Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Nusantara Berbakti Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Begawan Hukum
Julius T. Mandjo
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pengaruh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Sistem Peradilan Perkawinan Abd. Malik Amrullah Karim; Nur Mohamad Kasim; Julius T. Mandjo
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i3.1685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat pertanggung jawaban mutlak terhadap system peradilan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaruh SPTJM terhadap sistem peradilan perkawinan di indonesia yaitu, dengan adanya status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” menjadikan penanganan perkara terkait permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan menjadi berbeda. Disdukcapil dianggap telah merebut hak Pengadilan Agama dalam melakukan itsbat terhadap suatu pernikahan, serta SPTJM tidak secara langsung dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, melainkan perlunya pembuktian hukum lebih lanjut terhadap SPTJM tersebut, sehingga dapat menjamin hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya. Solusi dari permasalahan yang timbul akibat penerapan SPTJM dalam penerbitan dokumen kependudukan ialah perlunya evaluasi dan pembuatan peraturan lebih lanjut terhadap kebijakan SPTJM ini, dengan memberikan batasan-batasan, sanksi ataupun denda di dalam peraturan tersebut
Strategi Holistik Penanggulangan Minuman Keras Ilegal Di Wilayah Hukum Polsek Tapa Dandi Badu; Lisnawaty W. Badu; Julius T. Mandjo
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i4.1693

Abstract

Peredaran dan konsumsi minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi permasalahan serius yang memengaruhi stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dari peredaran miras ilegal serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Tapa dalam menanggulanginya. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dan metode kualitatif, data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan produsen miras tradisional, anggota kepolisian, serta tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi miras tanpa pengawasan berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan domestik, dan kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, peredaran miras ilegal turut diperkuat oleh faktor ekonomi, budaya lokal yang permisif, serta lemahnya penegakan hukum. Polsek Tapa telah melaksanakan pendekatan preventif berupa sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pendekatan represif melalui razia dan penindakan hukum yang melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, efektivitas upaya ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebocoran informasi razia, serta rendahnya efek jera dari sanksi hukum yang ada. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran miras ilegal perlu diarahkan pada strategi holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pelibatan tokoh masyarakat, serta reformulasi kebijakan hukum daerah. Hanya dengan sinergi berkelanjutan antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, persoalan peredaran miras ilegal dapat dikendalikan secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan tindakan hukum, perubahan budaya, dan solusi ekonomi sebagai strategi utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib
Analisis Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo Rahmawaty Mustafa; Mutia Cherawaty Thalib; Julius T. Mandjo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2045

Abstract

Pembangunan infrastruktur seringkali menimbulkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, masih terdapat ketidakpastian hukum akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas, keterlambatan penetapan lokasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses ganti rugi. Banyak warga mengaku kompensasi yang diterima tidak adil, bahkan khawatir kehilangan mata pencaharian. Temuan ini menegaskan perlunya transparansi yang lebih tinggi, percepatan sertifikasi tanah, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan. Implikasinya, pengadaan tanah harus dilakukan secara adil dan partisipatif agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga.     
Tinjauan Persaingan Usaha Dagang Antar Warung Kopi Tradisonal Dan Warung Kopi Modern Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999: (Studi Kasus, Warung Kopi Kape Kota Gorontalo) Mohamad Siddeq Husein Ischak; Mutia Ch Thalib; Julius T. Mandjo
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.580

Abstract

This study aims to determine the causes of trade competition between traditional and modern coffee shops in the city of Gorontalo and to understand the forms of business competition between traditional and modern coffee shops in terms of Law No. 5 of 1999, based on the title raised in this study, researchers see whether business actors have implemented the law mentioned above. This study uses empirical methods. The data collection process examined by researchers in this study were primary data and secondary data. Data collection techniques that support and relate to this research are direct interviews, observation, documentation and literature study. The results of this study indicate that there are 2 (two) things that need attention, namely first, in the perspective of existing competition, the findings found by the author are more focused on the balanced form of coffee provided from the two types of Warkop in the realm of research, from various types The coffee that several Warkop are trying to offer actually has a tendency for collectors to try to manipulate the market, and in the future this will be seen as a form of unhealthy competition. Second, the form of monopoly that arises in business competition in the realm of research, is the reason for the author to investigate further in applying law number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. If we look at article 13 regarding oligopsony and how business actors apply this law, it is clear that there is a geographical indication that is used by individuals to control the coffee because before the coffee is widely distributed, it must be recorded and directly purchased at a low price by these persons.
Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila Nisya Purnama A. Imran; Mutia Cherawaty Thalib; Julius T. Mandjo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3492

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mengurangi potensi sengketa di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika hukum pertanahan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam pelaksanaan PTSL serta menilai efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah perkebunan rakyat di Desa Bulila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi lapangan dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa batas tanah melalui musyawarah masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, perbedaan persepsi terhadap status tanah adat, serta keterbatasan aparatur pelaksana di lapangan. Dialektika antara hukum formal dan nilai-nilai sosial lokal menjadi tantangan utama yang mengharuskan reformulasi kebijakan agar PTSL tidak hanya menghasilkan kepastian administratif, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan keberterimaan hukum di tingkat masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi kunci bagi keberlanjutan program PTSL di masa depan.
KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo) Dolot Alhasni Bakung; Sri Nanang Meiske Kamba; Mohamad Hidayat Muhtar; Zamroni Abdussamad; Julius T. Mandjo
Jurnal Nusantara Berbakti Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Nusantara Berbakti
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jnb.v1i3.164

Abstract

The implementation of the ijon system by the community, especially farmers, has become a habit that has been passed down from generation to generation and has become entrenched in a number of areas, including Gorontalo. The 1945 Constitution, especially in Article 18B paragraph two (2) which reads that the State recognizes and respects customary law community units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated in law. Even so, buying and selling under the debt bondage system, in the eyes of the law, is strictly prohibited because in buying and selling the bonded bond system is very unclear because this is a form of extortion that can harm other people. The sale and purchase of the ijon system has also been confirmed in article 8 paragraph 3 of Law number 2 of 1960 concerning production sharing agreements, which reads: "payments by anyone, including owners and cultivators, to cultivators or owners in whatever form they have elements of ijon, are prohibited". The provisions used as the legal basis for the use of standard contracts in Indonesia are Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code which stipulates: "all agreements made legally apply as laws for those who make them" from the words all can be interpreted that every legal subject can make an agreement with any content, there is freedom of the legal subject to determine the form of the agreement. In other words, through the principle of freedom of contract, legal subjects have the freedom to make agreements, including opening opportunities for legal subjects to make new agreements that have not been regulated in the Civil Code so that they can follow the needs of society due to the times
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato Cici Cahyani Lamunte; Erman I. Rahim; Julius T. Mandjo
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v3i1.2953

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the implementation of Regional Regulation of Gorontalo Regency Number 04 of 2014 concerning the Control of Livestock in Ilomata Village, Bilato District. This research employs an empirical legal method with a sociological juridical approach to examine law not only as written norms but also as a social practice within society. Data were collected through interviews with village officials, regional regulation enforcement officers, and livestock owners, as well as through documentation and literature studies. The collected data were analyzed qualitatively using Lawrence M. Friedman’s legal system theory and Soerjono Soekanto’s theory on factors influencing law enforcement. The results indicate that the implementation of the regional regulation has not been optimal. The influencing factors include legal substance, legal structure (law enforcement officers), facilities and infrastructure, community factors, and legal culture. Normatively, the regulation contains clear provisions; however, its implementation is hindered by inconsistent enforcement, limited supporting facilities, and low levels of public legal awareness. Legal culture and the lack of consistency among law enforcement officers are the most dominant factors affecting the effectiveness of the regulation’s implementation. Therefore, it is necessary to strengthen consistent law enforcement, improve supporting facilities, and undertake continuous efforts to build public legal awareness in a participatory manner.
Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Maraknya Pembangunan Perumahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Wirda Moliju; Weny Almoravid Dungga; Julius T. Mandjo
Jurnal Begawan Hukum (JBH) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Begawan Hukum (JBH)
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/jbh.v2i1.84

Abstract

This research aims to find out what the Gorontalo City Government's policy is regarding the widespread development of housing through the process of converting agricultural land. This type of research is Empirical Research. The research results show that housing development and land conversion are very important issues in urban development. The conversion of agricultural land leads to a change in the use of productive agricultural land to use of land for the construction of housing and other infrastructure. The strategies for controlling land conversion are: Ratification of Spatial Planning Regulations as well as Incentives and Disincentives. Based on the information obtained, this form of land conversion control is also carried out by means of socialization and guidance, or if developers want to build then they will be invited. Apart from that, the factor that influences whether the conversion of agricultural land is permitted is that it must be in accordance with spatial planning. The government needs to have clear and detailed spatial planning to regulate land use effectively. Good spatial planning is the key to controlling agricultural land conversion.
Co-Authors Abd. Malik Amrullah Karim Annisa Nur Fitriyani Daud Cici Cahyani Lamunte Dandi Badu Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Farhan Hiola Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Hilala, Pardi Husain Mulki Hilala Lisnawaty W. Badu Mamu, Karlin Z Mifta Huljana Usman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Siddeq Husein Ischak Muhamad Nur Rifaldi Rachman Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Mutia Ch Thalib Mutia Cherawaty Thalib Nayla Utami Yasin Nirwan Junus Nisya Purnama A. Imran Nur Mohamad Kasim Nuvazria Achir Rahmawaty Mustafa Sri Nanang Meiske Kamba Suwitno Yutye Imran Weny Almoravid Dungga Wirda Moliju Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad