Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Sosialisasi Penyelenggaraan Organisasi Dan Praktek Kepemimpinan Untuk Organisasi Kesiswaan Lestari, Agisthia; Randisa, Aziz Reza
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan wadah bagi seluruh kegiatan siswa yang tersebar dalam berbagai jenis organisasi baik dalam bidang kesenian, pendidikan, maupun olahraga. Sebagai sebuah organisasi intra, OSIS memiliki kewajiban untuk membantu dan memfasilitasi organisasi-organisasi yang berada dibawahnya. Keberhasilan OSIS bergantung pada kinerja kepengurusan dan kualitas kepemimpinan dari para pengurus. Pengurus OSIS adalah siswa-siswi pilihan yang telah lolos seleksi berdasarkan kemampuan bidang akademik maupun non-akadmik pengurus OSIS yang terpilih dalam menjalankan kepengurusan selama 1 (satu) tahun ajaran. Kegiatan pengabdian ini memberikan pelatihan dasar pemahaman mengenai kepemimpinan dalam organisasian, sehingga dapat terbentuk organisasi kesiswaan yang kuat dan berkarakter kepemimpinan. Pelaksanaan pengabdian ini diawali dengan metode observasi langsung dengan mendatangi lokasi pengabdian untuk memperolah data, menggali dan mengidentifikasi masalah, dan wawancara. Wawancara juga melibatkan wakil kesiswaaan, perwakilan guru, dan perwakilan siswa dengan cara berdialog dan berduskusi. Selanjutnya, tim pengabdian masyarakat melakukan praktek kepemimpinan dengan meminta para siswa untuk berpidato singkat untuk menuangkan ide-ide untuk memajukan organisasi kesiswaan. Hasil kegiatan tersebut antara lain diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi tentang teori dan budaya organisasi bagi siswa dalam organisasi kesiswaan. Harapan dari kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya organisasi kesiswaan yang kuat dengan karakter kepemimpinan yang dapat memajukan SMA Negeri 6 Kota Serang sebagai sekolah yang unggul baik dalam bidang akdemik maupun non akademik
ANALISIS DINAMIKA KOALISI MENUJU PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (PILPRES) 2024 Efriza, SIP., M.Si, Efriza; Randisa, Aziz Reza; Lestari, Agisthia; Hanif, Fahmi Amanatul
Ilmu dan Budaya Vol. 45 No. 2 (2024): Vol. 45, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v45i2.3873

Abstract

This study discusses the coalition process and dynamics that occur in the coalition in the 2024 Presidential Election (Pilpres). The presidential and vice presidential nomination threshold provisions (presidential threshold) where the Election Law stipulates that presidential and vice presidential candidate pairs can be proposed by political parties or a coalition of political parties that have at least 20 percent of seats in the People's Representative Council (DPR) or 25 percent of valid national votes in the legislative election, are causes that also influence the pendulum movement of coalition formation. In addition, compensation for the position as a vice presidential candidate from the new coalition that is followed is also a consideration for the coalition. This study uses a descriptive qualitative method with an instrumental case study approach in the 2024 Presidential Election to explain the dynamics of political party coalitions. The results of the study show that the coalition ahead of the 2024 Presidential Election does not focus on policy preferences, or political parties do not pay serious attention to building a coalition based on ideology or public policy for the benefit of the people. Political parties tend to concentrate on how to gain power as a basis for building a coalition. Suggestion, majority political strength is needed to support a strong and effective government so it is important for political parties to form a permanently bound coalition or permanent electoral coalition.   Abstrak Penelitian ini membahas proses koalisi dan dinamika yang terjadi dalam koalisi pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 ini. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential thereshold) dimana Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif, merupakan penyebab yang turut mempengaruhi gerak bandul pembentukan koalisi. Selain itu, kompensasi jabatan sebagai calon wakil presiden dari koalisi baru yang diikuti juga menjadi pertimbangan koalisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat instrumental pada Pilpres 2024 untuk menjelaskan dinamika koalisi partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi menjelang Pilpres 2024 tidak berfokus pada preferensi kebijakan, atau partai politik tidak memperhatikan secara serius untuk membangun koalisi yang didasarkan pada ideologi atau kebijakan publik untuk kepentingan rakyat. Partai politik cenderung berkonsentrasi pada cara untuk mendapatkan kekuasaan sebagai dasar membangun koalisi. Saran, diperlukan kekuatan politik mayoritas untuk menopang pemerintahan yang kuat dan efektif sehingga penting bagi partai politik untuk membentuk koalisi yang diikat secara permanen atau koalisi elektoral permanen.
The Influence of Political, Economic, Cultural, and Social Capital in the Victory of the Noble Family in the 2018 Bone Regency Election Sari, Inrinofita; Lestari, Agisthia; Syukri, Ahmad; Hanif, Nita Aribah
INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : FAKULTAS DAKWAH UIN SALATIGA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/inject.v10i1.4521

Abstract

This study analyzes the influence of noble family victories on voter turnout in the 2018 Bone Regency elections, focusing on how social, economic, cultural, and political factors contribute to determining the outcome of these elections. This study uses a quantitative approach through the distribution of questionnaires to the people of Bone Regency to explore their perceptions of the role of noble families in Pilkada. Data management was conducted using SmartPLS (SEM-PLS) software. The results show that all four factors have a positive and significant influence on voter turnout, confirming that the involvement of noble families is a symbol and a force capable of mobilizing community support. The findings suggest that noble families still play an important role in local politics, utilizing their extensive social networks, strong cultural influence, and economic and political support to maintain their dominance in the political arena. Their victories in local elections demonstrate the continuation of traditional political patterns rooted in local culture, albeit in a modern democratic context.
Faktor-Faktor Penyebab Polemik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon Lestari, Agisthia; Randisa, Aziz Reza
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v9i2.3914

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami polemik penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon pada tahun 2022, melalui faktor-faktor penyebab yang didasarkan pada teori Ted Robert Gurr tentang memudarnya toleransi dan fenomena melonggarnya kohesi sosial berdasarkan pemikiran Amartya Sen. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus intrinsik (intrinsic case study), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap kasus-kasus tertentu kasus-kasus yang telah teridentifikasi dengan jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan dokumentasi. Peneliti juga memilih menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat adanya intoleransi beragama dan melonggarnya kohesi sosial, serta faktor lain yaitu peraturan yang kontradiktif sebagai faktor penyebab terjadinya polemik penolakan terhadap pembangunan gereja. Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) perlunya mediasi yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti mediasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama yang berakhir tanpa kesepakatan; 2) penyederhanaan aturan FKUB mengenai syarat 90 Persetujuan Jemaat dan 60 Persetujuan Masyarakat Sekitar; dan 3) perlunya menerbitkan Peraturan Daerah dengan spirit inklusi/berpihak pada kelompok minoritas. AbstractThis study investigates the controversy surrounding the 2022 rejection of HKBP Marantha Church construction in Cilegon City, applying Ted Robert Gurr's tolerance decline theory and Amartya Sen's social cohesion erosion framework. Utilizing an intrinsic case study approach, this qualitative research provides nuanced insights into the identified cases. This study employed open-ended interviews and documentation to collect data. Unstructured interview techniques were also utilized. The results of the study show that there is religious intolerance and loosening of social cohesion, as well as other factors, namely contradictory regulations, as factors causing the polemic of rejection of church construction.This study recommends: 1) Mediation initiated by the Ministry of Religion and Home Affairs to follow up on previous unsuccessful mediation efforts; 2) Simplification of FKUB regulations regarding 90% congregation approval and 60% community approval; and 3) Enacting inclusive local regulations supporting minority groups.  
PENGUATAN SADAR GENDER PADA ANGGOTA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA PANYIRAPAN KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG Lestari, Agisthia; Efriza; Habibi, Fikri; Maulani, Dini Izzati
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/tensile.v3i2.51390

Abstract

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mengenai sadar gender kepada anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Kegiatan ini anggota tidak hanya mendapatkan pemahaman soal apa itu gender tetapi diajak untuk memahami pentingnya kesetaraan gender karena berkaitan erat dengan perempuan dan kerja-kerja domestik yang erat kaitannya dengan hidup perempuan. Pada masyarakat dengan sistem partiarkal seperti di Indonesia, perempuan digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor, seperti berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan dan berpenghasilan. Namun di lain sisi, muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan ‘kodrat’-nya sebagai perempuan yang bekerja pada ranah domestik atau urusan rumah tangga seperti pekerjaan mencuci dan memasak. Pembiasan makna ini kemudian menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan, sehingga perempuan mengalamai stigmatisasi, marginalisasi, kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, serta ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi ini kemudian mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi langsung dengan mendatangi lokasi pengabdian untuk memperoleh data, menggali dan mengidentifikasi masalah, dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada anggota Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan masyarakat maupun aparat desa Panyirapan dengan cara ceramah/pemberian informasi, dan pelatihan. Tim pengabdian masyarakat akan terbuka jika anggota PKK berkonsultasi untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang kerap dialami oleh perempuan dan bagaimana cara mencegahnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain diharapkan dapat: memberikan pengetahuan kepada anggota PKK mengenai pentingnya sadar gender yang akan membangun kesetaraan gender di dalam masyarakat desa Panyirapan. Karena dengan meningkatnya kesetaraan gender akan dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh perempuan tetapi masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: Gender, Perempuan, Kesetaraan Gender, PKK, Patriarkal