Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC)
Julius T. Mandjo
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pengaruh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Sistem Peradilan Perkawinan Abd. Malik Amrullah Karim; Nur Mohamad Kasim; Julius T. Mandjo
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i3.1685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat pertanggung jawaban mutlak terhadap system peradilan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaruh SPTJM terhadap sistem peradilan perkawinan di indonesia yaitu, dengan adanya status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” menjadikan penanganan perkara terkait permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan menjadi berbeda. Disdukcapil dianggap telah merebut hak Pengadilan Agama dalam melakukan itsbat terhadap suatu pernikahan, serta SPTJM tidak secara langsung dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, melainkan perlunya pembuktian hukum lebih lanjut terhadap SPTJM tersebut, sehingga dapat menjamin hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya. Solusi dari permasalahan yang timbul akibat penerapan SPTJM dalam penerbitan dokumen kependudukan ialah perlunya evaluasi dan pembuatan peraturan lebih lanjut terhadap kebijakan SPTJM ini, dengan memberikan batasan-batasan, sanksi ataupun denda di dalam peraturan tersebut
Strategi Holistik Penanggulangan Minuman Keras Ilegal Di Wilayah Hukum Polsek Tapa Dandi Badu; Lisnawaty W. Badu; Julius T. Mandjo
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i4.1693

Abstract

Peredaran dan konsumsi minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi permasalahan serius yang memengaruhi stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dari peredaran miras ilegal serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Tapa dalam menanggulanginya. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dan metode kualitatif, data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan produsen miras tradisional, anggota kepolisian, serta tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi miras tanpa pengawasan berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan domestik, dan kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, peredaran miras ilegal turut diperkuat oleh faktor ekonomi, budaya lokal yang permisif, serta lemahnya penegakan hukum. Polsek Tapa telah melaksanakan pendekatan preventif berupa sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pendekatan represif melalui razia dan penindakan hukum yang melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, efektivitas upaya ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebocoran informasi razia, serta rendahnya efek jera dari sanksi hukum yang ada. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran miras ilegal perlu diarahkan pada strategi holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pelibatan tokoh masyarakat, serta reformulasi kebijakan hukum daerah. Hanya dengan sinergi berkelanjutan antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, persoalan peredaran miras ilegal dapat dikendalikan secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan tindakan hukum, perubahan budaya, dan solusi ekonomi sebagai strategi utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib
Analisis Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo Rahmawaty Mustafa; Mutia Cherawaty Thalib; Julius T. Mandjo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2045

Abstract

Pembangunan infrastruktur seringkali menimbulkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, masih terdapat ketidakpastian hukum akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas, keterlambatan penetapan lokasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses ganti rugi. Banyak warga mengaku kompensasi yang diterima tidak adil, bahkan khawatir kehilangan mata pencaharian. Temuan ini menegaskan perlunya transparansi yang lebih tinggi, percepatan sertifikasi tanah, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan. Implikasinya, pengadaan tanah harus dilakukan secara adil dan partisipatif agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga.     
Co-Authors Abd. Malik Amrullah Karim Annisa Nur Fitriyani Daud Cici Cahyani Lamunte Dandi Badu Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Farhan Hiola Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Hilala, Pardi Husain Mulki Hilala Karlin Z. Mamu Lisnawaty W. Badu Mifta Huljana Usman Muhamad Nur Rifaldi Rachman Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Mutia Cherawaty Thalib Nayla Utami Yasin Nirwan Junus Nur Mohamad Kasim Nuvazria Achir Rahmawaty Mustafa Suwitno Yutye Imran Weny Almoravid Dungga Zamroni Abdusamad