Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Adijaya Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Kutei Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Rahma Fitri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Meningkatan Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum di Indonesia Fikri Daparhan; Frendy Aguery Misbahuddin; Mahananda Arya Yuda; Muhammad Rizky Perdana; Rahma Fitri
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3800

Abstract

This study is entitled Improving the Effectiveness of Correctional Institutions as Part of Law Enforcement in Indonesia. The Correctional Institutions or Lapas, is an institution that is part of law enforcement in Indonesia. The purpose of the construction of the prisoner in Lapas is to ensure that the prisoners who have been released from prison remain accepted by the community and can continue to find employment. As a final part of the Criminal Justice System, the efficiency of Lapas functions and duties as a law enforcement agency is essential. The aim of this study is to further analyse the effectiveness of Lapas as part of law enforcement in Indonesia as well as attempts to enhance it if seen from existing facts. In this study, the method of writing normative or doctrinal jurisprudence with the study of library law is to study library materials such as reading and examining scientific books, e-journals of law, regulations of legislation, and various kinds of literature that have relevance to the subject and object of this research.
Tanggung Jawab Pengelola Wisata Alam Air Terjun Curug Embun Dalam Pengembangan Prasarana Wisata Untuk Menunjang Pariwisata Berkelanjutan Dio Tectona Siringo Ringo; Nur Sulistyo Budi Ambarini; Rahma Fitri
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i1.35810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengelola wisata alam Air Terjun Curug Embun dalam pengembangan prasarana wisata untuk mendukung  pariwisata berkelanjutan. Pariwisata merupakan pendorong perekonomian nasional yang perlu dikembangkan. Banyak potensi alam dan budaya Indonesia yang dapat menjadi destinasi wisata dan produk-produk wisata dalam pengembangan industry pariwisata berkelanjutan. Namun Sebagian besar destinasi wisata alam terutama di pedesaan belum memiliki prasarana pariwisata yang memadai. Pengembangan prasarana pariwisata terutama wisata alam yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata berdasarkan Pasal 26 huruf (i) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan belum optimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doctrinal dengan pendekatan sosiolegal studies berupaya mengkaji tanggung jawab pengelola wisata alam dalam pengembangan prasarana wisata untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Lokasi penelitian di Wisata alam Air Terjun Curug Embun Desa Lagan Bungin Kecamatan Semidang lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pengelolanya Badan Usaha Milik Desa. Temuan dalam penelitian ini bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai pengelola wisata alam air terjun Curug Embun melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai melaksanakan kewajiban hukum untuk mengembangkan prasarana wisata dan melanggar hak-hak wisatawan meskipun belum ada kerugian yang timbul akibat kelalaian pengelola. Pengelolaan BUMDes terhadap wisata alam air terjun Curug Embun berlangsung baik berkeadilan dan pemeratan karena telah melibatkan Masyarakat dan pemuda Desa, namun belum menunjukkan keberlanjutannya karena kelalaian dalam pengembangan prasarana wisata. Oleh karena itu bentuk tanggung jawab pengelola harus melaksanakan kewajiban hukum mengembangkan prasarana wisata untuk keberlanjutan wisata alam air terjun Curug Embun.
Kajian Yuridis terhadap Upaya Preventif Memerangi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Eki Rolando; Della Putri Ramadhani; Helda Helda; Putri Safira Apriadi; Rahma Fitri
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Desember : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i4.1545

Abstract

In accordance with the mandate of the rule of law, Indonesia has always sought to remain guided by the law as an instrument to realise the original ideals of the nation. We know that Administrative Law is a branch of law that serves to regulate the correlation between the state (in this case, the government) and its citizens. The role of Administration Law becomes one of the pillar guidelines used to always ensure consistency between government action and law in order to be able to perform its functions optimally. However, one of the obstacles that remains the focus of the issue of government organisation is the punishment of corruption by government officials. For that, the primary purpose of this writing is to know further how the efforts to prevent criminal proceedings of corruption in the perspective of the Administrative Law. This article uses normative juridical research methods with qualitative analysis or library study. The material is obtained from reference sources of reading literature that still have relevance to the object of this research. The findings will be analysed and organised systematically in writing in the form of reading descriptions.
KEDUDUKAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Mardhatillah, Mardhatillah; Yusra Fajriyah; Gamaliel Ekklesius Purba; Rahma Fitri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i1.5581

Abstract

ABSTRAK Demokrasi konstitusional dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal karena menyeimbangkan kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak warga negara. Di Indonesia, sistem ini diwujudkan melalui konstitusi UUD 1945 yang menjadi hukum tertinggi, mengatur struktur pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar rakyat. Hukum tata negara memainkan peran penting dalam memastikan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional tetap hidup, dengan mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara, mekanisme checks and balances, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, penerapan demokrasi konstitusional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk dinamika politik, globalisasi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Artikel ini menganalisis peran hukum tata negara dalam mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi implementasi hukum tata negara dalam memperkuat mekanisme checks and balances. Kajian ini menyoroti pentingnya adaptasi hukum tata negara terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi, guna menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan Indonesia.Kata Kunci: Demokrasi, Hukum, Konstitusi. ABSTRACTConstitutional democracy is considered an ideal system of government because it balances state power with the protection of citizens' rights. In Indonesia, this system is realized through the 1945 Constitution, which is the supreme law, regulating the structure of government and guaranteeing the basic rights of the people. Constitutional law plays an important role in ensuring the principles of constitutional democracy are kept alive, by regulating the division of power between state institutions, checks and balances mechanisms, and the protection of human rights. However, the implementation of constitutional democracy in Indonesia faces various challenges, including political dynamics, globalization, and increasing public demands for government transparency and accountability. This article analyzes the role of constitutional law in maintaining the principles of constitutional democracy in Indonesia, identifies the challenges faced, and explores the implementation of constitutional law in strengthening checks and balances mechanisms. It highlights the importance of adapting constitutional law to changing times without compromising democratic values, in order to maintain fairness, transparency and accountability in Indonesia's governance system.Keyword: Democracy, Law, Constitution
Penerapan Manajemen Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Thia Putri Ramadani; Ides Sagita; Muhammad Rizky Putra Adipradana; Rahma Fitri; Armansyah
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 1 No 06 (2024): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana manajemen kinerja dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan bagaimana kualitas kerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.Tujuan penelitian ini untuk menegetahui manajemen kinerja dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengelolaan data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Implikasi penelitian ini yaitu: (1) pegawai harus lebih disiplin dalam berangkat kerja dan pulang kantor untuk itu kepala Badan menyediakan daftar hadir elektronik seperti finger print (2) pengetahuan mengenai keterampilan komputer ditingkatkan lagi. (3) kepala Badan menyediakan pembaharuan komputer/ Upgrade
Pelestarian Budaya “Sekujang” Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal: Di Wilayah Kabupaten Seluma Muhammad Habil; Joko Susetyanto; Rahma Fitri; Hamdani
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 2 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i2.39727

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Apa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam pelestarian budaya “Sekujang” menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2). Hambatan yang ada dalam melindungi dan melestarikan budaya Sekujang sebagai ekpresi budaya tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Seluma. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan berberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Upaya Pemerintah Kabupaten Seluma dalam melestarikan budaya Sekujang mencakup dokumentasi, pengumpulan data, dan penelitian, pelatihan dan pendidikan terkait Sekujang pada generasi muda dan masyarakat setempat. 2) Hambatan yang ada dalam melindungi dan melestarikan budaya Sekujang sebagai ekpresi budaya tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.meliputi : Kurangnya anggaran dan sumber daya, kurangnya kajian dan dokumentasi, perubahan sosial dan nilai budaya, dan pengaruh globalisasi.
Perspektif Masyarakat Mengenai Alat Tangkap Ikan dalam Kehidupan Sosial di Gampong Ujong Drien Kabupaten Aceh Barat Risma Dedek; Husnul Khotimah; Rahma Fitri; Cut Rinda; Tri Quari Handayani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/cs2rwa12

Abstract

    Penelitian ini mengkaji perspektif masyarakat mengenai alat tangkap ikan dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya laut serta kehidupan sosial-ekonomi di Gampong Ujong Drien, Aceh Barat. Industri perikanan merupakan inti ekonomi utama di banyak negara pulau, termasuk Indonesia. Meskipun memiliki potensi sumber daya yang melimpah, nelayan konvensional sering dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi. Data menunjukkan bahwa 45% keluarga nelayan kecil berada di bawah ambang kemiskinan, dengan pendapatan yang sangat tergantung pada musim dan faktor lingkungan. Jenis perlengkapan yang digunakan nelayan sangat mempengaruhi status sosial dan ekonomi mereka, serta hasil bisnis mereka. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi ekonomi, seperti meningkatkan hasil tangkap dan pendapatan, tetapi juga mengubah aspek sosial, termasuk interaksi di antara nelayan, berbagi pekerjaan, dan tradisi lokal yang mewujudkan cara hidup mereka. Namun, menggunakan perlengkapan pancing yang salah atau terlalu banyak dapat menyebabkan masalah seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan membahayakan habitat laut. Situasi ini juga memengaruhi kemantapan pendapatan nelayan dan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki secara menyeluruh bagaimana alat pancing memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi keberadaan nelayan, terutama bagaimana alat ini mengubah gaya hidup mereka, baik secara individu maupun sebagai kelompok.    
Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Di Desa Air Sempiang, Kabupaten Kepahiang Dapot Chandra; Ariel Saron Silalahi; Ivan Ampetua Manik; Simon Siahaan; Rahma Fitri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/2hxxpf44

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Desa Air Sempiang, Kabupaten Kepahiang, dalam rangka pengembangan potensi wisata lokal yang berkelanjutan. Desa Air Sempiang memiliki kekayaan alam dan budaya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 diterapkan, termasuk partisipasi masyarakat, peran pemerintah daerah, dan kontribusi sektor swasta dalam pengelolaan wisata desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung yang belum memadai, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Meski demikian, upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran wisata. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi lintas sektor dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendorong pengelolaan wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan. Dengan optimalisasi kebijakan ini, Desa Air Sempiang dapat menjadi destinasi wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian budaya.
Co-Authors Ariel Saron Silalahi Armansyah Cut Rinda Dapot Chandra Della Putri Ramadhani Dio Tectona Siringo Ringo Eki Rolando Fikri Daparhan Frendy Aguery Misbahuddin Gamaliel Ekklesius Purba Hamdani Handayani, Tri Quari Helda Helda HUSNUL KHOTIMAH Ides Sagita Ivan Ampetua Manik Joko Susetyanto Mahananda Arya Yuda Mardhatillah, Mardhatillah Muhammad Habil Muhammad Rizky Perdana Muhammad Rizky Putra Adipradana Nur Sulistyo Budi Ambarini Putri Safira Apriadi Risma Dedek Simon Siahaan Thia Putri Ramadani Yusra Fajriyah