<![CDATA[The issue of agricultural land conversion has become an increasingly pressing concern in Indonesia. Mixing land use for residential and agricultural purposes causes clogged irrigation canals due to trash dumping and sedimentation, affecting water flow and increasing pollution hazards. Impaired irrigation reduces agricultural productivity, leading to land conversion. This results in a cycle of malfunction in irrigation networks and land use. Law No. 17 of 2019 and Government Regulation No. 77 of 2001 emphasize farmers' major involvement in irrigation water management, yet many are unaware of their rights and obligations. One of the major challenges faced by farmers is the lack of knowledge about their rights and responsibilities as agricultural land managers in irrigated areas. The community service program intends to teach farmers in the Bengawan Solo Irrigation Area about their roles in irrigation management and spatial planning, thereby improving their legal knowledge and equipping them to effectively monitor their access to irrigation. The target participants for legal education on irrigation network management and spatial planning are farmers in the Bengawan Solo Irrigation Area, Jaten Subdistrict, Karanganyar Regency, Central Java. A half-day socialization and interactive workshop was held at the Jaten District Office, attended by 39 people consisting of 14 farmers, 17 P3A management personnel, and 6 village officials. The interactive sessions showed that farmers who do not know how to defend their irrigation management rights tend to shift to more economically profitable land uses, which disrupts irrigation networks and water reliability.Isu konversi lahan pertanian menjadi perhatian yang semakin mendesak di Indonesia. Bercampurnya penggunaan lahan untuk perumahan permukiman dan pertanian menyebabkan tersumbat di saluran irigasi karena pembuangan sampah dan sedimentasi, mempengaruhi aliran air dan peningkatan polusi air. Hal ini mengakibatkan siklus kerusakan pada jaringan irigasi dan penggunaan lahan. Turunnya produktifitas pertanian sebagai akibatnya menyebabkan maraknya fenomena konversi lahan pertanian menjadi perumahan permukiman. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 menekankan keterlibatan besar petani dalam pengelolaan air irigasi, namun banyak petani yang tidak menyadari hak dan kewajiban mereka. Sehingga salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab petnai sebagai pengelola lahan pertanian di daerah irigasi. Program pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk mengedukasi petani di daerah irigasi yang banyak terkonversi lahannya tentang hak, kewajiban dan peran mereka dalam pengelolaan irigasi dan penataan ruang, sehingga meningkatkan pengetahuan hukum mereka dan membekali mereka untuk menjaga akses irigasi sebagai haknya. Target peserta edukasi hukum pengelolaan jaringan irigasi dan penataan ruang adalah petani di daerah irigasi Bengawan Solo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sosialisasi dan workshop interaktif setengah hari dilakukan di Balai Desa Jaten, Kecamatan Jaten yang dihadiri 39 orang yang terdiri dari 14 petani, 17 anggota/pengurus P3A, dan 6 pejabat desa. Dari sesi interaktif menunjukkan bahwa petani yang tidak tahu cara untuk membela hak pengelolaan irigasi mereka cenderung beralih ke penggunaan lahan yang lebih menguntungkan secara ekonomi, yang mengganggu jaringan irigasi dan keandalan air]]>
