Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Garizahaq, Wirda
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 2 (2022): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.654 KB) | DOI: 10.59635/jpk.v1i2.227

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia,perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahirmaupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaanyang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapatkerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelahsebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. PengertianKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaansecara melawan hukum dalam lingkup rumah tanggaMetode penelitian yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisaterhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahandiatas.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MARKETPLACE YANG MELAKUKAN COD FIKTIF Garizahaq, Wirda; Butarbutar, Lizy Marchelina
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7737

Abstract

AbstractOnline trading or electronic trading has a legal relationship with several parties. These parties are business actors, consumers and marketplace organizers, goods delivery services and couriers. Which gives rise to rights and obligations for the parties who will carry out the sale and purchase agreement. Marketplace is a model of e-commerce whose function is as an intermediary between consumers and business actors. Meanwhile, goods delivery services are services whose task is to convey certain goods from one party to another, namely through a goods/service delivery service. This delivery can be done via several routes, namely land, water and air. Cash On Delivery is a payment method that is made when the goods ordered or agreed upon at the beginning have arrived at your home or destination location. However, the presence of this payment method can minimize losses borne by consumers in transactions, but it can be detrimental to business actors if consumers do not have good intentions in carrying out their obligations.Keywords: Consumer Protection, Sellers, marketplace. AbstrakPraktik jual beli online atau perdagangan elektronik ini memiliki suatu hubungan hukum kepada beberapa pihak. Pihak tersebut yaitu pelaku usaha, konsumen dan penyelenggara marketplace, jasa pengiriman barang dan kurir. Yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya yang akan menjalankan perjanjin jul beli. Marketplace merupakan salah satu model dari e- commerce yang fungsinya sebagai perantara antara konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan jasa pengiriman barang merupakan jasa yang bertugas untuk menyampaikan barang tertentu dari satu pihak ke pihak lain, yaitu melalui suatu pelayanan pengiriman barang/jasa. Pengiriman tesebut dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu menggunakan jalur darat, air dan udara. Cash On Delivery merupakan meetode pembayaran yang dilakukan ketika barang yang dipesan atau diperjanjikan diawal sudah sampai rumah atau lokasi tujuan. Namun kehadiran metode pembayaran ini dapat meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh konsumen dalam bertransaksi, akan tetapi dapat merugikan pelaku usaha apabila pihak konsumen tidak beritikad baik dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha, Marketplace.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Butarbutar, Lizy Marchelina; Garizahaq, Wirda
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9429

Abstract

Pada  saat  ini,  kesematan kerja terbuka  bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan gender. Namun secara kodrati perempuan memang terlahir berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam meakukan pekerjaannya. Melihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerja perempuan tetap bisa mendapatkan kesempatan bekerja dengan tidak mengesampingkan hak- hak kodrati nya.  Dalam  perundangan  sudah  diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki.  Hal  ini  berkaitan  dengan  perlindungan  fungsi  reproduksi  yang  dimiliki  oleh wanita  yang  tidak  dimiliki  oleh  laki-laki.  Perlindungan  fungsi  reproduksi  ini  antaranya ialah  menstruasi,  mengandung,  melahirkan  dan  menyusui. Perlindungan ini memberikan hal positif bagi pekerja perempuan, namun disisi lain perlindungan ini dianggap merepotkan bagi beberapa pemberi kerja, sehingga pemberi kerja terkadang menghindari mempekerjakan pekerja perempuan agar tidak terikat peraturan perlindungan ini.Kata kunci : Perlindungan, Pekerja perempuan, Ketenagakerjaan
IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS FOR BPJS HEALTH PATIENTS AT REGIONAL GENERAL HOSPITALS (RSUD) SERANG CITY Martinesya, Sefa; Garizahaq, Wirda; Yanri, Fuadi Brylian; Butarbutar, Lizy Marchelina
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 6, No 3 (2025): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v6i3.7921

Abstract

Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that every person has the right to physical and spiritual prosperity, to a place to live, and to a good and healthy environment, as well as the right to health services, and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that the state is responsible for providing adequate health care facilities and public services. However, the reality on the ground shows that there is still discrimination or unequal treatment of patients based on their payment status, namely General Patients and BPJS Health Patients. Where General Patients, who pay directly for health services, often get faster access, a wider choice of doctors, and priority in the use of facilities and medical procedures. Conversely, BPJS Patients often experience longer waiting times, limited facilities, and complicated bureaucratic procedures. The purpose of this study is to analyze the implementation of constitutional rights for BPJS patients at the Serang City Regional General Hospital (RSUD). This study uses a normative legal research method, with data sources obtained from secondary and primary data, which are then analyzed qualitatively.
Prosedur Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien BPJS Kesehatan: (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang) Martinesya, Sefa; Butarbutar, Lizy Marcelina; Yanri, Fuad Brylian; Garizahaq, Wirda; Setyoko, Yoga Dwi
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 12 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i12.5121

Abstract

Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas pelayanan kesehatan di lapangan menunjukan bahwa pentingnya penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana negara, melalui rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan publik, memenuhi amanat konstitusi dalam sektor kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai sejauh mana prosedur pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan telah direalisasikan dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya di RSUD Kota Serang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang juga menggunakan penelitian lapangan dengan data primer sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif dan optimal, karena pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjamin aksesibilitas layanan kesehatan yang merata bagi seluruh peserta BPJS, terutama bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan sarana dan tenaga medis. Sistem rujukan berjenjang yang menjadi syarat utama dalam mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan kerap kali menjadi hambatan, khususnya ketika puskesmas tidak beroperasi 24 jam, dokter tidak selalu tersedia, atau tidak adanya alternatif klinik maupun praktik dokter mandiri yang terjangkau. Akibatnya, masyarakat yang datang langsung ke rumah sakit tanpa rujukan terpaksa ditolak atau diarahkan kembali ke FKTP, meskipun mereka membutuhkan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini penting untuk memberikan gambaran nyata terkait ketimpangan antara ketentuan normatif pelayanan kesehatan dan implementasinya di rumah sakit, khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan, karena prosedur pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan belum berjalan secara efektif, sehingga akses layanan kesehatan belum merata.
METODE LIVING TAFSIR ATAS AYAT-AYAT NAFKAH DALAM KONTEKS EKONOMI RUMAH TANGGA MODERN Garizahaq, Wirda
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 1 (2026): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, January 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v3i1.2065

Abstract

ABSTRACT The "living interpretation" method, or living interpretation of the verses on livelihood in the context of modern household economics, involves understanding that the responsibility for livelihood no longer rests solely with the husband, but can also involve the wife, and the concept of ability (financial capacity) becomes a determinant of the level of livelihood. This interpretation considers gender equality, where women have equal rights to work and contribute to the family, as well as flexibility in meeting household needs in a manner that is in accordance with Islamic law and modern conditions. This paper examines the interpretation of Qur'anic verses relating to the obligation to provide for working women, focusing on Surah An-Nisa: 32 and 34. In Islamic tradition, the obligation to provide for is generally borne by men, but with the increasing participation of women in the workforce, questions arise regarding the relevance of this rule in the modern era. Through historical, anthropological, and sociological approaches, this study explores the context in which the verses were revealed, the social dynamics during the Prophet's time, and the changing roles of women in various societies throughout the Islamic world. The results of this study indicate that the division of responsibilities for providing for is dynamic and can be adapted to suit the times, as long as it does not violate the basic principles of justice in Islam. A more inclusive and contextual understanding of these verses is expected to provide relevant solutions to the issue of working women and the obligation to provide for the family. ABSTRAK Metode "living tafsir" atau penafsiran hidup atas ayat-ayat nafkah dalam konteks ekonomi rumah tangga modern melibatkan pemahaman bahwa tanggung jawab nafkah tidak lagi hanya pada suami, melainkan dapat juga melibatkan istri, dan konsep kemampuan (kemampuan finansial) menjadi penentu tingkat nafkah. Penafsiran ini mempertimbangkan kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan berkontribusi pada keluarga, serta fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang sesuai syariat dan kondisi modern. Makalah ini mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi perempuan yang bekerja, dengan fokus pada QS. An-Nisa: 32 dan 34. Dalam tradisi Islam, kewajiban nafkah umumnya dibebankan kepada laki-laki, namun dengan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, muncul pertanyaan mengenai relevansi aturan tersebut di era modern. Melalui pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis, penelitian ini menelusuri konteks asal turunnya ayat, dinamika sosial pada masa Nabi, serta perubahan peran perempuan dalam berbagai masyarakat di dunia Islam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab nafkah bersifat dinamis dan dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam. Pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap ayat-ayat ini diharapkan dapat memberikan solusi yang relevan terhadap isu perempuan bekerja dan kewajiban nafkah dalam keluarga