Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Ari Amalia, Riska
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TELAAH POLEMIK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Ari Amalia, Riska; Oktava, M. Saoki
Jurnal Muhakkamah Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Muhakkamah
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and understand the rules regarding Large-Scale Social Restrictions (PSBB), namely whether Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Limits in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) delegated by Law Number 6 In 2018, Health Quarantine fulfills formal and material requirements, and whether including PSBB sanctions in governor regulations is justified in statutory regulations. This research is a normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The conclusion is that Government Regulation No. 21 of 2020 concerning PSBB in the Framework of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) does not meet formal and material requirements. And that the governor's regulation which contains sanctions is a material defect.
Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 dan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden) Ashari, Ashari; Ari Amalia, Riska; Umam, Khairul; Maulana Kafrawi, Rachman
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i3.6967

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui disparitas putusan mahkamah konstitusi terkait ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jika dikaji dari aspek pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 menyatakan penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang (open legal policy), sementara dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 mahkamah konstitusi memberi tafsir bahwa Keberadaan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan namun dalam perkembangannya Mahkamah konstitusi bisa saja mengabaikan atau mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan open legal policy tersebut, sementara dari prosedur pengambilan keputusan dalam Rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman tidak ikut serta membahas dan memutus untuk menghindari konflik kepentingan, sementara dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama ketua mahkamah konstitusi ikut membahas dan memutus perkara dengan putusan dikabulkan sebagian yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 
Co-Authors Khairul Umam Maulana Kafrawi, Rachman Oktava, M. Saoki Solly Aryza