Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jurnal Yustitia Kertha Widya : Jurnal Hukum
Sena, I Gede Arya Wira
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KRIMINALISTIK SEBAGAI ILMU BANTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG Sanjaya K, I Komang Agus; Surata, I Nyoman; Sena, I Gede Arya Wira
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1529

Abstract

Pengungkapan tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng, tidak selalu berjalan sesuai harapan.Sehubungan dengan hal itu penelitian ini meneliti: implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng dan  kendala-kendala yang dihadapi  dan upaya mengatasi dalam implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dan pengumpulan data primer dengan wawancara bebas terpimpin. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng sering dilakukan, terutama dalam hal belum ada cukup bukdi untuk menentukan tersangka dari tindak pidana pencurian yang terjadi. Bagian dari kriminalistik yang sering dimanfaatkan adalah metode sidik jari dan uji kebohongan. Kendala-kendala yang dihadapi  dalam implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng adalah belum ada data sidik jari penduduk Kabupaten Buleleng secara lengkap, kurangnya tenaga ahli dan peralatan laboratorium. Upaya penyelesian dengan  memaksimalkan penggunaan metode lain, bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, memohon bantuan kepada kepada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, bekerja sama dengan lembaga/institusi yang memiliki tenaga ahli dan peralatan yang memadai, seperti Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) dan Universitas Udayana (UNUD).
EFEKTIVITAS E-COURT TERKAIT ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERKARA PERDATA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM MEMBERIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Indrayani, Ni Kadek Anggun; Lemes, I Nyoman; Sena, I Gede Arya Wira
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1525

Abstract

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya yang dapat mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dan mengurangi penumpukan tunggakan perkara dengan menciptakan e-court. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas e-court terkait administrasi pendaftaran perkara perdata dan persidangan secara elektronik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan kendala serta upaya mengatasinya. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja, teknik pengumpulan data teknik observasi/pengamatan langsung, wawancara bebas terpimpin dan studi kepustakaan, sumber dan jenis data menggunakan data primer data sekunder. E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan yang memberikan layanan kepada para pihak untuk berperkara secara online. Pelaksanaan atau penerapan sistem e-court di Pengadilan Negeri Singaraja yakni pendaftaran perkara dilakukan secara online memang sudah berjalan dengan efektif dan efisien, akan tetapi persidangan secara elektronik (e-litigasi) masih sangat sedikit karena para pihak belum memahami mengenai sistem aplikasi e-court yang membuat persidangan secara elektronik (e-litigasi) belum berjalan dengan efektif. Kendala aplikasi/server e-court error, tidak memiliki alamat e-mail, pengguna belum memahami sistem e-court. Upaya mengatasi kendalanya ketika terjadi gangguan pada aplikasi e-court pihak pengadilan melakkan koordinasi dengan tim IT tingkat banding untuk tindaklanjutnya. Pihak yang tidak memiliki e-mail bisa menggunakan e-mail keluarganya. Upaya yang dilakukan pihak pengadilan yaitu dengan mensosialisasikan sistem e-court ini kepada para pencari keadilan bahwa pendaftaran perkara dapat melalui sistem e-court. Selain dengan petugas meja e-court, juga terdapat papan informasi, video tutorial penggunaan e-court pada youtube.
PENERAPAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG TERKAIT RUMAH AMAN Setiawan, I Ketut Adi; Mariadi, Ni Nyoman; Sena, I Gede Arya Wira
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1526

Abstract

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terealisasi. Penelitian ini meneliti penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman dan kendala-kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng (DP2KBP3A). Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman. Kabupaten Buleleng belum memiliki rumah aman untuk penanganan korban perempuan dan anak dari tindak kekerasan. DP2KBP3A Kabupaten Buleleng telah melakukan kerjasama dengan yayasan dan Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).
PELAKSANAAN ASIMILASI DI RUMAH BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA Putra, Gede Aldi Permana; Sena, I Gede Arya Wira; Mariadi, Ni Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1527

Abstract

Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menanggulangi pandemi Covid-19 pada Lapas/Ruta/LPKA melalui program asimilasi di rumah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lapas Singaraja dan apa yang menjadi kendala dan upaya dalam pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lapas Singaraja. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Lapas Singaraja, teknik pengumpulan data  menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi pada Lapas Singaraja sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 namun pelaksanaanya belum optimal. Kendalanya yaitu: 1) Tidak Adanya Penjamin 2) Terlambatnya Penerimaan Berkas Dari Instansi Terkait 3) Lamanya Narapidana Dititipkan Di Polsek/Polres Setempat. Upayanya yaitu: 1) Pihak Lapas melakukan sosialisasi dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat 2) Lapas selaku instansi terakhir pada birokrasi hukum Indonesia semaksimal mungkin untuk meningkatkan sinergitas dan komunikasi yang baik terhadap pihak Kejaksaan selaku penerbit eksekusi dan pihak Pengadilan selaku penerbit putusan, dan 3) Pihak Lapas Singaraja mengupayakan untuk bersurat kepada instansi penahan jika terdakwa yang sudah diputus dapat dikirim ke Lapas untuk menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan dan eksekusi.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI BALI YANG DILAKSANAKAN SECARA VIRTUAL PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Arta, I Ketut Kawi; Sena, I Gede Arya Wira
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan yang biasanya dilakukan secara langsung dan dipertemukan kedua mempelai, dan dilakukan Tri Upasaksi menurut agama hindu, namun dalam perkembangannya ada perkawinan yang dilaksanakan secara Virtual atau secara online. Hal inilah suatu yang baru dan menarik untuk dilakukan suatu penelitian karena dari segi aturan hukum tidak ada yang menyebutkan bahwa perkawinan bisa dilaksanakan secara Virtual atau tanpa menghadirkan pihak mempelai untuk hadir secara langsung di hadapan para keluarga dan pihak yang memberikan pengesahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus terkait terjadinya perkawinan secara Virtual. Hasil menunjukkan bahwa ada kekosongan hukum yang menyebakan ketidakpastian hukum terhadap perkawinan adat di Bali yang dilaksanakan secara Virtual, sehingga harus ada aturan yang di bentuk secara tegas mengenai pelaksanaan perkawinan bisa dilaksanakan secara langsung atau perkawinan dilaksanakan secara Virtual dengan ketentuan sesuai dengan alasan yang kuat dan keadaan serta sesuai dengan ketentaun syarat sahnya perkawinan secara undang-undang perkawinan dan tetap mejalankan Tri Upasaksi perkawinan, dengan begitu masyarakat tidak memiliki rasa keraguan dalam pelaksanaannya.
Efektivitas Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Akta Perkawinan Sena, I Gede Arya Wira; Arta, I Komang Kawi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.365 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.43411

Abstract

Besarnya tingkat perkawinan anak di usia muda harus menjadi perhatian serius agar setiap perkawinan dapat dipertahankan keharmonisannya sampai berakhirnya kehidupan manusia melalui kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pasal 7 undang – undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris, pendekatan melalui yuridis sosiologis dengan subjek penelitian yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Dаtа yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melаlui hаsil wаwаncаrа langsung kepada subjek penelitian, sedangkan dаtа sekunder adalah dаtа-dаtа yаng diperoleh dаri beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan analisis deskrpitif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang). Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan adalah suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.
Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali Arta, I Komang Kawi; Sena, I Gede Arya Wira
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.847 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.46428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan tanah druwe desa di Bali. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikeluarkan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, sehingga kemudian khusus dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama Atas Tanah. Namun dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dicabut dan digantikan dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga Dinamika dicabutnya permen tahun 2016 tersebut berpengaruh sangat melemahkan terhadap  Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama atas tanah.
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Sena, I Gede Arya Wira
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v7i1.59242

Abstract

Bank menyalurkan berbagai macam kredit tersebut sesuai dengan kebutuhan atau keperluan masyarakat. Kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Tujuan dan target penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bagi pemenang lelang. Sampel penelitian menggunakan sampel purposive sampling yaitu pemilihan secara sengaja atau penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini dan mewakili populasi yang ada. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskritif kualitatif yaitu mendiskripsikan data-data yang di peroleh dilapangan (wawancara, dokumentasi, observasi). Hasil penelitian menunjukkan secara yuridis pemenang lelang yang melakukan pembelian terhadap obyek lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berhak untuk mendapatkan Perlindungan hukum apabila ada gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pembelian obyek lelang tersebut. Kesalahan penggugat, KPKNL tidak melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan tunduk pada hukum sebagai contoh, pelaksanaan pasal 6 UUHT, jika debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual secara langsung pada KPKNL.
Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali KAWI ARTA, I KOMANG; Sumertajaya, I Ketut Satria Wiradharma; Sena, I Gede Arya Wira
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1460

Abstract

According to Balinese customary law which is based on Hindu religious law, there are forms of marriage that have their own uniqueness and these types of marriages are not regulated in Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning marriage. The forms of marriage that are currently still developing in Bali are ordinary marriage, nyeburin/nyentana marriage, marriage in Gelahang, inter-caste marriage. The marriage is valid after the mebyakala ceremony is carried out, while other ceremonies are considered additional. Marriage from the perspective of Balinese customary law is that a marriage will give birth to kinship and customary relations. In Balinese customary society, it is more directed towards a patrilineal kinship system, meaning a straight line of descent from the male side (Purusa) who is the successor to the family.
Co-Authors Arta, I Ketut Kawi I Komang Kawi Arta Indrayani, Ni Kadek Anggun Lemes, I Nyoman Mariadi, Ni Nyoman Putra, Gede Aldi Permana Sanjaya K, I Komang Agus Setiawan, I Ketut Adi Sumertajaya, I Ketut Satria Wiradharma Surata, I Nyoman