Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS Innovative: Journal Of Social Science Research
Mendrofa, Sepkris Mawarni
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum; Tentang Pentingnya Sertifikat Tanah Siregar, Dahris; Mahasari, Jamaluddin; Mendrofa, Sepkris Mawarni; Gea, Herti; Zai, Cut Rana Wati; Lubis, Muhammad Khusairi; Ndruru, Hendra Putra
JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID) Vol 7, No 1 (2024): Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS
Publisher : Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/js.v7i1.5239

Abstract

Untuk sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, Sangat penting untuk memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah. Tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan bukti formil yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tetapi juga memilikinya lebih dari itu, sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum. Dalam pengertian ini, "selama tidak dapat dibuktikan, sertifikat yang dianggap sebagai "alat yang kuat untuk membuktikan" digunakan secara tersirat. Fakta yuridis dan fisik yang termasuk dalamnya harus dipertimbangkan dengan cermat baik dalam praktik hukum biasa maupun dalam kasus yang diputuskan di Pengadilan. Untuk mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwa memiliki hak atas tanah ini harus didaftarkan terlebih dahulu, pendaftaran awal tanah dan pendaftaran setelah peralihan hak. Kegiatan ini menggunakan advokasi hukum untuk meningkatkan kesadaran komunitas mitra bahwa memahami hukum kepemilikan tanah sangat penting. Kegiatan ini dapat membantu masyarakat lebih memahami pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Hasil dari kegiatan ini adalah bahwa peserta penyuluhan menjadi lebih tertarik untuk mendengarkan apa yang disampaikan narasumber dan bahwa terjadi interaksi antara peserta dan narasumber. Ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah.
Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.21 Tahun 2020 (Studi Di Kantor BPN Medan) Mendrofa, Sepkris Mawarni; Darma, Mospa; Sitepu, Karolina; Elyani, Elyani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13874

Abstract

ABSTRAK Masalah pertanahan sering kali menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat.Sengketa terjadi ketika ada pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yangdisebabkan oleh perbedaan pandangan, kepentingan, atau hak milik. Setiap sengketapertanahan memerlukan cara penyelesaian yang tepat. Pemerintah, melalui KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah menunjukkan komitmennyadalam menangani sengketa ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganandan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BadanPertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi sertapenerapan Peraturan tersebut dalam proses penyelesaian sengketa. Skripsi inimenggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif.Metode ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskandata yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan gambaran umum tentangpermasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BadanPertanahan Nasional berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan,membantu para pihak untuk mengidentifikasi permasalahan, dan merumuskan berbagaiopsi penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika dalam proses mediasitercapai kesepakatan, maka hal tersebut dituangkan dalam perjanjian damai. Namun, jikatidak tercapai kesepakatan, para pihak memiliki hak untuk membawa masalah tersebut kepengadilan.
Co-Authors Darma, Mospa Elyani, Elyani Gea, Herti Lubis, Muhammad Khusairi Mahasari, Jamaluddin Ndruru, Hendra Putra Rony, Zahara Tussoleha Sitepu, Karolina Zai, Cut Rana Wati