Setianingsih, Susiana
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN DESA MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI INDEKS DESA MEMBANGUN DI DESA TAPOS 1 KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Rumsowek, Sfase Jusde Juan Christian; Khair, Otti Ilham; Setianingsih, Susiana
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v5i2.140

Abstract

This researcher aims to find out how mature the implementation of an electronic-based government system is in service by using the Village Development Index application in Tapos I Village, Tenjolaya District, Bogor Regency, West Java Province. The research method used was qualitative to understand the abilities that were able to be carried out by the research subjects, while the data collection techniques used observation, interviews and documentation studies. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then the data validation techniques used were research triangulation, methodological triangulation and theoretical triangulation. The results of the study show that the Implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE) in Village Services through the Development of the Village Building Index Application. What is said is the Development Village Index (IDM) by showing the level of independence of the village with the IDM application by looking at the human and economic resources of the community as well as network constraints that are not strong so that the input of IDM data is hampered, the application is still constrained when the data transmission process is interrupted by the program itself, this happens when the server, especially the Village Development Index application, not only 1 village uses the IDM application but all villages in Indonesia. Tapos I Village is still classified as a developed village with an IDM score of 0.7614. For this reason, the Tapos I Village government seeks to increase the potential of its human resources and improve the community's economy in the field of food security and fisheries.
PENERAPAN UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DAN KONFLIK LAHAN DI IBUKOTA NEGARA BARU Khair, Otti Ilham; Sitohang, Vayireh; Setianingsih, Susiana; usuma, Gede Wijaya K
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3266

Abstract

ABSTRAK Pemindahan Ibukota Negara kini menjadi suatu kepastian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dengan berbagai dinamika sosial,politik dan hukum akhirnya rencana pemindahan ibukota negara dan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ibukota negara dipastikan akan berpiundah ke Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian tentu saja rencana pembangunan ibukota akan mengalami konflik lahan dengan beralihnya fungsi dan kepemilikan di wilayah tersebut. Status tanah yang sebelumnya dapat berupa hak pengusahaan hutan dan hak ulayat atau tanah adat tentu saja akan berubah fungsi.Tujuan penelitian in adalah untu menganalisis bagaimana Undang-Undang Ibukota Negara menagakomodir tentang penyelesaian konflik tanah yang akan terjadi. Metode penelitian pada penulisan ini adalah melalui metode penelitian kualitiatif dengan pendekatan desktriptif serta diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Undanh-undang Ibukota Negara tidak mencantumkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan lahan dan dan tidak tegas terkait soal penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan IKN.Dengan demikian diperlukan evaluasi terhadap aturan yang ada atau dengan memnyusun aturan turunan yang lebih menjelaskan dan menegaskan penyelesaian pertanahan yang ada.
Analisis Kemanfaatan Kebijakan Program Makan Siang Gratis bagi Peserta Didik dan Pemerintahan Welasari, Welasari; Gunadi, Genta Arief; Raharjo, Joko Susilo; Setianingsih, Susiana; Amazihono, Memorianus
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran 450 triliun untuk kebijakan program makan siang gratis. Program ini menimbulkan polemik pihak yang setuju program ini akan memberikan kemanfatan memberikan nutrisi gizi untuk meningkatkan prestasi peserta didik sedangkan yang kontra menganggap bahwa program konsumtif. Melihat hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemanfaatan kebijakan program makan siang gratis bagi peserta Didik dan Pemerintahan. Metode penelitian dengan studi kepustakaan yang diperoleh dari database google scholar kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan program makan siang gratis bagi peserta didik dan pemerintah memiliki kebermanfaatan. Pada peserta didik memberikan kekuatan untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan konsentrasi belajar. Sementara itu terdapat kelemahan adalah pemberian gizi secara umum tanpa memperhatikan kebutuhan gizi yang tepat. Sementara pada pemerintah kekuatannya semakin solid kerjama hubungan pusat dan daerah dalam kecukupan gizi, sementara tantangan yang dihadapi pada anggaran yang disediakan untuk makan siang gratis jika dijalankan dan menjadi program kerja selama 5 tahun kepemimpinan Prabowo- Gibran.