Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Wawasan Kebangsaan sebagai Cara Pandang Masyarakat Mereduksi Pemilih Apatis dalam Menyongsong Pemilu yang Demokratris dan Pastisipatif Lestari, Sulistyani Eka; Mangkunegara, RM. Armaya; Nugroho, Aguk; Muhari, Muhari; Harysart, Vivin Astharyna
KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2024): KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/kangmas.v5i2.1629

Abstract

Indonesia's diverse society, as the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), has the potential to trigger division if not managed properly. This report discusses the importance of national insight as a perspective for reducing voter apathy ahead of the 2024 elections. National insight here includes understanding national identity and unity based on Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, and the 1945 Constitution. Voter apathy and the potential for abstention in elections are often triggered by political rhetoric and campaigns that rely on agitation and propaganda. Therefore, socialization and education are needed to increase voter participation actively and rationally. Through community service activities by lecturers from the Faculty of Law, Sunan Bonang University, national insight socialization, and education were carried out in Saringembat Village, Singgahan District, Tuban Regency. This activity aims to support the government in successfully conducting the 2024 elections by enhancing nationalism and voter participation. The methods used include participatory and descriptive approaches, with presentations on national insight and election simulations to realize fair and democratic elections
Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif Hukum Pidana Nugroho, Aguk; Ruminingsih, Ruminingsih; Minan, Minan; Marwan, Marwan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8754

Abstract

Salah satu olahraga favorit di Indonesia bahkan di dunia adalah Sepakbola. Dimana Sepakbola menjadi magnet tersendiri di mata Masyarakat sehingga begitu banyak Penggemar Sepakbola yang menyebar di seluruh penjuru Indonesia dan Dunia. Masing-masing Klub dan masing-masing Negara memiliki Fans fanatiknya sendiri-sendiri. Sehingga hal yang mustahil tidak ada yang mengenal olahraga sepakbola. Namun, kadangkala dalam suatu pertandinagn sepakbola selalu saja ada sesuatu yang sifatnya tidak mencerminkan sportivitas yang justru merupakan hal prinsip dalam pertandingan olahraga termasuk Sepakbola. . Terdapat kelicikan atau kecurangan dalam pertandingan, seperti penggunaan obat terlarang, pemalsuan umur dalam kompetisi dan Match Fixing atau pengaturan skor. Salah satu yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan ialah pengaturan skor atau match fixing. Begitu kompleks permasalahan yang terjadi terkait Match Fixing, karena banyak pihak yang tentunya terlibat dalam penyuapan untuk mengatur skor pertandingan. Oknum-oknum yang dimaksud seperti Wasit, Hakim garis, Pemain, Manajer Tim bahkan termasuk oknum dalam federasi sepakbola itu sendiri. Sanksi baik dari segi Etika tau Disiplin termasuk Sanksi Pidanapun terasa sulit untuk dapat diterapkan karena kesulitan pembuktian delik suap dan keterlibatan pihak-pihak tersebut. Undang-Undang yang dapat diberlakukan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai Lex Spesialie dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Implementation of SKB Number 229 of 2021, Number 154 of 2021, Number KB/2/VI/2021 against ITE Delik Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 Nugroho, Aguk
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i3.932

Abstract

Defamation through social media is regulated in Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In fact, the article seems to be a rubber article because it can easily be applied, especially to events that actually fall within the scope of ordinary disputes between individuals through social media or limited to reality stories that then make personal offenses that are considered an attack on honor / good name. This then became a polemic in itself in the community because of the application of articles that are multiinterpretive without paying attention to the scope of events. The problem examined in this study is how the criminal provisions according to Article 27 (3) of the ITE Law and the limitations of the application of article 27 paragraph (3) of the ITE Law. As a form of problem solving for the polemic that continues to occur, on June 23, 2021, the government issued a Joint Decree of Criteria Guidelines. Implementation of the Law on Information and Electronic Transactions (SKB UU ITE). This decree was signed by the Minister of Communication and Information, the Attorney General and the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia, which is expected to be a law enforcement guideline so that there is no multiinterpretation of the implementation of the ITE Law which previously became a rubber article.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK SEBAGAI CARA MENGHINDARI JARIMU JERUJIMU Endi W., Teguh; Asmorowati, Tutik; Thoif, Mokh.; Nugroho, Aguk; Ruminingsih, Ruminingsih; Dimyati, Achmad Wildan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.34620

Abstract

Penggunaan media sosial yang semakin meluas di berbagai kalangan masyarakat berpotensi menimbulkan masalah hukum apabila tidak digunakan secara bijak. Fenomena "Jarimu Jerujimu" mengacu pada dampak negatif dari aktivitas pengguna media sosial yang melanggar norma hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya peserta didik di PKBM Taman Siswa, Desa Mondokan, Kecamatan Tuban, mengenai pemanfaatan media sosial secara bijak agar terhindar dari masalah hukum yang dapat berakibat pidana. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan peserta secara aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Edukasi diberikan melalui penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang. Materi yang disampaikan mencakup aturan-aturan dalam UU ITE terkait penggunaan media sosial, serta bagaimana membedakan konten yang dapat menyebabkan tindak pidana. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. Peserta yang awalnya tidak memahami detail aturan hukum dalam UU ITE, menjadi lebih sadar bahwa setiap tindakan di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum. Kesimpulannya, pengabdian ini berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial secara bijak, meskipun diperlukan upaya lanjutan untuk memperkuat pemahaman tersebut.