan kejahatan jika ditentukan oleh hukum pidana. Di sini, kata "Pidana" dilihat dari sudut pandang hukum. Kejahatan adalah setiap tindakan yang melawan hukum dan disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang tidak mengikuti aturan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau pendekatan masalah, Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan yang melanggar etika, disiplin, dan hukum, tidak mematuhi aturan dan pedoman, dan baik disengaja, tidak disengaja, atau akibat dari kelalaian merupakan Tindakan malpraktik. Malpraktik medik dapat mengakibatkan penderitaan, luka-luka, ketidakmampuan, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lain yang secara administratif, perdata, dan pidana menjadi tanggung jawab dokter, perawat atau tenaga Kesehatan lainnya.
Analisis Hukuman Pidana Dalam Kasus Penyebaran Informasi Kesehatan Palsu Atau Menyesatkan Andi Ervin Novara Jaya; Ilham Majid; Ricardo Goncalves Klau
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6602

Abstract

Analisis hukuman pidana dalam kasus penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan mencakup evaluasi dampak hukuman terhadap keadilan, kesehatan masyarakat, dan integritas informasi kesehatan. Aspek-aspek kritis seperti proporsionalitas, asas legalitas, dan prinsip-prinsip hukum pidana menjadi fokus dalam memastikan efektivitas dan keadilan penegakan hukum. Kesimpulannya, penanganan hukum memerlukan keseimbangan antara hukuman yang sebanding dengan beratnya pelanggaran dan upaya pencegahan serta pendidikan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat. penanganan hukum harus menggabungkan hukuman yang tepat dengan upaya pendidikan masyarakat dan peningkatan literasi kesehatan, memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan integritas informasi kesehatan yang akurat.Hukuman pidana, jika diterapkan dengan tepat, menjadi alat yang efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga integritas informasi kesehatan. Kata Kunci : Analisis hukuman pidana, Hukuman pidana, Informasi kesehatan palsu, Penyebaran informasi
KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN Klau, Ricardo Goncalves; Muhammad Saiful Fahmi; Andi Ervin Novara Jaya
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1301

Abstract

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, “Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.
Gratifikasi dalam Perspektif Etika dan Hukum: Antara Budaya Pemberian dan Korupsi Novara Jaya, Andi Ervin; Majid, Ilham; Utami, Gusti Ayu; Klau, Ricardo Goncalves
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16574

Abstract

Gratification is generally considered a gift to public officials as a form of appreciation and thanks. However, this good intention is often misused due to hidden motives that can damage integrity and, worse, lead to acts of corruption that violate the law. The purpose of this research is to examine gratification from ethical and legal perspectives to distinguish between lawful gifts and those that violate regulations based on applicable rules. Gratification, from both ethical and legal perspectives, can damage integrity, trigger conflicts of interest, and harm public interests. In conclusion, the role of law enforcement is needed in implementing the Anti-Corruption Law, which can differentiate between potential bribery and gifts with no special intent. The public also plays a role in preventing gratification by reporting suspected cases, while the Corruption Eradication Commission (KPK) plays a role in combating gratification practices.
Critical Discourse Analysis of Megawati Soekarno Putri’s Amicus Curiae Letter for MK trial of Presidential Election Disputes Diliana, Ekfindar; Nova Lina Sari Haheahan; Tobias Nggaruaka; Ricardo Goncalves Klau
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 3 (2024): NJMS - Oktober 2024
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes Megawati’s Amicus Curiae letter using discourse analysis, focusing on the construction of in-groups and out-groups, representation of social actors, and discursive strategies. The data analysis method involves Critical Discourse Analysis (CDA), focusing on how Megawati’s letter constructs in-group and out-group identities, represents social actors positively or negatively, and employs discursive strategies to legitimize in-group actions while criticizing the out-group. This approach utilizes frameworks from Van Dijk, Van Leeuwen, and Wodak to explore linguistic devices that shape audience perceptions. The findings revealed that the letter constructs the in-group as morally superior and aligned with justice, while the out-group is implied to be responsible for undermining democracy. Discursive strategies, such as moral appeals, historical references, and passive voice, are employed to legitimize in-group actions and subtly criticize the out-group. Additionally, Megawati's motives are highlighted as an effort to assert her political identity, position herself as a defender of democratic values, and enhance her influence in a competitive political landscape.
Tinjauan Yuridis Hak Pasien Dalam Perspektif Hukum Perdata Klau, Ricardo Goncalves; Ervin Novara Jaya, Andi; Saiful Fahmi, Muhammad; Majid, Ilham; Ayu Utami, Gusti
Jurnal Administrasi Karya Dharma Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Karya Dharma (Maret 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Patient rights in the context of civil law become an important issue in the relationship between patients and health workers as a form of engagement based on a therapeutic contract. This study aims to examine patients' rights from a civil law perspective, focusing on the aspect of legal responsibility in the contractual relationship between patients and health care providers. This study refers to the principles in the Civil Code as well as relevant regulations, such as Law No. 17 of 2023 on Health. The study uses a normative juridical method with a conceptual approach and case analysis to identify the implementation of patient rights, such as the right to proper medical services, the right to obtain information, and the right to sue in the event of negligence or violation of rights. The results show that the legal relationship between patients and health workers places patients as parties who have the right to demand the fulfillment of health workers' obligations, including the right to obtain compensation for losses arising from medical negligence. However, the implementation of patient rights in the perspective of civil law often faces obstacles, such as inequality of legal knowledge between patients and health workers, complex evidentiary processes, and the unpreparedness of the community in understanding their legal rights. This study recommends strengthening legal education for the community, providing more inclusive access to justice, and strict law enforcement to ensure the protection of patients' rights within the framework of civil law.
Penyuluhan Hukum Kesehatan Pada Petugas Lapas Tentang Perlindungan Hak Pada Narapidana Wanita Di Lapas Kelas II B Merauke Utami, Gusti Ayu; Jaya, Andi Ervin Novara; Klau, Ricardo Goncalves; Majid, Ilham; Fahmi, Muhammad Saiful
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i1.91

Abstract

Kebijakan Lembaga Permasyarakata (LAPAS) tentang perlakuan terhadap narapidana wanita termasuk kebijakan akses layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan jelas dan transparan.  Identifikasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak narapidana wanita di LAPAS dalam konteks hukum kesehatan melibatkan penelusuran terhadap peraturan yang mengatur hak-hak kesehatan di dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Peran petugas LAPAS menjadi dapat bertindak sebagai pendukung dan fasilitator dalam penyuluhan hukum kesehatan dengan memberikan akses untuk mendapatkan perlindungan hak pada narapidana Wanita. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah Menghasilkan program  penyuluhan hukum kesehatan pada petugas LAPAS tentang perlindungan hak pada narapidana wanita Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan Informasi tentang hak-hak kesehatan dan perlindungan hukum narapidana wanita melalui penyuluhan dan sesi diskusi interaktif pada narapidana Wanita. Pengabdian masyarakat ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi dan regulasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperkuat perlindungan hak-hak narapidana wanita melalui peningkatan peran petugas LAPAS Kelas II B Merauke.
Tradisi Lisan dan Kearifan Lokal: Kajian Cerita Rakyat Masyarakat Anim Ha di Kabupaten Merauke Syahrabudin Husein Enala; Ekfindar Diliana; Syahfitriani Br Ginting; Ricardo Goncalves Klau
Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 2 No. 3 (2025): September 2025
Publisher : PAPSEL Research and Consulting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji cerita rakyat masyarakat Anim Ha (Marind) di Kabupaten Merauke sebagai bagian dari tradisi lisan yang berfungsi sebagai media pendidikan moral, pelestarian budaya, serta penguatan identitas sosial. Dengan menggunakan pendekatan etnografi dan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña untuk menelaah tema, nilai moral, serta kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerita rakyat Marind memuat pesan-pesan universal seperti kesetiaan, persahabatan, keadilan, keberanian, kemandirian, serta penghormatan terhadap alam. Cerita-cerita seperti Janji Ajaib Seorang Sahabat, Kisah Nona dari Salor, Kutukan Alamem di Tanah Domande dan Kalibian, dan Qaraipe memperlihatkan nilai solidaritas, keadilan sosial, kesadaran ekologis, serta pentingnya ketabahan menghadapi diskriminasi. Selain itu, unsur magis dan simbolisme alam dalam cerita memperkuat relasi spiritual masyarakat dengan lingkungannya. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi lisan masyarakat Anim Ha memiliki relevansi dengan isu kontemporer, terutama dalam pendidikan karakter, pelestarian budaya, mitigasi bencana, dan literasi lingkungan. Oleh karena itu, cerita rakyat Marind penting untuk didokumentasikan serta diintegrasikan dalam pendidikan formal guna menjaga identitas budaya lokal sekaligus menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda Papua Selatan.Kata kunci: Cerita Rakyat Marind, Kearifan Lokal, Pendidikan Karakter
Co-Authors Andi Ervin Novara Jaya Andi Ervin Novara Jaya Ayu Utami, Gusti Buono, Lintang Cahyo Burhanuddin Burhanuddin Diliana, Ekfindar Ekfindar Diliana Ervin Novara Jaya, Andi Fahmi, Mohammad Saiful Gusti Ayu Utami Habeahan, Nova Lina Sari Ilham Majid Jaya, Andi Ervin Novara Muhammad Saiful Fahmi Mulyadi Alrianto Tajuddin Nainggolan, Herrio Tekdi Nova Lina Sari Haheahan Novara Jaya, Andi Ervin Retnaningtyas, Hanova Rani Eka Rudini Hasyim Rado Solly Aryza Syahfitriani Br Ginting Syahrabuddin Husen Enala Tobias Nggaruaka Utami, Gusti Ayu