Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JUKONI)
KHALISHAH, KHANSA
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SYSTEMTIS LITERATURE REVIEW : ANALISIS FAKTOR NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT KHALISHAH, KHANSA; Girsang , Meylida; Sitanggang, Ignatius
Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien) Vol. 4 No. 03 (2024): Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/jasmien.v4i03.624

Abstract

The rupiah exchange rate against the US dollar is significant to study because the dollar exchange rate impacts the global economy. This study aims to provide comprehensive insights and a strong knowledge base for practitioners, academics, and other stakeholders. The method used in this study is SLR (systematic literature review), which will dig deeper by observing, examining, evaluating, and interpreting research using data taken from Google Scholar and Sinta literacy. The study's results indicate that the factors influencing changes in the rupiah exchange rate against the dollar are inflation, money supply, and interest rates.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online Khalishah, Khansa; Wulandari, Laely; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi deepfake serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyalahgunaan artificial intelligence (AI) ini mengharuskan negara untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada korban dalam ranah cyber crime, oleh karena itu korban balas dendam pornografi mendapatkan beberapa macam perlindungan seperti take down, right to be forgetten, kompensasi, restitusi, dan konseling. Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan berita-berita hoaks yang tersebar, sulitnya pembuktian dari penanganan kasus ini dikarenakan canggihnya teknologi di era 5.0, serta hambatan paling berarti adalah budaya patriarki dan victim blaming yang memojokan korban sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dalam diri korban untuk menindak lanjuti peristiwa yang menimpanya.
The Influence Of Price And Creativity On Customer Satisfaction At Sumbul Flower Market’s Kaban, Debi Yolanda; Khalishah, Khansa; Nasution, Ika Dama Yanti
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No. 2 (2025): JUKONI - Juni
Publisher : CV. SINAR HOWUHOWU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70134/jukoni.v2i2.631

Abstract

One of the Micro, Small and Medium Enterprises that is currently trending and developing is the flower business. Every flower entrepreneur must be able to manage their business strategy, both in terms of price, creativity, service, innovation and other strategies that can increase sales, win the competition and provide value to consumers according to consumer expectations. This study aims to determine the effect of price and creativity on consumer satisfaction in the Sumbul flower market. The sampling technique used in this study was purposive sampling with the accidental sampling method. The research sample consisted of 100 respondents who were flower consumers in the Sumbul flower market. The processing of research data was assisted by the SPSS. The results of the study showed that price had a significant effect on consumer satisfaction in the Sumbul flower market. Creativity had a significant effect on consumer satisfaction in the Sumbul flower market.
Legal Accountability and Innovative Strategies in Enhancing Healthcare Workers’ Compliance with the Implementation of Informed Consent and Refusal in Midwifery Services in Medan City Tambunan, Edo Maranata; Harahap, Sridama Yanti; Khalishah, Khansa; Lubis, Atika Rahmadhani; Sitompul, Briyan Valentino
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2453

Abstract

The implementation of informed consent and refusal is a legal, ethical, and professional obligation in midwifery services, aimed at protecting patients’ rights and mitigating the risks of disputes and legal liabilities for healthcare providers. However, its implementation still faces serious challenges. The objective of this study is to assess the level of compliance among healthcare workers in implementing informed consent and refusal, and examine aspects of legal accountability and innovative strategies supporting midwifery services in Medan City. The research method used in this study employed normative juridical and empirical methods with a descriptive-analytical approach. Data were collected through purposive sampling using the Slovin formula and analyzed both quantitatively and qualitatively. Based on the survey results, the majority of respondents were categorized as compliant (66.7%), although one-third were non-compliant (33.3%). Institutional support through Standard Operating Procedures (SOPs) was relatively strong; however, legal training and the adoption of digital documentation remained limited, resulting in weak legal awareness and substantive compliance. These findings underscore the importance of strengthening legal capacity through the dissemination and enhancement of health law literacy. Furthermore, standardization of implementation and the acceleration of digital transformation are required to minimize legal risks and improve the quality of services.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online Khalishah, Khansa; Wulandari, Laely; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi deepfake serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyalahgunaan artificial intelligence (AI) ini mengharuskan negara untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada korban dalam ranah cyber crime, oleh karena itu korban balas dendam pornografi mendapatkan beberapa macam perlindungan seperti take down, right to be forgetten, kompensasi, restitusi, dan konseling. Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan berita-berita hoaks yang tersebar, sulitnya pembuktian dari penanganan kasus ini dikarenakan canggihnya teknologi di era 5.0, serta hambatan paling berarti adalah budaya patriarki dan victim blaming yang memojokan korban sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dalam diri korban untuk menindak lanjuti peristiwa yang menimpanya.
Legal Accountability and Innovative Strategies in Enhancing Healthcare Workers’ Compliance with the Implementation of Informed Consent and Refusal in Midwifery Services in Medan City Tambunan, Edo Maranata; Harahap, Sridama Yanti; Khalishah, Khansa; Lubis, Atika Rahmadhani; Sitompul, Briyan Valentino
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2453

Abstract

The implementation of informed consent and refusal is a legal, ethical, and professional obligation in midwifery services, aimed at protecting patients’ rights and mitigating the risks of disputes and legal liabilities for healthcare providers. However, its implementation still faces serious challenges. The objective of this study is to assess the level of compliance among healthcare workers in implementing informed consent and refusal, and examine aspects of legal accountability and innovative strategies supporting midwifery services in Medan City. The research method used in this study employed normative juridical and empirical methods with a descriptive-analytical approach. Data were collected through purposive sampling using the Slovin formula and analyzed both quantitatively and qualitatively. Based on the survey results, the majority of respondents were categorized as compliant (66.7%), although one-third were non-compliant (33.3%). Institutional support through Standard Operating Procedures (SOPs) was relatively strong; however, legal training and the adoption of digital documentation remained limited, resulting in weak legal awareness and substantive compliance. These findings underscore the importance of strengthening legal capacity through the dissemination and enhancement of health law literacy. Furthermore, standardization of implementation and the acceleration of digital transformation are required to minimize legal risks and improve the quality of services.
Co-Authors Ardiansyah, Ruli Edo Maranata Tambunan Girsang , Meylida Harahap, Sridama Yanti Kaban, Debi Yolanda Laely Wulandari Lubis, Atika Rahmadhani Nasution, Ika Dama Yanti Sitanggang, Ignatius Sitompul, Briyan Valentino