Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat The Prosecutor Law Review
Jatmiko, Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko
Unknown Affiliation
Arts Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
JAMINAN KESEHATAN DALAM HAK KONSTITUSIONAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KONSTRUKSI NEGARA KESEJAHTERAAN AGUNG, Asri Agung Putra; Jatmiko, Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko
The Prosecutor Law Review Vol 1 No 3 (2023): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v1i3.19

Abstract

In Indonesia, the preamble and body of the 1945 Constitution is a strong ideological basis that this country adheres to the welfare state. So that the legal basis for providing social security (health) for every citizen, Both those who are in the country and abroad should have the same opportunity to get social security, especially when we talk about Indonesian Migrant Workers who contribute large amounts of foreign exchange to Indonesia, we should no longer hear about Indonesian Migrant Workers who do not get Health Insurance. The responsibility for protecting and fulfilling these constitutional rights rests with the state and should be guaranteed by law as a consequence of the realization of a welfare state. This is as mandated by Article 28 I paragraph (4) and paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that, protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government and to uphold and protect human rights in accordance with the principles of a democratic rule of law
Self assessment, Hak Wajib Pajak ASAS KESETARAAN PADA IMBALAN BUNGA BAGI WAJIB PAJAK DALAM REKONTRUKSI HUKUM PAJAK INDONESIA: Self Assessment, Taxpayer’s Rights, Interst Reward Jatmiko, Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko; Bakhtiar
The Prosecutor Law Review Vol 2 No 2 (2024): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v2i2.45

Abstract

Pada tahun 1983, Indonesia melakukan reformasi pajak dengan mengeluarkan UU Pajak Nasional baru yang menggantikan UU Pajak warisan kolonial, yang menganut system self-assessment. Prinsip ini memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang mereka sendiri. UU KUP telah mengalami empat kali perubahan, termasuk perubahan pada ketentuan dan tata cara pemberian imbalan bunga yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip self-assessment. Konflik antar norma hukum ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, khususnya antara Pasal 27A ayat (1) UU KUP dengan Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011. Konsep imbalan bunga dalam UU KUP yang berlaku saat ini tidak berbasis pada asas kesederhanaan, kesetaraan dan keseimbangan. Kedepan, ketentuan dan tata cara pemberian bunga harus diatur kembali sesuai dengan prinsip self-assessment dan berbasis kesetaraan antara Wajib Pajak dan pemerintah untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban.
Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul, DI Yogyakarta untuk Menjaga Reputasi Potensi Lokal Daerah Asri, Dyah Permata Budi; Sriyono, Edy; Poerwoko, Ludfie Jatmiko Setyo
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung Vol. 5 (2024): Prosiding SENAM 2024: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung
Publisher : Ma Chung Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerabah dari Kasongan Kabupaten Bantul Yogyakarta, memiliki reputasi di pasar domestik maupun  internasional, diwariskan turun temurun lebih sari satu abad hingga saat ini. Seni kerajinan Gerabah Kasongan memiliki karakteristik ciri khas yang membedakan, yakni “teknik tempel”, sehingga menjadi produk unggulan daerah, yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Sehingga diperlukan perlindungan produk lokal terhadap potensi  pelanggaran oleh daerah maupun negara lain. Program pengabdian dilakukan melalui pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indikasi Geografis (IG) Gerabah Kasongan sejak tahun 2019 dan pada bulan Maret 2024 Gerabah Kasongan resmi mendapatkan pengakuan negara melalui pemberian sertifikat IG Kasongan Bantul dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Inti Permasalahan adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap Gerabah Kasongan Bantul dan bagaimanakah metode pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan. Metode pemecahannya melalui edukasi terhadap arti pentingnya perlindungan Gerabah Kasongan, pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan pendampingan pendaftaran HKI IG. Hasil temuan saintifik,  bahwa perlindungan Gerabah Kasongan secara resmi akan mencegah pihak-pihak lain tanpa hak memanfaat kerajinan tersebut dan semakin meningkatkan manfaat ekonomi MPIG. Hasil implementasi metode adalah diberikannya perlindungan Gerabah Kasongan dengan sertifikat IG. Simpulan, saat ini produk Gerabah Kasongan Bantul telah resmi dilindungi IG, sehingga hal ini akan mendorong pengajuan IG lainnya  terhadap potensi lokal di Bantul.
Perjanjian Kerja Sebagai Upaya P Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Pekerja Migran Indonesia: Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Pekerja Migran Indonesia Jatmiko, Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko; Andi Fariana
The Prosecutor Law Review Vol 3 No 1 (2025): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v3i1.71

Abstract

Human rights are natural that have been attached to individuals since birth and given directly by God Almighty and as a gift, World Health Organization has the right to education, health rights, employment rights, and so on. As is known, the dense population of Indonesia, increasing competition, and narrow employment and income are not as expected in addition to the growing daily needs of living, encouraging people to prefer to work abroad commonly referred to as Indonesian Migrant Workers (PMI). This fact, in fact, is not balanced by the government's ability to provide jobs that are able to absorb them. The narrowness of employment in the country has caused the lower society to turn to wider and more economically promising job opportunities abroad. On the other hand, the state is the party that is obliged to guarantee economic rights. This right is a human right today. This article discusses the concept of Employment Agreements as an Effort to Protect and Fulfill Human Rights for Indonesia Migran Workers.
Co-Authors AGUNG, Asri Agung Putra Andi Fariana, Andi Bakhtiar Budi Asri, Dyah Permata Edy Sriyono