Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)
Permonoputri, Rifi Maria Laila Fitri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM Zainudin; Rismana, Daud; Permonoputri, Rifi Maria Laila Fitri; Widyastuti, Reza; Hariz, Hajar Salamah Salsabila
International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) 2024: Volume 5 Issue 2
Publisher : Indonesian Academy of Social and Religious Research (IASRR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53639/ijssr.v5i2.250

Abstract

There are still products in the process of issuing halal certificates, even though numerous goods circulating in society promise halalness until 2024. Consequently, comprehensive provisions are required to cover goods and services. This follows the regulations explicitly regulated in Law Number 6 of 2023, Law Number 33 of 2014, and Article 4 of Law Number 8 of 1999 about consumer protection. This writing employs normative juridical legal and field research methods to observe and collect data from real-world societal situations to obtain the necessary facts. The study's findings show that the halal certification program has been effectively implemented in Indonesia's national legal framework, as outlined in Law Number 6 of 2023, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Guarantee Products, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The government's efforts to enhance the halal certification program are demonstrated by the self-declare program and halal certification assistance in socialization and data collection for halal certification registration, facilitating business actors to obtain halal certificates that enhance consumer comfort.
Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Hariyanto, Hariyanto; Rismana, Daud; Hariz, Hajar Salamah Salsabila; Permonoputri, Rifi Maria Laila Fitri; Laili, Intan Ayu Nur
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.5393

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia, secara yuridis formal tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Rumusan pasal ini, tidak menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang atau dibolehkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji regulasi yang telah ada untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dan bermunculan di masyarakat, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya. Kemudian penelitian ini mendapatkan kesimpulansebagai berikut, yaitu kompetensi Pengadilan Negeri dalam memberikan izin perkawinan beda agama menuai pro dan kontra. Dari sisi pro, terdapat beberapa argumen yakni: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas perihal perkawinan beda agama dan hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama; 2) Realitas menunjukkan di Indonesia masih banyak pasangan  yang melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai cara baik melalui perkawinan adat atau bahkan melaksanakan perkawinan di negara lain yang memperbolehkan; 3) Perkawinan beda agama dapat dicatatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai persyaratan formal administratif; dan 4) pencatatan kawin hanya bisa dilakukan jika kedua mempelai yang melakukan perkawinan beda agama mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri melalui dispensasi nikah karena  PN menjadi satu-satunya instansi yang berwenang memberikan izin perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan dari Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang 23 Tahun 2006 dan yurisprudensi putusan Mahamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986
Penyuluhan Hukum atas Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi Peserta Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan: Legal Counseling on the Enactment of Law Number 1 Year 2023 of the Criminal Code for Beneficiary Participants of the Program Keluarga Harapan Adila, Arina Hukmu; Permonoputri, Rifi Maria Laila Fitri
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. Suppl-1 (2026): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v11iSuppl-1.10555

Abstract

Legal literacy among rural communities needs improvement. This community service initiative focuses on criminal law education, chosen because it is one of the branches of legal science closely related to the daily lives of the community. Especially in light of the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, the community needs to understand the key differences between the new Criminal Code and the colonial-era Criminal Code. The types of criminal offenses discussed in this education program are also tailored to the legal needs of the community in Gedangan Village, Wirosari Subdistrict, Grobogan District. This community service initiative employs the Service Learning (SL) approach. SL is designed to integrate learning into community service activities. This method is implemented in the planning, implementation, and reflection stages. The activity was carried out smoothly and was enthusiastically received by the community. The presentation of the material also addressed legal issues occurring within the community benefiting from the Program Keluarga Harapan. The pre-test and post-test results showed an improvement from an average score of 3 to 7 (out of a total score of 10). This indicates an increase in the community's legal understanding before and after the legal education activity.
Co-Authors Adila, Arina Hukmu Ali Maskur Daud Rismana HARIYANTO HARIYANTO Hariz, Hajar Salamah Salsabila Laili, Intan Ayu Nur Widyastuti, Reza Zainudin