Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research
Ari Amalia, Riska
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TELAAH POLEMIK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Ari Amalia, Riska; Oktava, M. Saoki
Jurnal Muhakkamah Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Muhakkamah
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and understand the rules regarding Large-Scale Social Restrictions (PSBB), namely whether Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Limits in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) delegated by Law Number 6 In 2018, Health Quarantine fulfills formal and material requirements, and whether including PSBB sanctions in governor regulations is justified in statutory regulations. This research is a normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The conclusion is that Government Regulation No. 21 of 2020 concerning PSBB in the Framework of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) does not meet formal and material requirements. And that the governor's regulation which contains sanctions is a material defect.
Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 dan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden) Ashari, Ashari; Ari Amalia, Riska; Umam, Khairul; Maulana Kafrawi, Rachman
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i3.6967

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui disparitas putusan mahkamah konstitusi terkait ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jika dikaji dari aspek pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 menyatakan penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang (open legal policy), sementara dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 mahkamah konstitusi memberi tafsir bahwa Keberadaan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan namun dalam perkembangannya Mahkamah konstitusi bisa saja mengabaikan atau mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan open legal policy tersebut, sementara dari prosedur pengambilan keputusan dalam Rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman tidak ikut serta membahas dan memutus untuk menghindari konflik kepentingan, sementara dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama ketua mahkamah konstitusi ikut membahas dan memutus perkara dengan putusan dikabulkan sebagian yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 
Penyelesaian Sengketa Melalui Bale Mediasi Ntb (Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018) Setiawan, Agung; Ashari, Ashari; Ari Amalia, Riska
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis implementasi efektivitas Peraturan daerah NTB nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan kendala implementasinya di lingkungan Kelurahan Punia Mataram NTB. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta turun lapangan guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (stattue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekataan sosiologis (sociologist approach). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa terdapat aturan yang tidak jelas atau multi-tafsir terkait Bale Mediasi, kurangnya Pembinaan, Pengawasan, Perekrutan, Pertanggungjawaban, Check and Balances, transparansi anggaran yang tidak jelas, dan ketidak jelasan posisi Bale Mediasi secara Ketatanegaraan Daerah NTB karena munculnya Bale Mediasi ‘kecil’ di daerah- daerah. Kemudian konsep Lembaga Non-Struktural Bale mediasi yakni Memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan dapat diakses umum, posisi yang jelas Bale Mediasi NTB secara Ketatanegaraan Pemerintahan Daerah NTB, alai Mediasi NTB sebagai Bale Mediasi tunggal di NTB tanpa ada Bale Mediasi ‘kecil’lainnya, Pemerataan petugas harian di seluruh NTB, Standar operasional prosedur Balai Mediasi NTB, Perekrutan Petugas Harian yang serius dan amanah melalui para yudikatif dan ketua lembaga non-struktural.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Parkir Objek Wisata Ari Amalia, Riska; Rahmadani, Rahmadani; Sukmana, Iskandar
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.289

Abstract

Karena Desa Aik Dewa merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, maka stakeholder terkait perlu diberi pemahaman mengenai pengelolaan parkir. Sebab, jaminan keamanan juga sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Sehingga penting untuk mitigasi hukum dalam menjaga pariwisata di daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan materi mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap klausul eksonerasi, mengingat Desa Aik Dewa memiliki objek wisata yang didatangi masyarakat dari berbagai daerah, dan pastinya membawa kendaraan. Penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan mengundang pemerintah desa, anggota BPD, dan pengurus BUMDes. Kesimpulan penyuluhan ini adalah jika terjadi kelalaian dari pihak pelaku usaha (pengelola parkir), maka pihak yang seharusnya bertanggungjawab untuk pengembalian kendaraan adalah unit BUMDesa pengelola desa wisata, yang mana BUMDesa merupakan unit usaha desa yang melibatkan pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban jika unit BUMDesa tersebut gagal mengganti rugi kendaraan parkir yang hilang
Co-Authors Agung Setiawan Ashari Ashari Khairul Umam Oktava, M. Saoki Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Solly Aryza Sukmana, Iskandar