Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.932
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Jurnal Abdi Insani Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Mejuajua Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien LEBAH Innovative: Journal Of Social Science Research Legalpreneur Journal Review: Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Darma, Mospa
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak Siregar, Dahris; Sitepu, Karolina; Darma, Mospa; Na’im, Khairun; Tarigan, M. Tommy Umaro; Razali, Razali; Harahap, Faisal Sadat
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 3 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v3i2.276

Abstract

Menurut sebagai hasil dari data yang dikumpulkan oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG), jumlah perceraian di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat lagi pada tahun 2022, mencapai 516.334 kasus, menurut data statistik Indonesia, terbesar dalam enam tahun terakhir. Hal ini menarik perhatian untuk diteliti. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, data dan pendapat para ahli dan metode yuridis empiris digunakan untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat perceraian semakin meningkat enam tahun terakhir disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk faktor ekonomi, unsur-unsur sosial dan budaya, unsur-unsur komunikasi yang buruk, dan unsur-unsur perselingkuhan. Berdasarkan hasil studi perceraian orang tua memberikan efek negatif terhadap anak baik secara psikologis dan fisik maupun secara akibat hukum.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 Damanik, Rudang Sari Ayu; Na’im, Khairun; Sitepu, Karolina; Darma, Mospa
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1201

Abstract

This research aims to conduct a legal review of the implementation of criminal investigation in the field of taxation based on Law Number 28 of 2007. The main focus of this study is to analyze the legal provisions regulating the process of criminal investigation in taxation and evaluate its implementation in practice. The research methods used include legal document analysis, literature review, and field research to gain a comprehensive understanding of the taxation investigation mechanism.The results of the research indicate that the implementation of the investigation illustrates that the process of conducting criminal investigations in taxation, as regulated by Law Number 28 of 2007, involves a series of stages from administrative examination to investigation. The authority of tax investigators, as mandated by the law, grants broad powers to conduct examinations and investigations without the involvement of the police, including the execution of searches and seizures with court permission. In its implementation, there are challenges that need to be addressed. Dependence on the police, interventions, pressure from certain parties, as well as limitations in human resources and the qualifications of tax investigators are factors that can hinder the effectiveness of the investigation. The phenomenon of "backing" creates risks to the integrity of the investigation process. Deviation from the processes mandated by the law can reduce public trust and lead to legal uncertainty. Therefore, efforts need to be made to strengthen the independence of tax investigators, improve inter-agency coordination, and enhance human resources with adequate qualifications. Thus, it is expected that the implementation of criminal investigations in taxation can proceed more efficiently and in accordance with the principles of legal justice.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis ketentuan hukum yang mengatur proses penyidikan tindak pidana perpajakan, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktek. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, studi pustaka, dan penelitian lapangan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang mekanisme penyidikan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan menggambarkan bahwa proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pemeriksaan administrasi hingga penyidikan. Kewenangan penyidik pajak, sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, memberikan wewenang luas untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan tanpa keterlibatan instansi kepolisian, termasuk pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dengan izin pengadilan. Dalam implementasinya, terdapat kendala atau tantangan yang perlu diatasi. Ketergantungan pada instansi kepolisian, intervensi, dan tekanan dari pihak tertentu, serta keterbatasan SDM dan kualifikasi penyidik pajak menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan penyidikan. Adanya fenomena "beking" menciptakan risiko terhadap integritas proses penyidikan. Penyimpangan dari proses yang diamanatkan oleh undang-undang dapat mengurangi kepercayaan publik dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat independensi penyidik pajak, meningkatkan koordinasi lintas instansi, serta meningkatkan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang memadai. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum.
Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Darma, Mospa; Siregar, Dahris; Rozali, M
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijaya Kusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i3.538

Abstract

Kehidupan manusia sangat bergantung pada pekerjaan karena pekerjaan memungkinkan orang untuk hidup yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keluarga mereka. Memenuhi hak untuk bekerja adalah tanggung jawab pemerintah. Banyak orang Indonesia memilih untuk bekerja di negara lain sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia) karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Paradigma baru tentang peran negara dalam Penjelasan UU tahun 2017 No. 18 memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Penjelasan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang lebih besar, swasta memiliki peran yang lebih kecil dalam mengalokasikan dan melindungi tenaga kerja migran Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk penyuluhan tentang aspek hukum, sosial dan ekonomi untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintahan, kepala lingkungan dan masyarakat di Kelurahan Babura yang terletak di Medan Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif yang berisi tentang Undang-undang yang melindungi migran. Pengabdian ini memberikan manfaat sehingga mampu membuat masyarakat sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan tentang undang-undang yang melindungi pekerja migran. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk mempelajari materi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia agar mereka dapat memahami secara menyeluruh Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur pekerja migran dan bentuk perlindungan mereka.
Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Pencabutan Testament (Surat Wasiat): Studi Kasus di Kantor Notaris Dan PPAT Ina Indriati Siregar, S.H Ramadanty, Alvi Sahara; Elyani, Elyani; Sitepu, Karolina; Darma, Mospa
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25146

Abstract

Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan, hanya terdapat wasiat yang dibuat secara tertulis yaitu Surat Wasiat (Testament). Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Pencabutan Tetstament (Surat Wasiat) Pada kantor Notaris dan PPAT Ina Indriati Siregar. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini adalah tugas dan wewenang Notaris apabila terjadi pelaksanaan testament dan pencabutan testament adalah Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu testament (wasiat) dan bagaimana cara pemberian testament (wasiat), agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap Kedudukan Notaris dalam pembuatan testament atau surat wasiat sebagai Notaris berperan sebagai pihak independen dan tidak memihak serta wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Si pembuat wasiat dapat mencabut kehendak terakhirnya seluruhnya atau sebagian saja. Pencabutan suatu surat wasiat merupakan suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir.
Analisis Hukum Terkait Sertifikat Ganda Ditinjau Dari Sisi Hukum Perdata Studi Atas Putusan Nomor : 1318 K/Pdt/2017 Halawa, Agung Arifman; Darma, Mospa; Elyani, Elyani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18064

Abstract

Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah seharusnya memberikan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus sertifikat ganda yang menimbulkan kedamaian. Penelitian ini menganalisis aspek hukum perdata terkait sertifikat ganda dengan studi atas Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2017. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan studi kasus, penelitian ini menyoroti dasar-dasar hukum, pertimbangan hakim, serta relevansi asas kepastian hukum dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat ganda terjadi akibat kesalahan administrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Mahkamah Agung menekankan pentingnya sebagai prioritas dan itikad baik dalam menentukan pemilik hak yang sah. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya perbaikan sistem administrasi pertanahan, peningkatan pengawasan penerbitan sertifikat, serta penegakan hukum yang lebih ketat. Kata Kunci: Sertifikat ganda, hukum perdata, kepastian hukum, Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2017, Badan Pertanahan Nasional.
Counseling and socialization of child protection law as an efforts to prevent bullying acts at apipsu senior high school Medan Sitepu, Karolina; Agus, Azwir; Na’im, Khairun; Sabila, Puji Chairu; Hajatina, Hajatina; Berutu, Karina Mia; Darma, Mospa; Zaini, Ahmad
Lebah Vol. 18 No. 3 (2025): May: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v18i3.304

Abstract

Lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman bagi siswa sangat penting untuk pendidikan yang baik, tetapi keadaan di sekolah menunjukkan beberapa penyimpangan. Selain berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh informasi, sekolah terkadang dapat mengalami penganiayaan. Perilaku mengerikan ini akan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, terutama di sekolah. Baik korban maupun pengganggu akan memiliki efek psikologis dan fisik dari bullying yang akan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Remaja di sekolah menengah sering dikaitkan dengan krisis identitas atau proses mata pencaharian identitas. Konseling, percakapan yang menarik, dan distribusi sumber daya pendidikan adalah beberapa strategi yang digunakan dalam proses sosialisasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi jenis perilaku perundungan yang terjadi di SMA APIPSU Medan. Program ini bertujuan untuk menginformasikan kepada siswa SMA APIPSU tentang risiko perundungan, bagaimana menghentikan dan menghadapinya, dan bagaimana korban bisa mendapatkan perlindungan hukum. Permainan edukatif digunakan untuk membantu siswa memahami empati dan toleransi terhadap orang lain, yang merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan program. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami efek merugikan dari bullying dan menunjukkan pergeseran pola pikir untuk membangun lingkungan belajar yang lebih aman dan ramah, pemahaman siswa tentang pentingnya melestarikan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan telah meningkat sebagai hasil dari latihan ini, selain mereka mulai menunjukkan perilaku yang lebih positif dalam interaksi sekolah sehari-hari
Pengenalan Dunia IT dan Sosialisasi Undang – Undang ITE kepada Komunitas Pemakai Media Sosial dan Mahasiswa FTIK UTND Medan Fadlan Siregar, Muhammad; Nova Bukit , Andi; Ginting, Leoni; Syahputra Sembiring, Amsali; Na`im, Khairun; Darma, Mospa
Mejuajua: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2023): April 2023
Publisher : Yayasan Penelitian dan Inovasi Sumatera (YPIS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52622/mejuajuajabdimas.v2i3.75

Abstract

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia, keberhasilan para ahli dan menciptakan teknologi ini sudah tercapai, hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh Pada pengabdian ini disampaikan pengetahuan tentang IT dan juga UU ITE demi kelancaran berkomunikasi di media social dan lainnya untuk informasi yang benar, baik dan juga cepat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI SLB NEGERI AUTIS SUMATERA UTARA Siregar, Dahris; Darma, Mospa; Salsabilla, Khairani; Buulolo, Kadimani; Khairunnisa, Jihani; Ginting, Rani Salbiani
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 4 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i4.1977

Abstract

Harmonization of laws is very important in terms of the defence of individuals with disabilities as they are a cross-sectoral problem that affects many areas, including education, economics, politics, law, and so on. There is new hope for the rights under the law the those who are disabled possess that Law No. 8/2016 has ignored. In spite of this, people with disabilities still faced discrimination as legal subjects. Increasing public awareness of the rights guaranteed by laws and regulations is the aim of this service programme, and encourage persons with disabilities to support and defend their rights. One of the ways that the government hopes to implement the objectives of Law Number 8 of 2016 is by increasing accessibility. In SLB Negeri Autis North Sumatra, lecturers and students carried out this community service for one day through legal advice for the defence of disabled individuals. Participant motivation to it is anticipated that this move would spark a larger advocacy effort supporting the rights of people with impairments. They should also encourage neighbourhood organisations that assist people with impairments in leading fair, self-sufficient and inclusive lives.
Implementasi Peraturan Lingkungan Bagi Masayarakat Desa Suka Maju (Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup) Elyani, Elyani; Darma, Mospa; Rismayanti, Rismayanti; Azhar, Ade Wahyudi; Zega, Yamolala; Waruwu, Khamo; Tanjung, Oppie Meisya
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 4 No 1 (2025): Edisi Januari 2025 - Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jpmtnd.v4i1.2058

Abstract

A clean and healthy environment is a fundamental need for a dignified community life. However, Suka Maju Village continues to face various environmental issues, such as illegal waste accumulation and low public awareness of cleanliness. This study aims to increase public awareness regarding the importance of environmental hygiene and to encourage the formulation of Village Regulations (Peraturan Desa or Perdes) as a form of support for the implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, particularly Chapter V Article 13. The method used was a community service approach through the Student Creativity Program (Program Kreativitas Mahasiswa or PKM), which involved socialization activities, educational outreach, and facilitated group discussions with village officials and residents. The results indicate a significant increase in community awareness of environmental cleanliness, along with an initiative by the village administration to draft a Perdes on clean living practices. This activity also strengthened collaboration between local authorities, students, and the community in promoting a healthy and sustainable environment. In conclusion, a participatory approach to implementing environmental regulations at the village level proves effective in driving behavioral change and supporting the concrete realization of environmental law objectives at the grassroots level.
Strict Action Against Land Mafia Darma, Mospa
Review: Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Vol. 2 No. 07 (2025): July 2025
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement is a concrete manifestation of a state based on the rule of law. Law can only be beneficial when it is enforced, and law enforcement is carried out by law enforcers. Because law enforcers are part of society, they must be able to cooperate with the law. For the public to assess good law enforcement, legal regulations are needed to provide systematic guidance. This research uses a normative juridical research method to collect data related to this research. This research took place within the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, dealing with the handling of land mafia acts. Land mafia are individuals or groups who violate land laws by exploiting loopholes to violate land ownership, whether SHM, HGB, HGU, or Sub-district Head's Decree. In practice, they involve the government, including village heads, notaries, and the National Land Agency (BPN). Legal smuggling involves various legal acts, including falsifying data and mechanisms that violate the law, based on false rights. The techniques they employ obscure the origin and process of issuing SHMs on land owned by the actual owner, who already has official land rights. Efforts to eradicate land mafias, carried out by law enforcement officials, are still weak and detrimental to the vulnerable, especially those in need. They often exploit the weaknesses of government officials, notaries, and ultimately the National Land Agency (BPN), which is trapped by the mafia's submitted documents. The eradication of land mafias must be carried out systematically, with the threat of strict penalties and clear enforcement of penalties for officials who collaborate in weakening the law and even evading the law, carried out in a clear and transparent manner
Co-Authors Ahmad Zaini Al Habsyi , Bobby Azhar, Ade Wahyudi Azwir Agus Buulolo, Kadimani Dahlia Kusuma Dewi Dahris Siregar Damanik, Rudang Sari Ayu Dina Rizka Yusra Elyani, Elyani Gea, Herti Ginting, Leoni Ginting, Rani Salbiani Hajatina, Hajatina Halawa, Agung Arifman Harahap, Faisal Sadat Karina Mia Berutu Khairunnisa, Jihani Maharrani, Siti Mendrofa, Sepkris Mawarni Mentari, Juwita Muhammad Fadlan Siregar Na'im, Khairun Na`im, Khairun Na’im, Khairun Nova Bukit , Andi Ramadanty, Alvi Sahara Razali Razali Rismayanti Rismayanti Rozali, M. Sabila, Puji Chairu Salsabilla, Khairani Sitepu, Karolina Sri Wahyuni Syahputra Sembiring, Amsali Tanjung, Oppie Meisya Tarigan, M. Tommy Umaro WARUWU, KHAMO Wiwik Handayani Zai, Cut Rana Wati Zebua, Efiziduhu Zega, Yamolala