Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Unes Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research
Minan, Minan
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Urgensi Tranformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia Minan, Minan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2167

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan juga sebagai upagaya pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Keadilan transformatif adalah konsep yang coba memperluas keadilan restoratif, untuk keadilan restoratif hanya berfokus terhadap konflik pelaku dan korban, sedangkan keadilan transformatif berusaha menyelesaikan permasalahan tidak hanya pada domain hukum yaitu mencoba unsur-unsur lain seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya, sehingga bisa dikatakan konsep Transformative Justice menekankan pada prinsip proposionalitas seta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadan pribadi seoarang anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan inilah menjadi dasar Transformtive Justice sebagai formulasi atau alternatif baru yang dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya pemulihan dan pertumbuhan yang lebih komprehensif.
Legal Protection Against Child Labor As Employers Mine Excavations Minan, Minan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.598

Abstract

Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as receive protection from violence and discrimination. The aim of this research is to determine the penalties for mining entrepreneurs who employ minors and to determine the form of legal protection for minors mining workers. This research is normative legal research with a statutory approach. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary book materials. The research results show that the punishment for mining entrepreneurs who employ minors based on Minister of Manpower Regulation 01/MEN/1987 is punishable by imprisonment for a maximum of three months or a fine of up to Rp. 100,000,- (one hundred thousand rupiah). Forms of legal protection for minor mining workers include: protection of working and rest hours, wage guarantees and social security for occupational safety and health, as well as fair and humane treatment. Protection for child workers in the formal sector is regulated by the Minister of Manpower in his regulation no. Per.01/Men/1987 and its implementing regulations, namely: a) Entrepreneurs are required to report mandatory reporting procedures and forms regulated by the Minister of Manpower; b) For labor inspection employees, when carrying out inspections, they should pay special attention to the protection of child workers, and intensify reporting of the results of analyzing and evaluating inspections. Judging from the form of sanctions, the amount of sanctions in the form of monetary fines should not be stated because the value of money is always changing. A monetary fine of Rp. 100,000,- is not commensurate with a prison sentence of three months nowadays. As an option, a monetary fine equal to the entrepreneur's living costs for three months can be stated.
Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif Hukum Pidana Nugroho, Aguk; Ruminingsih, Ruminingsih; Minan, Minan; Marwan, Marwan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8754

Abstract

Salah satu olahraga favorit di Indonesia bahkan di dunia adalah Sepakbola. Dimana Sepakbola menjadi magnet tersendiri di mata Masyarakat sehingga begitu banyak Penggemar Sepakbola yang menyebar di seluruh penjuru Indonesia dan Dunia. Masing-masing Klub dan masing-masing Negara memiliki Fans fanatiknya sendiri-sendiri. Sehingga hal yang mustahil tidak ada yang mengenal olahraga sepakbola. Namun, kadangkala dalam suatu pertandinagn sepakbola selalu saja ada sesuatu yang sifatnya tidak mencerminkan sportivitas yang justru merupakan hal prinsip dalam pertandingan olahraga termasuk Sepakbola. . Terdapat kelicikan atau kecurangan dalam pertandingan, seperti penggunaan obat terlarang, pemalsuan umur dalam kompetisi dan Match Fixing atau pengaturan skor. Salah satu yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan ialah pengaturan skor atau match fixing. Begitu kompleks permasalahan yang terjadi terkait Match Fixing, karena banyak pihak yang tentunya terlibat dalam penyuapan untuk mengatur skor pertandingan. Oknum-oknum yang dimaksud seperti Wasit, Hakim garis, Pemain, Manajer Tim bahkan termasuk oknum dalam federasi sepakbola itu sendiri. Sanksi baik dari segi Etika tau Disiplin termasuk Sanksi Pidanapun terasa sulit untuk dapat diterapkan karena kesulitan pembuktian delik suap dan keterlibatan pihak-pihak tersebut. Undang-Undang yang dapat diberlakukan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai Lex Spesialie dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI POLITIK MASYARAKAT INDONESIA Lestari, Sulistyani Eka; Minan, Minan; Marwan, Marwan; Wisesa, Nuris Pratama; Muhari, Muhari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.35877

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan akademik dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap pemikiran dan perspektif Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan peserta secara aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia dengan dasar peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan agenda sosial dengan pembagiian sumbangan berupa uang kepada peserta. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban ini dihadiri khususnya oleh warga Kelurahan Panyuran yang berjumlah kurang lebih 15 orang, kegiatan dilaksanakan bertempat di Balai Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Hasil kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berhasil, dilihat dari keberhasilan target jumlah peserta pelatihan (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (85%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (90%), dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%).
Urgensi Tranformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia Minan, Minan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2167

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan juga sebagai upagaya pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Keadilan transformatif adalah konsep yang coba memperluas keadilan restoratif, untuk keadilan restoratif hanya berfokus terhadap konflik pelaku dan korban, sedangkan keadilan transformatif berusaha menyelesaikan permasalahan tidak hanya pada domain hukum yaitu mencoba unsur-unsur lain seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya, sehingga bisa dikatakan konsep Transformative Justice menekankan pada prinsip proposionalitas seta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadan pribadi seoarang anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan inilah menjadi dasar Transformtive Justice sebagai formulasi atau alternatif baru yang dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya pemulihan dan pertumbuhan yang lebih komprehensif.
Navigating Legal Transformation: Challenges and Prospects of Cybernotary in Enhancing Public Service Efficiency in Indonesia Lestari, Sulistyani Eka; Thoif, Mokh; Widodo, Teguh Endi; Minan, Minan
JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i4.40781

Abstract

The concept of cybernotary represents a transformative shift in the notary's role in the digital era, utilizing technology to enhance the efficiency and accessibility of legal services in Indonesia. While cyber notary holds potential for supporting the digitalization of notarial services and meeting the demands of modern society, its implementation in Indonesia encounters significant challenges, particularly in regulatory alignment and limited digital infrastructure. This study aims to provide a deeper understanding of how cyber notary supports the transformation of public services, making them faster, more efficient, and transparent, as well as to identify obstacles that must be overcome to achieve optimal implementation within state institutions. This research employs a qualitative approach, aimed at uncovering an in-depth understanding of e-Notarization's role in strengthening the digitalization process and enhancing the effectiveness of public services by state institutions. From a regulatory perspective, although there is a legal basis permitting electronic transactions, adequate technical and operational guidelines are still lacking to ensure smooth implementation. These challenges are particularly apparent in provisions requiring physical presence for the validation of signatures and fingerprints, which restrict the flexibility of notaries in serving the public digitally. As a result, these regulations constitute a principal barrier to the goals of cyber notary in delivering faster, more efficient, and more accessible legal services.
Co-Authors Marwan Marwan Muhari, Muhari Nugroho, Aguk Ruminingsih, Ruminingsih Sulistyani Eka Lestari Thoif, Mokh Widodo, Teguh Endi Wisesa, Nuris Pratama