Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal DIskresi
Sukmana, Iskandar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Terkait Jenis Pungutan Untuk Pelaku Usaha Homestay Di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah Koynja, Johannes Johny; Rusnan, Rusnan; Saleh, M.; Sukmana, Iskandar
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.164

Abstract

Penelitian ini fokus pada eksistensi dan implementasi Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 55 huruf a menegaskan kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan dan membahas Perdes. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan landasan, peraturan tersebut tidak merinci teknik pembentukannya. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman dan keahlian di kalangan penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa tentang pembentukan Perdes sesuai hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan “Penyuluhan Hukum” terkait kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Perdes terkait jenis pungutan untuk pelaku usaha Homestay di Desa Kuta, KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan menyamakan pemahaman dan memberikan pengetahuan kepada aparat pemerintahan desa dan pelaku usaha Homestay. Melalui metode penyuluhan hukum yang komunikatif, interaktif, dan partisipatif, Peneliti berupaya meningkatkan pemahaman tentang teknik perancangan Perdes dan kewenangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, diharapkan pemahaman hukum dan harmonisasi kebijakan dapat terjaga, mendukung pengembangan pariwisata, dan mengurangi beban pajak yang tidak proporsional bagi pelaku usaha Homestay di Desa Kuta.
Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB) Koynja, Johannes Johny; Rusnan; Sukmana, Iskandar; Amalia, Riski Ari
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3891

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa pandemi Covid-19, dengan penekanan pada aspek digitalisasi pajak. Fokus utama penelitian adalah perlunya digitalisasi dalam menjembatani keterbatasan geografis, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, serta evaluasi implementasi kebijakan relaksasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris berbasis applied law research. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan masyarakat sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi lebih difokuskan kepada Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang dengan penekanan pada keringanan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dalam mengatasi kendala dan memberikan solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan digitalisasi pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Elektronik Desa (E-Samdes) guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah terpencil.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Parkir Objek Wisata Ari Amalia, Riska; Rahmadani, Rahmadani; Sukmana, Iskandar
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.289

Abstract

Karena Desa Aik Dewa merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, maka stakeholder terkait perlu diberi pemahaman mengenai pengelolaan parkir. Sebab, jaminan keamanan juga sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Sehingga penting untuk mitigasi hukum dalam menjaga pariwisata di daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan materi mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap klausul eksonerasi, mengingat Desa Aik Dewa memiliki objek wisata yang didatangi masyarakat dari berbagai daerah, dan pastinya membawa kendaraan. Penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan mengundang pemerintah desa, anggota BPD, dan pengurus BUMDes. Kesimpulan penyuluhan ini adalah jika terjadi kelalaian dari pihak pelaku usaha (pengelola parkir), maka pihak yang seharusnya bertanggungjawab untuk pengembalian kendaraan adalah unit BUMDesa pengelola desa wisata, yang mana BUMDesa merupakan unit usaha desa yang melibatkan pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban jika unit BUMDesa tersebut gagal mengganti rugi kendaraan parkir yang hilang
Co-Authors Amalia, Riski Ari Ari Amalia, Riska Johannes Johny Koynja, Johannes Johny M. Saleh Rahmadani Rahmadani Rusnan Rusnan, Rusnan