Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.312
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ BILANCIA Khazanah Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Walisongo Law Review (Walrev) Risalah Hukum International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) Jurnal Pengabdian Multidisiplin Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Journal of Research on Community Engagement
Daud Rismana
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan Rismana, Daud
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.55 KB) | DOI: 10.21580/dms.2019.192.4174

Abstract

Found Beneficiary Families (KPM) The Family of Hope Program (PKH) whose marriage ties have been shaken, some even claim to have long been abandoned by their partners without news and certainty about the continuation of their marriage ties. So they can only surrender to accept the situation without knowing what to do. These problems are due to lack of knowledge and understanding of the reasons for divorce in Islamic marriage law. Then there is no opportunity yet to get legal awareness about the reasons for divorce in Islamic marriage law. As well as from both of these concerns, legal violations occur intentionally or unintentionally. The method used in this service is the lecture method, the discussion method, and the evaluation method. This training and outreach activity produced the first conclusion, this activity was very needed and was beneficial for PKH Beneficiary Families in Wirosari District. Secondly, There is an increase in the understanding and knowledge of the participants of this activity towards the regulations or legislation regarding the reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia. The third is that not all PKH KPMs in Wirosari sub-district have the opportunity to participate in this activity because of limited funds. Ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang ikatan perkawinannya telah goyah, bahkan ada yang mengaku telah lama ditinggalkan oleh pasangannya tanpa kabar dan kepastian mengenai kelanjutan ikatan perkawinan mereka. Sehingga mereka hanya bisa pasrah menerima keadaan tanpa tahu harus berbuat apa. Permasalahan-permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam. Kemudian belum adanya kesempatan untuk mendapatkan penyuluhan kesadaran hukum tentang alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam. Serta dari kedua hal tersebut dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak disengaja. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah, metode diskusi, dan metode evaluasi. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan ini menghasilkan kesimpulan yang pertama, kegiatan  ini sangat dibutuhkan  dan  bermanfaat  bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Wirosari. Kedua, Terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan para peserta kegiatan ini terhadap regulasi atau peraturan perundangan tentang alasan perceraian dalam hukum perkawinan islam di Indonesia. Yang ketiga adalah belum semua KPM PKH di Kecamatan Wirosari berkesempatan mengikuti kegiatan ini karena keterbatasan dana.
Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan Daud Rismana
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.55 KB) | DOI: 10.21580/dms.2019.192.4174

Abstract

Found Beneficiary Families (KPM) The Family of Hope Program (PKH) whose marriage ties have been shaken, some even claim to have long been abandoned by their partners without news and certainty about the continuation of their marriage ties. So they can only surrender to accept the situation without knowing what to do. These problems are due to lack of knowledge and understanding of the reasons for divorce in Islamic marriage law. Then there is no opportunity yet to get legal awareness about the reasons for divorce in Islamic marriage law. As well as from both of these concerns, legal violations occur intentionally or unintentionally. The method used in this service is the lecture method, the discussion method, and the evaluation method. This training and outreach activity produced the first conclusion, this activity was very needed and was beneficial for PKH Beneficiary Families in Wirosari District. Secondly, There is an increase in the understanding and knowledge of the participants of this activity towards the regulations or legislation regarding the reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia. The third is that not all PKH KPMs in Wirosari sub-district have the opportunity to participate in this activity because of limited funds. Ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang ikatan perkawinannya telah goyah, bahkan ada yang mengaku telah lama ditinggalkan oleh pasangannya tanpa kabar dan kepastian mengenai kelanjutan ikatan perkawinan mereka. Sehingga mereka hanya bisa pasrah menerima keadaan tanpa tahu harus berbuat apa. Permasalahan-permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam. Kemudian belum adanya kesempatan untuk mendapatkan penyuluhan kesadaran hukum tentang alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam. Serta dari kedua hal tersebut dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak disengaja. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah, metode diskusi, dan metode evaluasi. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan ini menghasilkan kesimpulan yang pertama, kegiatan  ini sangat dibutuhkan  dan  bermanfaat  bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Wirosari. Kedua, Terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan para peserta kegiatan ini terhadap regulasi atau peraturan perundangan tentang alasan perceraian dalam hukum perkawinan islam di Indonesia. Yang ketiga adalah belum semua KPM PKH di Kecamatan Wirosari berkesempatan mengikuti kegiatan ini karena keterbatasan dana.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL (PERMENSOS) NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Daud Rismana
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.935 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.2201

Abstract

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan pada Permensos No 1 Tahun 2018Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Pada pelaksanaannya, Permensos No 1 Tahun 2018 ini sudah berjalan dengan baik, namun dilihat dari aspek keadilan belum bisa mencerminkan rasa keadilan yang bisa dirasakan. Karena ketika dicermati lebih lanjut, masih terdapat bagian-bagian yang belum terakomodir di dalam aturan tersebut. Tentu hal ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk dapat ditelaah lebih jauh lagi dengan mengedapankan rasa keadilan supaya bisa tercapai kesejahteraan yang merata
Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan di Tengah Pandemi Covid-19 Daud Rismana; Hajar Salamah Salsabila Hariz; Fenny Bintarawati
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 5 Issue 1 (2022) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.012 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v5i1.5137

Abstract

Law is a set of rules that exists in society to create order. Law is created by humans and for humans. As such, it should be able to humanize humans. Law must be present in the midst of any social circumstances, including once when Indonesia was hit by the COVID-19 pandemic. The emergence of the COVID-19 should be immediately addressed by issuing a policy to regulate lectures during the pandemic so that they can still run effectively as they should. This research implemented a descriptive qualitative method. Data and information related to the effectiveness of lectures in legal studies during the pandemic were collected. The data were then presented in words and analysed in a comprehensive description. The results show that the lectures during the pandemic had not been effective for many limitations experienced by students and lecturers. Furthermore, from a legal perspective, there are no clear rules/policies in regulating how lectures are conducted in the midst of the COVID-19 pandemic so that they can run effectively.
Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia M Najibur Rohman; Daud Rismana
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.29 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v4i2.5232

Abstract

This article aims to find out the policy formulation of reducing the bureaucratic structure in Indonesia and the impact that occurs as its result. This article is a literature research using literature review as a primary legal source supported by secondary data which is the result of implementing regulations in the field. The results of the study indicate that the formulation of the policy of reducing the bureaucratic structure in Indonesia is to eliminate echelon III to echelon V. The main purpose of this cut is to streamline government services through government employees (civil servants). As the impact, organizationally, this cut is not ideal because it is carried out in parallel with the preparation of SOTK. In terms of human resource management, this cut has an impact on the transfer of administrative officials to functional positions that are more competency-based or expertise-based.
Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19 Daud Rismana; Hariyanto Hariyanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.951

Abstract

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, yang dimana pada masa pandemi covid-19 ini mengeluarkan kebijakan terkait Vaksinasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinansi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah tepat lahirnya kebijakan terkait vaksinasi yang tertuang di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, serta bagaimana pelaksanaannya menurut perspektif teori sistem hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana dalam melaksanakan penelitian mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan metode deskriptif analitis, dan dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan vaksinasi di tengah pandemi covid-19 yang tertuang di dalam permenkes nomor 84 tahun 2021 dalam perspektif teori sistem hukum adalah sudah sesuai sebagaimana teori-teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman maupun Gustav Radburch.
KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH IMAM SYAFI’I Daud Rismana; Muhamad Farchan Sulistiyanto
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.572

Abstract

Among the people of Java. Especially in the Cangkring Village of Rembang, Karanganyar, Demak. There are various rituals that are sacred and have been hereditary traditions, one of which is the earth alms tradition is a cultural ritual from the past. The community in the Cangkring Rembang Village, Karanganyar, Demak, considers that the real purpose and purpose of the earth alms tradition is a form of gratitude that created the universe namely God who has bestowed agricultural produce for the people in the Cangkring Rembang Village. Therefore, the people of Cangring Village in Rembang always carry out the tradition of alms in the earth, which is in the middle of the moon or dzulqo’dah. In this study included field research in the Cangkring Rembang Village, Karanganyar, Demak. While information is collected by interviews. The data that has been obtained is analyzed using data analysis techniques with descriptive, deductive, and inductive methods. Likewise, almsgiving is a convention of Javanese tradition with Islam. Given the earth alms tradition is a ritual passed down from ancestors to later generations, even though the earth alms tradition does not directly mention it in the Holy Qur'an and the Prophet's Hadith, but it is reviewed from the Islamic law in perspective fiqh, it is still permissible but does not contradict existing Islamic laws, and does not associate partners with Allah SWT.
The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice Perspective Muhammad Fakhruddin Zuhri; Fenny Bintarawati; Naili Ni'matul Illiyyun; Daud Rismana
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v8i1.3572

Abstract

The village is a place where people can live side by side in harmony and peace. This what actually has been aspired by our national law long time ago, that is a society which live in equity and prosperous . Laws are made to regulate and bring justice for all elements of the society. This justice should be able to presented by the policy maker and should be realized because it is awaited by all of elements. Especially in the current situation where the COVID-19 pandemic is occuring across the world which is Indonesia state is also affected. Many people, especially the grassroots got the impact of the COVID-19 pandemic, they lost their jobs, that is very meaningful for them to fullfill their daily needs. The Government through the Ministry of Villages, Development of Rural Regions, and Transmigration in the midst of this situation released a program as one of the solution, that is direct grant (Banyuan Langsung Tunai) arranged through the regulation of the Ministry of PDTT  Number 6 Year 2020. The research methodology used the qualitative methods which produced descriptive data. The results of this study indicated the BLT policy in the midst of the COVID-19 pandemic is an appropriate solution from the government to help alleviate citizen's living cost especially the burden of rural societies who are affected by COVID-19. The BLT policy in the midst of the 19th pandemic has reflected the sense of justice aspired by the law, because actually a law/regulation/policy was made to create justice for humans, and even that policy became a priority in the context of overcoming the COVID-19 pandemic.ame a priority in the context of overcoming the COVID-19 pandemic.
Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19 Daud Rismana; Hariyanto Hariyanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.951

Abstract

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, yang dimana pada masa pandemi covid-19 ini mengeluarkan kebijakan terkait Vaksinasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinansi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah tepat lahirnya kebijakan terkait vaksinasi yang tertuang di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, serta bagaimana pelaksanaannya menurut perspektif teori sistem hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana dalam melaksanakan penelitian mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan metode deskriptif analitis, dan dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan vaksinasi di tengah pandemi covid-19 yang tertuang di dalam permenkes nomor 84 tahun 2021 dalam perspektif teori sistem hukum adalah sudah sesuai sebagaimana teori-teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman maupun Gustav Radburch.
The Controversy on the Minimum Age for Marriage in Indonesia: Factors and Implications Rismana, Daud; Hariyanto, Hariyanto; Azizah, Mabarroh; Zakiyah, Ninik; Hakimi, Abdul Rahim
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v2i1.21

Abstract

In 2019, Indonesia redefined the minimum age limit for marriage with the aim of achieving gender equality and reducing child marriage rates. Unfortunately, this legal reform did not entirely succeed and, instead, created a paradox within Indonesian society. This study aims to investigate the controversy surrounding the minimum age for marriage as stipulated in Indonesian Marriage Laws. The paper employs a socio-legal approach, collecting data through legal material investigation and interviews. The research indicates that the reformation attempt brings about at least three undesired implications: an increase in the number of marriage dispensations, child marriages, and pre-marital pregnancies. These paradoxes appear to be influenced by several factors: (1) the public's minimal awareness of the current marriage law, (2) the lack of socialization from government bodies, and (3) regulatory inconsistency itself. Theoretically, instead of resolving issues within society, it turns out that the legal changes initiated by the state do not significantly trigger changes within society.
Co-Authors Abu Hapsin Adilla, Arina Hukmu Ali Maskur Ali Maskur Anisatuzzuhriya, Yunita Azizah, Mabarroh Bintarawati, Fenny Chamami, M Rikza Fenny Bintarawati Fitri, Rifi Maria Laila Hajar Salamah Salsabila Hariz Hakimi, Abdul Rahim HARIYANTO HARIYANTO Hariz, Hajar Salamah Salsabila Idamatussilmi, Idamatussilmi Joko Purwanto Laili, Intan Ayu Nur M Najibur Rohman Muhamad Farchan Sulistiyanto Muhammad Fakhruddin Zuhri Mukhlis, Muhammad Mutawalli Muslich Shabir Naili Ni'matul Illiyyun Nisa', Khoirotin Permonoputri, Rifi Maria Laila Fitri Valerina, Anindita Tresa Widyastuti, Reza Zainudin Zakiyah, Ninik