Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Meningkatan Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum di Indonesia Fikri Daparhan; Frendy Aguery Misbahuddin; Mahananda Arya Yuda; Muhammad Rizky Perdana; Rahma Fitri
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3800

Abstract

This study is entitled Improving the Effectiveness of Correctional Institutions as Part of Law Enforcement in Indonesia. The Correctional Institutions or Lapas, is an institution that is part of law enforcement in Indonesia. The purpose of the construction of the prisoner in Lapas is to ensure that the prisoners who have been released from prison remain accepted by the community and can continue to find employment. As a final part of the Criminal Justice System, the efficiency of Lapas functions and duties as a law enforcement agency is essential. The aim of this study is to further analyse the effectiveness of Lapas as part of law enforcement in Indonesia as well as attempts to enhance it if seen from existing facts. In this study, the method of writing normative or doctrinal jurisprudence with the study of library law is to study library materials such as reading and examining scientific books, e-journals of law, regulations of legislation, and various kinds of literature that have relevance to the subject and object of this research.
Kajian Yuridis terhadap Upaya Preventif Memerangi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Eki Rolando; Della Putri Ramadhani; Helda Helda; Putri Safira Apriadi; Rahma Fitri
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Desember : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i4.1545

Abstract

In accordance with the mandate of the rule of law, Indonesia has always sought to remain guided by the law as an instrument to realise the original ideals of the nation. We know that Administrative Law is a branch of law that serves to regulate the correlation between the state (in this case, the government) and its citizens. The role of Administration Law becomes one of the pillar guidelines used to always ensure consistency between government action and law in order to be able to perform its functions optimally. However, one of the obstacles that remains the focus of the issue of government organisation is the punishment of corruption by government officials. For that, the primary purpose of this writing is to know further how the efforts to prevent criminal proceedings of corruption in the perspective of the Administrative Law. This article uses normative juridical research methods with qualitative analysis or library study. The material is obtained from reference sources of reading literature that still have relevance to the object of this research. The findings will be analysed and organised systematically in writing in the form of reading descriptions.
KEDUDUKAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Mardhatillah, Mardhatillah; Yusra Fajriyah; Gamaliel Ekklesius Purba; Rahma Fitri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i1.5581

Abstract

ABSTRAK Demokrasi konstitusional dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal karena menyeimbangkan kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak warga negara. Di Indonesia, sistem ini diwujudkan melalui konstitusi UUD 1945 yang menjadi hukum tertinggi, mengatur struktur pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar rakyat. Hukum tata negara memainkan peran penting dalam memastikan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional tetap hidup, dengan mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara, mekanisme checks and balances, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, penerapan demokrasi konstitusional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk dinamika politik, globalisasi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Artikel ini menganalisis peran hukum tata negara dalam mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi implementasi hukum tata negara dalam memperkuat mekanisme checks and balances. Kajian ini menyoroti pentingnya adaptasi hukum tata negara terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi, guna menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan Indonesia.Kata Kunci: Demokrasi, Hukum, Konstitusi. ABSTRACTConstitutional democracy is considered an ideal system of government because it balances state power with the protection of citizens' rights. In Indonesia, this system is realized through the 1945 Constitution, which is the supreme law, regulating the structure of government and guaranteeing the basic rights of the people. Constitutional law plays an important role in ensuring the principles of constitutional democracy are kept alive, by regulating the division of power between state institutions, checks and balances mechanisms, and the protection of human rights. However, the implementation of constitutional democracy in Indonesia faces various challenges, including political dynamics, globalization, and increasing public demands for government transparency and accountability. This article analyzes the role of constitutional law in maintaining the principles of constitutional democracy in Indonesia, identifies the challenges faced, and explores the implementation of constitutional law in strengthening checks and balances mechanisms. It highlights the importance of adapting constitutional law to changing times without compromising democratic values, in order to maintain fairness, transparency and accountability in Indonesia's governance system.Keyword: Democracy, Law, Constitution
Penerapan Manajemen Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Thia Putri Ramadani; Ides Sagita; Muhammad Rizky Putra Adipradana; Rahma Fitri; Armansyah
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 1 No 06 (2024): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana manajemen kinerja dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan bagaimana kualitas kerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.Tujuan penelitian ini untuk menegetahui manajemen kinerja dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengelolaan data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Implikasi penelitian ini yaitu: (1) pegawai harus lebih disiplin dalam berangkat kerja dan pulang kantor untuk itu kepala Badan menyediakan daftar hadir elektronik seperti finger print (2) pengetahuan mengenai keterampilan komputer ditingkatkan lagi. (3) kepala Badan menyediakan pembaharuan komputer/ Upgrade
Perspektif Masyarakat Mengenai Alat Tangkap Ikan dalam Kehidupan Sosial di Gampong Ujong Drien Kabupaten Aceh Barat Risma Dedek; Husnul Khotimah; Rahma Fitri; Cut Rinda; Tri Quari Handayani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/cs2rwa12

Abstract

    Penelitian ini mengkaji perspektif masyarakat mengenai alat tangkap ikan dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya laut serta kehidupan sosial-ekonomi di Gampong Ujong Drien, Aceh Barat. Industri perikanan merupakan inti ekonomi utama di banyak negara pulau, termasuk Indonesia. Meskipun memiliki potensi sumber daya yang melimpah, nelayan konvensional sering dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi. Data menunjukkan bahwa 45% keluarga nelayan kecil berada di bawah ambang kemiskinan, dengan pendapatan yang sangat tergantung pada musim dan faktor lingkungan. Jenis perlengkapan yang digunakan nelayan sangat mempengaruhi status sosial dan ekonomi mereka, serta hasil bisnis mereka. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi ekonomi, seperti meningkatkan hasil tangkap dan pendapatan, tetapi juga mengubah aspek sosial, termasuk interaksi di antara nelayan, berbagi pekerjaan, dan tradisi lokal yang mewujudkan cara hidup mereka. Namun, menggunakan perlengkapan pancing yang salah atau terlalu banyak dapat menyebabkan masalah seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan membahayakan habitat laut. Situasi ini juga memengaruhi kemantapan pendapatan nelayan dan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki secara menyeluruh bagaimana alat pancing memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi keberadaan nelayan, terutama bagaimana alat ini mengubah gaya hidup mereka, baik secara individu maupun sebagai kelompok.